Konflik Agraria Warnai Sidang Pidana di Pesawaran, Majelis Diminta Cermat

 

PESAWARAN – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pencurian kayu jati dan pengrusakan lahan kebun durian dengan terdakwa Baheromsyah kembali digelar pada Senin, 6 April 2026.

Agenda persidangan yang terbuka untuk umum tersebut berfokus pada pemeriksaan keterangan terdakwa di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, Baheromsyah yang didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Andi Wijaya & Partners menyampaikan bantahan atas dakwaan yang dikenakan kepadanya. Ia menegaskan sejak awal tidak memiliki niat jahat (mens rea) untuk melakukan pencurian kayu jati.

Menurutnya, lima pohon kayu jati yang menjadi objek perkara merupakan miliknya sendiri. Namun, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdapat kayu jati berukuran kecil yang dijadikan barang bukti.

 Atas hal itu, terdakwa menyatakan keberatan dan meminta majelis hakim serta jaksa penuntut umum untuk mengesampingkan barang bukti tersebut.

“Terdakwa telah menolak sejak awal terhadap kayu jati yang dijadikan alat bukti karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” demikian disampaikan dalam persidangan.

Lebih lanjut, Baheromsyah juga memaparkan dasar kepemilikan lahan yang ia kelola. Ia mengaku memiliki tanah seluas kurang lebih 189 hektare berdasarkan sporadik, yang telah dimanfaatkan sejak lama untuk kegiatan pertanian seperti jagung, singkong, kelapa, dan kayu jati. Ia juga menyebut keberadaan tanaman jati tersebut telah ada sejak masa kakeknya.

Selain dugaan pencurian, terdakwa juga didakwa melakukan pengrusakan kebun durian. Namun, dalam keterangannya, Baheromsyah mengaku telah berupaya melakukan klarifikasi melalui pemerintah desa setempat untuk mengetahui pihak yang menanam durian di atas lahan yang diklaimnya.

 Ia juga menyebut telah meminta mediasi dengan pihak yang mengaku memiliki lahan, namun tidak pernah terealisasi.

Terkait tuduhan perusakan fasilitas seperti selang air, terdakwa membantah pernah melakukan tindakan tersebut.

Dalam persidangan juga terungkap adanya klaim kepemilikan lahan oleh pihak lain, yakni Sumarno Mustopo. Di satu sisi terdapat Akta Jual Beli (AJB) atas nama pihak tersebut, namun di sisi lain bukti pembayaran pajak disebut atas nama perusahaan, yakni PT Pola. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakjelasan terkait status kepemilikan lahan.

Kuasa hukum terdakwa menilai, akar persoalan dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan tanah yang belum memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, mereka meminta majelis hakim untuk terlebih dahulu menguji aspek keperdataan sebelum melanjutkan ke ranah pidana.

Menurut mereka, apabila kepemilikan lahan belum jelas, maka status kepemilikan atas objek yang disengketakan, baik kayu jati maupun kebun durian, menjadi tidak pasti.

“Perkara ini memiliki keterkaitan erat antara aspek pidana dan perdata, sehingga perlu kehati-hatian dalam penanganannya agar tidak menimbulkan konflik agraria berkepanjangan,” ujar tim kuasa hukum dalam persidangan.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Sumber FPII

Reporter Irfan

Read More

Fenomena Cahaya di Langit Lampung Bukan Meteor Jatuh, Polisi Minta Masyarakat Tetap Tenang dan Bijak Bermedsos

 

TULANG BAWANG – Kepolisian Resor Tulang Bawang memastikan bahwa narasi yang beredar di media sosial mengenai adanya meteor jatuh di wilayah Gedung Aji, Lampung, adalah tidak benar (misinformasi).

Menindaklanjuti video viral dari akun X @Nong pada Sabtu (4/4/2026) pukul 21.30 WIB yang menyatakan, "Udah jatuh gaes Meteornya di gedung aji, lampung", personel Polsek Gedung Aji bersama piket Koramil Penawar Aji langsung melakukan penyisiran dan pengecekan lapangan di wilayah BLJ Gedung Aji.

Hasil pengecekan memastikan bahwa tidak ditemukan adanya benda jatuh maupun bekas benturan di lokasi tersebut. 

Informasi mengenai lokasi jatuh yang simpang siur (seperti di Bratasena atau Jabung) murni merupakan spekulasi tanpa bukti fisik.

Dr. Robiatul Muztaba (Adji), Dosen Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan (SAP) ITERA, memberikan pernyataan resmi terkait fenomena ini

"Benda bercahaya yang melintas di langit Lampung pada Sabtu malam dipastikan adalah sampah antariksa berupa tubuh roket Cina (CZ-3B R/B) yang terbakar saat masuk kembali ke atmosfer. Ini bukan komet atau meteor. Dilihat dari karakteristik gerakan dan pecahannya, ini adalah sisa peluncuran roket yang 'balik' ke bumi. Masyarakat diharapkan tenang karena fenomena ini tidak berbahaya sebagian besar material roket tersebut sudah habis terbakar di atmosfer sebelum mencapai daratan dan Kemungkinan jatuhnya di Samudera Hindia." Ujar Robiatul

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari, menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. 

Fenomena langit adalah hal yang dapat dijelaskan secara sains, Pastikan setiap informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi pemerintah atau lembaga ahli.

(IF)

Read More

Polres Lampung Utara Amankan Pengajian Syawal Muhammadiyah, Lalu Lintas Tetap Lancar

 

Lampung Utara –  Polres Lampung Utara melaksanakan pengamanan kegiatan Pengajian Silaturahmi Syawal 1447 H/2026 M yang digelar di Masjid Sadhan At-Taqwa, Kampus Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Minggu (5/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, dua personel Satlantas diterjunkan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas serta memberikan pengamanan di sekitar lokasi kegiatan guna memastikan kelancaran dan keselamatan para jamaah.

Pengamanan difokuskan pada pengaturan kendaraan yang keluar masuk area masjid serta membantu penyeberangan jamaah, sehingga aktivitas ibadah dapat berlangsung dengan aman dan tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si melalui Kasi Humas IPTU Herawati menyampaikan bahwa kehadiran personel di lapangan merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Kegiatan pengamanan ini merupakan upaya kami dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan,” ujar IPTU Herawati.

Ia menambahkan, selain melakukan pengamanan, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tertib berlalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan.

“Dengan adanya kehadiran polisi di tengah masyarakat, diharapkan situasi tetap kondusif serta dapat meminimalisir potensi gangguan kamtibmas maupun pelanggaran lalu lintas,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif, serta arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap terkendali.(*)

Read More

Di Balik Banner Rp. 500.000 : Dugaan Permainan Anggaran dan Pungli Disdikbud Lampung Barat Terbuka!

 

Lampung Barat —Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah kepala sekolah dari tingkat PAUD, SD hingga SMP mengeluhkan adanya kewajiban menebus banner sosialisasi program Bupati dengan biaya mencapai Rp. 500.000 per sekolah. (4/04/2026)

Program yang diklaim sebagai bagian dari sosialisasi tersebut justru dinilai membebani pihak sekolah. Setiap sekolah disebut diwajibkan mengambil dua banner berukuran sekitar 1,5 x 2 meter dengan harga yang telah ditentukan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, instruksi pengambilan banner bahkan telah disampaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dalam praktiknya, sejumlah kepala sekolah mengaku tidak memiliki pilihan selain mengikuti arahan tersebut.

“Sebelum Lebaran kami sudah disuruh ambil banner di dinas. Harganya Rp. 500.000 untuk dua banner, ini dan itu sifatnya wajib,” ungkap salah satu kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan anggaran sekolah. Tidak sedikit yang mengaku keberatan, bahkan ada yang belum mengambil banner karena tidak memiliki dana.

“Ada yang belum bayar karena memang tidak ada uang. Kalau belum bayar, banner juga belum diberikan,” ujar sumber lainnya.

Sumber lain juga menyebutkan bahwa praktik semacam ini bukan hal baru.

“Kalau dari mereka (dinas), biasanya bayar, mas. Nggak ada yang gratis,” ucapnya.

Harga yang ditetapkan untuk setiap banner adalah sebesar Rp. 500.000. Nilai ini memicu tanda tanya besar, mengingat harga umum pencetakan banner dengan kualitas bahan terbaik di pasaran berkisar sekitar Rp. 35.000 per meter.

Dengan ukuran sekitar 1,5 x 2 meter, perhitungan sederhana menunjukkan adanya selisih harga yang cukup signifikan. Kondisi ini jelas semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap transparansi pengadaan banner tersebut.

Salah satu pelaku usaha percetakan di Lampung Barat yang tidak mau di sebutkan namanya bahkan mengungkapkan bahwa banner tersebut tidak diproduksi melalui percetakan lokal.

“Mereka sekarang cetak sendiri, mas. Kemarin guru-guru cerita mereka dipatok harga dan wajib mengambil banner tersebut,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan  & Kebudayaan Lampung Barat, Tati Sulastri, S.Sos., M.M., tidak memberikan penjelasan langsung dan mengarahkan konfirmasi kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Endang Guntoro.

Dalam keterangannya, Endang menyebut bahwa pengadaan banner merupakan bagian dari sosialisasi program unggulan Bupati di lingkungan pendidikan. Ia juga menyatakan bahwa pembiayaan banner bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang difasilitasi oleh dinas.

Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan polemik baru. Mengingat penggunaan dana BOS memiliki aturan ketat dan tidak semua jenis pengeluaran dapat dibenarkan.

Saat ditanya terkait mekanisme pengadaan, Endang menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan program pengadaan dinas sehingga tidak melalui proses lelang.

“Karena ini bukan program pengadaan dinas, maka tidak melalui proses lelang,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa biaya Rp. 500.000 mencakup produksi, distribusi, serta operasional lainnya.

“Ini murni untuk sosialisasi program unggulan Bupati, percetakannya dari Bandar Lampung, biaya tranportasi dan operasional yang menunggu di dinas,” tegasnya. 

Namun bagi banyak pihak, dalih tersebut dinilai belum cukup menjawab substansi persoalan, terutama terkait kewajiban pembayaran dan transparansi harga.

Founder Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Germasi), Ridwan Maulana, SH.,C.PL.,CDRA menilai adanya indikasi kuat dugaan pungutan liar (pungli) yang dibungkus dalam program banner.

“Jika benar seluruh sekolah diwajibkan membayar Rp. 500.000, maka nilainya sangat besar. Ini patut diduga sebagai pungli yang harus ditelusuri secara serius,” tegasnya.

“Dana BOS penggunaannya diatur ketat. Jika dipaksakan untuk kegiatan seperti ini, maka berpotensi menyalahi aturan,” lanjutnya.

Desakan kini menguat agar aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan menyeluruh.

Langkah tegas dinilai penting agar praktik serupa tidak kembali terulang di dunia pendidikan, khususnya di Lampung Barat.

Aparat penegak hukum diminta tidak boleh lemah, serta harus menunjukkan ketegasan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Bahkan, di tengah suhu udara Lampung Barat yang dikenal dingin, aparat diingatkan agar tidak ikut “mendingin”, melainkan tetap tajam, responsif, dan berani menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum.

Ridwan juga mendesak adanya audit pemeriksan dan penyelidikan secara transparan dan terbuka agar tidak mencederai kepercayaan publik.

“Kami minta dilakukan, audit,  pemeriksan dan penyelidikan terbuka kepada pihak pihak yang terkait. Jangan sampai pendidikan dijadikan ladang praktik yang merugikan sekolah dan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Semua dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Namun indikasi yang muncul tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

Persoalan ini kini menjadi sorotan luas. Jika tidak segera dikaji ulang, kebijakan tersebut bukan hanya berpotensi melanggar aturan, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan di Kabupaten Lampung Barat.

(Tim)

Read More

Polsek Rambang Polres Muara Enim Salurkan Bantuan Sosial untuk Korban yang Terdampak Bencana Alam di Desa Sumber Rahayu

Muara Enim - Jajaran Polsek Rambang , Polres Muara Enim menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan dengan menggelar kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana alam akibat angin kencang dan hujan yang disertai petir dan menyebabkan rumah warga rusak bagian atap. Jumat (03/4/2026) sekira pukul 09.30 WIB.

Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari aksi nyata jajaran Polsek Rambang, Polres Muara Enim. Kegiatan dilaksanakan oleh Kapolsek Rambang yang diwakili oleh Kasium Polsek Rambang Aipda Bungaran, bersama Ka SPK Aiptu Toris dan Bhabinkamtibmas Aiptu Desab Mandito yang memberikan bantuan berupa sembako.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, SIK, melalui Kapolsek Rambang IPTU Zulkarnain Afianata, ST, M.Si, MH, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud empati dan kepedulian keluarga besar Polsek Rambang terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah.

"Kami mengajak seluruh personel Polsek untuk turut merasakan duka saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam dan diterpa angin kencang. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban mereka dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua," ujar IPTU Zulkarnain.

Adapun pemberian bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam berjumlah 5 orang yaitu, Sudarto Disun 1, Yulius Dusun II, Soleh Pornomo Dusun II, Habiburrahman Dusun III, dan Sumidi Dusun VII Desa Sumber Rahayu.

Melalui aksi sosial ini, diharapkan semangat kemanusiaan semakin kuat serta menegaskan komitmen Polri untuk selalu hadir dan membantu masyarakat di saat menghadapi situasi sulit, di mana pun berada.

Selama kegiatan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat Desa Sumber Rahayu berjalan aman dan kondusif serta berakhir sekira pukul 10.30 WIB.

Read More

1 Tersangka DPO dari 5 Terduga Pelaku, Kasus Tindak Kekerasan Anak dan Percobaan Pembunuhan

 

Way Kanan,- Setelah menghiraukan panggilan polisi sebanyak 2 kali dan selalu kabur saat dijemput paksa, Polres Way Kanan akhirnya menerbitkan Daftar Pencarian Orang 

Nomor ;  DPO / 15 / III / Res.1.24 / Reskrim. Dan surat DPO Andi Ikroni ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Eko Susanto S.H.,M.H.

Andi Ikroni merupakan 1 tersangka dari 5 terduga pelaku, kasus tindak Kekerasan anak dan percobaan pembunuhan yang terjadi di halaman rumah Abdul Roni ( Kepala Kampung Srimenanti ) saat ini Polisi sedang memburu Andi Ikroni alias Albert untuk di amankan dan diproses hukum." Jelas Pita Ibu korban

"Diketahui sebelumnya bahwa Unit PPA Sat Reskrim Polres Way Kanan telah menetapkan satu tersangka dari lima terduga pelaku kekerasan percobaan pembunuhan terhadap anak dibawah umur inisial RD warga Srimenanti Way Kanan yang terjadi di halaman rumah Abdul Roni, Kepala Kampung Srimenanti.

Pelakunya terdiri dari yang lima orang, berinisial AR, Iw, Ag, As, dan Andi Ikroni. Sat Reskrim Polres Way Kanan telah menetapkan satu tersangka atas nama Andi Ikroni.

Polisi sedang melakukan pencarian terhadapnya untuk diamankan karena dua kali dipanggil tidak mengindahkan panggilan.

Unit PPA Sat Reskrim Polres Way Kanan sudah dua kali melakukan upaya jemput paksa kepada terhadap Andi Ikroni, pada awal bulan kemarin di rumah orang tuanya di Gunung Labuhan dan di kediamannya di Srimenanti pada Sabtu 28 Maret 2026, namun Andi Ikroni dikenal licin dan selalu melarikan diri.

(Red)

Read More

DIDUGA KISRUH RSUD LAHAT UPAH JASA PELAYANAN TIDAK SESUAI PERBUP NO 26 THN 2016 BERDAMPAK PELAYANAN TIDAK MAKSIMAL

 

Lahat, 

Dugaan Pemalsuan Tanda tangan pembayaran upah jasa pelayanan Tenaga Medis, Dokter, Perawat , pegawai RSUD dan yang lainnya. 

Berdasarkan keterangan 

beberapa  tenaga Medis yaitu Perawat, Pegawai RSUD Lahat bahwa  pembayaran jasa pelayanan tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan langsung dari pihak tenaga medis,dokter dan perawat. Jasa pelayanan dibayarkan  langsung kerening pribadi masing-masing,terkesan dipaksakan , pembayaran dan tanda tangan jasa pelayanan ditentukan langsung oleh oknum tanpa diketahui oleh pihak dokter, tenaga medis , pegawai rumah sakit dan yang lainnya. Diduga kuat tanda terima tersebut dipalsukan dengan tanda tangan satu orang atau lebih dari sekian banyak tanda tangan Pegawai RSUD Lahat. 

Pembayaran Jasa Pelayanan tenaga Medis ,Kelompok Medis,Nakes yang bervariasi dalam setiap Kelompoknya diRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan terindikasi mengangkangi 

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD ) SECARA PENUH

Bab IV Proporsi Jasa Pelayanan pasal 6

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pelaku pembuatan surat palsu atau pemalsuan tanda tangan yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pelaku pembuatan surat palsu atau pemalsuan tanda tangan yang dapat menimbulkan hak, perikatan, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun.

UU ITE No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE):

Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35: Memanipulasi, menciptakan, mengubah, atau menghapus Informasi/Dokumen Elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data tersebut autentik (misalnya menggunakan tanda tangan elektronik palsu), dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12 miliar.

Kami tidak pernah menandatangani pembayaran jasa pelayanan,semua langsung masuk kerekening masing-masing tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari kami penerima.Berapa jasa pelayanan kami langsung ditentukan oleh mereka tentunya dengan terpaksa kami terima meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan yang kami lakukan.Saya berpikir apa mungkin cuma saya sendiri yang tidak dipinta tanda tangan untuk pembayaran jasa pelayanan ternyata semua seperti itu,besar kemungkinan tanda tangan kami dipalsukan oleh mereka yang berwenang diatas, "ujar salah satu pegawai yang bekerja dirumah sakit 27-03-2026 meminta identitasnya disembunyikan".Saya berharap kepada bapak Bupati Lahat untuk lebih memperhatikan kami, beri kami dukungan agar bisa memperjuangkan hak kami beri kami kekuatan agar kami bisa mendapatkan jasa pelayanan yang jauh lebih sebanding dengan pekerjaan kami, " harapnya"

Perawat rumah sakit RSUD Lahat 27-03-2026 meminta namanya jangan disebutkan mengeluhkan, bagi plt direktur jabatan kami tidaklah penting,kami tidak punya hak untuk mengeluarkan pertanyaan atau pendapat, disaat kami  membuka suara maka kekuasaanya yang bertindak.Dengan jabatannya sebagai Plt Direktur teman kami yang bersuara dipindahkan, padahal kami cuma bertanya tentang hak kami, langsung saja kami dipermalukan dan dipindahkan.Saat ini baru menjabat Plt saja sudah sekehandaknya, Arogansi,otoriter terhadap bawahan apalagi jika benar-benar menjadi direktur bisa jadi kami akan lebih terabaikan,semua ini didukung pegawai-pegawai yang bisa bermulut manis ,bahkan tanda tangan pembayaran jasa pelayanan kami tidak pernah menandatangani atau mengetahui taunya sudah masuk kerekening kami.Bawahan seperti kami cuma bisa berharap kedepannya tidak terzolimi lagi, "ujarnya".

Salah satu pegawai RSUD Lahat Yang mengaku sudah lama bekerja dirumah sakit dan meminta nama dan jabatannya jangan disebut 27-3-2026 mengatakan Keluh kesah kami ini mau mengadu kemana, berani bersuara imbasnya fatal dengan pekerjaan kami.Bertanya saja, mengapa uang jasa pelayanan kami belum keluar atau apa kendalanya pasti teman-teman kami tersebut dipindahkan.Pernah terjadi teman kami mengeluhkan kepihak yang lebih tinggi dampaknya teman kami tersebut dipindahkan dan dibuat malu oleh Plt direktur dan Tim nya yang bekerja diatas.Jadi bagaimana kami selaku bawahan akan sejahtera jika hak kami saja dirampas oleh pemimpin yang diktator, yang berani bersuara maka dia akan menerima imbas yang buruk seperti teman-teman kami sebelumnya, "keluhnya".

Kami berharap kedepannya menemukan seorang pemimpin yang benar-benar memikirkan bawahan, bukan hanya mementingkan diri sendiri,dan bukan pemimpin yang semena-mena.Bahkan upah jasa mereka sangat fantastik dalam perbulannya dibanding dengan upah jasa pelayanan kami hanya seujung kukunya saja, " Tambahnya"

Dr.Hj.Dina Ekawati.SpPA selaku Plt Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh awak media ini Via WhatAppss 30-03-2026 Nomor 0812-7352-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban. 

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

RIKA YUSNIA

(TEAM PEMBURU KORUPTOR)

Read More