Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf cek kesiapan pelabuhan bakauheni jelang operasi ketupat krakatau 2026

 

Lampung Selatan – Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf melakukan pengecekan langsung ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu (4/3/2026), guna memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan arus mudik Lebaran, mengingat Pelabuhan Bakauheni merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia yang menjadi pintu gerbang utama penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Dalam pengecekan tersebut, Irjen Pol Helfi Assegaf meninjau sejumlah titik strategis di kawasan pelabuhan, mulai dari area antrean kendaraan, kantong parkir, dermaga penyeberangan, hingga kesiapan personel pengamanan yang akan dilibatkan dalam Operasi Ketupat Krakatau 2026.

Selain meninjau pelabuhan utama, Kapolda Lampung juga melakukan pengecekan terhadap dua dermaga alternatif yang disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan kendaraan pemudik, yakni Dermaga PT Sumur Makmur Abadi (SMA) dan Dermaga PT Bandar Bakau Jaya (BBJ).

Kedua dermaga tersebut dipersiapkan sebagai dermaga alternatif darurat yang sewaktu-waktu dapat dioperasionalkan guna membantu mengurai kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni pada saat puncak arus mudik.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pengamanan, pelayanan, serta manajemen arus kendaraan dapat berjalan optimal saat puncak arus mudik nanti.

“Pelabuhan Bakauheni merupakan salah satu titik krusial dalam arus mudik nasional. 

Oleh karena itu, kita memastikan seluruh kesiapan mulai dari pengamanan, rekayasa lalu lintas hingga pelayanan kepada masyarakat sudah dipersiapkan secara maksimal,” ujar Irjen Pol Helfi Assegaf.

Dalam rangka mengantisipasi lonjakan pemudik, Polda Lampung bersama stakeholder terkait telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

Peningkatan jumlah personel pengamanan dari Polda Lampung dan Polres jajaran yang akan ditempatkan di titik-titik strategis di kawasan pelabuhan.

Penguatan koordinasi dengan ASDP, TNI, pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan kelancaran operasional penyeberangan.

Penerapan rekayasa lalu lintas dan pengaturan antrean kendaraan guna mencegah terjadinya kepadatan panjang di jalur menuju pelabuhan.

Penyediaan buffer zone dan kantong parkir tambahan sebagai tempat penampungan kendaraan apabila terjadi lonjakan kendaraan pemudik.

Optimalisasi pemanfaatan dermaga alternatif, termasuk Dermaga PT Sumur Makmur Abadi (SMA) dan Dermaga PT Bandar Bakau Jaya (BBJ) apabila terjadi peningkatan signifikan volume kendaraan pemudik.

Optimalisasi pos pengamanan dan pos pelayanan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Selain itu, Polda Lampung juga akan mengoptimalkan sistem pemantauan melalui CCTV dan patroli intensif guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

Kapolda Lampung juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama.

“Dengan kesiapan yang matang serta sinergi seluruh pihak, kita berharap pelaksanaan arus mudik melalui Pelabuhan Bakauheni dapat berjalan aman, lancar dan kondusif,” tutup Irjen Pol Helfi Assegaf.

(IF)

Read More

Sapa Masyarakat, Polwan Polda Lampung Bagikan Takjil Berbuka Puasa

 

LAMPUNG – Menebar kebaikan di bulan suci Ramadhan, Bid Humas Polda Lampung bersama Bid TIK Polda Lampung menggelar aksi simpatik berupa pembagian takjil gratis bagi masyarakat dan mahasiswa di sekitar kawasan Kampus Institut Teknologi Sumatera (Itera), Rabu (04/03/2026).

Dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, Dengan senyum ramah, para Polwan (Polisi Wanita) menghampiri para pengguna jalan dan mahasiswa yang tengah beraktivitas untuk memberikan paket takjil guna berbuka puasa.

Kawasan Kampus Itera dipilih karena mobilitas mahasiswa dan masyarakat sekitar yang cukup tinggi menjelang waktu berbuka.

Selain berbagi, kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat serta memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami dari Polda Lampung kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami ingin hadir di tengah masyarakat, tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah ini," ujar Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun.

Aksi bagi-bagi takjil ini mendapat respon positif dari warga. Banyak mahasiswa dan pengendara yang merasa terbantu dengan adanya kehadiran para srikandi Polri ini di jalanan. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan citra Polri semakin dekat dan dicintai oleh masyarakat.

(IF)

Read More

SPPG Sekincau 1 Kembali Sajikan Menu “Seadanya” ke Siswa, Meski Sudah Disanksi

 

Lampung Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sekincau kembali menuai sorotan tajam. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekincau 1 diduga kembali menyalurkan paket menu yang tidak sebanding dengan nilai anggaran program, meski sebelumnya telah mendapat Surat Peringatan (SP1) dari Satgas MBG Kabupaten Lampung Barat. (5/03/2026)

Dalam pembagian yang dilakukan pada Rabu (5/3/2026), sejumlah siswa di sekolah wilayah Kecamatan Sekincau menerima paket menu kering yang dinilai sangat sederhana dan diduga jauh dari nilai harga paket MBG yang seharusnya.

Di MA Nurul Iman Kecamatan Sekincau, siswa hanya menerima paket berisi satu kotak susu, satu roti, satu bungkus kecil kacang tanah, dan satu buah salak.

Menu tersebut langsung menimbulkan pertanyaan di kalangan sekolah dan masyarakat, karena diduga tidak sebanding dengan nilai anggaran MBG yang semestinya diperuntukkan untuk pemenuhan gizi siswa.

Kepala MA Nurul Iman, Ibu Farida, membenarkan paket yang diterima para siswa tersebut saat dikonfirmasi.

“Oh iya benar mas, ini info dari mana mas,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Sorotan publik semakin menguat karena SPPG Sekincau 1 sebelumnya sudah menerima SP1 dari Satgas MBG Lampung Barat, namun menu yang dibagikan dinilai belum menunjukkan perubahan berarti.

Sementara itu, Korwil MBG Lampung Barat, Septa, saat dimintai penjelasan terkait harga paket MBG serta kesesuaian dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), tidak memberikan keterangan detail dan justru mengarahkan agar hal tersebut dikonfirmasi ke pihak pelaksana.

“Terkait harga serta AKG paket MBG itu bisa ditanyakan ke pihak terkait ya bang. Masing-masing SPPG ada tim pelaksana operasionalnya,” jelas Septa.

Jawaban tersebut justru semakin menimbulkan kecurigaan publik terkait transparansi penggunaan anggaran dalam program MBG, khususnya pada SPPG Sekincau 1.

Pasalnya, jika melihat isi paket yang hanya terdiri dari beberapa makanan ringan, banyak pihak mempertanyakan apakah nilai paket tersebut benar-benar sesuai dengan standar harga MBG yang ditetapkan pemerintah.

Tak hanya itu, persoalan lain juga ikut mencuat. SPPG Sekincau 1 diduga belum mengantongi sejumlah izin penting, di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Jika dugaan tersebut benar, maka operasional SPPG tersebut tidak hanya dipertanyakan dari sisi kualitas menu, tetapi juga dari aspek legalitas dan standar kelayakan sanitasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG Sekincau 1 belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian harga paket MBG maupun persoalan perizinan tersebut.

Kini publik menunggu ketegasan Satgas MBG Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Pasalnya, program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya pemenuhan gizi siswa jangan sampai justru berubah menjadi program yang sarat tanda tanya terkait penggunaan anggaran.

(Tim)

Read More

Pesan Kuat Danrem 044/Gapo dalam Apel Perdana, Tekankan Disiplin dan Hindari Pelanggaran

 

Palembang – Komando Resor Militer 044/Garuda Dempo menggelar apel yang dipimpin langsung oleh Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M, bertempat di Lapangan Apel Makorem 044/Gapo Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang, Rabu (4/3/2026).

Apel yang diikuti oleh seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Makorem 044/Gapo serta jajaran Balakrem 044/Gapo tersebut menjadi momen awal kepemimpinan Danrem dalam memberikan arahan, penekanan, dan motivasi kepada seluruh personel.

Dalam arahannya, Brigjen Khabib menekankan pentingnya menghindari segala bentuk pelanggaran, khususnya praktik judi online yang dapat merusak moral, disiplin, serta mencoreng nama baik satuan dan institusi TNI. Danrem mengingatkan bahwa setiap prajurit dan PNS harus mampu menjaga integritas serta kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kedinasan maupun di tengah masyarakat.

Selain itu, Danrem 044/Gapo juga menegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan satuan. Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih dan tertata mencerminkan kesiapan, kedisiplinan, serta profesionalisme prajurit. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan budaya yang harus dibangun bersama.

Lebih lanjut, Danrem mengajak seluruh personel untuk menerapkan pola hidup disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Ia mengutip pernyataan William H. McRaven, mantan Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang mengatakan, “JIKA ANDA INGIN MENGUBAH DUNIA, MULAILAH DENGAN MERAPIKAN TEMPAT TIDUR ANDA.” Kutipan tersebut mengandung makna bahwa perubahan besar berawal dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten dan disiplin setiap hari.

Melalui apel pagi perdana ini, Danrem berharap seluruh prajurit dan PNS Makorem 044/Gapo serta Balakrem 044/Gapo semakin solid, profesional, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, serta mampu menjaga nama baik satuan demi mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Read More

Letjen TNI Mohamad Hasan: Jejak Perwira Kopassus dari Ranah Minang Menuju Puncak Kepemimpinan TNI AD

 

Letnan Jenderal TNI Mohamad Hasan merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki perjalanan karier militer panjang dan penuh prestasi. Lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 13 Maret 1971, ia berasal dari keluarga bersuku Minangkabau yang berakar dari Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Sejak 30 Desember 2024, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat (Dankodiklatad). Jabatan ini merupakan posisi strategis yang bertanggung jawab membina doktrin, pendidikan, serta sistem latihan bagi prajurit TNI AD agar semakin profesional dan modern.

Masa Muda dan Pendidikan

Mohamad Hasan merupakan putra dari Nazir Zubir, seorang anggota TNI, dan Asni. Masa kecilnya dihabiskan antara Bandung dan kampung halaman keluarganya di Sumatera Barat. Saat duduk di bangku SMP kelas dua, ia pindah ke Canduang dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Simpang Candung, kemudian di SMA Negeri 1 Ampek Angkek.

Semasa sekolah menengah, Hasan dikenal sebagai siswa yang aktif dan memiliki kemampuan menulis yang baik. Karena kepiawaiannya menulis, teman-temannya menjulukinya “Si Doel”, dan tulisannya sering terpampang di majalah dinding sekolah.

Setelah lulus SMA, ia memilih jalan pengabdian sebagai prajurit dengan mengikuti pendidikan di Akademi Militer (Akmil) dan berhasil lulus pada tahun 1993.

Karier Militer yang Gemilang

Sebagai perwira dari kecabangan Infanteri Kopassus, Mohamad Hasan meniti karier militer melalui berbagai penugasan penting. Pengalamannya mencakup operasi militer dan jabatan strategis di berbagai satuan elite TNI AD.

Beberapa posisi penting yang pernah diembannya antara lain:

Komandan Grup A Paspampres (2016–2018)

Komandan Korem 061/Suryakencana (2018–2019)

Wakil Komandan Jenderal Kopassus (2019–2020)

Komandan Jenderal Kopassus ke-32 (2020–2021)

Panglima Kodam Iskandar Muda (2021–2023)

Panglima Kodam Jaya/Jayakarta (2023–2024)

Panglima Kostrad ke-46 (2024)

Komandan Kodiklat TNI AD (2024–sekarang)

Kariernya menunjukkan pola kepemimpinan yang konsisten, mulai dari pasukan elite, satuan kewilayahan, hingga komando strategis.

Pengalaman Operasi

Sebagai prajurit Kopassus, Mohamad Hasan juga terlibat dalam berbagai operasi militer penting, di antaranya:

Operasi Seroja

Konflik Papua, termasuk Operasi Nemangkawi

Pengalaman tersebut membentuknya menjadi pemimpin lapangan yang tangguh sekaligus perwira strategis di tingkat komando.

Kehidupan Pribadi

Dalam kehidupan keluarga, Letjen Mohamad Hasan menikah dengan Rahmalia, S.Kom. dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Mahesa Kar'an dan Gabriela Anatasya.

Perjalanan hidup Mohamad Hasan menggambarkan kisah seorang putra daerah Minangkabau yang meniti karier melalui disiplin, kerja keras, dan dedikasi tinggi kepada negara. Dari bangku sekolah di kampung halaman hingga memimpin lembaga pendidikan tertinggi TNI AD, langkahnya menjadi bukti bahwa pengabdian dan integritas dapat membawa seorang prajurit menuju puncak kepemimpinan.

Read More

Kelangkaan Gas LPG 3 KG Dikeluhkan Warga Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit

 

Lampung Barat, - Selama bulan suci ramadhan sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan gas LPG  bersubsidi , bahkan terkadang ditolak saat hendak membeli di pangkalan dengan alasan alamat tempat tinggal berada di luar wilayah pelayanan pangkalan.

Sudah Hampir 2 Minggu ini, Warga di Kecamatan Balik Bukit Kesulitan Mencari Gas Melon bersubsidi tersebut.

Darma, seorang pelaku usaha kuliner warga Sukamenanti Kelurahan Pasar Liwa,mengaku mengalami penolakan saat membeli gas LPG 3 kilogram di salah satu pangkalan padahal masih dalam satu wilayah kecamatan.

Menurutnya, pihak pangkalan menolak karena alamat rumahnya dinilai terlalu jauh dari area distribusi pangkalan tersebut.

"Darma  mengaku sudah berkeliling ke sejumlah pengecer di wilayah dua kelurahan Liwa dan Way mengaku, namun seluruhnya kehabisan stok. 

Kalaupun ada, harga gas LPG 3 kilogram melonjak hingga mencapai Rp 27.000 per tabung.

“Harganya mahal sekali, sampai Rp 27.000. Tapi Akhirnya saya mau tidak mau harus beli, karena sangat membutuhkan gas tersebut untuk usaha saya. Harapannya bisa dapat harga murah di pangkalan, tapi justru ditolak,” ujar Darma, Selasa (3/3/2026).

Selanjutnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Peduli Lampung Barat (DPP FMPLB) Apriyanto S.H. Menyatakan Kelangkaan gas LPG 3 kilogram ini seharusny mendapat tanggapan cepat dan perhatian  dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

"Agar secepatnya di bentuk tim gabungan dari TNI-Polri, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Pertamina, serta Satpol PP untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG,yang ada di Lampung Barat ini.

Kelangkaan gas LPG 3 kilogram dipicu meningkatnya permintaan selama bulan Ramadhan.

Banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) musiman yang menjual makanan kuliner seperti takjil, dinilai turut mendorong lonjakan konsumsi gas bersubsidi tersebut.

“Permintaan meningkat tajam, sehingga setiap kali gas datang ke pangkalan langsung habis,walaupun harus antri untuk mendapatkannya.

Semoga saja pemerintah daerah secepatnya berkoordinasi dengan Pertamina untuk meminta penambahan kuota gas LPG 3 kilogram tersebut, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,"Imbuhnya

(Tim)

Read More

Alih-Alih Program TKA, SMPN 1 Sumber Jaya Pungut Biaya Kepada Wali Murid

 

Lamp

ung Barat, – Dugaan pungutan biaya dalam pelaksanaan Program Tes Kemampuan Akademik (TKA) mencuat di SMP Negeri 1 Sumber Jaya. Sejumlah wali murid mengaku dimintai sejumlah uang untuk kepentingan kegiatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan tersebut disebut-sebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak komite sekolah dan wali murid. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait legalitas dan mekanisme penarikan biaya di lingkungan sekolah negeri.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMPN 1 Sumber Jaya menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat secara langsung dalam pembahasan maupun keputusan terkait biaya Program TKA tersebut.

“Saya tidak terlibat dalam kegiatan itu, karena yang membahas adalah komite sekolah bersama wali murid,” jelasnya.

Pernyataan tersebut memunculkan polemik baru, sebab dalam regulasi pendidikan, kepala sekolah tetap memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung di satuan pendidikan yang dipimpinnya, termasuk kegiatan yang melibatkan komite sekolah.

Sejumlah pihak meminta agar dilakukan klarifikasi secara terbuka untuk memastikan apakah pungutan tersebut bersifat sukarela atau wajib, serta apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Terkait Pungutan di Sekolah Negeri

Berikut beberapa dasar hukum yang dapat menjadi rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 12 ayat (1) huruf b: Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi.

Pendidikan dasar pada prinsipnya wajib dan pemerintah berkewajiban membiayainya.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, namun:

Tidak boleh bersifat memaksa.

Tidak boleh ditentukan jumlah dan batas waktu pembayarannya.

Tidak boleh ada sanksi bagi yang tidak membayar.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Namun mekanismenya harus transparan, akuntabel, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan

Sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali yang bersifat wajib dan mengikat.

Sumbangan hanya boleh bersifat sukarela dan tidak ditentukan nominalnya.

Awak media berharap dinas pendidikan untuk turun langsung dan menindak tegas.

(Tim)

Read More