Postingan Populer


This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

SMPN 5 Prabumulih Gelar Salat Istisqa & Peringatan Maulid Nabi, Kepsek Nuraisyah Yany: Memohon Hujan Penuh Berkah



PRABUMULIH, 31 Agustus 2026 — SMP Negeri 5 Prabumulih menggelar kegiatan Salat Istisqa sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara berjamaah. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Prabumulih, Nuraisyah Yany, S.Pd., M.Si., dan diikuti seluruh guru, staf, serta siswa-siswi sekolah.

 
Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Nuraisyah Yany menyampaikan harapan bersama: "Semoga dengan pelaksanaan Salat Istisqa dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semua dapat memohon kepada Allah SWT agar segera diturunkan hujan yang membawa keberkahan dan rahmat bagi kita semua."
 

Kegiatan ini menjadi wujud ikhtiar dan doa bersama untuk memohon pertolongan Allah SWT di tengah musim kemarau panjang yang melanda. Selain itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga menjadi momentum untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW serta mempererat silaturahmi antarwarga sekolah.
 
Acara berlangsung khidmat, tertib, dan penuh kebersamaan.
 
 (Red) 
 

Salat Istisqa Pemkot Prabumulih, Harap Turun Hujan Berkah di Tengah Kemarau Panjang




PRABUMULIH- Menghadapi kemarau panjang yang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih dan aktivitas warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menggelar Salat Istisqa secara berjamaah di halaman Kantor Pemkot Prabumulih, Senin (31/8/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti berbagai elemen pemerintah serta masyarakat.

 

Acara dihadiri Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Ketua DPRD Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., Danyonzipur 2/SG, Kajari Prabumulih Asvera Primadona, S.H., M.H., Danramil, Kepala BPS Prabumulih Jupni Amnes, S.E., M.M., Kakan Kemenag H. M. Makki, Ketua MUI Drs. H. M. Amin, S.Ag., M.M., perwakilan jamaah haji dan umrah, Kasat Samapta, Dansubdenpom Lettu CPM Yanuar Rahmat, S.H., Katim Pasis Sesko Brigjen TNI Edy R., serta para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa, perwakilan ormas, pegawai Pemkot dan tamu undangan lainnya.


Rangkaian acara diawali dengan pembukaan dan sambutan Wali Kota, dilanjutkan pelaksanaan Salat Istisqa yang diimami langsung oleh Ketua MUI Prabumulih Drs. H. M. Amin, S.Ag., M.M., sedangkan khutbah Istisqa disampaikan oleh Drs. H. Zulkarnain.

 

Dalam sambutannya, Wali Kota H. Arlan menyampaikan pelaksanaan Salat Istisqa merupakan bentuk kepedulian dan tindak lanjut pemerintah dalam menyikapi kondisi kemarau panjang yang melanda Kota Prabumulih.

 

Sementara itu, Ketua DPRD H. Deni Victoria, S.H., M.Si., saat diwawancarai menyatakan kegiatan ini menjadi momen kebersamaan pemerintah dan masyarakat. “Semoga kita segera diturunkan hujan, terlebih bagi warga yang mulai terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih,” ujarnya.

 

Kegiatan ini diharapkan menjadi doa bersama sekaligus wujud kepedulian seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi dampak kemarau panjang, serta mempererat silaturahmi antarwarga dan pemerintah.

 

 

 


 

 


PRABUMULIH, 28 Agustus 2026 — Rakerda BPC HIPMI Prabumulih: Dorong UMKM Naik Kelas dan Gali Potensi Daerah

 


 

PRABUMULIH — Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Prabumulih resmi menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) tahun 2026, yang berlangsung di RM Hall Siang Malam, Jumat (28/8/2026).

 

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pengurus dan anggota HIPMI Prabumulih untuk menyusun program kerja, menyatukan visi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di kalangan pengusaha muda dan pelaku UMKM.

 

Dalam sambutannya, Abdullah Abadi — selaku Staf Ahli Wali Kota Prabumulih — menyampaikan apresiasi tinggi dari Pemerintah Kota Prabumulih terhadap kontribusi HIPMI selama ini, terutama dalam membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

 

“Jangan hanya seremonial saja. Kami berharap Rakercab ini mampu melahirkan gagasan baru dan konkret yang berdampak nyata bagi Kota Nanas ini,” tegasnya di hadapan para pengusaha muda yang hadir.

 

Abadi juga menegaskan, keberadaan HIPMI harus menjadi kekuatan yang mampu menggali potensi daerah dan mendorong UMKM di Prabumulih untuk naik kelas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi lokal.

 

Rakercab BPC HIPMI Prabumulih ini dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota, serta tamu undangan dari berbagai elemen terkait. Kegiatan berjalan penuh semangat dan diharapkan melahirkan program-program yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi kemajuan Kota Prabumulih.

 

 

 

Sumber: tim

 

 

 


LSM APM Desak PT KAI Bangun Pintu Perlintasan, Sudah Sering Makan Korban

PRABUMULIH, – Perlintasan sebidang kereta api di Jalan Pakjo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, kembali menjadi sorotan setelah kecelakaan maut terjadi pada Kamis sore, 27 Agustus 2026.


Perlintasan yang selama ini menjadi akses masyarakat tersebut diketahui tidak dilengkapi pintu perlintasan resmi. Kondisi itu dinilai rawan dan telah berulang kali menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa.


Terbaru, KA Bukit Serelo relasi Lubuk Linggau–Palembang menabrak mobil Isuzu Panther warna putih di kawasan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB itu mengakibatkan lima orang menjadi korban. Empat orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis.


Peristiwa tragis tersebut mendapat perhatian serius dari LSM Aliansi Pemuda Masyarakat (APM). Mereka mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengambil langkah konkret dengan membangun pintu perlintasan resmi di lokasi.


“Ini sudah sering kejadian dan makan korban. Kita desak PT KAI bangun pintu perlintasan resmi di lokasi itu. Jangan sampai ada lagi nyawa melayang sia-sia,” tegas Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto, SE, didampingi Ketua DPD Abi Rahmat Rizki dan Sekjen Rendi Barlindo.


Adi mengatakan, keberadaan pintu perlintasan dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut. Menurutnya, keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian utama, mengingat jalur kereta api berlintasan langsung dengan jalan masyarakat.


Ia bahkan mengancam LSM APM akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari PT KAI.


“Kalau itu tidak dilakukan, LSM APM akan menggelar demo besar-besaran dan menyiapkan 5 ribu massa di Stasiun KAI Prabumulih,” ujarnya.


Adi menilai PT KAI telah beroperasi dan melintas di wilayah Prabumulih selama puluhan tahun. Karena itu, ia meminta perusahaan turut memberikan kontribusi nyata terhadap keselamatan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang.


“PT KAI ini melintas di Prabumulih puluhan tahun. Tetapi, tidak pernah lagi ada pembangunan pintu perlintasan resmi. Ayo, gulirkan CSR-nya. Jangan hanya cari untung saja,” tegasnya.


Selain persoalan keselamatan, Adi juga menyoroti dampak operasional kereta api terhadap arus lalu lintas masyarakat. Ia menyinggung keberadaan KA Babaranjang yang menurutnya memiliki rangkaian gerbong semakin panjang sehingga berpotensi menyebabkan antrean dan kemacetan lebih lama ketika melintas.


Menurutnya, pemerintah dan PT KAI perlu duduk bersama mencari solusi agar aktivitas perkeretaapian tetap berjalan, namun keselamatan serta kepentingan masyarakat tidak diabaikan.


“Sudah cukup nyawa melayang sia-sia akibat perlintasan tidak ada pintu. Dengarkan masukan masyarakat dan pemerintah. Bangun pintu perlintasan resmi guna mengurangi lakalantas di perlintasan rel KAI yang berlintasan sebidang dengan masyarakat,” pungkasnya.


LSM APM berharap tragedi terbaru di Jalan Pakjo menjadi momentum bagi PT KAI dan pemerintah untuk segera mengevaluasi kondisi seluruh perlintasan sebidang di Kota Prabumulih, khususnya lokasi yang selama ini menjadi akses utama masyarakat namun belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.

DPRD Prabumulih Siap Lakukan Rotasi Komisi & Penataan AKD, Ditargetkan Selesai Mei 2026





 
PRABUMULIH, 5 Mei 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersiap melakukan perombakan struktur internal melalui rotasi komisi serta penataan ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Seluruh proses ditargetkan selesai pada bulan Mei 2026.
 
Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menyatakan langkah ini merupakan bagian dari ketentuan yang diatur dalam tata tertib lembaga legislatif. Rotasi dilakukan secara berkala guna menjaga ritme kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dewan.
 
Ia menjelaskan, perubahan susunan tidak hanya menyasar komisi, tetapi juga mencakup unsur AKD lainnya seperti Badan Kehormatan (BK) hingga perangkat yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
 
“Rotasi komisi merupakan mekanisme rutin yang diatur dalam tata tertib, dilaksanakan setiap 20 bulan dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu periode,” ujar Deni saat ditemui di kantor DPRD Prabumulih, Selasa (5/5).
 
Menurutnya, seluruh elemen AKD akan dievaluasi dan disesuaikan guna mendorong peningkatan kinerja lembaga. Penyegaran struktur ini diharapkan mampu memperkuat fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
 
DPRD juga akan segera menggelar rapat internal untuk menetapkan jadwal pelaksanaan rotasi. Forum tersebut menjadi wadah bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan usulan sekaligus menyepakati mekanisme yang akan ditempuh.
 
“Penentuan jadwal akan dibahas dalam rapat. Mekanismenya bergantung pada kesepakatan antarfraksi,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.
 
Terkait komposisi jabatan, khususnya posisi ketua komisi, Deni menegaskan kewenangan sepenuhnya berada di tangan masing-masing fraksi. Hal ini sejalan dengan prinsip representasi politik dalam tubuh DPRD.
 
 
 

🇮🇩 Ketua DPRD H. Deni Victoria Hadiri Upacara HUT ke-81 RI: Refleksi Persatuan & Semangat Bangun Prabumulih


PRABUMULIH, MAUNGMARABES.COM -Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., turut hadir dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Senin (17/8/2026). Momen bersejarah ini menjadi sarana memperkuat tekad persatuan dan gotong royong demi percepatan pembangunan daerah.

 

Upacara berlangsung khidmat di bawah pimpinan Wali Kota Prabumulih H. Arlan selaku Pembina Upacara. Turut hadir Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., jajaran Forkopimda, para pelajar, serta masyarakat luas. Prosesi pengibaran bendera oleh Paskibraka Kota Prabumulih berjalan lancar dan penuh kekhidmatan.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD H. Deni Victoria menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi seremonial belaka, melainkan harus dimaknai sebagai semangat perjuangan yang diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

 

“HUT ke-81 RI ini adalah momen refleksi bersama untuk memperkokoh persatuan, nasionalisme, dan gotong royong dalam mewujudkan Kota Prabumulih yang semakin maju dan sejahtera,” ujar Deni seusai upacara.

 

(Red) 

 

 

 


Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Prabumulih, Tutup Rangkaian Peringatan Kemerdekaan




 
 
PRABUMULIH, 17 Agustus 2026 — Upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka penutupan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Senin (17/8/2026).
 
Upacara dihadiri Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih Ir. H. Dipe Anom, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
 
Dalam prosesi tersebut, Wakil Wali Kota Franky Nasril bertindak selaku Inspektur Upacara. Seluruh rangkaian penurunan Sang Saka Merah Putih berjalan tertib, lancar, dan penuh penghormatan, menjadi penutup resmi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Prabumulih.
 
Wakil Ketua DPRD Ir. H. Dipe Anom menambahkan, momentum penurunan bendera ini bukan sekadar seremonial penutup, melainkan pengingat untuk terus menjaga semangat kemerdekaan, persatuan, dan gotong royong dalam membangun Kota Prabumulih yang lebih maju dan sejahtera.
 
 
 

Wakil Ketua DPRD Prabumulih Kawal Aspirasi Warga RKT: Layanan Dukcapil Bisa Dilayani di Kantor Kecamatan


PRABUMULIH — Reses masa persidangan di Dapil II yang meliputi Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) berlangsung di Kantor Camat RKT, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prabumulih Ir. H. Dipe Anom. Turut hadir Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si.
 
Kegiatan juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, yakni Feri Alwi, S.H., M.H., Leoni Ayu Pratiwi, S.H., M.H., Riza Apriansyah, S.H., Pena Harianti, S.H., Hj. Nurlisna, S.H., M. Faris Pramudia, A.Md., Apriansyah, S.T., M.H., H. Erwandi, B.Sc., dan Suherli Berlian.
 
Dalam pertemuan tersebut, warga mengusulkan agar layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan di kantor kecamatan. Dengan demikian, warga tidak harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mendapatkan layanan tersebut. Usulan ini dinilai dapat memangkas jarak pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan akses menuju pusat pelayanan administrasi kependudukan.

 
Antusiasme masyarakat sangat terlihat dalam rangkaian kegiatan tersebut. Berbagai persoalan dan usulan disampaikan kepada anggota DPRD untuk menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Reses bukan sekadar agenda turun ke lapangan — forum ini menjadi salah satu instrumen DPRD untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya ditentukan dari meja pemerintahan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
 
Seluruh rangkaian reses berlangsung aman dan lancar. Kini, tantangannya berada pada tahap berikutnya: memilah aspirasi berdasarkan urgensi, mengukur kemampuan keuangan daerah, serta memastikan usulan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam prioritas pembangunan. Sebab bagi masyarakat, reses bukan sekadar pertemuan dan penyampaian keluhan — yang paling ditunggu adalah tindak lanjut dan realisasinya.
 
 
 

DPRD Prabumulih Siapkan Rotasi Komisi dan AKD, Target Rampung Mei 2026

PRABUMULIH,maungmarabes.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersiap melakukan perombakan struktur internal melalui rotasi komisi serta penataan ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Proses tersebut ditargetkan selesai dalam bulan Mei 2026.

Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib lembaga legislatif. Rotasi dilakukan secara berkala guna menjaga ritme kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dewan.

Ia menjelaskan, perubahan susunan tidak hanya menyasar komisi, tetapi juga mencakup unsur AKD lainnya seperti Badan Kehormatan (BK) hingga perangkat yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Rotasi komisi merupakan mekanisme rutin yang diatur dalam tata tertib, dilaksanakan setiap 20 bulan dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu periode,” ujar Deni saat ditemui di kantor DPRD Prabumulih, Selasa (5/5).

Menurutnya, seluruh elemen AKD akan dievaluasi dan disesuaikan guna mendorong peningkatan kinerja lembaga. Penyegaran struktur ini diharapkan mampu memperkuat fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

DPRD juga akan segera menggelar rapat internal untuk menetapkan jadwal pelaksanaan rotasi. Forum tersebut menjadi wadah bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan usulan sekaligus menyepakati mekanisme yang akan ditempuh.

“Penentuan jadwal akan dibahas dalam rapat. Mekanismenya bergantung pada kesepakatan antarfraksi,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Terkait komposisi jabatan, khususnya posisi ketua komisi, Deni menegaskan kewenangan sepenuhnya berada di tangan masing-masing fraksi. Hal ini sejalan dengan prinsip representasi politik dalam tubuh DPRD.

“Penempatan ketua komisi menjadi hak fraksi,” tegasnya.

Rotasi AKD ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD. Selain memberikan pemerataan pengalaman bagi anggota dewan, langkah ini juga diharapkan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Di sisi lain, dinamika internal yang sehat dinilai penting untuk menjaga profesionalisme lembaga legislatif. Dengan target penyelesaian pada Mei 2026, publik menaruh harapan agar perubahan struktur ini mampu membawa kinerja DPRD Prabumulih semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DPRD & Pemkot Prabumulih Sepakati Dua Raperda, Raperda Perubahan Status PD Petro Prabu Ditunda Pendalaman


 
PRABUMULIH, 21 Mei 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersama Pemerintah Kota Prabumulih menyepakati dua dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas dalam Sidang Paripurna ke-XXI Masa Persidangan III Tahun 2026, Kamis (21/5/2026).
 
Sementara itu, Raperda mengenai perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) belum disahkan dan masih memerlukan pendalaman terhadap sejumlah ketentuan hukum.
 
Sidang yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Prabumulih tersebut membahas sejumlah agenda, mulai dari penyampaian laporan panitia khusus (Pansus), persetujuan Raperda, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, hingga penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih.
 
Dua Raperda yang telah mendapatkan persetujuan berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal, serta penanggulangan bencana.
 
Pembahasan Raperda perubahan bentuk badan hukum Petro Prabu dilanjutkan karena terdapat sejumlah poin yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
 
Ketua Pansus II DPRD Kota Prabumulih Muhammad Faris Pramudia, A.Md. mengatakan pembahasan Raperda Petro Prabu telah berlangsung hampir dua bulan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Pansus juga melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah Kota Prabumulih serta sejumlah pihak di Jakarta untuk memastikan materi Raperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 
Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai batas usia calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Faris menjelaskan ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur usia minimal 35 tahun dan maksimal 56 tahun.
 
 
 

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai, Ketua DPRD H. Deni Victoria Jadi Responden Kedua


 
PRABUMULIH, 15 Juni 2026 — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih resmi melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak dan berkeliling ke rumah warga mulai Senin (15/6/2026). Kegiatan pendataan skala nasional ini berlangsung hingga 31 Agustus 2026, bertujuan mengumpulkan data dasar aktivitas ekonomi masyarakat sebagai acuan utama penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
 
Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., didampingi istri Hj. Lenni Kartika, S.H., M.Si., menjadi warga kedua yang didata langsung oleh tim BPS di bawah pimpinan Kepala BPS Prabumulih, Jupni Amnus, S.E., M.M. Pendataan ini dilakukan tak lama setelah Wali Kota Prabumulih H. Arlan beserta istri menjadi responden pertama pada hari yang sama.
 
Dalam kesempatan tersebut, Deni Victoria menegaskan SE2026 merupakan agenda strategis yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Ia mengimbau seluruh warga Prabumulih untuk mendukung penuh kegiatan ini serta memberikan data yang jujur dan transparan kepada petugas.
 
“Data yang disampaikan tidak digunakan untuk kepentingan pihak mana pun, dan kerahasiaannya dijamin oleh BPS,” ujar Deni.
 
Partisipasi jajaran pimpinan daerah ini diharapkan menjadi teladan bagi seluruh lapisan masyarakat agar turut serta menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Prabumulih.
 
 
 

Wakil Ketua DPRD Aryono Pimpin Rapat Banggar, Penyerahan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026





 
PRABUMULIH, 7 Agustus 2026 — Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, Aryono, S.T., memimpin Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada Jumat (7/8/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M., anggota Banggar, Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kota Prabumulih.
 
Agenda utama rapat ini adalah penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun arah belanja serta target pembangunan pada sisa tahun anggaran. Pembahasan diarahkan pada penyesuaian kebijakan anggaran daerah dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
 
Penyerahan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 berlangsung di tengah kebutuhan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pembangunan yang berkembang. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga menyangkut penyesuaian prioritas program yang akan dijalankan. Dokumen diserahkan sebagai bahan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif sebelum proses berlanjut ke tahapan berikutnya.
 
Aryono memimpin jalannya rapat yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam Banggar. Kehadiran Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan pembahasan dilakukan secara lintas unsur. Pemerintah dan DPRD memiliki peran masing-masing untuk memastikan perubahan APBD tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
 
Secara substansi, KUA-PPAS Perubahan APBD merupakan instrumen untuk menyesuaikan target fiskal dengan perkembangan pembangunan daerah. Penyerahan dokumen ini menjadi tahap penting sebelum pembahasan lebih lanjut antara Banggar DPRD dan pemerintah kota. Melalui proses tersebut, setiap kebijakan anggaran diharapkan dapat disusun secara terukur, dengan mempertimbangkan skala prioritas, kondisi keuangan daerah, serta kebutuhan pelayanan publik.
 
Pembahasan perubahan APBD juga menjadi bagian dari mekanisme penganggaran daerah yang melibatkan fungsi pengawasan dan pembahasan DPRD. Pemerintah Kota Prabumulih bersama DPRD selanjutnya akan mencermati substansi KUA-PPAS tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
 
 
 

Ketua DPRD H. Deni Victoria Hadiri Sarasehan MPR RI: Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah



 
PRABUMULIH, 19 Mei 2026 — Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menghadiri Sarasehan MPR RI dengan tema "Penguatan Komitmen Nasional Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah", yang berlangsung di Hotel Aston & Conference Center Palembang, Selasa (19/5/2026).
 
Kegiatan ini menjadi forum penting dalam memperluas wawasan pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan. Turut hadir bersama Ketua DPRD, Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Sekretaris Daerah H. Elman, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kota Prabumulih.
 
Sarasehan ini diikuti berbagai unsur pemerintahan daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas strategi penguatan kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika tantangan pembangunan yang terus berkembang.
 
Dalam kesempatan tersebut, H. Deni Victoria menyampaikan kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan dan pemahaman pemerintah daerah mengenai berbagai peluang pembiayaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab.
 
“Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan pembelajaran bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
 
 
 

DPRD Prabumulih Rolling Pimpinan Komisi, Tiga Wajah Baru Siap Perkuat Pengawasan


PRABUMULIH , maungmarabes.com-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih melakukan rolling atau penyegaran susunan pimpinan komisi sebagai langkah memperkuat kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Perubahan struktur tersebut mencakup posisi ketua, wakil ketua, hingga sekretaris pada Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD Kota Prabumulih Senin 11-05-2026.

Penyegaran pimpinan komisi diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal sekaligus membuat DPRD semakin responsif dalam menyerap dan mengawal berbagai aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Kota Prabumulih Deni Victoria mengatakan perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan energi baru bagi para anggota dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Menurutnya, komposisi pimpinan yang baru diharapkan dapat mendorong setiap komisi bekerja lebih maksimal sesuai bidang masing-masing.

“Dengan adanya penyegaran ini, kami berharap kinerja setiap komisi semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan susunan terbaru, Komisi I DPRD Kota Prabumulih kini dipimpin Nico Adha Pranata sebagai ketua, Leony Ayu Pratiwi sebagai wakil ketua, dan Apriansyah sebagai sekretaris.

Komisi I memiliki lingkup tugas yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum, serta perizinan, termasuk mengawasi pelayanan publik, administrasi pemerintahan, ketertiban umum, hingga penerapan berbagai kebijakan hukum daerah.

Sementara itu, Komisi II dipimpin Riza Apriansyah sebagai ketua, Ahmad Riza Diswan sebagai wakil ketua, dan Hartono Hamid sebagai sekretaris.

Komisi II memiliki tanggung jawab terhadap sektor ekonomi dan keuangan daerah, termasuk perdagangan, industri, investasi, UMKM, pertanian, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan komposisi pimpinan baru, pengawasan terhadap kebijakan ekonomi, pengelolaan keuangan daerah, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan semakin efektif.

Adapun Komisi III kini dipimpin Dhafina Marsyah Tahira sebagai ketua, Feri Alwi sebagai wakil ketua, dan M. Faris Pramudia sebagai sekretaris.

Komisi III membidangi sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, serta berbagai persoalan sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Rolling pimpinan komisi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pergantian posisi, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kerja DPRD Kota Prabumulih.

Rapat Paripurna DPRD Prabumulih: Bahas LPJ APBD 2025 & Pengesahan Perubahan Status PD Petro Prabu Menjadi Perseroda



 
PRABUMULIH, 26 Juni 2026 — Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Jumat (26/6/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, didampingi Wakil Ketua DPRD Aryono, S.T. (Catatan: sesuai gelar resmi). Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., seluruh Anggota DPRD Kota Prabumulih, serta tamu undangan lainnya.
 

Agenda Rapat Paripurna:
 
1. Pengesahan Jadwal Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025.
2. Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota terhadap Pembahasan Rancangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih TA. 2025.
3. Pengambilan Persetujuan Anggota DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Petro Prabu.
4. Pendapat Akhir Wali Kota Prabumulih terhadap Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD Petro Prabu menjadi Perseroda.
5. Penandatanganan Keputusan Bersama terhadap Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD Petro Prabu menjadi Perseroda.
 
 
Pembahasan dan penetapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 
Rapat berlangsung tertib dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, menandai langkah penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah serta penyegaran badan usaha milik daerah demi kemajuan Kota Prabumulih.
 
 
 

Rapat Paripurna XXII DPRD Prabumulih: Bahas LPJ APBD 2025 & Perubahan Status PD Petro Prabu Menjadi Perseroda




PRABUMULIH, 26 Juni 2026 — DPRD Kota Prabumulih bersama Pemerintah Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna XXII Masa Persidangan III dengan dua agenda penting: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
 
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Jumat (26/6), dipimpin jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri Wali Kota Prabumulih H. Arlan beserta jajaran Pemerintah Kota Prabumulih. Kedua agenda ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong profesionalisme pengelolaan badan usaha milik daerah.
 
 
 
Wali Kota Prabumulih menyampaikan nota pengantar Raperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran selama tahun 2025. Materi mencakup gambaran pelaksanaan keuangan daerah, realisasi pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah, serta capaian berbagai program pembangunan.
 
“Tadi sudah kita sampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ 2025, untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD,” ujar Wali Kota H. Arlan.
 
Setelah penyampaian nota pengantar, pembahasan akan dilanjutkan di tingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menegaskan pembahasan akan dilakukan secara intensif agar seluruh materi dikaji secara menyeluruh.
 
Target penyelesaian: pembahasan tuntas pada 23 Juli 2026, lalu diparipurnakan untuk persetujuan akhir pada 24 Juli 2026.
 
“Targetnya selesai tanggal 23 Juli dan diparipurnakan pada tanggal 24 Juli,” jelas Deni Victoria.
 

Rapat juga membahas perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan daya saing BUMD dalam mendukung perekonomian daerah.
 
 
 

Ketua DPRD H. Deni Victoria Hadiri Pembukaan Turnamen Tenis Lapangan Kapolres Prabumulih Cup 2026



 
PRABUMULIH, 19 Juni 2026 — Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan Turnamen Tenis Lapangan Kapolres Prabumulih Cup 2026 di Lapangan Tenis Pemkot Prabumulih, Jumat (19/6/2026). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial dan kursi roda kepada masyarakat.
 
Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Prabumulih H. Arlan, bersama Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si.. Turut hadir Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., jajaran Forkopimda, pejabat Pemkot dan Polres, pimpinan perbankan (Bank Mandiri dan BSI), serta para peserta turnamen.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana menyatakan perpaduan antara olahraga dan aksi sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, guna mempererat kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara.
 
 
 

DPRD Prabumulih Desak Pengawasan Rokok Ilegal Diperketat: Rugikan Negara & Usaha Resmi



 
DPRD Kota Prabumulih meminta pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayahnya diperketat, menyusul masih sering ditemukannya produk tembakau tanpa pita cukai di berbagai lokasi.
 
Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menilai peredaran rokok ilegal tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pedagang dan pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan.
 
“Masalah rokok ilegal ini perlu menjadi perhatian bersama. Selain merugikan pendapatan negara, juga berdampak pada pelaku usaha yang sudah taat aturan,” ujar Deni, Kamis (23/4/2026).
 
Deni menegaskan, peredaran rokok tanpa pita cukai harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan sekaligus perlindungan terhadap pelaku usaha resmi. DPRD Prabumulih mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait kepabeanan dan cukai untuk mempersempit ruang distribusi produk ilegal tersebut.
 
Pengawasan terpadu dinilai penting agar jalur peredaran rokok ilegal dapat terdeteksi lebih cepat dan setiap pelanggaran ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 
Lebih lanjut, Deni menambahkan penanganan rokok ilegal tidak cukup hanya dengan operasi penertiban, melainkan harus dibarengi langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa rokok ilegal berdampak pada penerimaan negara dan menciptakan tekanan tidak sehat bagi pelaku usaha yang beroperasi secara legal.
 
“Upaya sosialisasi harus berjalan seiring dengan penindakan. Masyarakat juga perlu sadar bahwa membeli produk ilegal berarti ikut mendukung praktik yang merugikan negara,” tegasnya.
 
 
 

Rapat Paripurna XXIV DPRD Prabumulih: Pemandangan Umum Fraksi, Pembahasan LPJ APBD 2025 Dimulai



MAUNGMARABES.COM — PRABUMULIH, 26 Juni 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna Ke-XXIV Masa Persidangan Ke-III dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/6/2026).
 
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Prabumulih tersebut dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Wali Kota Prabumulih, Wakil Wali Kota, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD.
 
Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menyatakan pembahasan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD TA. 2025 secara resmi telah dimulai sesuai jadwal yang disepakati bersama. Sebelum memasuki tahap pembahasan, DPRD telah melakukan koordinasi dan penyesuaian jadwal agar seluruh rangkaian agenda berjalan tertib dan lancar.
 
“Alhamdulillah, hari ini kami telah melaksanakan pertemuan untuk penyesuaian jadwal pembahasan LPJ APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh rangkaian pertemuan berjalan dengan lancar,” ujar Deni Victoria.
 
Ia menjelaskan pembahasan berlangsung dari 26 Juni hingga 23 Juli 2026. Selama periode tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Prabumulih akan mengkaji secara menyeluruh materi LPJ sebelum tahap pengambilan keputusan akhir.
 
“Mulai hari ini kita memasuki tahap pembahasan. Seluruh agenda telah dijadwalkan dari 26 Juni sampai 23 Juli. Insya Allah pada 24 Juli nanti kita akan menggelar rapat paripurna sebagai tahapan akhir,” jelasnya.
 
Deni berharap seluruh proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat Kota Prabumulih, sekaligus menjadi wujud nyata akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
 
 
 

Ketua DPRD Prabumulih Dukung Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman, Siap Kawal Proses Pembebasan Lahan



PRABUMULIH, MAUNGMARABES. COM–Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menghadiri rapat pembahasan pembebasan lahan untuk rencana pelebaran Jalan Jenderal Sudirman (Jalan Dusun Prabumulih) yang digelar di Ruang Rapat Lantai I Pemerintah Kota Prabumulih, Senin (8/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, serta dihadiri Sekretaris Daerah H. Elman, S.T., M.M., dan perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak yang akan terlibat dalam proses penilaian lahan.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Prabumulih menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk segera membentuk tim pembebasan lahan dan memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait, termasuk KJPP, agar proses dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman dinilai menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Prabumulih mengingat ruas jalan tersebut merupakan jalur utama yang menunjang aktivitas masyarakat di sektor perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian.

H. Arlan menegaskan bahwa seluruh tahapan pembebasan lahan akan dilaksanakan secara terbuka, adil, dan mengedepankan musyawarah dengan masyarakat sehingga hak-hak warga tetap terlindungi.

Pembentukan tim pembebasan lahan diharapkan mampu mempercepat proses administrasi maupun teknis, termasuk penilaian aset dan penetapan nilai ganti rugi secara objektif dan transparan.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menyampaikan dukungan penuh terhadap program pelebaran Jalan Jenderal Sudirman. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Ia menilai proyek pelebaran jalan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memperlancar mobilitas masyarakat. Karena itu, DPRD siap mendukung dan mengawal seluruh proses agar berjalan sesuai aturan serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

“DPRD mendukung penuh program ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Kami berharap seluruh tahapan pembebasan lahan dapat dilaksanakan secara transparan, adil, dan mengutamakan musyawarah sehingga pembangunan dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi Kota Prabumulih,” ujar Deni Victoria.

Polsek Lubai Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Buah Sawit, Satu Pelaku Diamankan dan Satu Masih DPO



Muara Enim – Unit Reskrim Polsek Lubai Polres Muara Enim berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian secara bersama-sama dan bersekutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pengungkapan tersebut, satu orang pelaku berhasil diamankan, sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas.


Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Lubai AKP Aisen Hower, S.H. menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil tindak lanjut cepat atas laporan dari pihak keamanan PTPN I Regional 7 Beringin terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan.


Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 18.30 WIB di areal kebun sawit PTPN I Regional 7 Beringin, Desa Karang Agung, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim. Saat melakukan patroli rutin, petugas keamanan perusahaan melihat cahaya senter yang mencurigakan dari dalam kebun sawit. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Lubai.


Menerima laporan tersebut, Kapolsek Lubai memerintahkan Kanit Reskrim AIPDA Dali Warsah, S.H. bersama Tim Serigala Lubai untuk segera menuju lokasi. Sekitar pukul 22.00 WIB, petugas bersama satpam melakukan penyisiran dan berhasil mengamankan seorang pelaku yang sedang memanen buah sawit, sedangkan seorang rekannya berhasil melarikan diri dan saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).


Pelaku yang berhasil diamankan adalah H (48), seorang petani asal Kecamatan Lubai Ulu. Sementara itu, seorang pelaku lainnya berinisial M masih dalam pengejaran oleh Unit Reskrim Polsek Lubai.


Dari hasil penangkapan, petugas mengamankan barang bukti berupa 28 tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan berat sekitar 250 kilogram, satu buah keranjang kayu, dan satu buah karung warna putih. Akibat kejadian tersebut, pihak PTPN I Regional 7 Beringin mengalami kerugian sekitar Rp875.000.


Kapolsek Lubai AKP Aisen Hower, S.H. menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengambil buah sawit milik perusahaan tanpa hak, yang kemudian rencananya akan dijual.


Saat ini penyidik Polsek Lubai masih melakukan pengembangan perkara, termasuk memburu pelaku yang melarikan diri serta melengkapi alat bukti untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.


Polres Muara Enim mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan melawan hukum, termasuk pencurian hasil perkebunan, karena setiap pelaku akan diproses secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menemukan adanya tindak pidana di lingkungan sekitarnya demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

💪 SEMANGAT PAGI, RT 01/RW 03 MAJASARI GELAR SENAM SEHAT DAN BAGI HADIAH LOMBA HUT RI KE-81



PRABUMULIH, 23 Agustus 2026 — Suasana pagi yang cerah di RT 01/RW 03 Kelurahan Majasari terasa semakin hangat dan penuh semangat, saat warga berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Senam Sehat Bersama, sekaligus pembagian hadiah bagi para pemenang perlombaan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81.

 

Kegiatan ini turut dihadiri dan meriahkan oleh Lurah Majasari, Ibu Susi Windasari, SKM, yang hadir langsung di tengah warga, memberikan dukungan dan semangat untuk kegiatan yang positif dan sehat ini.

 


Acara semakin meriah karena dihibur oleh penampilan musik Adesta yang hadir menghibur warga sejak pagi hari. Warga tampak antusias mengikuti senam sehat bersama, menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.

 

Usai senam, acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah perlombaan, di antaranya Lomba Karoke dan Lomba Lasung. Suasana semakin seru dengan berbagai permainan yang disiapkan, meliputi permainan anak-anak, panjat pinang, serta perlombaan menarik lainnya yang menghibur warga dari berbagai usia.

 

Kegiatan ini menjadi bukti kebersamaan dan kegotongroyongan yang kuat di RT 01/RW 03 Kelurahan Majasari, di mana semangat kemerdekaan diwujudkan dalam kegiatan yang sehat, positif, dan penuh kegembiraan.

 

 (Umi) 

 


🇮🇩 HUT ke-81 RI: Pengibaran Bendera Merah Putih di Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih Berlangsung Khidmat dan Meriah


PRABUMULIH, MAUNGMARABES.COM – Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di halaman Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Senin (17/8/2026). Wali Kota Prabumulih H. Arlan bertindak sebagai inspektur upacara, didampingi Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M.

 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., serta seluruh jajaran Forkopimda, pejabat daerah, dan tamu undangan lainnya. Suasana terlihat penuh semangat dan kekhidmatan saat Sang Merah Putih naik perlahan ke puncak tiang bendera, disertai lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama seluruh peserta upacara.


 

Setelah upacara resmi selesai, suasana semakin meriah. Para tamu undangan, perwakilan instansi, dan masyarakat umum berkumpul bersama menyaksikan penayangan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan melalui layar besar yang telah disiapkan di lokasi. Momen ini diikuti dengan penuh kebersamaan dan antusiasme tinggi, berjalan lancar serta penuh sukacita.

 

Semangat kebersamaan dan rasa syukur menyelimuti seluruh rangkaian kegiatan, menjadi bukti persatuan dan cinta tanah air masyarakat Kota Prabumulih dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

 

Laporan: maungmarabes.Com

Komandan Koramil 404-01/ Gelumbang,Kapten Inf Sutrisno Pimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih Di Kecamatan Gelumbang


Muara Enim,- Komandan Koramil 404-01/Gelumbang,Kapten Inf Sutrisno bertindak sebagai inspektur upacara pada gelar upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke 81 di lapangan upacara kecamatan Gelumbang kabupaten muara Enim Sumatera Selatan ( Senin,17/8/2026)



Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 sore. Tugas mulia penurunan bendera dipercayakan kepada Tim Paskibraka kecamatan Gelumbang.



Rangkaian Acara

Dimulai sore hari sekitar pukul 17.00 WIB.

Dipimpin langsung oleh Kapten Inf Sutrisno sebagai inspektur upacara.

Penurunan Sang Merah Putih diiringi kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Berjalan lancar, tertib, dan penuh kekhidmatan sebagai penutup rangkaian HUT RI. 



Diakhir gelar diisi dengan tarian massal massal antara Pasukan Paskibra bersama Camat Chandra Firmansyah yang diikuti sejumlah peserta upacara dan juga wali murid paskibra.



Dihadiri sejumlah masyarakat kecamatan Gelumbang,Tamu undangan dan rekan media wilayah Gelumbang dan joget bersama dilapangan upacara kecamatan Gelumbang.

(Red) 

30 Anggota Paskibraka Kota Prabumulih 2026 Resmi Dikukuhkan, Siap Kibarkan Bendera Pusaka HUT ke-81 RI

PRABUMULIH, 16 Agustus 2026 – Menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 30 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Prabumulih tahun 2026 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Prabumulih H. Arlan. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M., Ketua DPRD Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., jajaran Forkopimda, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

 

 

 

Telah Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Hampir 40 Hari

 

Acara diawali dengan pembacaan kata pengantar oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Prabumulih, Ahmad Daswan, S.Sos., M.M. Selanjutnya, para anggota Paskibraka mengucapkan sumpah dan janji sebagai wujud kesiapan menjalankan tugas negara pada momen peringatan kemerdekaan.

 

Dari 30 anggota yang dikukuhkan, sebanyak 16 orang perempuan dan 14 orang laki-laki. Mereka adalah putra-putri pilihan yang telah lolos seleksi dan menjalani pembinaan serta pelatihan intensif selama hampir 40 hari. Selama masa pelatihan, para peserta tidak hanya ditempa kemampuan baris-berbaris, tetapi juga dibekali tata upacara, teknik pengibaran bendera, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, hingga pembentukan karakter.

 

Kepala Kesbangpol Ahmad Daswan menyampaikan seluruh anggota telah dipersiapkan secara matang untuk melaksanakan tugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

 

“Para calon Paskibraka ini merupakan putra-putri terpilih yang telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dengan penuh disiplin. Mereka dipersiapkan untuk menjalankan tugas penting dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera,” ujarnya.


Wali Kota: Menjadi Paskibraka Adalah Amanah, Bukan Sekadar Kebanggaan

 

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Prabumulih H. Arlan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalani latihan selama lebih dari satu bulan dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan.

 

Menurut Wali Kota, kepercayaan menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar sebuah kebanggaan, melainkan sebuah amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

 

“Menjadi Paskibraka bukan hanya soal baris-berbaris, tetapi bagaimana menanamkan jiwa patriotisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat pengorbanan,” ujar H. Arlan.

 

Ia juga berpesan agar semangat yang ditunjukkan saat ini tidak berhenti setelah tugas selesai. Nilai-nilai kedisiplinan, semangat kebangsaan, dan kepemimpinan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

 

“Jadilah generasi yang berjiwa satria. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini diperoleh melalui pengorbanan para pahlawan. Karena itu, tugas adik-adik sebagai Paskibraka juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan,” pesannya.

 

Siap Mengemban Tugas Puncak 17 Agustus

Dengan telah dikukuhkannya 30 anggota Paskibraka tersebut, seluruh personel kini resmi siap mengemban tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Prabumulih. Momentum pengibaran Bendera Merah Putih pada 17 Agustus mendatang menjadi puncak dari rangkaian latihan panjang yang telah mereka jalani.

 

(Umi) 

DIDUGA ASAL JADI PEMBANGUNAN JALAN COR RT 9 PAGAR AGUNG LAHAT APBD TA 2026 BELUM SELESAI BANYAK YANG RETAK

 



Lahat, 


Jalan Cor beton yang kerap dikerjakan secara asal-asalan, seperti tidak menggunakan alas plastik pada tanah labil atau campuran material yang tidak sesuai, sehingga jalan cepat retak dan berlubang.Kurangnya kontrol dari dinas terkait memicu dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan di tingkat pelaksana atau kontraktor.





Pembangunan Jalan Cor Beton Permukiman di Rt 9 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2026 dengan Anggaran Rp.143.997.000,. Pelaksana CV. DWI CIPTA KONSTRUKSI, Diduga dibangun asal jadi, Material yang digunakan tidak sesuai dengan Spek Pembangunan Jalan Cor beton menggunakan pasir bercampur batu dan tanah,baru seumur jagung sudah banyak yang retak.Hal ini terungkap saat warga Rt 9 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 15-08-2026 mengatakan 




"Bangunannya belum selesai tapi sudah banyak yang retak sana sini,untuk material mereka menggunakan pasir,batu dan bercampur tanah (sirtunah).Pihak Dinas atau pihak terkait diharapkan untuk menegur didalam penyedian material dan ketahanan bangunan jalan ini" ujarnya".


Hal sama dikatakan warga Rt 9 Kelurahan pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama Kodri kepada awak media ini 15-08-2026 mengatakan material yang mereka gunakan sangat kotor,sehingga bangunan yang sudah jadi sudah banyak yang retak.Dimusim panas seperti ini akan melepur dan mengakibatkan banyak debu dan nanti pada saat musim hujan jalan akan mudah terkikis habis.Saya sangat berharap jalan ditempat kami ini dibangun dengan sungguh-sungguh, jangan dibangun dengan asal jadi saja, "keluhnya"


Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikomfirmasi. 


"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA".



RIKA YUSNIA

" TEAM PEMBURU KORUPTOR"

🇮🇩 Sidang Paripurna Istimewa DPRD Prabumulih: Simak Pidato Kenegaraan Presiden di HUT ke-81 RI



 
PRABUMULIH, 14 Agustus 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
 
Sidang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Prabumulih, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Deni Victoria, S.H., M.Si., didampingi Wakil Ketua I Aryono, S.T. dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom. Hadir menyaksikan Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya.
 
Ketua DPRD H. Deni Victoria menyampaikan, sidang ini merupakan agenda tahunan untuk bersama-sama menyimak arahan dan pandangan kenegaraan dari Pimpinan Tertinggi Negara.
 
“Ini adalah agenda tahunan kita, yaitu mendengarkan Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” ujar Deni.

 
Ia berharap momen kemerdekaan ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, serta terus berbenah menjadi lebih baik. “Semoga pidato Bapak Presiden membawa manfaat dan menjadi panduan bagi kita semua dalam melangkah ke depan,” tambahnya.
 
 
 
Pidato Presiden: Fokus Kemandirian Pangan, Energi, dan Semangat Kerja Tanpa Henti
 
Dalam Pidato Kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai capaian dan arah kebijakan pemerintah selama 21 bulan atau 663 hari menjalankan amanah rakyat. Seluruh langkah kebijakan tersebut, ditegaskannya, senantiasa berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga kekayaan alam dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
 
 (ADV) 
 

Diduga Jual Lks Di Dalam Lingkungan Sekolah Mts N 1 Lampung Selatan Jadi Sorotan : Berpotensi Pungli Dan Kangkangi PP



Lampung Selatan,MAUNGMARABES.COM– Dugaan adanya praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Lampung Selatan kembali menuai sorotan. Aktivitas tersebut dipertanyakan wali murid karena dikhawatirkan bukan sekadar transaksi buku, melainkan berpotensi menjadi *pungutan pendidikan apabila pembeliannya diwajibkan atau mengikat peserta didik*.


Informasi yang diterima media menyebutkan adanya dugaan siswa diarahkan untuk membeli LKS melalui lingkungan madrasah dan melakukan pembayaran kepada wali kelas. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan besar: apakah pembelian LKS benar-benar bersifat sukarela, atau justru menjadi kewajiban bagi siswa?diketahui pula para siswa/i untuk membeli buku paket secara mandiri padahal alokasi penggunaan dana BOS untuk pembelian buku minimal 10%,aturan ini merujuk pada permendikdasmen No 8 Tahun 2025.


Sejumlah wali murid mengaku diminta membeli sekitar 10-14 buku LKS dengan biaya antara Rp 140.000.

“Awal masuk diminta guru untuk membeli LKS. Pemberitahuannya tidak melalui surat,” ujar salah seorang wali murid.



Jika pembelian tersebut bersifat wajib, maka persoalannya menjadi berbeda secara hukum.


*Madrasah Negeri Berada di Bawah Kementerian Agama*


MTsN merupakan madrasah negeri yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama. Karena itu, setiap bentuk pembiayaan atau pungutan kepada peserta didik semestinya mempunyai dasar dan mekanisme yang jelas.


Kementerian Agama sebelumnya telah menegaskan bahwa madrasah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada siswa secara sembarangan. Dalam pemberitaan resmi Kemenag, bahkan ditegaskan bahwa madrasah negeri tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa tanpa dasar regulasi yang jelas.


Dengan demikian, dugaan penjualan LKS di MTsN 1 Lampung Selatan patut ditelusuri untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut merupakan *penjualan buku secara sukarela* atau justru masuk dalam mekanisme pungutan yang diwajibkan kepada siswa.


*Jangan Sampai Orang Tua Dibebani Biaya yang Tidak Jelas*


Orang tua/wali murid tentu berharap sekolah menjadi tempat pendidikan yang transparan dan bebas dari pungutan yang tidak jelas.


Apalagi, biaya pendidikan merupakan persoalan sensitif bagi masyarakat. Jangan sampai kebutuhan pembelajaran justru menjadi celah munculnya biaya tambahan yang akhirnya membebani wali murid.


Publik juga perlu memahami bahwa tidak *setiap penjualan buku adalah pungli*. Namun, apabila penjualan tersebut dilakukan oleh atau melalui sekolah dengan sifat wajib, mengikat, ditentukan jumlahnya, dan tidak memiliki dasar yang sah, maka persoalannya patut diperiksa sebagai dugaan pungutan.


Larangan tersebut diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 yang melarang pendidik dan tenaga kependidikan menjual buku pelajaran, LKS, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, maupun seragam sekolah.


Hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari pihak MTsN 1 Lampung Selatan.Media membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

(BERITA 87 . COM) 


Redaksi

Kapolres Muara Enim Perkuat Sinergi Cegah Karhutla, Gelumbang Raya Jadi Prioritas Pengawasan Hotspot


MUARA ENIM – Menghadapi meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau, Polres Muara Enim menggelar Sosialisasi Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di halaman Mapolsek Gelumbang, Selasa (11/8/2026).


Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syahputra, S.I.K., M.H., sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Gelumbang, Kelekar, Muara Belida, Lembak, dan Belida Darat.



Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, TNI, Polri, BPBD, Damkar, BNPB, Manggala Agni, para camat, kepala desa, pimpinan perusahaan, Masyarakat Peduli Api (MPA), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, serta insan pers. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam menghadapi potensi karhutla yang menjadi ancaman serius di wilayah Gelumbang Raya.


Kapolsek Gelumbang Iptu Budianto, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga saat ini wilayah Gelumbang dan sekitarnya masih menjadi daerah dengan jumlah titik panas (hotspot) terbanyak di Kabupaten Muara Enim. Meski demikian, berkat sinergi yang solid antara pemerintah, TNI-Polri, perusahaan, dan masyarakat, setiap titik api yang muncul dapat ditangani dengan cepat sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.


Sementara itu, Camat Gelumbang Candra Firmansyah, S.E., M.Si., menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendukung penanganan karhutla, meskipun ketersediaan sumber air masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama.


Dalam arahannya, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syahputra menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap wilayah-wilayah rawan kebakaran serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Menurutnya, keberhasilan mencegah karhutla sangat bergantung pada kecepatan deteksi dini dan kekompakan seluruh elemen masyarakat.


Kapolres mengimbau masyarakat agar segera melakukan upaya pemadaman apabila menemukan titik api dalam skala kecil. Namun apabila api mulai membesar, masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan aparat, BPBD, Damkar, maupun pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. "Jangan sampai kita kalah sama api, biar api yang kalah sama kita. Walaupun peralatan yang kita miliki terbatas, jika seluruh unsur bersatu maka karhutla dapat kita cegah bersama," tegasnya.


Usai penyampaian materi sosialisasi, Kapolres Muara Enim Hendri Syaputra, SIK, MH menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam membantu pemerintah melakukan pencegahan kebakaran. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan peralatan pemadam kebakaran untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat.


Kasi Humas Polres Muara Enim  AKP RTM Situmorang mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas serta dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan kepada Bhabinkamtibmas, Polsek terdekat, pemerintah desa, maupun melalui layanan Kepolisian 110, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.


Polres Muara Enim menegaskan bahwa selain mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi, patroli rutin, pemantauan hotspot, dan koordinasi lintas sektor, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga akan dilakukan secara tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan. Diharapkan melalui sinergi seluruh elemen masyarakat, ancaman karhutla di Kabupaten Muara Enim dapat diminimalisasi demi menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

(Red) 

Hindari Pelanggaran Sekecil Apapun,Pesan Kapolres Hendri Syaputra Saat Apel PTDH Polres Muara Enim


Muara Enim,- Bertempat di lapangan upacara Polres Muara Enim Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah digelar  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) terhadap Bripka RP ( Senin,10/8/2026) sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri.


Dipimpin langsung oleh Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra,S.I.K.,M.H dengan dihadiri sejumlah PJU diantaranya Kasi Humas AKP RTM Situmorang dan personil Polres Muara Enim.



Kapolres Hendri Syaputra menegaskan bahwa keputusan PTDH bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak melainkan melalui proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



" Jaga sumpah dan janji yang telah diucapkan dan hindari pelanggaran sekecil apapun,Jadikan sikap tegas sebagai Marwah disiplin serta konsisten dalam menjaga integritas Polri," Tegas Kapolres Hendri Syaputra.



Diingatkan juga oleh Kapolres Hendri Syaputra bahwa PTDH bukan sekedar akhir dari prosesi namun tetap menjadi pelajaran dan pengingat bagi seluruh personil untuk senantiasa menjaga integritas, disiplin, kehormatan profesi serta kepercayaan masyarakat.


Disaksikan sejumlah personil diakhir kegiatan,Kapolres Hendri Syaputra memberikan silang pada poto kedinasan Bripka RP sebagai tanda secara simbolis berakhir secara resmi status sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BEREDAR FOTO OKNUM RT DIDUGA JADI JUKIR TANPA ATRIBUT SAAT EVENT MAXI DAY YAMAHA DI PRABUMULIH



PRABUMULIH — Beredar foto yang memperlihatkan seorang pria yang disebut-sebut sebagai oknum Ketua RT di salah satu kelurahan di Kota Prabumulih tengah berada di area parkir saat pelaksanaan Parade Bikers dan Donor Darah MAXI DAY Yamaha PT Thamrin Brothers di kawasan Taman Prabujaya, Sabtu (8/8/2026).

Dalam foto yang beredar, pria tersebut tampak berada di sekitar kendaraan warga yang terparkir. Namun, yang menjadi perhatian, pria tersebut tidak terlihat mengenakan atribut atau tanda khusus sebagai juru parkir (jukir).

Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan, pria tersebut diduga turut membantu atau menjalankan aktivitas pengaturan parkir selama kegiatan berlangsung.

Kehadiran sosok tersebut menjadi sorotan lantaran sejumlah warga yang menghadiri event mengaku tetap dikenakan tarif parkir sebesar Rp2.000.

“Kami bayar Rp2.000 untuk uang parkir, tapi bukan jukir yang biasa bertugas. Biasanya kami kenal dengan petugas parkir yang memang sehari-hari menjaga di sini,” ujar salah seorang warga.

Warga lainnya mempertanyakan mekanisme pengelolaan parkir selama kegiatan berlangsung, khususnya mengenai siapa saja yang ditunjuk dan bertanggung jawab melakukan pemungutan uang parkir.

“Kalau memang ada petugas parkir khusus karena acara, kami ingin tahu siapa yang mengatur. Kami bayar Rp2.000, tetapi petugasnya berbeda dari yang biasa,” katanya.

Sementara itu, seorang jukir yang mengaku biasa bertugas di kawasan tersebut mengatakan dirinya tidak bertugas saat kegiatan berlangsung.

“Kami biasanya bertugas setiap hari. Tapi pada hari Sabtu ini kami tidak boleh atau diliburkan sampai malam. Kami juga tidak tahu apa alasannya,” ungkapnya.

Terkait foto dan informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum RT tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.

Konfirmasi juga masih diupayakan kepada pihak kelurahan, khususnya lurah setempat, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Prabumulih guna mengetahui mekanisme pengelolaan parkir selama kegiatan MAXI DAY Yamaha berlangsung, termasuk mengenai pihak yang ditunjuk sebagai petugas parkir dan dasar pemungutan tarif parkir.

(Arianto)