Ketua DPRD Prabumulih Dukung Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman, Siap Kawal Proses Pembebasan Lahan

PRABUMULIH, MAUNGMARABES. COM–Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menghadiri rapat pembahasan pembebasan lahan untuk rencana pelebaran Jalan Jenderal Sudirman (Jalan Dusun Prabumulih) yang digelar di Ruang Rapat Lantai I Pemerintah Kota Prabumulih, Senin (8/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, serta dihadiri Sekretaris Daerah H. Elman, S.T., M.M., dan perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak yang akan terlibat dalam proses penilaian lahan.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Prabumulih menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk segera membentuk tim pembebasan lahan dan memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait, termasuk KJPP, agar proses dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman dinilai menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Prabumulih mengingat ruas jalan tersebut merupakan jalur utama yang menunjang aktivitas masyarakat di sektor perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian.

H. Arlan menegaskan bahwa seluruh tahapan pembebasan lahan akan dilaksanakan secara terbuka, adil, dan mengedepankan musyawarah dengan masyarakat sehingga hak-hak warga tetap terlindungi.

Pembentukan tim pembebasan lahan diharapkan mampu mempercepat proses administrasi maupun teknis, termasuk penilaian aset dan penetapan nilai ganti rugi secara objektif dan transparan.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menyampaikan dukungan penuh terhadap program pelebaran Jalan Jenderal Sudirman. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Ia menilai proyek pelebaran jalan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memperlancar mobilitas masyarakat. Karena itu, DPRD siap mendukung dan mengawal seluruh proses agar berjalan sesuai aturan serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

“DPRD mendukung penuh program ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Kami berharap seluruh tahapan pembebasan lahan dapat dilaksanakan secara transparan, adil, dan mengutamakan musyawarah sehingga pembangunan dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi Kota Prabumulih,” ujar Deni Victoria.

Read More

💪 SEMANGAT PAGI, RT 01/RW 03 MAJASARI GELAR SENAM SEHAT DAN BAGI HADIAH LOMBA HUT RI KE-81

PRABUMULIH, 23 Agustus 2026 — Suasana pagi yang cerah di RT 01/RW 03 Kelurahan Majasari terasa semakin hangat dan penuh semangat, saat warga berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Senam Sehat Bersama, sekaligus pembagian hadiah bagi para pemenang perlombaan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81.

 

Kegiatan ini turut dihadiri dan meriahkan oleh Lurah Majasari, Ibu Susi Windasari, SKM, yang hadir langsung di tengah warga, memberikan dukungan dan semangat untuk kegiatan yang positif dan sehat ini.

 

Acara semakin meriah karena dihibur oleh penampilan musik Adesta yang hadir menghibur warga sejak pagi hari. Warga tampak antusias mengikuti senam sehat bersama, menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.

 

Usai senam, acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah perlombaan, di antaranya Lomba Karoke dan Lomba Lasung. Suasana semakin seru dengan berbagai permainan yang disiapkan, meliputi permainan anak-anak, panjat pinang, serta perlombaan menarik lainnya yang menghibur warga dari berbagai usia.

 

Kegiatan ini menjadi bukti kebersamaan dan kegotongroyongan yang kuat di RT 01/RW 03 Kelurahan Majasari, di mana semangat kemerdekaan diwujudkan dalam kegiatan yang sehat, positif, dan penuh kegembiraan.

 

 (Umi) 

 

Read More

Ratusan Buruh PT Samudera Datangi Tokoh Masyarakat, Keluhkan Nasib Di-PHK Sementara Lebih Sebulan

LAMPUNG SELATAN – Ratusan pekerja PT Samudera New Indonesia, yang sebagian besar warga Desa Sukanegara, mendatangi kediaman anggota DPRD Asmara dan Kepala Desa Sukanegara, Heri Tamtomo, pada Rabu (13/5/2026) untuk menyampaikan surat aspirasi. Mereka mengadu nasib karena telah dirumahkan lebih dari satu bulan, yang membuat kondisi ekonomi keluarga terancam sulit terpenuhi.

 

Perusahaan ini menjadi tumpuan hidup utama warga, karena sekitar 90% tenaga kerjanya berasal dari desa setempat, dan dikenal mau menerima pekerja dengan latar pendidikan rendah tanpa persyaratan rumit. Para pekerja mengaku bingung menutupi kebutuhan harian, biaya sekolah anak, hingga cicilan, apalagi ada yang sedang menanggung beban sakit atau kecelakaan.

 

Tokoh masyarakat dan agama turut mendampingi serta mengapresiasi peran besar perusahaan ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial desa, serta menekan angka pengangguran dan kriminalitas. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan mencari solusi agar operasional perusahaan kembali berjalan dan warga bisa bekerja kembali.

 (Red) 

Read More

Skandal Rp28 Miliar Disdikbud Lampung Barat: Anggaran Melejit, Tunjangan Guru "Macet"

 

LAMPUNG BARAT, (6 Mei 2026) – Aliansi Jurnalis Persada (AJP) membongkar kejanggalan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disdikbud Lampung Barat tahun 2024. Ditemukan lonjakan anggaran sebesar Rp28,5 Miliar untuk "Aneka Tunjangan Guru", namun di lapangan, para tenaga pendidik justru mengeluh hak mereka belum terbayar.

Paradoks Realisasi 100% vs Keluhan Guru

Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menyoroti kenaikan Pagu Anggaran dari *Rp204,4 Miliar menjadi Rp232,9 Miliar*. Meski laporan administratif menunjukkan realisasi belanja pegawai mencapai 99% (Rp236,6 Miliar) fakta di lapangan menunjukkan nasib TPG, Gaji ke-13, dan THR guru masih terkatung-katung.

"Jika laporan menyebutkan dana terserap 100%, secara hukum uang itu seharusnya sudah di tangan guru. Jika belum, ke mana aliran dana puluhan miliar tersebut mengalir?" tegas Sugeng.

Poin Kritis Temuan AJP:

Prioritas Keliru: Disdikbud justru mengejar target sertifikasi cagar budaya pada 2025, sementara utang kesejahteraan guru diabaikan.

Alibi Klasik: Rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan dijadikan tameng atas kegagalan manajerial.

Indikasi Manipulasi: Ada jurang lebar antara klaim tingginya realisasi fisik dengan keresahan sosial pendidik yang belum menerima haknya.

Desakan Audit dan Jalur Hukum

AJP mendesak Kepala Disdikbud memberikan klarifikasi transparan dan meminta BPK serta Inspektorat melakukan audit investigatif pada pos Belanja Pegawai 2024. 

Ultimatum AJP: Jika dalam satu minggu tidak ada solusi konkret, temuan ini akan dilaporkan resmi ke Kemendikbud dan KPK di Jakarta guna mengusut dugaan pengendapan atau pengalihan dana sepihak.

Kontak Media:

Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat

*Sugeng Purnomo – Ketua DPC AJP*

*Email: redaksi@ajp-lampungbarat.id | Web: Diksiber.id*

Read More

PERINGATI HARI PERS DUNIA, KETUA AKPERSI PRABUMULIH: HARUS JADI GARDA TERDEPAN BELA KEBENARAN

  

 

PRABUMULIH, 3 Mei 2026 – Memperingati Hari Pers Dunia, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Prabumulih, Fikri Andi, C.IJ., C.PW., menyampaikan pesan tegas dan penuh motivasi kepada seluruh insan pers di Indonesia, khususnya keluarga besar organisasi yang dipimpinnya.

 

Dalam pernyataannya, Fikri Andi menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat. Ia mengajak seluruh jurnalis untuk tetap berdiri tegak dalam membela kebenaran, menyuarakan kepentingan rakyat, serta tidak gentar menghadapi berbagai tekanan.

 

“Hari Pers Dunia bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga kebebasan pers. Pers harus menjadi garda terdepan dalam membela masyarakat, mengungkap fakta, dan memastikan keadilan tetap hidup di negeri ini,” tegas Fikri Andi.

 

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pers sebagai kontrol sosial dan mitra strategis dalam pembangunan bangsa.

 

(Reporter: UMK)

 

 

Read More

​Sudah Sepekan Berlalu, PHRZ4 Masih Bungkam Terkait Surat Terbuka Transparansi Rekrutmen PTC

​PRABUMULIH – Sudah genap satu minggu sejak Pimpinan Redaksi (Pimred) Demokrasi Indonesia, Ladi Yansyah, bersama jajaran aktivis dan insan pers melayangkan surat terbuka serta permohonan audiensi terkait transparansi rekrutmen tenaga kerja di PTC, namun hingga kini pihak PHRZ4 belum memberikan respons atau pernyataan resmi.

​Padahal, diketahui proyek rekrutmen tersebut berasal dari PT Pertamina (Persero) dengan PT PTC sebagai pelaksana (user). Mengingat lokasi proyek dan lowongan kerja berada di wilayah Prabumulih salah satu contohnya adalah SKG Cambai yang berdomisili di wilayah kerja PHRZ4 sudah sepatutnya pihak manajemen memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

​Sikap diamnya pihak manajemen perusahaan pelat merah tersebut mulai memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Kota Prabumulih. Pasalnya, langkah proaktif telah dilakukan tim media dan aktivis dengan menyerahkan surat tembusan resmi kepada jajaran Forkopimda, mulai dari Ketua DPRD, Kepala Disnaker, hingga surat Permohonan silaturahmi/audiensi ke Walikota Prabumulih dan Polres Prabumulih.

​Pimred Demokrasi Indonesia, Ladi Yansyah, sangat menyayangkan lambatnya respons dari pihak perusahaan terkait isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya hak tenaga kerja lokal.

​"Kami sudah bersurat secara resmi dan terbuka. Seluruh pimpinan daerah (Forkopimda) sudah kami sambangi untuk koordinasi dan mereka menyambut baik. Sangat disayangkan jika pihak perusahaan justru terkesan menutup diri dari komunikasi yang konstruktif di wilayah kerjanya sendiri," ujar Ladi Yansyah, Sabtu (02/05/2026).

​Publik Menunggu Kepastian

​Senada dengan itu, sejumlah aktivis pengawal transparansi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Jika dalam waktu dekat tetap tidak ada iktikad baik untuk berdialog, tim berencana akan kembali berkoordinasi dengan pihak legislatif untuk mengusulkan pemanggilan resmi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

​"Transparansi adalah kunci. Jika memang sistem rekrutmen sudah dijalankan dengan benar, kenapa harus ragu untuk duduk bersama dan berdiskusi? Kami hanya ingin memastikan putra daerah mendapatkan haknya secara adil tanpa ada praktik 'titipan' atau kecurangan lainnya," tegasnya.

​Kini, masyarakat Prabumulih menanti keberanian dan itikad baik pihak PHRZ4 untuk membuka ruang dialog, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen yang bersih, terbuka, dan akuntabel. (UMK)

​

Read More

Prabumulih Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi, Harga Kebutuhan Terkendali

PRABUMULIH – Kota Prabumulih meraih Penghargaan Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat.

 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, pada Sabtu (25/04/2026). Prestasi ini menandakan bahwa upaya menjaga kestabilan ekonomi daerah berjalan efektif di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada.

 

Bukti Kerja Nyata dan Kolaborasi

Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan hasil kerja keras dan sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan. Fokus utama keberhasilan ini terletak pada upaya memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan distribusi logistik berjalan lancar.

 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah berprestasi di wilayah Sumatera. Ia berharap capaian ini dapat dipertahankan dan dijadikan contoh bagi wilayah lainnya.

 

Dampak Langsung ke Masyarakat

Keberhasilan ini memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh warga. Dengan harga kebutuhan sehari-hari yang relatif stabil, beban pengeluaran masyarakat menjadi lebih terkendali.

 

Berbagai strategi telah diterapkan, mulai dari pengendalian harga, penguatan distribusi pangan, hingga kolaborasi lintas sektor, guna memastikan roda ekonomi daerah tetap berjalan sehat.

 

Komitmen Jaga Kesejahteraan

Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, bukan milik pribadi semata.

 

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

 

Pemerintah Kota berkomitmen untuk mempertahankan kinerja positif ini dengan fokus utama menjaga daya beli masyarakat, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.(umi) 

Read More

SMPN 5 Prabumulih Buka Pendaftaran Siswa Baru, Simak Jadwal dan Syaratnya

PRABUMULIH – SMP Negeri 5 Prabumulih resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui beberapa jalur seleksi, yaitu jalur prestasi, afirmasi, mutasi tugas orang tua, dan jalur domisili.

 

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, pendaftaran untuk jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi tugas orang tua dibuka pada tanggal 4 hingga 6 Mei 2026. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan pada 9 Mei 2026, dengan masa daftar ulang pada 11 hingga 12 Mei 2026.

 

Sementara itu, jalur domisili memiliki jadwal yang berbeda. Pendaftaran dilaksanakan pada 15 hingga 16 Juni 2026, pengumuman pada 20 Juni 2026, dan daftar ulang pada 22 hingga 23 Juni 2026.

 

Syarat Pendaftaran

 

Calon peserta didik wajib melengkapi dokumen persyaratan, antara lain:

 

- Scan surat keterangan lulus atau surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan di SD/MI.

- Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran.

- Scan rapor kelas 4, 5, dan 6.

 

Dokumen tambahan juga diperlukan sesuai jalur yang dipilih, seperti sertifikat prestasi, kartu bantuan sosial, atau surat tugas orang tua. Khusus jalur domisili, calon siswa wajib melampirkan titik koordinat dan jarak tempat tinggal ke sekolah sebagai bahan verifikasi.

 

Komitmen Proses Transparan

 

Kepala SMP Negeri 5 Prabumulih, Nuraisyah Yany, S.Pd., M.Si, menyampaikan komitmen pihaknya menjalankan proses penerimaan siswa secara transparan dan akuntabel.

 

“Kami mengajak seluruh calon peserta didik dan orang tua untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semua jalur yang tersedia memberikan peluang yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, sistem pendaftaran online diterapkan untuk memudahkan masyarakat tanpa harus datang langsung ke sekolah.

 

“SPMB ini dirancang agar lebih mudah, transparan, dan adil. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, sesuai dengan visi sekolah yaitu kreatif, religius, dan unggul,” tambahnya.

 

Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dapat diakses melalui website resmi maupun media sosial resmi SMP Negeri 5 Prabumulih.

(Umi) 

Read More

24 KPM Desa Cahaya Makmur Mengaku Belum Terima BLT-DD Tiga Bulan, AKPERSI Lampung Utara Turun Investigasi

Lampung Utara – maungmarabes.com Dugaan keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kembali mencuat di Desa Cahaya Makmur, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara.

Informasi ini diperoleh Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Lampung Utara dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya hak warga yang belum diterima.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Ketua DPC AKPERSI Lampung Utara bersama anggota melakukan investigasi langsung ke lapangan guna menggali informasi secara faktual dan berimbang. 

Dalam kegiatan tersebut, tim menemui sejumlah warga, termasuk salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bernama Husin.

Dalam keterangannya, Husin mengungkapkan bahwa dirinya bersama 24 KPM lainnya belum menerima BLT Dana Desa selama tiga bulan terakhir di tahun 2025. 

Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 24 Maret 2026, sekitar pukul 16.55 WIB, saat ditemui di kediaman Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), “Romi” di Desa Cahaya Makmur.

“Tersalurkan pak, cuman ini baru 3 kali, yang satunya belum (maksudnya penyaluran tahap ke-4). Jumlahnya Rp 900.000, untuk 24 KPM (keluarga penerima manfaat)” ucap Husin.

Menurut Husin, bantuan tersebut sangat dinantikan oleh warga karena menjadi salah satu penopang kebutuhan ekonomi sehari-hari. 

Ia berharap agar penyaluran BLT Dana Desa dapat segera direalisasikan sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

“Keterangan ini benar, dan sanggup dipertanggungjawabkan sampai kemana saja” lanjut Husin.

Usai melakukan penelusuran dan menghimpun keterangan dari warga, tim DPC AKPERSI Lampung Utara juga berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Cahaya Makmur, Zainal Abidin, dengan mendatangi kediamannya. 

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil lantaran yang bersangkutan tidak berada di tempat, sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota keluarga yang menemui tim saat itu.

Karena upaya konfirmasi langsung belum membuahkan hasil. Kemudian pihak AKPERSI DPC Lampung Utara mengirimkan surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi secara resmi ke Kades Cahaya Makmur.

Sebagai bagian dari kontrol sosial, AKPERSI menegaskan bahwa investigasi ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program BLT-DD bagi warga yang memenuhi kriteria.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 mengatur bahwa penyaluran Dana Desa wajib dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sementara Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 menegaskan bahwa BLT-DD merupakan prioritas penggunaan Dana Desa dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

AKPERSI Lampung Utara menyatakan akan terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memperoleh penjelasan yang utuh, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan ini secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

( Heri s )

Read More

AKPERSI Kecam PaniGold, Minta Maaf Dinilai Sekadar Majas Pengabur Dosa

 

POHUWATO – Duka masih menyelimuti rakyat Pohuwato akibat bencana yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas pertambangan, namun di saat yang sama PT Pani Gold Project (PaniGold) justru disorot karena menggelar pesta. Sikap tersebut menuai kecaman keras dari kalangan pers dan masyarakat sipil.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Gorontalo, Imran Uno, S.Pd.I., C.ILJ, angkat bicara dan mengecam keras sikap perusahaan tambang emas tersebut. Kepada media, Jum’at (2/1/2026), Imran menegaskan bahwa permintaan maaf PaniGold kepada warga Pohuwato hanyalah retorika kosong.

"Kata maaf PaniGold tak mampu membendung kekecewaan korban bencana Pohuwato. Itu cuma majas, bukan tanggung jawab,” tegas Imran.

Menurut Imran, pernyataan maaf yang disampaikan PaniGold tidak menyentuh akar persoalan dan justru terkesan sebagai upaya mengaburkan fakta serta membungkam kritik publik, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana.

Ironisnya, lanjut Imran, ketika rakyat masih berkabung dan menata ulang kehidupan, PaniGold justru mempertontonkan wajah arogan dengan berpesta, seolah menutup mata atas penderitaan warga di sekitar wilayah operasional tambang.

"Ini bukan sekadar soal etika, tapi soal nurani. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan berpesta di atas air mata rakyat?” ujarnya geram.

Imran menegaskan, sikap AKPERSI bukan tanpa dasar. Ia menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki peran sebagai kontrol sosial dan berhak menyampaikan kritik demi kepentingan publik. Upaya-upaya yang mengarah pada pembungkaman kritik, kata dia, merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi.

Tak hanya itu, Imran juga menyinggung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas mengatur tanggung jawab korporasi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

"Kalau ada kerusakan, ada korban, maka tanggung jawab hukum dan moral tidak bisa ditutup dengan kata ‘maaf’. Negara sudah mengaturnya dengan jelas,” tambahnya.

AKPERSI, kata Imran, akan terus berada di garis depan bersama rakyat Pohuwato, mengawal isu ini agar tidak tenggelam oleh pencitraan dan narasi sepihak perusahaan. Ia menegaskan, pers tidak akan diam ketika keadilan sosial dan lingkungan diinjak-injak.

"Hari ini tokoh masyarakat bersuara, besok AKPERSI yang maju. Kami tidak akan berhenti. Duka rakyat Pohuwato tidak boleh dikalahkan oleh pesta korporasi,” tutup Imran Uno dengan nada tegas.

Read More

KTH Sungkai halom kucuk mengadakan tasyukuran tutup giling tebu tahun 2025.

Lampung Utara,  maungmarabes.com. pada hari kamis tanggal 06 November 2025. KTH Sungkai halom kucuk mengadakan tasyukuran tutup giling tebu, yang di pimpin oleh bpk, Ria Gung sari ( Pukuk ) selaku ketua beserta jajarannya, telah mengadakan tasyukuran sebagai tanda rasa sukur karena panen tebu di tahun ini berjalan dengan lancar dan sesuai target yang di harapkan.

dalam agenda tasyukuran tersebut telah di hadiri langsung oleh General maneger PT.SGN pabrik gula bunga mayang, bpk, Raji rahmadi,Sp beserta anggota, ketua APTRI bpk Nasori,S.E.serta asisten manager PT. inhutani V bpk Yogi Permana.

Dalam agenda tersebut bpk Yogi Permana memberikan sambutan kepada para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktu menghadiri acara tasyakuran selesai panen tebu, serta bapak General manager Raji rahmaji,SP. dan do'a langsung di pimpin oleh koordinator tebu di wilayah petak 100, bpk, Nopen Arya putra, WJ.SH.

acara ini juga telah di hadiri oleh bapak soni, kordinator tebu, di wilayah KTH berkah abadi, dan bapak japrak, korlab lapangan ( ll ) KTH Sungkai halom kucuk dan KTH berkah abadi, Alhamdulillah berjalan lancar sesuai harapan dan semoga untuk kedepannya akan lebih kompak dan lebih maju lagi dengan kerjasama di antara 2 KTH. Sungkai halom kucuk dan KTH berkah abadi.

( Japrak )

Read More

Pihak Pelaksana Dan Balai Besar Bungkam Proyek Rehabilitasi Irigasi Way Bumi Agung, Terkait Masalah Pekerjaan Menjadi Pertanyaan fublik.

 

Lampung Utara, - Pembangunan rehabilitasi  irigasi way bumi agung terkesan tertutup, menjadi tanda tanya besar, anggaran yang menlan biyaya miliaran rupiah di duga telah terjadi penyelewangan anggaran, terbukti pihak plaksana dan balai besar bandar lampung bungkam.27/9/25

Semestinya sudah jelas dalam undang undang keterbukakan informasi publik semua program yang di biayayi oleh APBN atau APBD itu milik publik dan wajib di ketahui serta  trasfaransi dalam pengelolaanya, yang bertujuan agar angkutabel dan tepat sasaran.

Tetapi berbeda yang terjadi di proyek rehabilitasi way bumi agung terkesan bungkam baik pihak pelaksana PT bajasa manunggal sejati dan pihak balai besar terbukti setelah di kopermasi tim media solidaritas pihak pihak pelaksa dan balai besar bungkam seribu bahasa, ini menjadi pertanyaan publik ada apa 

Pasalnya ketika tim media berkunjung ke lokasi proyek yang tepatnya di desa srijaya kecamatan sungkai jaya, guna pengecekan dan pengawasan kontrol terjadi argumentasi dengan pihak pelaksanan proyek, yang mana tim media ingin mengambil gambar sontak di larang oleh pelaksana  proyek yang bernama bapak  alipiah.

" Kenapa abag ambil gambar di proyek iri gasi ini nanti mengganggu pekerja kami ujarnya kepada awak media yang lagi ambil gambar.

Tim media merasa heran kenapa tidak boleh untuk ambil gambar, "sudah jelas jelas proyek rehabilitasi iri gasi way bumi agung program pemerintah dan menggunakan anggaran pemerintah kenapa gak boleh ujarnya.

Begitupun pihak balai di kompernasi melalui sambungan telpon tidak mau memberikan tanggapan terkait proyek ini dan dengan sengaja memblokir nomer seorang wartawan yang ingin meminta keterangan terkait proyek rehabilitasi iri gasi 

Dan mengharapkan kepada bapak presidek prabowo melalui kemetrian PUPR dapat meninjau proyek irigasi way bumi agung lampung utara, terkait trasparansi pagu anggaran, dan pekerjaan yang sedang berjalan karna ini dapat menimbukan kurangnya  kepercayaan publik dengan pemerintah. (Tim/Red)

Read More

PEMBANGUNAN JALAN COR BETON LINGKAR DESA ULAK LEBAR LAHAT APBD TA 2025 DIDUGA ASAL JADI TERINDIKASI LADANG KORUPSI KONTRAKTOR

 

Secara keseluruhan, pembangunan jalan cor beton bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Proses konstruksinya melibatkan penempatan campuran semen, split, air, dan aditif yang dirancang dengan cermat di atas lapisan dasar yang telah disiapkan . Campuran tersebut kemudian dipadatkan dan dikeringkan untuk menciptakan permukaan jalan yang kaku dan kokoh.Tahap awal pengecoran jalan beton meliputi perencanaan, persiapan lokasi (pembersihan dan perataan tanah), pekerjaan pondasi (pemasangan lapisan dasar, pemasangan bekisting (cetakan beton),Tahap-tahap ini untuk memastikan permukaan tanah siap, pondasi kokoh, dan struktur beton memiliki kekuatan yang optimal sebelum beton dituangkan dan dipadatkan. 

Pembangunan Jalan Cor beton Jalan Lingkar didesa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan TA 2025 sumber Dana  APBD Pemerintah Kabupaten Lahat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan Biaya Rp. 472.120.000,.00 Pelaksana CV. ZATAR ABADI diduga Asal jadi , menggunakan material pasir bercampur batu dan tanah, diduga menggunakan split racuk kotor yang seharusnya menggunakan split bersih ukuran 2 cm x 3 cm, diduga tanpa ada pembersihan terlebih dahulu. 

Warga Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama Wiliam 10-09-2025 Bapak ibu tolong dilihat bangunan ditempat kami, mereka menggunakan pasir bercampur batu juga tanah,tanpa ada pembersihan terlebih dahulu, harapan saya untuk pihak Dinas dan pengawas lapangan untuk lebih memperhatikan pembangunan yang diperuntukkan untuk dinikmati masyarakat ini,jangan dibuat asal jadi saja"ujarnya".

Hal yang sama diungkapkan Brayen yang mengaku warga Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan kepada awak media ini 10-09-2025 mengatakan saya ini pernah bekerja sebagai tukang bangunan jadi sedikit tahu dengan bangunan, yang seharusnya agar bangunan bisa tahan lama menggunakan material semen ,split dan air, sebelum dilakukan pengecoran tahap awal adalah pembersihan dilanjutkan dengan pengerasan terlebih dahulu setelah padat baru bisa dilanjutkan dengan pemasangan plastik baru dilanjutkan dengan pengecoran. Tetapi yang dilakukan dalam pembangunan ini mereka menggunakan material pasir, batu bercampur tanah (SIRTUNAH),split racuk kotor bercampur tanah ,seharusnya menggunakan pasir bersih,split bersih ukuran 2 cm x 3 cm ,semen ,air lokasi pembangunan tidak dibersihkan terlebih dahulu,"ujarnya"

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikomfirmasi. 

RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Read More

Program Dana Desa di Pekon Sinar Jaya Kecamatan Air Hitam Lampung Barat Fiktif, Uang Habis Terpakai Cari Talangan.

 

Lampung - Barat, (Jum,at 28 Agustus 2025,) program sektor ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025 di pekon sinar jaya  fiktif. Totalnya mencapai lebih dari Rp 60 juta lebih

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan minimal 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, terancam tidak berjalan atau sengaja di fiktifkan oleh pemerintahan pekon sinar jaya kecamatan air hitam kabupaten lampung barat .

Dari keterangan beberapa aparat pekon sinar jaya bahwa dana ketahanan pangan tersebut di pinjam oleh salah satu oknum sekdes/bendahara pekon tersebut dan tidak tau kegunaan nya buat apa  ujar( E) saat di konfirmasi 

“Dana desa itu diperuntukkan untuk masyarakat, dinikmati masyarakat, hanya pengelolaannya saja melalui Pemerintahan Desa. Mentang-mentang punya kuasa, malah semena-mena. Kami berharap aparat penegak hukum (APH) segera mengaudit Kades dan sekdes tersebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ucap beberapa aparat pekon sinar jaya tersebut 

Setelah diklarifikasi yang bersangkutan (GN) sekdes sekaligus bendahara pekon sinar jaya janji akan mengembalikan dana ketahanan pangan tersebut secepat nya  alasanya mau cari uang talangan,

(Tim )

Read More

Si jagomerah habiskan satu rumah beserta isi nya di Sungkai selatan

Lampung Utara - maungmarabes.com kecamatan Sungkai selatan desa Ketapang pasirwaru, pada saptu 09 Agustus 2025.

Sekitar pukul 15.00 wib. Terjadi kebakaran sebuah rumah kediaman bapak "( danong ) alamat desa Ketapang kecamatan Sungkai selatan.

Menurut narasumber warga setempat kebakaran di duga api di sebabkan berawal dari komporgas yang menyambar minyak pertalid/gas LPG yang di jual oleh pemilik rumah kebetulan bapak danong memiliki usaha sebagai warung sembako dan pedagang minyak eceran.

Kronologi menurut warga setempat,  sang istri masih melayani pembeli sosis goreng lalu menyalakan kompor gas tanpa menyadari pak danong masih mencurahkan minyak ke dalam jerigen tiba - tiba api langsung menyambar lalu mengenai pak danong juga ikut terbakar di sekujur tubuh dan pak danong mengalami luka yang cukup serius hingga di larikan ke rumah sakit, medical center Kotabumi.

Api terus berkobar lalu menghabiskan seluruh isi rumah dan barang dagangan yang ada, dan tidak ada yang bisa di selamatkan semuanya habis ledes terbakar beserta 2 unit kendaraan sepeda motor yang baru saja di beli juga hangus terbakar tidak bisa di selamatkan.

dalam kejadian ini, di duga pak danong mengalami kerugian senilai ratusan juta rupiah, namun sykurnya kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.

Hanya ada yang mengalami luka bakar serius yang hingga saat ini masih dalam penanganan pihak rumah sakit yang masih dalam keadaan shok di akibatkan Sambaran api di sekujur tubuh nya," ucap warga setempat.

( Heri s ) 

Ka biro Lampung Utara

Read More

KUNJUNGAN KERJA SAMA PETANI BERKAH ABADI INHUTANI V ( LIMA ).

Sungkai Utara Maungmarabes.com Jum'at 8 Agustus 2025 bersama ketua KTH berkah abadi "Bpk Bahri Yusup" di dampingi pihak BUMN inhutani.

Hadir dalam acara ini ketua, KTH.berkah abadi, Bpk Bahri Yusup, di dampingi pihak BUMN inhutani, Bpk yogik menejer inhutani v ( lima ),  wakil ketua, Jumhari, dan bendahara bpk Soni, beserta kordinator,  bpk Saparudin ( japrak ).

di hadiri juga, oleh masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok,  petani berkah abadi, beserta petani lainnya petani singkong dan tebu.

Dalam sambutan nya, ketua KTH, Bahri Yusup, menyampaikan pisi misi untuk kedepannya supaya petani bisa lebih maju dan sejahtera, dan seluruh petani yang sudah tergabung, di kelompok petani berkah abadi, inhutani bisa semakin kompak solid demi kesejahteraan bersama.

Supaya petani singkong dan tebu bisa meraih hasil sesuai harapan dan sejahtera, " ujar Bahri Yusup.

masyarakat petani tebu dan singkong yang sudah tergabung di kelompok petani berkah abadi inhutani, merasa sangat senang sekali dengan adanya kelompok petani yang kompak demi kesejahteraan bersama.

Saparudin ( japrak ) selaku kordinator , juga menyampaikan beberapa poin - poin penting dengan seluruh anggota petani berkah abadi, yang paling utama adalah kekompakan,  kita harus saling menjaga tetap solid demi kesejahteraan bersama petani berkah abadi, " tutup nya.

KA biro Lampura

 (Heri s )

( Japrak )

Read More

Polsek Rambang Dangku Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Kabel PLTU Senilai Puluhan Juta

Muara Enim – Kepedulian terhadap keamanan lingkungan menjadi hal penting yang perlu terus dibangun di tengah masyarakat. Hal ini terbukti dari keberhasilan team tarantula Unit Reskrim Polsek Rambang Dangku Polres Muara Enim, Polda Sumsel, dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di area strategis milik negara, PLTU Sumsel 1, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan laporan yang diterima Polsek Rambang Dangku, pencurian terjadi pada Sabtu pagi, 19 Juli 2025. Aksi kejahatan tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi negara, di mana kabel jenis ZRC-YJV22-6 3*185 sepanjang kurang lebih 20 meter berhasil digasak pelaku, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp 60 juta.

Pelaku yang berhasil diamankan adalah inisial  J (24) warga  Muara Enim. Aksi cepat dan tanggap dari jajaran Polsek Rambang Dangku di bawah pimpinan Kapolsek Iptu Edward Habibi, S.T., M.M. melalui Team Tarantula yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda Yauti Lubis, S.H., membuahkan hasil. Kamis, (7/8/25).

Pelaku ditangkap di wilayah Jalan Loggin PT Bukit Bara Alam (BBA), Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

Penangkapan ini merupakan buah dari kerja sama semua pihak, termasuk kesigapan masyarakat dalam memberikan informasi. Pelapor, Ery Isnanto, selaku Chief Security PLTU Sumsel 1, menerima rekaman video dari saksi bernama Mery dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Dangku.

Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra, SH, S.I.K., M.M ., MSI melalui Kapolsek Rambang Dangku, Iptu Edward Habibi, ST,MM menegaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari peran serta masyarakat yang mulai menunjukkan kepedulian tinggi terhadap keamanan lingkungannya. "Kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, namun dengan kepedulian warga serta sinergi yang kuat antara masyarakat dan aparat penegak hukum, kita bisa mencegah dan menindak pelaku dengan cepat," tegas Kapolsek.

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melapor jika melihat atau mencurigai aktivitas yang mencurigakan di lingkungannya. Polsek Rambang Dangku membuka diri untuk bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan, demi kenyamanan bersama, tutupnya

Read More

Ketua Umum AKPERSI Segera Bersurat Ke Menteri Komunikasi dan Digital Terkait Polemik Transfer data Pribadi Masyarakat Indonesia Ke Amerika Serikat

Jakarta - Negeri Paman Sam yaitu Pemerintah Amerika Serikat (AS) merilis kesepakatan dengan Indonesia terkait tarif dagang antara dua Negara yang salah satu isinya mengenai transfer data pribadi ke pihak AS. Pernyataan itu terlihat dalam pengumuman di situs resmi Gedung Putih, yang berjudul ‘Joint Statement of Framework for United States – Indonesia Agreement on Reciprocal Trade.

Sebenarnya langkah yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan apresiasi karena mampu menurunkan tarif  impor AS untuk produk asal RI dari 32% menjadi 19% dan Presiden AS Donal Trump menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dan dirinya langsung berbicara sebelum persetujuan ini.

Tetapi ada point yang menjadi perhatian dan menjadi sorotan yaitu  salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah mengenai transfer data keluar dari wilayah Indonesia ke AS yang dituliskan Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan mengirimkan data pribadi keluar.

“Indonesia berkomitmen untuk mengatasi  hambatan yang berdampak pada perdagangan , jasa dan investasi digital. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat,” Jelas Presiden AS Donal Trump dalam pernyataan tersebut, dikutip Kamis ( 24/7/25).

Hal ini menjadi trending topic  dibeberapa media  diseluruh dunia bahkan di Indonesia yang sudah memiliki Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  yang seharusnya sudah berlaku efektif mulai Oktober 2024. Namun, Pemerintah sampai saat ini belum membentuk badan yang bertugas mengawasi  pelaksanaan Undang – Undang tersebut sehingga dalam pelaksanaanya masih terus tertunda.

Sementara itu Kementrian Komunikasi dan Digital ( Komdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk penyerahan data pribadi ke Pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya transfer data justru menjadi pijakan legal yang sah, aman dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas Negara.

“ Kesepakatan justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga Negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-comerce,” Ujar Meutya  dalam keterangannya, Kamis(24/7/2025).

Di Tempat Lain Ketua Umum Aosiasi Keluarga Pers Indoenesia ( AKPERSI) Rino Triyono.,S.Kom.,S.H.,C.IJ.,C.BJ.,C.EJ.,C.F.L.E., memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam melakukan Negosiasi yang mampu menurunkan tarif dagang dari 32% menjadi 19% tetapi adal hal yang menjadi perhatian khusus yaitu terkait transfer data pribadi. Bahkan mengingatkan kepada Menteri Komunikasi dan Digital haruslah sangat berhati – hati karena yang pastinya data pribadi masyarakat Indonesia sebagian besar belum tentu mau privasinya untuk di transfer ke Negara lain. Karena pernyataan Presiden Amerika Serikat Donal Trump tidak menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Menteri Komdigi.

“ Kami memberikan apresiasi kepada Pak Presiden Republik Indonesia  Pak Prabowo Subianto yang berhasil melakukan negosiasi tarif dagang yang sebelumnya sebesar 32% menjadi 19%  tetapi ada hal yang menjadi perhatian dari point kesepakatan tersebut yaitu mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Karena Indonesia sudah memiliki Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  yang seharusnya sudah berlaku efektif mulai Oktober 2024. Jadi, kami berpesan kepada Menteri Komunikasi dan Digital haruslah berhati – hati dalam menjalankan regulasi tersebut karena hal ini menyangkut data Pribadi dan Privasi Masyarakat Indonesia. Sebab pernyataan dari Presiden Amerika Serikat belum ada relevansinya dengan penjelasan dari Menkomdigi. Dalam waktu dekat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) akan berkirim surat ke Kementrian Komunikasi dan Digital untuk berdiskusi terkait polemic ini agar kita bisa menyampaikan ke masyarakat melalui media – media yang tergabung di AKPERSI seperti apa regulatornya sehingga data pribadi masyarakat Indonesia tetap aman,” Tegas Rino Triyono Selaku Ketua Umum AKPERSI.

Rilis DPP AKPERSI

Read More

Warga masyarakat pekon way sindi Memintak Pemerintahan turun tangan membangun jalan tani

Pesisir Barat, Warga masyarakat pekon way sindi kec karya penggawa Memintak Pemerintahan turun tangan membangun jalan tani dan pekebun yang sepanjang 400 meter yang terletak di pemangku dusun Ulok pandan 3 segera terealisasi. 

Mengingat minimnya anggaran dana desa Pekon way si di tahun 2025, keinginan tersebut di benarkan pemerintahan pekon way sindi,.PJ PERATIN Yursan sang Aji melalui sekdesnya menyampaikan dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi ke pihak camat kec karya penggawa selaku atasan guna mengajukan PROFOSAL ke PEMKAB PESIBAR Melalui dinas PUPR,. 

(IF)

Read More

KETUA KOPERASI MERAH PUTIH DESA LUBUK TAMPANG KIMTIM LAHAT DIDUGA KAKAK KANDUNG KADES KANGKANGI PERMENKOP NO 1 THN 2025

Pembentukan koperasi merah putih Desa Lubuk Tampang kecamatan Kikim Timur  kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan diduga sarat nuansa Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) ,diduga kepengurusan ada hubungan keluarga dekat dengan kepala desa.Larangan bagi pengurus koperasi yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengan kepala desa atau pimpinan kelurahan.

Aturan ini tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Merah Putih, sebagai turunan teknis dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.

Tujuan Larangan Hindari Konflik Kepentingan. 

Larangan ini diterapkan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan praktik nepotisme dalam pengelolaan koperasi, yang merupakan entitas ekonomi milik masyarakat, bukan bagian dari kekuasaan desa.

Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa pengurus koperasi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus maupun ke samping hingga derajat tertentu dengan kepala desa, seperti anak, orang tua, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi  Desa/Kelurahan Merah Putih, sudah sangat jelas diatur mengenai siapa saja yang boleh menjadi pengurus dan pengawas koperasi , Aturan ini diatur secara detail dalam BAB III peraturan tersebut.

Pertama, pada pasal 1 huruf b angka 3, disebutkan bahwa anggota pengurus koperasi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain dan pengawas. Artinya, mereka yang memiliki hubungan keluarga dekat , seperti orang tua,anak,atau saudara sekandung, tidak diperbolehkan menjadi pengurus maupun pengawas koperasi dalam struktur yang sama.

Selanjutnya, dalam pasal 2 huruf a angka 4 dan 5, dijelaskan lebih lanjut bahwa jabatan ketua pengawas koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara ex-offcio dijabat oleh kepala Desa atau Lurah setempat  Namun, meskipun jabatan ketua pengawas diberikan kepada kepala Desa atau Lurah, tetap diberlakukan aturan yang sama, yaitu tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau semenda  sampai derajat kesatu dengan pengawas lain dan pengurus.

Diduga kuat Pahrudin Bin H.Abdur Rasyid Ketua Koperasi Merah Putih Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan  yang merupakan Saudara Kandung(Kakak kandung dari Kepala DesaTaufiqorrohman Bin H Abdur rasyid) menyalahi peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih mengenai Kepengurusan dan Larangan Tentang Kepengurusan koperasi merah Putih. 

Seperti penuturan warga Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama Setra 07-07-2025 menuturkan Pahrudin adalah ketua Koperasi Merah Putih didesa kami, tetapi berdasarkan aturan seluruh kepengurusan struktur koperasi Merah Putih jangan ada hubungan keluarga sedarah dengan kepala Desa, sedangkan Pahrudin itu adalah saudara kandung kepala Desa kami, apakah itu tidak menyalahi aturan tentang Koperasi Merah Putih.Bagaimana koperasi akan berjalan lancar jika ada konflik kepentingan keluarga yang mengorbankan warga dengan diketuai kakak kandung Kades jalan mempermudah untuk melakukan aksi korupsi, jelas-jelas pembentukan koprasi di Desa kami sangat kental nuansa KKNnya, "ujarnya".

Begitu juga yang dikatakan Truwo yang mengaku warga desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 07-07-2025 kepada awak media ini mengatakan tidak seharusnya kades mementingkan diri sendiri, sudah sangat jelas didalam aturan Koperasi Merah Putih tidak boleh didalam kepengurusan struktur ada hubungan keluarga dengan alasan menghindari konflik kepentingan didalam pengelolaan Koperasi Merah Putih.Didesa Lubuk Tampang ini masih banyak yang mampu dan ada keterampilan bukan hanya keluarga Kades saja, jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri,yang dikelola ini uang negara untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk mensejahterahkan pihak-pihak yang merasa berkuasa, "ujarnya".

TAUFIQOROHMAN Selaku Kades Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tiga kali dikomfirmasi Via WhatApss 07-07-2025 Nomor 0812-8038- XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban bahkan memblokir Nomor WhatAppss awak media ini.

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Read More