LHP BPK Ungkap 34 Buku BPKB Kendaraan Dinas Pada Pemkab Pesibar Diduga Raib, LSM TRINUSA: Ada Unsur Kelalaian dan Kesengajaan

 

PESISIR BARAT, – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TRIGA NUSANTARA (TRINUSA) Kabupaten Pesisir Barat menyoroti dugaan hilangnya 34 buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang masuk dalam catatan aset daerah. Ketua TRINUSA Pesisir Barat, Efendi, didampingi Sekretarisnya "S.Purnomo" aktifis dan Pemerhati anti Korupsi mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pesisir Barat segera mempertanggungjawabkan temuan tersebut.

“Tidak adanya tanggapan atas Pemberitaan yang telah kami tayangkan maka kami akan membuat surat mendesak BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk melakukan pemeriksaan Audit Investigatif agar permasalahan ini menjadi terang benderang tegas Sugeng Senin (16/03/2026).

Sugeng memaparkan bahwa temuan ini berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (LKPD) Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 32B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024. Dalam dokumen tersebut, temuan nomor 14 menyebutkan penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemkab Pesisir Barat belum tertib.

Berdasarkan hasil observasi uji petik yang dilakukan di Bagian Akuntansi dan Aset, sebanyak 34 BPKB kendaraan dinas tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Padahal, neraca keuangan per 31 Desember 2024 mencatat total aset daerah mencapai Rp1,87 triliun.

Sugeng menilai alasan yang disampaikan Kabid Akuntansi dan Aset serta Pengurus Barang tidak masuk akal. Disebutkan bahwa hilangnya BPKB disebabkan tidak adanya batas waktu peminjaman kepada OPD saat pengurusan pajak kendaraan.

“Begitu mudahnya aset daerah dipinjamkan tanpa dokumen tertulis. Ini menambah dugaan kuat adanya unsur kesengajaan,” ujarnya.

Dugaan hilangnya 34 BPKB ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan aset daerah. LSM TRINUSA mendesak agar pihak terkait segera membuka data dan menelusuri keberadaan dokumen aset tersebut secara transparan.

Hingga berita ke 2 ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari BPKAD maupun Pemkab Pesisir Barat.

(Red)

Read More

Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Lampung Barat Gelar “Ramadhan Berbagi” di Sukau, Salurkan 55 Paket Bingkisan

 

Lampung Barat,— Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lampung Barat bersama Pimpinan Daerah Aisyiyah Lampung Barat menggelar kegiatan “Ramadhan Berbagi” di Kecamatan Sukau.(16/3/2026)

Kegiatan yang berlangsung pada 26–27 Ramadhan 1447 H tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial Muhammadiyah dan Aisyiyah kepada masyarakat serta keluarga besar Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di wilayah setempat.

Dalam kegiatan tersebut, PDM dan Aisyiyah Lampung Barat menyalurkan 30 paket bingkisan Ramadhan kepada masyarakat Pekon Tanjung Raya. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan terhadap ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah di Cabang Sukau.

Penyerahan bingkisan berlangsung dengan penuh kehangatan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah pekon maupun masyarakat setempat.

Peratin Pekon Tanjung Raya, Johan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Muhammadiyah dan Aisyiyah Lampung Barat terhadap warganya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Muhammadiyah serta Aisyiyah Lampung Barat kepada masyarakat Pekon Tanjung Raya. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain kepada masyarakat, PDM dan Aisyiyah Lampung Barat juga menyalurkan 25 paket bingkisan kepada dewan guru serta pengurus Amal Usaha Muhammadiyah di Kecamatan Sukau, di antaranya SMP Muhammadiyah dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah.

Melalui kegiatan Ramadhan Berbagi ini, Muhammadiyah dan Aisyiyah Lampung Barat berharap dapat memperkuat semangat kepedulian sosial, ukhuwah Islamiyah, serta kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah.

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk terus hadir memberikan manfaat bagi umat, sekaligus mendukung para pendidik dan penggerak Amal Usaha Muhammadiyah dalam menjalankan misi dakwah dan pendidikan di tengah masyarakat.

Kegiatan Ramadhan Berbagi ini diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sebagai wujud nyata dakwah sosial Muhammadiyah dan Aisyiyah bagi masyarakat luas.

(IF)

Read More

Arus Mudik Mulai Meningkat, Lalu Lintas Dalam Kota Muara Enim Didominasi Kendaraan Pribadi

 

Muara Enim – Peningkatan arus mudik mulai terlihat di wilayah Kabupaten Muara Enim. Kepadatan kendaraan tampak di sejumlah ruas jalan dalam kota yang didominasi oleh kendaraan pribadi para pemudik yang melintas, Minggu (15/3/2026).

Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya volume kendaraan yang melintasi jalur utama serta persimpangan jalan di pusat Kota Muara Enim. Aktivitas masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik membuat arus lalu lintas menjadi lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, personel Satuan Lalu Lintas Polres Muara Enim tampak aktif melakukan pengaturan arus lalu lintas di berbagai titik persimpangan yang rawan terjadi kepadatan kendaraan.

Petugas Polantas turun langsung ke lapangan untuk mengatur kendaraan, membantu penyeberangan masyarakat serta memastikan arus lalu lintas tetap berjalan lancar dan tertib.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K melalui Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM. Situmorang mengatakan bahwa peningkatan arus kendaraan pada hari ini mulai didominasi oleh kendaraan pribadi para pemudik.

Menurutnya, peningkatan arus mudik ini terjadi seiring dengan mulai liburnya anak sekolah sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

“Pada hari ini terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang melintas di wilayah Muara Enim, dan sebagian besar didominasi kendaraan pribadi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Muara Enim telah menyiagakan personel di sejumlah titik strategis untuk melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan.

Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan serta memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima saat berkendara.

Polres Muara Enim juga mengingatkan para pemudik untuk memanfaatkan pos pelayanan dan pos pengamanan yang telah disediakan apabila membutuhkan bantuan ataupun ingin beristirahat selama perjalanan.

Dengan adanya pengaturan lalu lintas yang intensif dari petugas di lapangan, diharapkan arus mudik yang melintas di wilayah Muara Enim dapat berjalan lancar, aman dan terkendali.

Read More

Entah Setan Apa"Yang Merasuki Pelaku Pembunuhan Karyawan Survey Bulog ini", Sejauh ini Sedang Dalam Penyidikan Mapolres Tulang Bawang

 

Tulang Bawang, - Diduga telah terjadi tindak pidana pembunuhan di kontrakan Jalan poros sidang gunung Tiga Kampung Suka bhakti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten tulang bawang Jum'at 13 Maret 2026.

Ardiansyah mendatangi pihak kepolisian melaporkan bahwa saudara Ahmad Fajar Aries Saputra (41) mengalami kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban Fajar meninggal dunia di lokasi kos-kosan tempat dia tinggal di tulang bawang, akibat kejadian tersebut korban yang diketahui berlatar belakang sebagai karyawan survei Bulog di wilayah tersebut mengalami luka parah, sehingga belum sempat dibawa ke rumah sakit korban meninggal dunia,di tempat kost,"penganiyaan terjadi Jum'at 13/3/2026, pukul 08.10.wib.

"Mendegar Laporan itu team tekab 308 Sat Reskrim Polres tulang bawang bersama unit reskrim Polsek penawartama dan unit Reskrim Polsek Manggala dipimpin oleh kasat Reskrim Polres tulang bawang, AKP APFRYYADI PRATAMA,S.H.,M.H, tidak butuh waktu lama, telah berhasil mengamankan pelaku, berinisial Jaili bin Pulung(36),di kampung Bakung Ilir Kecamatan gedung meneng Kabupaten tulang bawang. 

Dari hasil introgasi sementara pelaku JI mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya terhadap pelaku diamankan ke Polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan,"sebilah senjata tajam jenis golok dengan panjang 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung dari kayu, 

Sepasang sepatu warna coklat, satu buah jaket Hoodie warna hijau, saat digunakan pelaku, dalam pembunuhan tersebut. 

Dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pelaku (JI) dijerat, undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 KUHP subsider 458 KUHAP.

Hingga berita ini di terbitkan, motif penganiyaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,masih terus di dalami oleh pihak Polres tulang bawang.

(IF/Humas)

Read More

Tindakan Kapus Pagar Dewa yang diduga tidak ber ETIKA dan TERPUJI Menuai Sorotan Publik.

 

Lampung Barat, - Sikap tidak Profesional seorang Kepala UPT  Puskesmas Pagar Dewa,Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat  "Subagio S.KM"  menuai kritik dari kalangan media yang tergabung dalam Media Partner Aliansi Jurnalis Persada Lampung Barat.

Berawal dari saat di konfirmasi via WhatsApp terkait  dana bok pada Puskesmas Pagar  "Subagio S.KM dinilai kurang ber etika seperti tidak berpendidikan  dan tidak bersahabat dengan Media.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Persada (DPC AJP),  Sugeng Purnomo, meminta tanggapan atas Pemberitaan,dan laporan yang sedang ramai diberitakan oleh beberapa media atas dugaan penyelewengan Dana BOK pada UPT Puskesmas Kenali dan Puskesmas Batu Ketulis,namun jawaban yang dilontarkan oleh Subagio S.KM malah menjawab *tanggapan yang bagai mana , maksud nya*,

kemudian dijawab Sugeng *)caba di baca dlu bang,

Kemudian Jawaban kapus,

*) lagi ngurusin burung,dlu.mandiin burung,bsok mau lomba di waykanan hiburan.

Jawaban yang tidak mencerminkan profesional seorang Kepala Puskesmas yang kurang ramah bahkan tak  bersahabat dengan Media.

Kata *Sugeng* padahal saya wa dengan sopan, santun dan pakai etika.,Namun tanggapan serta sikap Kepala Puskesmas kecamatan pagar dewa itu sangat tidak beretika,” ujar sugeng Sabtu/14/03/2026.

Sugeng. menambahkan bahwa ini merupakan konfirmasi saya yang pertamanya kalinya dan pengalaman ini sangat mengecewakan. Ia juga berencana melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten lampung barat,mengenai sikap tidak beretika yang ditunjukkan oleh kepala puskesmas Pagar Dewa tersebut.

Lebih lanjut, sugeng menyoroti pentingnya keterbukaan Kepala Puskesmas selaku Pejabat Publik terhadap semua pihak, termasuk media. “Peran media sebagai kontrol sosial diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, dan seorang Kepala Puskesmas harus memahami akan hal tersebut” padahal dia itu seorang yang bertitel S.KM artinya dia adalah Seorang Sarjana kayak orang gak sekolah aj ,terang Sugeng dengan nada kesal.

AJP telah mengirimkan surat Konfirmasi melalui POS indonesia namun menurut pengakuan Subagio S.KM tidak pernah menerima sehingga Sugeng melalui pesan WhatsApp mengirimkan Shofcopy surat  Konfirmasi kepada Kepala Puskesmas untuk dibaca dan memberikan konfirmasi dan penjelasan namun apabila dalam tenggan waktu yang diberikan pada Surat Konfirma maka DPC AJP dan Media Partner akan membuat Laporan Ke inspektorat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan Audit Investigatip kepada Puskesmas Pagar Dewa.

Sangat kami sayangkan tindakan seorang Kepala Kapus sebagai Penjabat Publik yang tidak beretika seperti ini pungkasnya!!!.

(Tim)

Read More

AJP Lampung Barat Mendorong Audit Investigatif atas Pengelolaan Dana BOK pada UPT Puskesmas Batu Ketulis dan UPT Puskesmas Sekincau

 

Lampung Barat, 11 Maret 2026 – Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Persada (DPC AJP) Lampung Barat menyampaikan dorongan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung serta Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan pemeriksaan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran pada UPT Puskesmas Batu Ketulis dan UPT Puskesmas Sekincau.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul telah selesainya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Barat oleh BPK RI pada Rabu (11/03/2026). DPC AJP menilai terdapat sejumlah aspek dalam pengelolaan anggaran yang patut ditelusuri lebih lanjut guna memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran negara.

Adapun beberapa komponen anggaran yang menjadi perhatian dan perlu dilakukan pendalaman melalui audit investigatif antara lain:

Dana Kapitasi BPJS Kesehatan yang diterima secara rutin setiap awal bulan selama Tahun Anggaran 2025.

Paket Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan metode pengadaan pengecualian.

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada program pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

Paket Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada program pelayanan kesehatan ibu hamil dengan metode pengadaan pengecualian.

Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyampaikan permintaan konfirmasi dan klarifikasi secara tertulis kepada UPTD Puskesmas Batu Ketulis pada November 2025. Selain itu, DPC AJP juga telah melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Puskesmas Batu Ketulis, Martalena, guna memperoleh penjelasan terkait pengelolaan anggaran dimaksud.

Dalam keterangannya, Sugeng menyampaikan bahwa yang bersangkutan sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Puskesmas Sekincau. Dengan demikian, terdapat rentang waktu pada tahun 2025 di mana yang bersangkutan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan Dana BOK di dua unit pelayanan kesehatan berbeda.

“Berdasarkan informasi yang kami himpun, yang bersangkutan bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOK pada UPT Puskesmas Sekincau untuk periode Januari hingga Juli 2025, kemudian melanjutkan tanggung jawab pengelolaan Dana BOK pada UPT Puskesmas Batu Ketulis untuk periode Juli hingga Desember 2025,” jelas Sugeng.

DPC AJP Lampung Barat menegaskan bahwa dorongan audit investigatif ini bukan merupakan bentuk tuduhan atau kesimpulan hukum, melainkan upaya mendorong proses pengawasan yang lebih komprehensif terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari negara.

Sugeng juga menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK pada dasarnya bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga tidak selalu secara spesifik mendeteksi setiap kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyimpangan secara rinci.

“Oleh karena itu, apabila terdapat indikasi atau dugaan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, mekanisme audit investigatif merupakan langkah yang sah dan relevan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi maupun potensi kerugian negara,” ujarnya.

DPC AJP Lampung Barat berharap instansi yang memiliki kewenangan pengawasan, baik BPK RI maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat, dapat menindaklanjuti permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian, kejelasan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran sektor kesehatan, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Kontak Informasi:

Ketua DPC AJP Lampung Barat

Sugeng Purnomo

(Tim)

Read More

Gerakan Pangan Murah Polri Digelar di 47 Titik Sumsel

 

PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah Polri secara serentak di 47 titik yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota wilayah Sumatera Selatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dalam program tersebut, Polda Sumsel bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah menyalurkan sebanyak 135,5 ton beras kepada sekitar 20.325 warga sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin langsung kegiatan pemusatan Gerakan Pangan Murah yang berlangsung di halaman Gudang Bulog Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Jumat pagi.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, jajaran Forkopimda, perwakilan Kodam II/Sriwijaya, Kejaksaan Tinggi Sumsel, serta pimpinan Perum Bulog wilayah Sumselbabel.

Kapolda Sumsel menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang memiliki hubungan langsung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, keterjangkauan harga bahan pokok menjelang momentum Idul Fitri menjadi faktor penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial masyarakat. Karena itu Polri hadir untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau,” ujar Sandi Nugroho.

Program Gerakan Pangan Murah ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

Kapolda menjelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun 2026 ini, Polda Sumsel menyalurkan beras melalui 47 titik distribusi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

Di lokasi pemusatan Gudang Bulog Sukamaju Palembang, Perum Bulog menyediakan sekitar 10 ton beras yang dikemas dalam puluhan ribu paket untuk masyarakat.

Setiap pembelian beras juga disertai bonus bahan kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, gula, atau kecap sebagai bentuk dukungan tambahan bagi masyarakat.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumselbabel Mersi Windrayani menyampaikan bahwa Gudang Bulog Sukamaju memiliki kapasitas penyimpanan hingga sekitar 21.000 ton beras.

Saat ini stok beras yang tersedia mencapai sekitar 16.000 ton, serta minyak goreng sebanyak 259.560 liter.

Bulog juga tengah menjalankan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 968.499 penerima manfaat di Sumatera Selatan dengan total alokasi sekitar 19.369 ton beras pada periode Februari hingga Maret 2026.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi langkah Polri yang dinilai berperan penting dalam membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Lebaran.

Ia menilai pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara serentak mampu menekan potensi lonjakan harga sekaligus mencegah panic buying di masyarakat.

“Kegiatan ini sangat membantu masyarakat. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan Bulog sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Lebaran,” ujar Herman Deru.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah yang digelar serentak ini merupakan implementasi nyata program Presisi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Polri hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai kebutuhan dasar, termasuk pangan,” kata Nandang.

Melalui Gerakan Pangan Murah yang menjangkau puluhan ribu warga di seluruh wilayah Sumatera Selatan, Polda Sumsel menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan masyarakat dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil.

(Red)

Read More