PRABUMULIH, maungmarabes com- DPRD Kota Prabumulih meminta pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut diperketat menyusul masih ditemukannya produk tembakau tanpa pita cukai di sejumlah lokasi.
Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria menilai peredaran rokok ilegal tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pedagang maupun pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh ketentuan.
Menurut Deni, peredaran rokok tanpa pita cukai harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan sekaligus perlindungan terhadap pelaku usaha resmi.
“Masalah rokok ilegal ini perlu menjadi perhatian bersama, selain merugikan pendapatan negara, juga berdampak pada pelaku usaha yang sudah taat aturan,” ujar Deni, Kamis (23/4/2026).
DPRD Prabumulih mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait di bidang kepabeanan dan cukai untuk mempersempit ruang distribusi produk ilegal tersebut.
Pengawasan yang dilakukan secara terpadu dinilai penting agar jalur peredaran rokok ilegal dapat terdeteksi lebih cepat dan setiap pelanggaran dapat ditindak sesuai ketentuan hukum.
Deni juga menilai penanganan rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan operasi penertiban, tetapi harus dibarengi dengan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan rokok ilegal memiliki konsekuensi terhadap penerimaan negara dan menciptakan tekanan persaingan bagi usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara legal.
“Upaya sosialisasi harus berjalan seiring dengan penindakan, masyarakat juga perlu sadar bahwa membeli produk ilegal berarti ikut mendukung praktik yang merugikan negara,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Kota Prabumulih mendorong agar sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pentingnya membeli produk yang memenuhi ketentuan terus dilakukan hingga tingkat masyarakat dan pelaku usaha.
Langkah tersebut diharapkan dapat menekan permintaan terhadap rokok ilegal sekaligus membantu aparat dalam mengungkap jaringan distribusinya.
DPRD Prabumulih memastikan akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat pengawasan perdagangan dan menjaga iklim usaha yang sehat di daerah.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.
(Red)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar