Postingan Populer


MAUNG MARABES

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

AKBP Purnomo Hadi Suseno Gagas Inovasi EVR, Jaga Nilai Barang Bukti untuk Pemulihan Aset Negara



JAKARTA – Upaya memperkuat tata kelola barang bukti dalam proses penegakan hukum terus didorong melalui inovasi Evidence Value Recovery (EVR) Polri. Gagasan ini diinisiasi oleh AKBP Purnomo Hadi Suseno, S.E., M.H., untuk menjaga nilai ekonomis barang bukti sekaligus mendukung optimalisasi pemulihan aset negara.


Inovasi tersebut merupakan proyek perubahan yang diusung AKBP Purnomo Hadi Suseno dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI Tahun Anggaran 2026 di Pusdikmin Polri. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Subbagian Barang Bukti (Kasubbag Barbuk) Bagian Tahanan dan Barang Bukti Rorenmin Bareskrim Polri.



Melalui EVR, pengelolaan barang bukti diarahkan agar tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan dan administrasi penyimpanan, tetapi juga memperhatikan nilai ekonomis aset selama proses hukum berlangsung.


Gagasan ini dinilai relevan mengingat sejumlah barang bukti, seperti kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, berpotensi mengalami penyusutan nilai seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, biaya penyimpanan dan perawatan juga dapat terus meningkat.


Menjaga Nilai Ekonomis Barang Bukti


Rancangan EVR menawarkan pendekatan penilaian barang bukti melalui empat aspek utama, yakni nilai aset, kondisi fisik, tingkat risiko, dan status hukum.


Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan klasifikasi prioritas pengelolaan serta rekomendasi tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Langkah yang dirancang mencakup perawatan, pemantauan kondisi aset, hingga kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme lelang apabila telah memenuhi persyaratan hukum.


Dalam rancangan tersebut, hasil lelang ditempatkan pada rekening penampungan sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga nilai ekonomis barang sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan hasilnya.


Dengan pendekatan tersebut, setiap tindakan terhadap barang bukti diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Dorong Kolaborasi Lintas Instansi


Salah satu aspek penting dalam proyek perubahan EVR adalah membangun sinergi lintas instansi, khususnya antara Bareskrim Polri, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.


Dalam rancangan pembagian peran, Polri berperan mengidentifikasi, menilai, serta mengelola barang bukti sejak proses penyitaan sesuai kewenangannya.


Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan dan pemulihan aset sesuai tugas serta kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, DJKN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat mendukung proses penilaian dan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku.


Di lingkungan internal, Tim Analis atau Penilai EVR dirancang untuk melakukan penilaian secara berkala. Adapun Kasubbag Barbuk sebagai pemimpin proyek perubahan mengoordinasikan pelaksanaan dan penguatan hubungan kerja antarpihak terkait.


Meski demikian, seluruh tindakan terhadap barang bukti tetap harus memperhatikan ketentuan hukum acara, status hukum aset, serta perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan pihak lain yang memiliki kepentingan hukum.


Perkuat Akuntabilitas dan Pemulihan Aset Negara


Pengembangan EVR direncanakan berlanjut melalui penyusunan komitmen bersama antarinstansi. Evaluasi pada tahap awal akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum inovasi tersebut diperluas ke satuan kerja lainnya.


Melalui proyek perubahan ini, AKBP Purnomo Hadi Suseno mendorong pengelolaan barang bukti yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Penilaian berkala diharapkan membantu menentukan langkah pengelolaan yang tepat sehingga potensi penyusutan nilai aset dapat diantisipasi sedini mungkin.


Pada akhirnya, EVR diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pendukung penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penanganan perkara, tetapi juga memperhatikan efektivitas pengelolaan aset dan potensi pemulihan kerugian negara.


Inovasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola barang bukti agar aset yang berkaitan dengan proses hukum dapat dikelola secara profesional, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan akuntabilitas publik.


Redaksi

SMP Negeri 5 Prabumulih Gelar Pemilihan Langsung Ketua dan Wakil Ketua OSIS 2026–2027


PRABUMULIH — SMP Negeri 5 Prabumulih menggelar pemilihan langsung Calon Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) periode 2026–2027, Rabu (28/10/2026). Kegiatan berlangsung di lingkungan sekolah, Kelurahan Muaradua, Kota Prabumulih.

Proses pemilihan diawasi langsung oleh Kepala SMP Negeri 5 Prabumulih, Nuraisyah Yany, S.Pd., M.Si., sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di lingkungan pendidikan.

Pemilihan dilakukan secara langsung dengan menggunakan bilik suara, dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada para siswa tentang proses demokrasi. Melalui kegiatan ini, siswa diajak memahami pentingnya partisipasi aktif, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai perbedaan pilihan.

Selain menjadi sarana regenerasi kepemimpinan organisasi siswa, pemilihan ini juga berfungsi sebagai wadah pembelajaran untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab di kalangan peserta didik.

Diharapkan, proses ini melahirkan pengurus OSIS yang mampu menjalankan amanah, menampung aspirasi seluruh siswa, serta berkontribusi positif dalam mendukung berbagai program sekolah selama periode 2026–2027. Pelaksanaan ini sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan membangun budaya demokrasi yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

 (Umi) 

APM Prabumulih Menggugat: Pembatasan BBM di SPBU Jalan Lingkar Dinilai Memperberat Masyarakat

 


PRABUMULIH – Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM), Adi Susanto, menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai dapat menyulitkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha angkutan material seperti pasir dan batu.


Menurut Adi Susanto, kendaraan angkutan yang setiap hari beroperasi mengangkut pasir dan batu merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, akses untuk mendapatkan BBM sangat penting guna menunjang aktivitas ekonomi mereka.


“Kalau tidak bisa membeli BBM di sana, lantas harus membeli ke mana lagi? Jangan mempersulit masyarakat untuk membeli BBM. Kita harus memahami bahwa angkutan yang membawa pasir dan batu itu merupakan kendaraan masyarakat untuk mencari ekonomi dan penghidupan,” tegas Adi Susanto.


Ia menilai, pembatasan pembelian BBM di salah satu SPBU kawasan Jalan Lingkar perlu menjadi perhatian pihak terkait. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru berdampak pada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas angkutan.


“Intinya, jangan sampai ada pembatasan yang justru memberatkan masyarakat. Kami berharap pihak SPBU dapat memberikan pelayanan secara bijak dan tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh BBM sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.


Adi juga menyayangkan apabila masyarakat di daerah yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) justru mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM untuk kebutuhan sehari-hari maupun menunjang pekerjaan.


Ia berharap pihak pengelola SPBU dan instansi terkait dapat mengevaluasi kebijakan pelayanan tersebut, sehingga kebutuhan BBM masyarakat tetap terakomodasi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.


“Prinsipnya, jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha mencari nafkah justru dipersulit. Kami berharap ada solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.

(Red) 

Perkuat Toleransi dan Jaga Kerukunan, Kapolres Muara Enim Hadir di Tengah Jemaat GPdI Immanuel Lewat Minggu Kasih



MUARA ENIM, SUMSEL — Memperkuat kerukunan antarumat beragama dan membangun kepercayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Komitmen tersebut diwujudkan Polres Muara Enim melalui kegiatan Minggu Kasih Keliling bersama jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Muara Enim, Minggu (25/10/2026), pukul 09.00 WIB.


Kegiatan yang berlangsung di GPdI Immanuel, Jalan Baru, samping eks Terminal Regional Muara Enim, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, tersebut dipimpin langsung Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama dan personel Polres Muara Enim.


Kedatangan jajaran Polres Muara Enim disambut Pendeta Hesekiel Hutagalung, Ketua Majelis MS. Gultom, anggota majelis, serta jemaat GPdI Immanuel. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan, mencerminkan pentingnya membangun komunikasi serta mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.


Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang menyampaikan bahwa kegiatan Minggu Kasih  merupakan salah satu upaya mempererat silaturahmi dan membangun kemitraan antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat. Melalui pendekatan humanis, kepolisian berupaya menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka guna mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.


Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.


Kegiatan Minggu Kasih juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Perbedaan keyakinan dan latar belakang hendaknya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, serta bersama-sama menjaga keharmonisan di Kabupaten Muara Enim.


Melalui program ini, Polres Muara Enim terus mengedepankan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai landasan membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan warga. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan penuh kerukunan.


Dengan terjalinnya komunikasi dan kemitraan yang baik bersama jemaat GPdI Immanuel, kegiatan Minggu Kasih menjadi bagian dari upaya Polres Muara Enim merawat kebersamaan serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Polda Sumsel Gelar Binlih Profesi Wujudkan Polri yang lebih Disiplin dan Berintegritas



Palembang,- Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol Karimudin Ritonga ,SIK,MH diwakili Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda Sumsel AKBP Agustan Kesuma Nuryadin ,SH,MSi memberikan motivasi dan semangat kepada personel Polri yang melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) yang melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Hal tersebut disampaikan Kabid Propam Propam Polda Sumsel, saat membuka acara pembinaan dan pemulihan profesi anggota Polri, di ruang Bhayangkara Sejati Gedung Bid Propam Mapolda Sumsel, Kamis (22/10/26) sore


Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya,SIK,MH 

 menjelaskan, maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan support kepada personel Polri yang sedang melaksanakan Riksa Bidpropam Polda Sumsel atau menjalankan hukuman dari sidang disiplin atau sidang kode etik agar bisa berubah menjadi personel Polri yang mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan Tri Brata dan Catur Prasetya serta mengingatkan personel untuk tidak mengulangi pelanggaran lagi,”kata Nandang Mu'min Wijaya 


Alumni Akpol 97 ini menyampaikan, bahwa pimpinan Polri berharap para personel yang pernah melakukan pelanggaran agar tidak merasa putus asa karena pernah bermasalah dalam bertugas


“Para personel yang pernah bermasalah agar tetap semangat dan optimis dengan karir kedepannya , masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, disiplin,dan tetap semangat menjalankan tugas dan berkompetisi positif untuk meningkatkan jenjang karier,” ucapnya.


Kegiatan ini diikuti oleh 11 (Sebelas) personel dari Satker Polda Sumsel dengan mendatangkan penyuluh Masalah Narkoba perusak bangsa  dari penyidik ahli madya BNNP Sumsel Kombes Pol Dr.Marzuki Ismail S Ag,MH dan 

penyuluhan tentang psikologi  dari BNNP Sumsel Penata Sri Anissya,S.Psi,M.Si


Dilanjutkan narasumber Kaur mitra Subbdid Penmas Bidhumas Polda Sumsel Pembina Darul Jalal,S Ag MM dengan materi tentang Binrohtal yang bertajuk " Pertanggung jawaban selaku Abdi bhayangkara peran Hamba Allah dalam ridho kedua orang tua beserta keluarga guna mewujudkan Polisi bersama masyarakat "


Kemudian Kaurgakkum subbid provosbidpropam

Polda Sumsel Kompol Hendri Agus ,SH,M.H,M.M dengan materi tentang Perkap Nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin anggota Polri,dan Kaurbinetika Subbid Wabprof bid Propam Polda Sumsel diwakili Ipda A.Syaffri Hanafiah ,S E materi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi kode etik Polri.


Pada kegiatan tersebut dilanjutkan pembulatan dan Penutupan kegiatan pembinaan oleh Kasubbag rehabpers Kompol Edy Ardiansyah S,Ag,MSi


“ Kegiatan tersebut berlangsung satu hari , guna pembinaan dan pemulihan Profesi (Binlihprof) dalam proses pemeriksaan, dalam menjalani Putusan Hukuman dalam masa pengawasan kita tingkatkan disiplin dan etika anggota Polri untuk tingkatkan Disiplin dan etika Anggota Polri untuk mewujudkan Polisi bersama masyarakat,” tandasnya “*

Pembangunan jalan aspal Penghubung Desa menjadi Sorotan





Pemeliharaan jalan penghubung Desa gaung asam dan paya besar menjadi sorotan  publik, 

Karena jalan penghubung tersebut hanya sekedar di tambal sulam aspal saja sepanjang jalan Desa gaung asam menuju paya besar




Dilihat dari pengecekan ditempat pembangunan ini tidak sesuai dengan dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

Dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 3.222.420.000.00

Ini sudah menjadi sorotan masyarakat dan publik. 




Terkait pemeliharaan jalan ini CV yang bertanggung jawab atas pengerjaan adalah CV. Keinarra dan CV. Modulasi Utama, 

Dan belum ada konfirmasi dari CV tersebut. 




Dana yang tercantum di papan RAB terlihat dana yang dikeluarkan oleh APBD  bukan main main jumlah nya, 

Jika dilihat dari pengerjaannya ini sama sekali tidak sesuai dengan dana yang keluar, karena ada beberapa titik yang masih berantakan, tidak ada kerapian sama sekali, batu krikil yang berhamburan di bahu jalan sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas, karena bisa saja tergelincir oleh baru tersebut dan ini membahayakan pengguna jalan. 




Aturan hukum utama mengenai kewajiban perbaikan jalan desa diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta pembagian kewenangan jalan melalui UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 



Jika kelalaian memperbaiki jalan menyebabkan kecelakaan, pejabat atau penyelenggara terkait dapat dikenai sanksi pidana:• Kerusakan Kendaraan / Luka Ringan: Dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12.000.000.

• Luka Berat: Dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp24.000.000.

• Meninggal Dunia: Dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp120.000.000.

• Tidak Memberi Tanda Jalan Rusak: Dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp1.500.000.




Dari penelusuran oleh team media, jalan yang di perbaiki seharusnya bisa tertata dengan rapi tanpa ada bekas batu krikil  berhamburan di bahu jalan yang akan membahayakan pengguna jalan. 



Setiap kali team menghubungi pihak CV tidak ada jawaban sama sekali, sampai terbit berita tersebut. 





Ari

Cegah Karhutla Meluas, Polsek Sungai Rotan Bersama Brimob dan Damkar PT R6B Padamkan Titik Api di Suka Merindu





MUARA ENIM – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas terus dilakukan jajaran Polres Muara Enim. Melalui patroli pencegahan karhutla, personel Polsek Sungai Rotan bersama anggota BKO Brimob Polda Sumatera Utara dan tim pemadam kebakaran PT R6B melakukan upaya pemadaman setelah menemukan titik api dan asap di Desa Suka Merindu, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Selasa (20/10/2026).


Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang, menyampaikan bahwa patroli tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan karhutla di wilayah hukum Polsek Sungai Rotan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau kondisi lapangan sekaligus melakukan tindakan awal apabila ditemukan indikasi kebakaran.


Patroli dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dengan menyusuri wilayah Desa Suka Merindu. Dalam pelaksanaannya, petugas menemukan titik api disertai asap di lokasi patroli. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman guna mengendalikan sumber api agar tidak berpotensi meluas ke area sekitarnya.



Personel Polsek Sungai Rotan bersama anggota BKO Brimob Polda Sumatera Utara dan tim pemadam kebakaran PT R6B melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air menggunakan mesin ke titik sumber api. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons langsung terhadap temuan di lapangan.


Menurut Kompol RTM. Situmorang, patroli dan penanganan awal seperti ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla. Kehadiran personel di lapangan memungkinkan petugas mengetahui kondisi wilayah secara langsung dan segera mengambil langkah penanganan ketika menemukan titik api.


Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antarpersonel kepolisian, unsur Brimob, dan tim pemadam kebakaran dalam menghadapi potensi karhutla. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan yang cepat dan terkoordinasi, terutama ketika ditemukan api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran lebih besar.


Polres Muara Enim mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak membakar lahan secara sembarangan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau kepulan asap yang mencurigakan. Kepedulian bersama menjadi bagian penting untuk menjaga lingkungan dan mengurangi risiko kebakaran yang dapat merugikan masyarakat.


Melalui patroli pencegahan karhutla di Kecamatan Sungai Rotan, Polres Muara Enim bersama unsur terkait terus berupaya meningkatkan kewaspadaan dan melakukan penanganan di lapangan. Langkah ini mencerminkan komitmen Polisi Bersama Masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan serta mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muara Enim.