Aksi Perdana PKRI Prabumulih Tuntut Transparansi Rekanan Pertamina EP Zona 4

PRABUMULIH, Maungmarabes. Com– Sebagai wujud nyata menjadi corong suara masyarakat, Pengurus Daerah Kota Prabumulih Organisasi Masyarakat Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) menegaskan keadilan tidak boleh dikubur, dan para pemangku kepentingan wajib berani tampil serta menunjukkan kewibawaan, bukan justru bersembunyi dari kenyataan.

 

Dengan menggunakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang, Ketua Markas Komando Daerah Kota Prabumulih PKRI, Arief Ahong, secara resmi menyerahkan pemberitahuan pelaksanaan aksi damai sekaligus permohonan izin audiensi kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Prabumulih cq. Kanit Intelkam Polres setempat, pada Senin (20/07/2026).

 

Langkah ini menjadi aksi perdana kepengurusan baru PKRI Prabumulih dalam menyalurkan aspirasi warga sekaligus membuktikan kepatuhan penuh terhadap prosedur dan aturan yang berlaku.

 

Berdasarkan surat pemberitahuan bernomor 400/A/PKRI-PBM/VII/2026, aksi damai dijadwalkan digelar pada Jumat, 24 Juli 2026 pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul akhir di halaman Gedung DPRD Kota Prabumulih.

 

Sebelumnya, massa aksi akan berkumpul terlebih dahulu di Sekretariat PKRI, Jalan Amral RT 005 RW 002, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur. Diperkirakan sekitar 100 peserta akan hadir membawa bendera organisasi dan perlengkapan pendukung lainnya, bergerak menuju lokasi menggunakan mobil komando dan sepeda motor.

 

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, guna menyalurkan aspirasi, melakukan advokasi kepentingan umum, serta berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Secara khusus, aksi ini merupakan wujud fungsi pengawasan sosial ormas dalam melakukan koreksi terhadap dugaan ketidakadilan serta menuntut penegakan hukum yang adil, jujur, dan transparan. Sekaligus menjadi teguran keras bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih maupun pihak terkait lainnya.

 

“Kami menuntut transparansi penuh. Kami minta seluruh pihak berwenang tunjukkan taji dan tanggung jawabnya, jangan bersembunyi dari kebenaran. Rakyat berhak tahu ke mana hak dan kewajiban itu berjalan. Pemimpin sejati wajib hadir menjawab keresahan warga, bukan malah menghindar,” tegas Arief Ahong.

 

Ia menegaskan, gerakan ini bukan sekadar protes semata, melainkan upaya serius baik dari sisi hukum maupun moral demi menuntut ketertiban dan kepatuhan aturan.

 

“Tujuan utama kami adalah memastikan sejumlah perusahaan, khususnya beberapa subkontraktor pendukung operasional Pertamina EP Zona 4 di wilayah Prabumulih yang diduga belum melengkapi perizinan serta terbukti melanggar aturan yang berlaku, segera diperiksa secara tuntas dan ditertibkan. Sebagai putra daerah dan organisasi yang berdiri di atas hati nurani rakyat, kami tidak akan diam saja melihat hak-hak masyarakat dikorbankan demi kepentingan yang tidak jelas landasan hukumnya,” tambahnya.

 

Pihak PKRI juga menjamin aksi ini akan berlangsung tertib, damai, taat hukum, dan terbuka bagi siapa saja. Pihaknya juga menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan aparat keamanan demi kelancaran kegiatan sekaligus memperjuangkan kebenaran bagi seluruh warga Kota Prabumulih.

 

 (Red) 

 

Read More

TEMBOK PENAHAN TANAH RT.03 RW.01 KELURAHAN SARI BUNGA MAS LAHAT TA 2026 BANGUNAN DIPAKSAKAN DIDUGA JADI AJANG KORUPSI LURAH DAN KRONINYA

 

Lahat,

Mekanisme Pembangunan Tembok penahan tanah

Trapesium dengan lebar atas minimal 30 cm, lebar bawah 0,5 - 0,7 kali tinggi dinding, dan kemiringan dinding minimal 2% ke arah dalam.Material Batu kali atau batu belah yang keras dan bersudut tajam dengan ukuran 20-30 cm.Campuran Adukan: Gunakan mortar (campuran semen dan pasir) dengan perbandingan 1 PC : 3 Pasir atau 1 PC : 4 Pasir.Drainase: Wajib menyediakan pipa penyalur air (lubang weep hole) berdiameter 50 - 100 mm setiap jarak 1,5 - 2 meter agar tidak terjadi penumpukan air di belakang dinding.Pondasi: Dipasang disamping (batu kosong) setebal 15-20 cm di lapis dasar untuk menyebarkan beban dan mencegah naiknya air kapiler.Untuk memberikan rancangan spesifikasi yang lebih akurat sesuai kebutuhan. 

Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan pembangunan Tembok penahan Diduga tidak sesuai dengan Spek yang semestinya.Batu yang di gunakan dominan sangat besar-besar seharusnya menggunakan batu ukuran 20-30 CM,dan diduga tidak menggunakan pipa resapan pungsi pipa resapan di saat hujan turun air yang tergenang bisa mengalir dari saluran pipa adukan semen dan pasir untuk penguat bangunan agar lebih kokoh.Untuk material menggunakan batu yang hanya di tumpuk lalu bagian luar di tutupi dengan adukan semen dan pasir. 

Warga kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bermana Asep 14-07-2026 mengatakan batunya hanya di susun saja, tidak ada isian adukan.Kebanyakan menggunakan  batu besar ,padahal tembok ini untuk kenyamana bersama saya saja khawatir untuk lewat jalan ini,ditakutkan akan terjadi hal yang tidak di inginkan.Jelas sekali dana bersumber dari pajak rakyat dan kembali ke rakyat supaya masyarakat Sari bunga mas bisa melewati jalan  dengan aman tanpa was-was akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, "jelasnya".

Hal yang sama warga Kelurahan Sari Bunga Mas Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang mengaku bernama Riadini 14-07-2026 mengatakan

saya rasa kalau sudah selesai banguanan tembok di saat hujan tergenang air tidak bisa keluar dari tembok yang di buat semestinya kalau tembok penahan ada pipa resapan ini lihat saja langsung di Cor tidak di beri pipa terlebih dahulu,pungsi pipa itu supaya di saat hujan bisa mengalir dari pipa dan bisa mengurangi beban penahan tanah Batu yang di gunakan kalau untuk tembok biasanya menggunakan batu pecah atau batu mangga ukuran sedang kalau sudah sebesar ini di pecah dulu menjadi empat bagian baru bagus di gunakan kalau batu sebesar semua kopong dalamnya tidak terisi adukan,ujarnya,

Yuliar,SE selaku Lurah Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat awak media ini konfirmasi via WhatAppss 15-07-2026

Nomor 08136704XXXX Sampai berita ini di terbitkan tidak memberikan jawaban. 

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

 

RIKA YUSNIA

TEAM PEMBURU KORUPTOR

Read More

Arlan Perintahkan Penambahan Rombel, SMPN 5 Prabumulih Siap Tampung Siswa Belum Lolos SPMB

PRABUMULIH – Kepala SMP Negeri 5 Prabumulih, Nuraisyah Yany, S.Pd., M.Si., menyampaikan pihaknya telah menindaklanjuti arahan langsung Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, untuk menampung lulusan Sekolah Dasar yang belum tertampung dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) akibat keterbatasan rombongan belajar (rombel).

 

Kebijakan ini menjadi solusi atas keresahan sejumlah orang tua yang anak-anaknya belum memperoleh tempat di sekolah negeri. Selain di SMP Negeri 5, Pemerintah Kota Prabumulih juga menambah rombel di SMP Negeri 2 Kelurahan Prabujaya.

 

“Saya dipanggil langsung oleh Bapak Wali Kota. Beliau mengamanatkan agar SMP Negeri 5 mengakomodasi aspirasi sebagian wali murid yang berharap putra-putrinya, yang sebelumnya belum diterima saat SPMB, dapat bersekolah di sini,” ujar Nuraisyah kepada Chanelinfo, Rabu (15/7/2026).

 

Awalnya SMP Negeri 5 hanya mendapat alokasi 9 rombel. Berdasarkan arahan Wali Kota, jumlah tersebut ditambah 2 rombel sehingga kini totalnya menjadi 11 rombel. Siswa yang diterima pada rombel tambahan merupakan gabungan calon peserta didik yang sebelumnya tidak lolos proses SPMB, serta siswa prioritas yang berdomisili di sekitar sekolah sesuai ketentuan radius dan kebijakan khusus pemerintah.

 

Terkait administrasi Dapodik bagi dua rombel tambahan, pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya pengurusannya kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih. Sekolah memastikan akan tetap menjalankan proses pembelajaran secara optimal serta memberikan pelayanan pendidikan yang proporsional bagi seluruh peserta didik.

 

Sementara terkait sarana prasarana, Nuraisyah menjamin sekolah masih mampu mengakomodasi kebutuhan siswa baru. Mengingat ruang kelas tetap hanya mencukupi untuk sembilan rombel, maka untuk sementara waktu dua rombel tambahan akan memanfaatkan ruang laboratorium dan aula sebagai ruang belajar.

 

“Untuk meja dan kursi masih tersedia, sehingga tidak ada kendala dalam proses belajar mengajar,” jelasnya.

 

Nuraisyah juga menyampaikan kabar gembira bahwa rencana pembangunan ruang kelas baru telah dibahas Wali Kota Prabumulih bersama DPRD dan telah memperoleh persetujuan. Ia berharap pembangunan tersebut segera direalisasikan agar proses belajar mengajar ke depan dapat berlangsung lebih nyaman dan optimal bagi seluruh siswa.

 

Read More

DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat Hadir di Aula Pekon Batu Kebayan untuk melaksanakan kegiatan 'Pekon Tanggap Informasi'

 

Lampung Barat, - Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari 9 pekon ini bertujuan untuk membangun sinergi antara aparatur pekon dan insan pers. 

Fokus utama kita adalah mewujudkan tata kelola pekon yang transparan, akuntabel, serta bersama-sama mempromosikan potensi lokal daerah kita."

"Dalam sesi edukasi hari ini, kami membahas beberapa poin krusial:

Landasan Hukum Transparansi: Kami memperkuat pemahaman mengenai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan tata kelola pekon yang profesional dan bertanggung jawab.

Klasifikasi Informasi: Aparatur pekon diberikan panduan mengenai pengelolaan informasi, baik itu informasi berkala, serta-merta, maupun informasi yang dikecualikan sesuai regulasi.

Sinergi & Etika: Kami menekankan pentingnya membangun kemitraan harmonis yang berlandaskan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 

Aparatur pekon diajak untuk cerdas menghadapi jurnalis dengan cara bersikap terbuka, memeriksa identitas resmi, dan memberikan konfirmasi berbasis data autentik.

Workshop Praktis: Para Peratin  pekon juga dibekali keterampilan teknis dokumentasi kreatif dan teknik menyusun rilis berita menggunakan prinsip piramida terbalik agar potensi daerah, seperti kopi robusta dan wisata Lampung Barat, dapat terekspos luas di media nasional.

Narasi Penutup (Closing)

"Dengan kemitraan yang kuat ini, kita berharap aparatur pekon dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan profesional tanpa rasa takut terhadap intimidasi oknum tidak bertanggung jawab. Sinergi yang kita bangun hari ini adalah investasi untuk menumbuhkan kepercayaan warga dan kemajuan pekon kita.

Sinergi Kuat, Pekon Hebat: Lampung Barat Berjaya!

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di DPC AJP Lampung Barat melalui email dpc.ajplambar@gmail.com atau WhatsApp di 0857 5825 8460. Terima kasih atas perhatian Anda."

Reporter: Irfan Fajri

Read More

KADES TEBAT LANGSAT KA LAHAT SEKALIGUS KETUA KELOMPOK TANI DINGIN ATI MENEBUS DAN KUASAI MESIN BANTUAN PENCACAH PADI DARI DINAS TPHP

 

Lahat, 

Dugaan bantuan Pemerintah Mesin penggiling padi Melalui Dinas Tanaman Pangan  Holtikultura dan peternakan Kabupaten  Lahat Untuk Kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat  Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan diduga membayar uang tebusan sebesar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah) kepada Kabid dengab inisial ADS diDinas  Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Lahat.Berdasarkan keterangan dari Narasumber kami yang dapat dipercaya Kades sekaligus menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ,Diduga Mesin bantuan pencacah padi dikuasai secara pribadi oleh ketua kelompok tani sekaligus Kades, ditempatkan ditanah pribadi kades sekaligus ketua kelompok tani diDesa Bangke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat diduga demi keuntungan Pribadi yang seharusnya untuk kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat. Diduga Kepala Desa sekaligus Ketua Kelompok Tani Dingin Ati menyalahi Permentan Nomor 67 tahun 2016 dan UU no 06 tahun 2014 pasal 51

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006, pemerintah daerah melalui dinas terkait wajib melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa bantuan alsintan tidak boleh dialihkan, dijual, atau dimanfaatkan di luar peruntukannya.

Serta Pasal 3 dan Pasal 4 Permen Pertanian tersebut menempatkan dinas pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengendalian agar bantuan negara benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas petani, bukan menjadi komoditas jual beli.

Hal ini menegaskan bahwa bantuan alat atau mesin adalah aset negara yang dititipkan untuk kelompok tani dan dilarang keras untuk dijual, dialihkan, atau disewakan dengan harga tinggi.Sanksi Pidana Menjual mesin bantuan pemerintah merupakan tindakan pidana korupsi atau penggelapan aset negara. Pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara bertahun-tahun.

Secara umum, kepala desa sebaiknya tidak merangkap jabatan sebagai ketua kelompok tani. Aturan seperti Permentan Nomor 67 Tahun 2016 bahkan tidak memperbolehkan perangkat desa menjadi pengurus kelompok tani.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa dilarang merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan lainnya dan jabatan yang dilarang dalam undang-undang. 

Kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu.Sanksi Administratif Pemberhentian dari jabatan, pengembalian dana yang diperoleh secara tidak sah.Sanksi pidana (penjara/denda) baru bisa diterapkan jika jabatan rangkap tersebut berujung pada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan dana/bantuan.

Warga Desa Tebat Langsat Kecamatan Kota agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mau menyebutkan namanya kepada awak media ini 03-07-2026 mengatakan Mesin ini milik Pak Kades Desa Tebat Langsat Dadang yang baru saja dibeli ,beberapa minggu lalu pernah dicoba namun operatornya tidak paham dan butuh banyak tenaga manusia.Yang dibelakangnya mesin yang lama dibeli dari kades terdahulu pak Nop dan tanah ini juga sudah dibeli Pak kades Dadang,karena ini dahulunya mesin lama dan tanah ini punya kades."tuturnya"

Anggota Kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan  yang meminta namanya jangan disebut 01-07-2026 kepada awak media ini mengatakan ,Kades yang memegang kendali, semuanya diatur Kades dia berkuasa dan mengatakan bahwa mesin yang baru ini pak kades menebus dari Dinas pertanian dengan harga yang mahal  berkisar Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah).Mesinnya  ditempatkan didesa Bangke ditanah pribadi milik pak kades Dadang, bukan didesa Tebat Langsat dan bukan punya kelompok Tani Dingin Ati,itu punya pribadi Pak Kades ,karena Pak Kades menebusnya"ujarnya".

Dadang Kariawan Selaku Kades Desa Tebat Langsat Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan    sekaligus Ketua Kelompok Tani Dingin Ati Desa Tebat Langsat diduga kuat Tabrak Permentan No 67 tahun 2016 dan UU no 06 tahun 2014 pasal 51 Tiga kali dikomfirmasi oleh awak media ini 06-07-2026 Via WhatAppss Nomor 0853-8165-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban. 

Jimi Karter selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh awak media ini 06-07-2026 Via WhatApps Nomor 0813-6772-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban. 

Ari  Kordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh awak media ini 06-07-2026 Via WhatAppss 0821-8100-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban. 

Alfatah Dwi Saputra ,S.TP.M.M selaku Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lahat saat awak media ini konfirmasi Via WhatAppss 07-07-2026 nomor 0813-6842-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban.

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Read More

Diduga Belum Kantongi Izin Lingkungan dan PBG, Pembangunan SPPG Sekincau 3 Tuai Penolakan Warga

 

Lampung Barat – Pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekincau 3 yang berlokasi di Simpang Kebas, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, menuai penolakan dari masyarakat setempat. Proyek yang merupakan bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut diduga mulai dibangun sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi. (08/07/2026)

Penolakan itu dibuktikan dengan adanya sedikitnya 150 warga yang menandatangani surat pernyataan keberatan terhadap keberadaan dapur SPPG di lingkungan mereka. Warga menilai pembangunan dilakukan tanpa sosialisasi, tanpa musyawarah, dan tanpa melibatkan masyarakat yang akan terdampak secara langsung.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku masyarakat baru mengetahui adanya pembangunan ketika pekerjaan fisik telah berlangsung dan bangunan hampir selesai.

"Kami tidak pernah diundang atau diberi penjelasan sebelumnya. Tiba-tiba bangunan sudah berdiri. Lokasinya hanya sekitar satu meter dari masjid. Kami khawatir aktivitas dapur, kendaraan operasional, hingga pengelolaan limbah nantinya akan mengganggu kenyamanan warga dan kekhusyukan ibadah," ungkapnya.

Selain mempersoalkan minimnya keterbukaan informasi, warga juga mempertanyakan kelayakan lokasi pembangunan. Mereka menduga luas lahan tidak memenuhi ketentuan teknis, serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa limbah padat, limbah cair, kebisingan, dan pencemaran udara karena berada di tengah kawasan permukiman yang padat penduduk.

Berdasarkan hasil penelusuran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Barat, proyek tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan apakah persetujuan lingkungan maupun dokumen perizinan lain yang dipersyaratkan telah diterbitkan sebelum pembangunan dimulai.

Saat di konfirmasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Barat Ir.Robert Putra S.ST.,M.T mengatakan bahwa belum ada penerbitan pada SPPG tersebut

"Belum ada penerbitan PBG unit SPPG tersebut" Tegasnya 

Apabila dugaan tersebut benar, pembangunan yang dilakukan sebelum seluruh izin diterbitkan berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat pengawas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Founder GERMASI, Ridwan Maulana, SH., C.PL., CDRA, menegaskan bahwa sebesar apa pun program pemerintah, pelaksanaannya tetap wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang baik dan patut didukung. Namun, tidak boleh ada anggapan bahwa karena merupakan program strategis nasional, seluruh prosedur dan regulasi dapat diabaikan. Negara hukum mewajibkan setiap pembangunan memenuhi seluruh persyaratan administrasi, perizinan, serta menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat," tegas Ridwan.

Ridwan menambahkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaksana kegiatan, maupun masyarakat sebagai pihak yang terdampak.

GERMASI mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Badan Gizi Nasional, DPMPTSP, dinas teknis terkait, serta aparat pengawas untuk membuka secara transparan status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen persetujuan lingkungan, dasar penetapan lokasi, serta seluruh dokumen legalitas pembangunan SPPG Sekincau 3.

Menurut GERMASI, apabila seluruh persyaratan perizinan memang telah dipenuhi, pemerintah perlu menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat guna menghilangkan polemik yang berkembang. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pembangunan yang dilakukan sebelum seluruh izin diterbitkan, maka pemerintah harus melakukan evaluasi dan penegakan aturan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat semestinya menjadi contoh pelaksanaan pemerintahan yang taat hukum, transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak masyarakat. Dengan demikian, tujuan mulia program tersebut tidak tercoreng oleh dugaan pengabaian prosedur yang justru berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

(Irfan/Tim)

Read More

Di Tengah Sorotan Media, Aktivis Lambar Ungkap Kontribusi Nyata PT Star Energy: Buka Lapangan Kerja dan Bangun Infrastruktur Lokal

 

LAMPUNG BARAT – Di tengah ramainya pemberitaan media massa terkait status administrasi dan izin eksplorasi PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (SEGSS), suara dukungan dari elemen masyarakat setempat mulai terdengar jelas.

Dedi, seorang aktivis masyarakat Lampung Barat, secara terbuka mengungkapkan apresiasinya terhadap perusahaan, berbagai kontribusi nyata yang telah di rasakan langsung oleh warga, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur dasar.

Menurut tim Dedi bersama Irfan, narasi negatif yang beredar di media sosial seringkali mengabaikan fakta lapangan tentang bagaimana kehadiran PT Star Energy telah mengubah dinamika ekonomi di kecamatan Sekincau dan Suoh.

Banyak orang berdebat soal dokumen di atas meja, tapi lupa melihat realita di bawah kaki mereka, Faktanya PT Star Energy telah membuka akses ekonomi yang selama ini sulit di jangkau warga," ujar Dedi saat ditemui di kediamannya, Senin (7/7/2026).

Dedi juga mengatakan jika komitmen perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal, Berbeda dengan proyek infrastruktur besar lainnya yang sering didominasi pekerja dari luar daerah, PT Star Energy bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat untuk memprioritaskan putra daerah.

Kita melihat sendiri bagaimana ratusan warga sekitar, mulai dari tenaga kasar hingga operator alat berat, kini memiliki penghasilan tetap.

Perusahaan tidak hanya merekrut, tetapi juga memberikan pelatihan teknis bersertifikat.

Pemuda-pemuda kita yang sebelumnya menganggur, kini punya skill dan masa depan yang jelas karena proyek ini," jelasnya.

Dedi menekankan bahwa dampak multiplier-nya sangat terasa, Dengan adanya pendapatan tetap bagi ratusan kepala keluarga, perputaran uang di pasar-pasar tradisional Sekincau dan Suoh meningkat signifikan, menghidupkan kembali usaha mikro kecil milik warga.

Selain ketenagakerjaan, Dedi juga menyoroti dukungan sosial berupa bantuan infrastruktur yang diberikan perusahaan kepada sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi Lampung Barat. 

PT Star Energy tercatat telah melakukan revitalisasi jaringan irigasi tersier dan menyediakan bantuan pompa air bertenaga surya bagi kelompok tani di wilayah terdampak proyek.

Bagi kami seorang petani, air adalah hidup. Ketika perusahaan membantu memperbaiki saluran irigasi yang rusak dan memberikan teknologi pompa modern, itu bukan sekadar CSR (Corporate Social Responsibility) biasa, Ini adalah bentuk empati dan tanggung jawab sosial yang nyata.

Hasil panen kami meningkat, dan itu berkat dukungan fasilitas dari PT Star Energy," tambah Dedi.

Menanggapi isu legalitas izin yang menjadi buah bibir di media, Dedi mengajak publik untuk melihat konteks yang lebih luas. Ia menilai bahwa koordinasi intensif antara PT Star Energy dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, termasuk kunjungan langsung Bupati Parosil Mabsus ke lokasi proyek, adalah bukti bahwa perusahaan beroperasi dalam pengawasan ketat pemerintah daerah.

Jika ada masalah administrasi, itu sedang diselesaikan melalui jalur resmi antara perusahaan dan kementerian terkait, Tapi selama proses itu berjalan, apakah manfaat untuk rakyat harus dihentikan? Tentu tidak.

Warga Lambar cerdas; mereka bisa membedakan mana janji politik dan mana manfaat nyata. Dan saat ini, manfaat dari PT Star Energy sudah ada di depan mata," tegasnya.

Dedi juga mengapresiasi transparansi perusahaan dalam aspek lingkungan. Penerapan sistem reinjection (penyuntikan kembali uap panas bumi) dinilai sebagai langkah maju untuk menjaga kelestarian sumber daya air di kawasan tangkapan Suoh, yang menjadi kekhawatiran utama banyak pihak.

Menutup pernyataannya, Dedi mengajak seluruh lapisan masyarakat, mendukung aktivitas PT star energi yang telah memberikan kisah-kisah sukses warga lokal yang terbantu oleh kehadiran industri energi terbarukan ini.

"PT Star Energy adalah mitra pembangunan Lampung Barat. Mari kita dukung mereka untuk terus beroperasi secara baik, sambil tetap mengawal agar setiap janji terpenuhi. Jangan biarkan isu sesaat menghapus kebaikan jangka panjang yang sudah dimulai," pungkasnya.

Dengan adanya perspektif dari aktivis masyarakat seperti Dedi, diharapkan diskursus publik mengenai proyek geothermal Sekincau-Suoh dapat bergeser dari konfrontasi menuju kolaborasi yang produktif demi kemajuan daerah.

(Irfan)

Read More