KADES TEBAT LANGSAT KA LAHAT SEKALIGUS KETUA KELOMPOK TANI DINGIN ATI MENEBUS DAN KUASAI MESIN BANTUAN PENCACAH PADI DARI DINAS TPHP

 

Lahat, 

Dugaan bantuan Pemerintah Mesin penggiling padi Melalui Dinas Tanaman Pangan  Holtikultura dan peternakan Kabupaten  Lahat Untuk Kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat  Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan diduga membayar uang tebusan sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah) kepada Kabid dengab inisial ADS diDinas  Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Lahat.Berdasarkan keterangan dari Narasumber kami yang dapat dipercaya Kades sekaligus menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ,Diduga Mesin bantuan pencacah padi dikuasai secara pribadi oleh ketua kelompok tani sekaligus Kades, ditempatkan ditanah pribadi kades sekaligus ketua kelompok tani diDesa Bangke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat diduga demi keuntungan Pribadi yang seharusnya untuk kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat. Diduga Kepala Desa sekaligus Ketua Kelompok Tani Dingin Ati menyalahi Permentan Nomor 67 tahun 2016 dan UU no 06 tahun 2014 pasal 51

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006, pemerintah daerah melalui dinas terkait wajib melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa bantuan alsintan tidak boleh dialihkan, dijual, atau dimanfaatkan di luar peruntukannya.

Serta Pasal 3 dan Pasal 4 Permen Pertanian tersebut menempatkan dinas pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengendalian agar bantuan negara benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas petani, bukan menjadi komoditas jual beli.

Hal ini menegaskan bahwa bantuan alat atau mesin adalah aset negara yang dititipkan untuk kelompok tani dan dilarang keras untuk dijual, dialihkan, atau disewakan dengan harga tinggi.Sanksi Pidana Menjual mesin bantuan pemerintah merupakan tindakan pidana korupsi atau penggelapan aset negara. Pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara bertahun-tahun.

Secara umum, kepala desa sebaiknya tidak merangkap jabatan sebagai ketua kelompok tani. Aturan seperti Permentan Nomor 67 Tahun 2016 bahkan tidak memperbolehkan perangkat desa menjadi pengurus kelompok tani.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa dilarang merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan lainnya dan jabatan yang dilarang dalam undang-undang. 

Kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu.Sanksi Administratif Pemberhentian dari jabatan, pengembalian dana yang diperoleh secara tidak sah.Sanksi pidana (penjara/denda) baru bisa diterapkan jika jabatan rangkap tersebut berujung pada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan dana/bantuan.

Warga Desa Tebat Langsat Kecamatan Kota agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mau menyebutkan namanya kepada awak media ini 03-07-2026 mengatakan Mesin ini milik Pak Kades Desa Tebat Langsat Dadang yang baru saja dibeli ,beberapa minggu lalu pernah dicoba namun operatornya tidak paham dan butuh banyak tenaga manusia.Yang dibelakangnya mesin yang lama dibeli dari kades terdahulu pak Nop dan tanah ini juga sudah dibeli Pak kades Dadang,karena ini dahulunya mesin lama dan tanah ini punya kades."tuturnya"

Anggota Kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan  yang meminta namanya jangan disebut 01-07-2026 kepada awak media ini mengatakan ,Kades yang memegang kendali, semuanya diatur Kades dia berkuasa dan mengatakan bahwa mesin yang baru ini pak kades menebus dari Dinas pertanian dengan harga yang mahal  berkisar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah).Mesinnya  ditempatkan didesa Bangke ditanah pribadi milik pak kades Dadang, bukan didesa Tebat Langsat dan bukan punya kelompok Tani Dingin Ati,itu punya pribadi Pak Kades ,karena Pak Kades menebusnya"ujarnya".

Dadang Kariawan Selaku Kades Desa Tebat Langsat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan    sekaligus Ketua Kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat diduga kuat Tabrak Permentan No 67 tahun 2016 dan UU no 06 tahun 2014 pasal 51 Tiga kali dikomfirmasi oleh awak media ini 06-07-2026 Via WhatAppss Nomor 0853-8165-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban. 

Jimi Karter selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh awak media ini 06-07-2026 Via WhatApps Nomor 0813-6772-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban. 

Ari  Kordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh awak media ini 06-07-2026 Via WhatAppss 0821-8100-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban. 

Alfatah Dwi Saputra ,S.TP.M.M selaku Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lahat saat awak media ini konfirmasi Via WhatAppss 07-07-2026 nomor 0813-6842-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban.

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Read More

Diduga Belum Kantongi Izin Lingkungan dan PBG, Pembangunan SPPG Sekincau 3 Tuai Penolakan Warga

 

Lampung Barat – Pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekincau 3 yang berlokasi di Simpang Kebas, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, menuai penolakan dari masyarakat setempat. Proyek yang merupakan bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut diduga mulai dibangun sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi. (08/07/2026)

Penolakan itu dibuktikan dengan adanya sedikitnya 150 warga yang menandatangani surat pernyataan keberatan terhadap keberadaan dapur SPPG di lingkungan mereka. Warga menilai pembangunan dilakukan tanpa sosialisasi, tanpa musyawarah, dan tanpa melibatkan masyarakat yang akan terdampak secara langsung.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku masyarakat baru mengetahui adanya pembangunan ketika pekerjaan fisik telah berlangsung dan bangunan hampir selesai.

"Kami tidak pernah diundang atau diberi penjelasan sebelumnya. Tiba-tiba bangunan sudah berdiri. Lokasinya hanya sekitar satu meter dari masjid. Kami khawatir aktivitas dapur, kendaraan operasional, hingga pengelolaan limbah nantinya akan mengganggu kenyamanan warga dan kekhusyukan ibadah," ungkapnya.

Selain mempersoalkan minimnya keterbukaan informasi, warga juga mempertanyakan kelayakan lokasi pembangunan. Mereka menduga luas lahan tidak memenuhi ketentuan teknis, serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa limbah padat, limbah cair, kebisingan, dan pencemaran udara karena berada di tengah kawasan permukiman yang padat penduduk.

Berdasarkan hasil penelusuran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Barat, proyek tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan apakah persetujuan lingkungan maupun dokumen perizinan lain yang dipersyaratkan telah diterbitkan sebelum pembangunan dimulai.

Saat di konfirmasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Barat Ir.Robert Putra S.ST.,M.T mengatakan bahwa belum ada penerbitan pada SPPG tersebut

"Belum ada penerbitan PBG unit SPPG tersebut" Tegasnya 

Apabila dugaan tersebut benar, pembangunan yang dilakukan sebelum seluruh izin diterbitkan berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat pengawas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Founder GERMASI, Ridwan Maulana, SH., C.PL., CDRA, menegaskan bahwa sebesar apa pun program pemerintah, pelaksanaannya tetap wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang baik dan patut didukung. Namun, tidak boleh ada anggapan bahwa karena merupakan program strategis nasional, seluruh prosedur dan regulasi dapat diabaikan. Negara hukum mewajibkan setiap pembangunan memenuhi seluruh persyaratan administrasi, perizinan, serta menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat," tegas Ridwan.

Ridwan menambahkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaksana kegiatan, maupun masyarakat sebagai pihak yang terdampak.

GERMASI mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Badan Gizi Nasional, DPMPTSP, dinas teknis terkait, serta aparat pengawas untuk membuka secara transparan status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen persetujuan lingkungan, dasar penetapan lokasi, serta seluruh dokumen legalitas pembangunan SPPG Sekincau 3.

Menurut GERMASI, apabila seluruh persyaratan perizinan memang telah dipenuhi, pemerintah perlu menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat guna menghilangkan polemik yang berkembang. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pembangunan yang dilakukan sebelum seluruh izin diterbitkan, maka pemerintah harus melakukan evaluasi dan penegakan aturan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat semestinya menjadi contoh pelaksanaan pemerintahan yang taat hukum, transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak masyarakat. Dengan demikian, tujuan mulia program tersebut tidak tercoreng oleh dugaan pengabaian prosedur yang justru berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

(Irfan/Tim)

Read More

Di Tengah Sorotan Media, Aktivis Lambar Ungkap Kontribusi Nyata PT Star Energy: Buka Lapangan Kerja dan Bangun Infrastruktur Lokal

 

LAMPUNG BARAT – Di tengah ramainya pemberitaan media massa terkait status administrasi dan izin eksplorasi PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (SEGSS), suara dukungan dari elemen masyarakat setempat mulai terdengar jelas.

Dedi, seorang aktivis masyarakat Lampung Barat, secara terbuka mengungkapkan apresiasinya terhadap perusahaan, berbagai kontribusi nyata yang telah di rasakan langsung oleh warga, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur dasar.

Menurut tim Dedi bersama Irfan, narasi negatif yang beredar di media sosial seringkali mengabaikan fakta lapangan tentang bagaimana kehadiran PT Star Energy telah mengubah dinamika ekonomi di kecamatan Sekincau dan Suoh.

Banyak orang berdebat soal dokumen di atas meja, tapi lupa melihat realita di bawah kaki mereka, Faktanya PT Star Energy telah membuka akses ekonomi yang selama ini sulit di jangkau warga," ujar Dedi saat ditemui di kediamannya, Senin (7/7/2026).

Dedi juga mengatakan jika komitmen perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal, Berbeda dengan proyek infrastruktur besar lainnya yang sering didominasi pekerja dari luar daerah, PT Star Energy bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat untuk memprioritaskan putra daerah.

Kita melihat sendiri bagaimana ratusan warga sekitar, mulai dari tenaga kasar hingga operator alat berat, kini memiliki penghasilan tetap.

Perusahaan tidak hanya merekrut, tetapi juga memberikan pelatihan teknis bersertifikat.

Pemuda-pemuda kita yang sebelumnya menganggur, kini punya skill dan masa depan yang jelas karena proyek ini," jelasnya.

Dedi menekankan bahwa dampak multiplier-nya sangat terasa, Dengan adanya pendapatan tetap bagi ratusan kepala keluarga, perputaran uang di pasar-pasar tradisional Sekincau dan Suoh meningkat signifikan, menghidupkan kembali usaha mikro kecil milik warga.

Selain ketenagakerjaan, Dedi juga menyoroti dukungan sosial berupa bantuan infrastruktur yang diberikan perusahaan kepada sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi Lampung Barat. 

PT Star Energy tercatat telah melakukan revitalisasi jaringan irigasi tersier dan menyediakan bantuan pompa air bertenaga surya bagi kelompok tani di wilayah terdampak proyek.

Bagi kami seorang petani, air adalah hidup. Ketika perusahaan membantu memperbaiki saluran irigasi yang rusak dan memberikan teknologi pompa modern, itu bukan sekadar CSR (Corporate Social Responsibility) biasa, Ini adalah bentuk empati dan tanggung jawab sosial yang nyata.

Hasil panen kami meningkat, dan itu berkat dukungan fasilitas dari PT Star Energy," tambah Dedi.

Menanggapi isu legalitas izin yang menjadi buah bibir di media, Dedi mengajak publik untuk melihat konteks yang lebih luas. Ia menilai bahwa koordinasi intensif antara PT Star Energy dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, termasuk kunjungan langsung Bupati Parosil Mabsus ke lokasi proyek, adalah bukti bahwa perusahaan beroperasi dalam pengawasan ketat pemerintah daerah.

Jika ada masalah administrasi, itu sedang diselesaikan melalui jalur resmi antara perusahaan dan kementerian terkait, Tapi selama proses itu berjalan, apakah manfaat untuk rakyat harus dihentikan? Tentu tidak.

Warga Lambar cerdas; mereka bisa membedakan mana janji politik dan mana manfaat nyata. Dan saat ini, manfaat dari PT Star Energy sudah ada di depan mata," tegasnya.

Dedi juga mengapresiasi transparansi perusahaan dalam aspek lingkungan. Penerapan sistem reinjection (penyuntikan kembali uap panas bumi) dinilai sebagai langkah maju untuk menjaga kelestarian sumber daya air di kawasan tangkapan Suoh, yang menjadi kekhawatiran utama banyak pihak.

Menutup pernyataannya, Dedi mengajak seluruh lapisan masyarakat, mendukung aktivitas PT star energi yang telah memberikan kisah-kisah sukses warga lokal yang terbantu oleh kehadiran industri energi terbarukan ini.

"PT Star Energy adalah mitra pembangunan Lampung Barat. Mari kita dukung mereka untuk terus beroperasi secara baik, sambil tetap mengawal agar setiap janji terpenuhi. Jangan biarkan isu sesaat menghapus kebaikan jangka panjang yang sudah dimulai," pungkasnya.

Dengan adanya perspektif dari aktivis masyarakat seperti Dedi, diharapkan diskursus publik mengenai proyek geothermal Sekincau-Suoh dapat bergeser dari konfrontasi menuju kolaborasi yang produktif demi kemajuan daerah.

(Irfan)

Read More

USUT TUNTAS OKNUM KETUA KELOMPOK TANI CITRA MULIA DS KEBAN AGUNG MS DIDUGA GRATIFIKASI MESIN BANTUAN PERTANIAN DIDINAS TPHP LAHAT

 

Dugaan Gratifikasi Jual Beli Mesin bantuan Pemerintah Melalui Dinas Tanaman Pangan  Holtikultura dan peternakan Kabupaten  Lahat Untuk Kelompok Tani Citra Mulia diDesa Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 berupa mesin Pertanian Pencacah padi modern,Diduga pada saat Ketua Kelompok tani Citra Mulia menerima bantuan tersebut dari dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat tanpa sepengetahuan Anggota kelompok tani Citra Mulia,serta tidak ada pembuatan Proposal yang disetujui oleh Anggota Kelompok Tani Citra Mulia serta tidak ada pengajuan proposal yang dibuat dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga Balai Penyuluh Pertanian (BPP) ,diduga kuat dengan tanpa  adanya pengajuan proposal sehingga kuat dugaan jual beli dari dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat dengan ketua kelompok tani Citra Mulia dengan menebus Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)sehingga sampai saat ini mesin tersebut tidak ada didesa Keban Agung atau dikelompok tani citra Mulia . Diduga Kuat mesin  dikuasai secara pribadi yang disimpan diatas tanah pribadi milik Iin Saputra selaku ketua kelompok tani Citra Mulia didesa Padang Bindu. 

Hasil Investigasi serta peninjauan lokasi Penyimpanan Mesin Bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat yang didampingi Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL ) mesin berada diDesa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat,Diduga berada diatas tanah Pribadi milik Iin Saputra .

Hermansyah selaku Balai Penyuluh pertanian Kecamatan Mulak Sebungkai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh awak media ini Via WhatApps  19-06-2026  nomor 0821-8178-XXXX menjawab kami selaku BPP tidak tahu menahu masalah itu, karena kami selaku BPP akan menandatangani setelah PPL jika ada proposal tersebut, tidak ada komfirmasi dengan kami, bahkan bantuannya turunpun kami tidak tahu dimana, "jawabnya".

Tamadin Husen selaku Kades Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan kepada awak media ini saat dikomfirmasi dikediamannya 29-06-2026 mengatakan Selama empat tahun setengah saya menjabat selaku kades belum pernah ada proposal pengajuan bantuan yang saya tanda tangani yang diminta kelompok tani citra mulia kepada saya dalam bentuk apapun,apalagi menyangkut bantuan mesin pengggiling padi modern itu, bahkan saya dengan kelompok tani citra mulia tidak ada hubungan komunikasi sama sekali.Pembuatan proposal pengajuan bantuan apapun itu yang ditujukan kedinas ataupun  kelainnya seharusnya saya selaku Kades harus mengetahui dan menandatanganinya. Untuk bantuan mesin penggiling padi   kelompok Tani Citra Mulia saya selaku Kades sama sekali tidak tahu.Kalau kelompok tani yang lain setiap menerima bantuan akan ada laporan kepada saya , bahkan setiap mengajukan proposal bantuan saya mengetahui dan menandatanganinya, karena didesa saya ada kurang lebih lima atau enam kelompok tani,dan lokasi penyimpanan mesin padi modern tersebut diatas tanah pribadi Iin Saputra yang berada didesa Padang Bindu yang seharusnya Desa Keban Agung namun karena perbatasan itu masih sengketa jadi belum jelas desa Padang Bindu atau Desa Keban Agung "jelasnya".

Indaharmansyah, SP, M.Si. selaku Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi diruang kerjanya 30-06-2026 mengatakan, bantuan Itu bukan pada masa jabatan saya.Secara teknis SOP yang benar kelompok tani harus aktif lalu Usulan dari kelompok tani yang memerlukan bantuan membuat usulan sesuai mekanisme dengan pengajuan usulan ke BPP atau kordinator lapangan  PPL , dan dari penyuluh menyerahkan kekami selaku Dinas, "ujarnya".

"Saya selaku Plt akan mengadakan Pembinaan dan akan Kroscek kelapangan, nanti mereka akan saya panggil  apa permasalahannya,Untuk mengenai sangsi pidana bukan rana kami ada pihak yang lebih berwenang.Kami dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan bertujuan membantu petani supaya mandiri menggunakan alat pertanian. Mengenai dimana penempatan mesin bantuan kelompok tani, harus ada kesepakatan anggota kelompok tani yang dibuat notulen rapatnya sesuai dengan kesepakatan atau tanahnya harus dihibahkan untuk kelompok tani, "jelasnya".

Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) 28-11-2025 pada saat konferensi Pers Dikantor Kementrian Pertanian Republik Indonesia menyampaikan Tidak boleh menipu petani, membeli bantuan mesin padahal itu gratis, ini uang negara, ini uang rakyat, pelaku yang melakukan diberhentikan, bantuan traktor, benih, bibit,kakau, teh,pala tebu gratis, kalau ada laporkan dan akan saya tindak.( Sumber Youtube TV Tani) 

Pada kesempatan diBalai desa Karang Harjo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang senin 15-12-2025 Anggota Komisi 1V DPR RI Firman Soebagio menyampaikan yang terbukti menyalahgunakan bantuan pertanian ditarik kembali dan penerimanya masuk daftar Hitam (Black list). (Sumber Tiktok) 

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

RIKA YUSNUA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Read More

TAMADIN HUSEN KADES KEBAN AGUNG KEC MS LAHAT "4,5 THN KELOMPOK TANI CITRA MULIA TIDAK PERNAH ADA PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN"

 

Lahat, 

Dugaan Gratifikasi Jual Beli Mesin bantuan Pemerintah Melalui Dinas Tanaman Pangan  Holtikultura dan peternakan Kabupaten  Lahat Untuk Kelompok Tani Citra Mulia diDesa Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 berupa mesin Pertanian Pencacah padi modern,Diduga pada saat Ketua Kelompok tani Citra Mulia menerima bantuan tersebut dari dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat tanpa sepengetahuan Anggota kelompok tani Citra Mulia,serta tidak ada pembuatan Proposal yang disetujui oleh Anggota Kelompok Tani Citra Mulia serta tidak ada pengajuan proposal yang dibuat dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga Balai Penyuluh Pertanian (BPP) ,diduga kuat dengan tanpa  adanya pengajuan proposal sehingga kuat dugaan jual beli dari dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat dengan ketua kelompok tani Citra Mulia dengan menebus Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)sehingga sampai saat ini mesin tersebut tidak ada didesa Keban Agung atau dikelompok tani citra Mulia . Diduga Kuat mesin  dikuasai secara pribadi yang disimpan diatas tanah pribadi milik Iin Saputra selaku ketua kelompok tani Citra Mulia didesa Padang Bindu. 

Hasil Investigasi serta peninjauan lokasi Penyimpanan Mesin Bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat yang didampingi Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL ) mesin berada diDesa Padang Bindu Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat,Diduga berada diatas tanah Pribadi milik Iin Saputra .

Salah satu warga desa Padang Bindu kecamatan  mulak sebingkai Kabupaten Lahat yang meminta namanya jangan disebut dilokasi kepada awak media ini 26-06-2026 mengatakan ini penggilingan padi milik Iin Saputra  warga Desa Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat dan ini tanah pribadinya.Kalau untuk mesin bantuan yang baru kami memang pernah mendengar punya Iin saputra , yang berada digudang belakang, "ujarnya"

Ketua Kelompok Tani Citra Mulia Iin Saputa saat dikomfirmasi Via WhatApps 29-06-2026 Nomor 0823-7764- XXXX tidak dapat dihubungi karena memblokir WhatApps wartawan media ini. 

Tamadin Husen selaku Kades Keban Agung Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan kepada awak media ini saat dikomfirmasi dikediamannya 29-06-2026 mengatakan Selama empat tahun setengah saya menjabat selaku kades belum pernah ada proposal pengajuan bantuan yang saya tanda tangani yang diminta kelompok tani citra mulia kepada saya dalam bentuk apapun,apalagi menyangkut bantuan mesin pengggiling padi modern itu, bahkan saya dengan kelompok tani citra mulia tidak ada hubungan komunikasi sama sekali.Pembuatan proposal pengajuan bantuan apapun itu yang ditujukan kedinas ataupun  kelainnya seharusnya saya selaku Kades harus mengetahui dan menandatanganinya. Untuk bantuan mesin penggiling padi   kelompok Tani Citra Mulia saya selaku Kades sama sekali tidak tahu.Kalau kelompok tani yang lain setiap menerima bantuan akan ada laporan kepada saya , bahkan setiap mengajukan proposal bantuan saya mengetahui dan menandatanganinya, karena didesa saya ada kurang lebih lima atau enam kelompok tani,dan lokasi penyimpanan mesin padi modern tersebut diatas tanah pribadi Iin Saputra yang berada didesa Padang Bindu yang seharusnya Desa Keban Agung namun karena perbatasan itu masih sengketa jadi belum jelas desa Padang Bindu atau Desa Keban Agung "jelasnya".

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Read More

🌍 Representing Egypt at the 21st Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN).

Shakyna Azka Anindya dipercaya mewakili Mesir (Egypt) sebagai delegasi dalam World Health Organization (WHO) Council pada ajang 21st Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) dengan mengangkat tema “Safeguarding Indigenous Knowledge of Traditional Medicine while Ensuring Scientific Validation.”

Dalam forum internasional tersebut, Shakyna menyampaikan pentingnya menggabungkan nilai-nilai pengobatan tradisional dengan pembuktian ilmiah untuk menciptakan sistem kesehatan yang culturally respectful sekaligus scientifically reliable.

Keikutsertaan dalam AYIMUN 21st menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya memperluas wawasan mengenai diplomasi internasional, tetapi juga mengasah kemampuan collaboration, negotiation, public speaking, critical thinking, problem solving, dan debating bersama delegasi dari berbagai negara.

Selama mengikuti kegiatan, Shakyna Azka Anindya turut didampingi oleh Ibu Nuning Mulya, Ibu Wakil Wali Kota Prabumulih, sebagai bentuk dukungan terhadap generasi muda yang berprestasi dan mampu membawa nama Indonesia ke forum internasional.

Semoga pengalaman ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi, memperluas wawasan global, dan berkontribusi dalam menciptakan solusi bagi berbagai tantangan dunia.

The Delegate of Egypt, signing off. 🇪🇬✨

#AYIMUN21 #WHOCouncil #DelegateOfEgypt #YouthDiplomacy #IndonesiaToTheWorld #FutureLeaders #Prabumulih #GlobalYouth

Read More

Gudang Penimbunan BBM Ilegal Diduga Beroperasi Terang‑Terangan di Pemulutan Ogan Ilir, Masyarakat Curiga Ada Perlindungan Oknum

PEMULUTAN, 26 Juni 2026 – Sebuah dugaan praktik penimbunan dan perdagangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal diduga berlangsung secara terang‑terangan di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Desa Ibul Besar Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Gudang yang diduga menjadi lokasi kegiatan tersebut disebut dikelola oleh sekelompok orang yang dikenal dengan nama Husien, Daut, dan Nurdi atau yang sering disebut sebagai Husien CS.

 

Berdasarkan pantauan dan keterangan warga sekitar, gudang tersebut beroperasi dengan pola yang terencana untuk menghindari pengawasan. Kegiatan penyimpanan dan pengiriman BBM diketahui hanya berlangsung seminggu sekali, bahkan terkadang berhenti hingga sebulan penuh. Namun hingga hari ini, Jumat (26/6/2026), bangunan tersebut masih terisi penuh dan terus berjalan tanpa ada tindakan penertiban yang berarti.

 

Warga menduga kuat kelompok ini mendapatkan perlindungan dari oknum aparat, baik yang berseragam loreng maupun berseragam coklat. Desas‑desus yang berkembang di masyarakat menyebut adanya aliran uang “koordinasi” dalam jumlah besar yang membuat penegak hukum seolah buta dan tuli terhadap aktivitas yang terjadi persis di pinggir jalan raya utama tersebut.

 

“Masyarakat bertanya‑tanya, apakah Polres Ogan Ilir, Polsek Pemulutan, hingga Bidang Krimsus Polda Sumsel benar‑benar tidak tahu, atau justru sengaja pura‑pura tidak melihat? Apakah tidak mampu bertindak, atau memang dilarang oleh kekuatan di baliknya?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Praktik ini jelas melanggar ketentuan hukum, terutama Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, serta Undang‑Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku penimbunan, pengoplosan, dan perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal terancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda hingga Rp60 miliar.

 

Kondisi ini dinilai sangat ironis. Di satu sisi, masyarakat umum harus mengantre berjam‑jam demi mendapatkan BBM bersubsidi yang haknya menjadi milik bersama. Di sisi lain, sekelompok pihak diduga menimbun ratusan ribu liter BBM hanya untuk meraup keuntungan pribadi, sekaligus merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

 

Masyarakat pun meminta perhatian serius dari Kapolda Sumatera Selatan beserta seluruh jajarannya. Mereka mendesak agar segera dilakukan penyelidikan mendalam, membongkar jaringan penimbunan ini, serta menindak tegas Husien CS beserta siapa pun yang terbukti memberikan perlindungan.

 

“Jangan sampai kepercayaan rakyat kepada aparat dan negara semakin luntur. Jika hukum tidak ditegakkan dengan tegas, maka keadilan akan terasa hanya berlaku bagi orang lemah saja. Kami tunggu bukti nyata, bukan sekadar janji,” tegas warga.

 

Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai laporan dan dugaan tersebut.

 

 (Red) 

 

Read More