PRABUMULIH — Praktik dugaan sewenang-wenang terhadap pekerja kembali mencoreng iklim ketenagakerjaan di Kota Prabumulih. Manajemen PD Petro Prabu kini disorot tajam publik menyusul dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap seorang petugas kebersihan berinisial L, warga Kelurahan Karang Raja, yang juga dibarengi indikasi pengabaian hak normatif upah pekerja.
Kasus ini membongkar rentan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar pekerja. Korban yang telah mengabdi di perusahaan tersebut justru diberhentikan secara tidak hormat tanpa prosedur hukum yang sah. Alih-alih mendapatkan perlindungan dan kepastian kerja, korban justru dihadapkan pada sikap bungkam dan arogan pihak manajemen.
Berdasarkan pengakuan korban, insiden pemecatan tersebut terjadi pada April tahun lalu. Ironisnya, keputusan menyangkut nasib seorang pekerja itu hanya disampaikan secara lisan — tanpa surat keputusan resmi maupun alasan yang logis.
"Saya diberhentikan tiba-tiba, tidak ada surat atau penjelasan. Hanya disampaikan secara lisan saja," ungkap L.
Tindakan tanpa etika korporasi ini dinilai mencederai rasa keadilan dan menunjukkan rendahnya komitmen manajemen terhadap perlindungan tenaga kerja di daerah.
Korban kini didampingi oleh lembaga Watch Relation of Corruption – Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) dan bersiap menempuh jalur advokasi yang lebih keras. Dari telaah awal, ditemukan dua pelanggaran kasat mata yang diduga sengaja dibiarkan pihak perusahaan:
1. PHK tanpa surat resmi dan pemberitahuan tertulis, yang jelas melanggar aturan ketenagakerjaan nasional mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja.
2. Indikasi kuat pengupahan di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) Prabumulih, yang diduga merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja dengan kompensasi tidak layak.
Hal ini sekaligus menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap perusahaan milik daerah maupun badan usaha di lingkungan Pemkot Prabumulih.
Pihak WRC PAN-RI menegaskan kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Penegakan hukum yang transparan dan objektif menjadi keharusan untuk memberikan efek jera agar korporasi tidak semena-mena memperlakukan pekerja.
"Kasus ini harus diperiksa secara objektif. Kami tidak ingin membuat kesimpulan sepihak. Semua akan kami dalami berdasarkan dokumen dan bukti yang ada," tegas perwakilan lembaga tersebut.
Lembaga pengawas berkomitmen membongkar tuntas indikasi tekanan psikologis terhadap pekerja serta menguji transparansi manajemen PD Petro Prabu di meja hukum.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PD Petro Prabu belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi. Ruang hak jawab tetap dibuka seluas-luasnya sesuai kode etik jurnalistik, namun sikap bungkam yang ditunjukkan justru semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran yang sengaja ditutupi.
(Red110)
