PRABUMULIH, 28 Agustus 2026 — Rakerda BPC HIPMI Prabumulih: Dorong UMKM Naik Kelas dan Gali Potensi Daerah

 

 

PRABUMULIH — Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Prabumulih resmi menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) tahun 2026, yang berlangsung di RM Hall Siang Malam, Jumat (28/8/2026).

 

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pengurus dan anggota HIPMI Prabumulih untuk menyusun program kerja, menyatukan visi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di kalangan pengusaha muda dan pelaku UMKM.

 

Dalam sambutannya, Abdullah Abadi — selaku Staf Ahli Wali Kota Prabumulih — menyampaikan apresiasi tinggi dari Pemerintah Kota Prabumulih terhadap kontribusi HIPMI selama ini, terutama dalam membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

 

“Jangan hanya seremonial saja. Kami berharap Rakercab ini mampu melahirkan gagasan baru dan konkret yang berdampak nyata bagi Kota Nanas ini,” tegasnya di hadapan para pengusaha muda yang hadir.

 

Abadi juga menegaskan, keberadaan HIPMI harus menjadi kekuatan yang mampu menggali potensi daerah dan mendorong UMKM di Prabumulih untuk naik kelas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi lokal.

 

Rakercab BPC HIPMI Prabumulih ini dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota, serta tamu undangan dari berbagai elemen terkait. Kegiatan berjalan penuh semangat dan diharapkan melahirkan program-program yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi kemajuan Kota Prabumulih.

 

 

 

Sumber: tim

 

 

 

Read More

LSM APM Desak PT KAI Bangun Pintu Perlintasan, Sudah Sering Makan Korban

PRABUMULIH, – Perlintasan sebidang kereta api di Jalan Pakjo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, kembali menjadi sorotan setelah kecelakaan maut terjadi pada Kamis sore, 27 Agustus 2026.

Perlintasan yang selama ini menjadi akses masyarakat tersebut diketahui tidak dilengkapi pintu perlintasan resmi. Kondisi itu dinilai rawan dan telah berulang kali menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa.

Terbaru, KA Bukit Serelo relasi Lubuk Linggau–Palembang menabrak mobil Isuzu Panther warna putih di kawasan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB itu mengakibatkan lima orang menjadi korban. Empat orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis.

Peristiwa tragis tersebut mendapat perhatian serius dari LSM Aliansi Pemuda Masyarakat (APM). Mereka mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengambil langkah konkret dengan membangun pintu perlintasan resmi di lokasi.

“Ini sudah sering kejadian dan makan korban. Kita desak PT KAI bangun pintu perlintasan resmi di lokasi itu. Jangan sampai ada lagi nyawa melayang sia-sia,” tegas Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto, SE, didampingi Ketua DPD Abi Rahmat Rizki dan Sekjen Rendi Barlindo.

Adi mengatakan, keberadaan pintu perlintasan dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut. Menurutnya, keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian utama, mengingat jalur kereta api berlintasan langsung dengan jalan masyarakat.

Ia bahkan mengancam LSM APM akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari PT KAI.

“Kalau itu tidak dilakukan, LSM APM akan menggelar demo besar-besaran dan menyiapkan 5 ribu massa di Stasiun KAI Prabumulih,” ujarnya.

Adi menilai PT KAI telah beroperasi dan melintas di wilayah Prabumulih selama puluhan tahun. Karena itu, ia meminta perusahaan turut memberikan kontribusi nyata terhadap keselamatan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang.

“PT KAI ini melintas di Prabumulih puluhan tahun. Tetapi, tidak pernah lagi ada pembangunan pintu perlintasan resmi. Ayo, gulirkan CSR-nya. Jangan hanya cari untung saja,” tegasnya.

Selain persoalan keselamatan, Adi juga menyoroti dampak operasional kereta api terhadap arus lalu lintas masyarakat. Ia menyinggung keberadaan KA Babaranjang yang menurutnya memiliki rangkaian gerbong semakin panjang sehingga berpotensi menyebabkan antrean dan kemacetan lebih lama ketika melintas.

Menurutnya, pemerintah dan PT KAI perlu duduk bersama mencari solusi agar aktivitas perkeretaapian tetap berjalan, namun keselamatan serta kepentingan masyarakat tidak diabaikan.

“Sudah cukup nyawa melayang sia-sia akibat perlintasan tidak ada pintu. Dengarkan masukan masyarakat dan pemerintah. Bangun pintu perlintasan resmi guna mengurangi lakalantas di perlintasan rel KAI yang berlintasan sebidang dengan masyarakat,” pungkasnya.

LSM APM berharap tragedi terbaru di Jalan Pakjo menjadi momentum bagi PT KAI dan pemerintah untuk segera mengevaluasi kondisi seluruh perlintasan sebidang di Kota Prabumulih, khususnya lokasi yang selama ini menjadi akses utama masyarakat namun belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.

Read More

PRABUMULIH, 27 Agustus 2026 — Ketua DPRD H. Deni Victoria Ingatkan Warga Kota Prabumulih Waspada Musim Kemarau, Rawan Kebakaran

Prabumulih, 27 Agustus 2026 — Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., mengingatkan seluruh masyarakat Kota Prabumulih untuk tetap waspada dan berhati-hati di tengah musim kemarau yang saat ini berlangsung, mengingat potensi bahaya kebakaran sangat tinggi.

 

Dalam pernyataannya, H. Deni Victoria meminta warga agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, terutama di area yang mudah terbakar. Hal ini dikarenakan cuaca yang kering dan panas sangat memudahkan terjadinya kebakaran yang dapat merembet dengan cepat dan merugikan banyak pihak.

 

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Prabumulih untuk lebih berhati-hati. Musim kemarau membuat lingkungan menjadi sangat kering, sehingga satu puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat memicu kebakaran besar. Mari kita jaga lingkungan kita bersama, waspadai potensi bahaya api," ujar H. Deni Victoria.

 

Selain itu, ia juga mengajak warga untuk saling mengingatkan dan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah-sampah yang mudah terbakar, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan masing-masing.

 

 

 

 

 

 

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI, Ajak Semua Gotong Royong Bangun Prabumulih

Prabumulih, Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria menghadiri upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Senin (17/8/2026). Peringatan hari bersejarah ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat gotong royong dan persatuan dalam mengakselerasi pembangunan daerah.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Prabumulih H Arlan selaku pembina upacara. Agenda tahunan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pelajar, serta berbagai lapisan masyarakat setempat.

Prosesi pengibaran bendera Merah Putih yang dilaksanakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Prabumulih berjalan dengan sukses dan penuh kekhidmatan.

Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan tahun ini harus dimaknai melampaui sekadar ritual seremonial. Anggota legislatif daerah diharapkan mampu menangkap esensi perjuangan untuk diterapkan pada kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan warga.

"Momen peringatan HUT ke-81 RI ini merupakan refleksi bersama untuk memperkuat rasa persatuan, jiwa nasionalisme, dan gotong royong dalam membangun Kota Prabumulih yang lebih maju dan sejahtera," ujar Deni seusai kegiatan.

Menurut Deni, semangat kolaborasi antarelemen di tingkat lokal menjadi kunci utama guna mewujudkan visi besar nasional. Hal tersebut selaras dengan tema besar Hari Kemerdekaan tahun 2026, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil dinilai menjadi modal utama menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di Kota Prabumulih ke depan.(Red) 

Read More

HUT ke-81 RI, Wakil Ketua DPRD Prabumulih Dipe Anom Hadiri Upacara Penurunan Sang Merah Putih

Prabumulih,Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Senin (17/08/2026).

Upacara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih Ir. H. Dipe Anom, Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.

Dalam prosesi tersebut, Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril bertindak sebagai Inspektur Upacara. Seluruh rangkaian penurunan Sang Merah Putih berlangsung tertib, lancar dan penuh penghormatan sebagai bagian dari penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Prabumulih.

Bagi Dipe Anom, momentum penurunan bendera bukan sekadar seremoni penutup peringatan kemerdekaan. Prosesi tersebut menjadi pengingat akan jasa dan pengorbanan para pahlawan sekaligus refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat persatuan dan kecintaan terhadap Tanah Air.

Upacara penurunan Bendera Merah Putih yang dilaksanakan setiap 17 Agustus juga menjadi simbol penghormatan terhadap Sang Merah Putih. Semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti setelah rangkaian upacara selesai, tetapi terus diwujudkan melalui pengabdian dan kerja nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dipe Anom turut mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai penyemangat dalam memperkuat kebersamaan, menjaga persatuan serta berkontribusi dalam pembangunan Kota Prabumulih.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, nilai-nilai perjuangan para pahlawan diharapkan terus hidup dan menjadi landasan dalam mewujudkan Kota Prabumulih yang semakin maju, aman dan sejahtera. (Red)

Read More

Reses DPRD Prabumulih Persoalan Sampah, Air Bersih, Insprastruktur Hingga Layanan KTP Jadi Catatan Aspirasi

PRABUMULIH — Persoalan kebutuhan dasar masyarakat kembali mencuat dalam reses masa persidangan III tahun 2026 anggota DPRD Kota Prabumulih. Dari persoalan sampah, keterbatasan air bersih saat musim kemarau, hingga pelayanan administrasi kependudukan, sejumlah aspirasi warga disampaikan langsung kepada para wakil rakyat, Sabtu (22/8/2026).

Reses yang digelar di sejumlah daerah pemilihan (dapil) tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan sekaligus mengusulkan program pembangunan yang dinilai mendesak di wilayah masing-masing.

Kegiatan melibatkan lurah, camat, masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya akan menjadi bahan DPRD dalam pembahasan dan pengawalan program pembangunan bersama pemerintah daerah.

Dapil I: Sampah dan Krisis Air Bersih Jadi Keluhan Warga

Di Dapil I Prabumulih Timur, reses dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si. Bersama sejumlah anggota DPRD, yakni Aryono, Welizar, H.M. Rasyid, S.Ag., M.M., Evy Susanty, Nicko Adha Pradana, Iswanto, Hartono Hamid, H. Hendriansyah, Davina Marsyah Tahira, Hj. Herawaty dan Ben Heri.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan pengelolaan sampah.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya menghadapi musim kemarau yang berpotensi menyebabkan keterbatasan pasokan air.

Menanggapi usulan tersebut, Gunawan Nopindra dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengungkapkan bahwa pembangunan sumur bor sebenarnya telah masuk dalam APBD induk tahun 2026.

“Sumur bor tersebut berada di Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, serta Kelurahan Tebing Tanah Putih, Kecamatan Prabumulih Barat,” jelasnya.

Menurutnya, usulan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah lainnya juga telah disampaikan kepada DPRD untuk dipertimbangkan dalam program pembangunan berikutnya.

“Untuk pengajuan di daerah lain sudah disampaikan kepada dewan, semoga bisa direalisasikan,” katanya.

Ketua DPRD Prabumulih H. Deni Victoria menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat tidak akan diabaikan. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.

“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kita tampung. Selanjutnya akan dilihat mana yang lebih prioritas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui, kondisi fiskal daerah masih menghadapi dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan direalisasikan.

“Mengingat keuangan daerah saat ini masih terdampak efisiensi oleh pemerintah pusat, untuk itu setiap usulan yang masuk akan dilihat mana yang lebih prioritas,” tegasnya.

Dapil III: Warga Minta Rekam KTP Bisa Dilakukan di Kecamatan

Sementara itu, reses anggota DPRD Dapil III yang meliputi Kecamatan Prabumulih Utara dan Cambai digelar di Kantor Camat Cambai.

Sejumlah anggota DPRD yang hadir di antaranya Ahmad Riza, Diswan Purwaka, Rizky Darmawan, Anisa Meida Skhafira, S.H., Adha Nahar Dian Jaya, Rofika Susanti, S.IP., H. Zainuddin dan Ade Irama.

Camat Cambai, Hendri, S.H., menyambut baik pelaksanaan reses tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota DPRD secara langsung di tengah masyarakat menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang terjadi di wilayah kecamatan.
“Silakan apa yang menjadi usulan untuk disampaikan kepada dewan yang hadir, semoga dapat direalisasikan,” harapnya.

Salah satu aspirasi yang mencuat berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman KTP elektronik.

Masyarakat berharap pelayanan perekaman KTP dapat dilakukan di kantor kecamatan. Dengan demikian, warga tidak harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mendapatkan layanan tersebut.
Usulan ini dinilai dapat memangkas jarak pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan akses menuju pusat pelayanan administrasi kependudukan.

Usulan ini dinilai dapat memangkas jarak pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan akses menuju pusat pelayanan administrasi kependudukan.

Dapil II: Aspirasi Warga RKT Dikawal Wakil Ketua DPRD

Di Dapil II yang meliputi Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), kegiatan reses berlangsung di Kantor Camat RKT dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Prabumulih, Ir. H. Dipe Anom.
Ia didampingi Feri Alwi, S.H., M.H., Leoni Ayu Pratiwi, S.H., M.H., Riza Apriansyah, S.H., Pena Harianti, S.H., Hj. Nurlisna, S.H., M. Faris Pramudia, A.Md., Apriansyah, S.T., M.H., H. Erwandi, B.Sc., dan Suherli Berlian.

Antusiasme masyarakat terlihat dalam rangkaian kegiatan tersebut. Berbagai persoalan dan usulan disampaikan kepada anggota DPRD untuk menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah.

Reses bukan sekadar agenda turun ke lapangan. Forum tersebut menjadi salah satu instrumen DPRD untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya ditentukan dari meja pemerintahan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Seluruh rangkaian reses di sejumlah dapil berlangsung aman dan lancar.
Kini, tantangannya berada pada tahap berikutnya: memilah aspirasi berdasarkan urgensi, mengukur kemampuan keuangan daerah, serta memastikan usulan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam prioritas pembangunan.

Sebab bagi masyarakat, reses bukan sekadar pertemuan dan penyampaian keluhan. Yang paling ditunggu adalah tindak lanjut dan realisasi.

Read More

DPRD Prabumulih Siapkan Rotasi Komisi dan AKD, Target Rampung Mei 2026

PRABUMULIH,maungmarabes.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersiap melakukan perombakan struktur internal melalui rotasi komisi serta penataan ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Proses tersebut ditargetkan selesai dalam bulan Mei 2026.

Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib lembaga legislatif. Rotasi dilakukan secara berkala guna menjaga ritme kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dewan.

Ia menjelaskan, perubahan susunan tidak hanya menyasar komisi, tetapi juga mencakup unsur AKD lainnya seperti Badan Kehormatan (BK) hingga perangkat yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Rotasi komisi merupakan mekanisme rutin yang diatur dalam tata tertib, dilaksanakan setiap 20 bulan dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu periode,” ujar Deni saat ditemui di kantor DPRD Prabumulih, Selasa (5/5).

Menurutnya, seluruh elemen AKD akan dievaluasi dan disesuaikan guna mendorong peningkatan kinerja lembaga. Penyegaran struktur ini diharapkan mampu memperkuat fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

DPRD juga akan segera menggelar rapat internal untuk menetapkan jadwal pelaksanaan rotasi. Forum tersebut menjadi wadah bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan usulan sekaligus menyepakati mekanisme yang akan ditempuh.

“Penentuan jadwal akan dibahas dalam rapat. Mekanismenya bergantung pada kesepakatan antarfraksi,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Terkait komposisi jabatan, khususnya posisi ketua komisi, Deni menegaskan kewenangan sepenuhnya berada di tangan masing-masing fraksi. Hal ini sejalan dengan prinsip representasi politik dalam tubuh DPRD.

“Penempatan ketua komisi menjadi hak fraksi,” tegasnya.

Rotasi AKD ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD. Selain memberikan pemerataan pengalaman bagi anggota dewan, langkah ini juga diharapkan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Di sisi lain, dinamika internal yang sehat dinilai penting untuk menjaga profesionalisme lembaga legislatif. Dengan target penyelesaian pada Mei 2026, publik menaruh harapan agar perubahan struktur ini mampu membawa kinerja DPRD Prabumulih semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Read More