Tidak Bijak dan Tidak Transparan Masyarakat Menuntut Pertanggung Jawaban

 

Lampung Barat — Sikap Ketua Satgas MBG di Kabupaten Lampung Barat, Ahmad Hikami, menjadi sorotan masyarakat setelah laporan terkait dugaan temuan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) disebut tidak mendapatkan tanggapan.

Sejumlah warga mengaku telah menyampaikan laporan secara langsung melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadi yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi keluhan serta temuan masyarakat di lapangan terkait pelaksanaan program MBG. Namun hingga beberapa waktu berlalu, pelapor menyatakan belum menerima respons ataupun klarifikasi.

Sikap yang dinilai kurang komunikatif ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, sebagai bagian dari tim yang bertugas mengawasi dan memastikan program berjalan baik, Satgas MBG diharapkan mampu terbuka terhadap aduan serta cepat merespons keluhan publik.

“Harusnya ada jawaban, minimal konfirmasi bahwa laporan sudah diterima. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Transparansi dan komunikasi aktif dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Ketika laporan masyarakat tidak ditanggapi, hal tersebut berpotensi menimbulkan asumsi negatif serta memperkeruh situasi di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Ahmad Hikami terkait alasan belum adanya respons atas laporan tersebut. Masyarakat berharap pihak Satgas MBG dapat segera memberikan klarifikasi agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

Publik pun menantikan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan yang bijak, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

(Tim)

Read More

Kapolres Lampung Barat Hadiri Safari Ramadhan Pemkab Lampung Barat di Kecamatan Pagar Dewa

 

Lampung Barat – Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. menghadiri kegiatan Safari Ramadhan 1447 H Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta meningkatkan nilai-nilai keagamaan di bulan suci Ramadhan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat, para kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat dan kebersamaan.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan Safari Ramadhan merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah daerah sekaligus komitmen dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama bulan Ramadhan.

“Melalui kegiatan Safari Ramadhan ini, diharapkan terjalin sinergi dan komunikasi yang semakin baik antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan,” ujar Kapolres.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

(IF)

Read More

Konflik Yayasan Asa Nusa Sejahtera Meledak, SPPG Way Mengaku Diduga Tak Kantongi IMB/PBG

 

Lampung Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi anak bangsa kini tercoreng persoalan serius. Di balik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Yayasan Asa Nusa Sejahtera, muncul dugaan kuat bahwa tiga dapur telah beroperasi tanpa mengantongi IMB maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (25/02/2026)

Fakta ini bukan sekadar isu liar. Kepala Dinas PTSP Lampung Barat, Robert, secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan izin dari pihak terkait.

“Belum ada yang urus, bang. Pantauan kami belum ada yang mengajukan,” ungkap Robert melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras. Artinya, bangunan yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bagi ribuan siswa diduga berdiri dan beroperasi tanpa legalitas bangunan yang sah.

Lebih mengejutkan lagi, pemilik lahan SPPG Way Mengaku, Ahmad Sodik (41), mengaku tidak pernah diminta dokumen tanah untuk pengurusan izin.

“Saya tidak pernah diminta surat tanah untuk pengurusan IMB oleh yayasan,” tegasnya.

Jika keterangan ini benar, maka patut diduga tidak pernah ada proses administratif yang serius untuk memenuhi kewajiban perizinan. Padahal sejak 2021, IMB telah diganti dengan sistem PBG sesuai regulasi nasional. Tanpa PBG, bangunan tidak layak difungsikan secara hukum.

SPPG Way Mengaku sendiri telah diresmikan pada 19 November 2025 dan melayani ribuan siswa di Balik Bukit. Pertanyaannya: bagaimana mungkin fasilitas publik yang menyangkut keselamatan dan konsumsi anak-anak bisa diresmikan dan dijalankan tanpa memastikan legalitas dasar bangunannya?

Ini bukan sekadar soal administrasi. UU No. 28 Tahun 2002 junto PP No. 16 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif demi keselamatan pengguna. Jika aturan ini diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya dokumen, tetapi keamanan publik.

Kontroversi ini semakin memperburuk citra Yayasan Asa Nusa Sejahtera yang sebelumnya juga diterpa dugaan pencatutan nama mantan Ketua Leska dalam dokumen resmi meski telah mengundurkan diri dan melayangkan somasi.

Publik kini berhak bertanya, mengapa bangunan bisa beroperasi tanpa izin?, 

siapa yang membiarkan ini terjadi?, apakah ada pembiaran sistematis?

Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa tinggal diam. Audit menyeluruh dan verifikasi lapangan harus segera dilakukan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga dituntut bersikap tegas. Jangan sampai program strategis nasional berubah menjadi ladang pelanggaran aturan.

Jika benar terjadi pelanggaran, maka penindakan harus transparan dan terbuka. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atas nama program nasional.

Program MBG adalah harapan bagi anak-anak Indonesia. Namun harapan itu tidak boleh dibangun di atas fondasi yang diduga mengabaikan hukum.

Masyarakat menunggu tindakan nyata bukan sekadar klarifikasi formalitas.

(Tim)

Read More

Momen Berbagi Di Bulan suci Ramadhan 1447 H,Polsek Lembak Dan Jajaran Berbagi Takjil Bersama Pengguna Jalan

 

Muara Enim,- Dalam memaknai terlaksananya Ibadah di bulan suci Ramadhan 1447 H / 2026 M,Jajaran Polsek Lembak Polres Muara Enim Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ( Selasa,24/2/2026) berbagi takjil bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Dipimpin langsung oleh Kapolsek Lembak,IPTU Yopi Maswan SH, didampingi Kanit Reskrim IPDA Decky Chandra Winata,Kanit Provos Aiptu Irham, beserta anggota Polsek Lembak melaksanakan kegiatan pembagian takjil di bulan suci ramadhan kepada masyarakat maupun para pengguna jalan yang melintasi kawasan jalan lintas sumatera tepatnya di depan halaman Mako Polsek Lembak.

Dalam aksi berbagi Takjil langsung dipimpin Kapolsek Lembak Iptu Yopi Maswan SH menuturkan hikmah berbagi dan wujudkan kedekatan Polri dan masyarakat,"Alhamdulillah dapat saling berbagi di bulan suci ramadhan melalui pembagian takjil jelang berbuka puasa ini, berharap melalui kegiatan ini sebagai wujud kedekatan kepolisian dengan masyarakat," Tutur Kapolsek Yopi Maswan kepada awak media.

Lanjut dia, kegiatan berbagi Takjil ini juga merupakan bagian dari upaya Polri mengisi bulan suci ramadhan yang penuh kebersamaan dan kepedulian, serta diharapkan mampu menumbuhkan semangat berbagi ditengah-tengah masyarakat, dan hadirnya Polri ditengah-tengah masyarakat bukan hanya sebagai penegak hukum, akan tetapi juga sebagai sahabat serta pelindung masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

“Semoga melalui kegiatan berbagi takjil di bulan suci ramadhan ini, selain kita semua mendapatkan keberkahan, juga diharapkan sebagai sinergi antara Kepolisian dan masyarakat," Tutupnya.

Read More

Mitigasi Sengketa Lahan, Kapolda Sumsel Pastikan Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Daerah

 

PALEMBANG – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., memimpin langsung langkah strategis mitigasi konflik agraria sebagai bagian dari penguatan stabilitas nasional dan kepastian investasi di wilayah Sumatera Selatan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan strategis antara Polda Sumsel dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026). Agenda utama membahas percepatan sertifikasi serta penertiban administrasi aset negara guna mencegah potensi sengketa lahan yang berimplikasi pada gangguan keamanan.

Kapolda Sumsel menegaskan bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan administratif, tetapi isu strategis yang berpotensi memicu gangguan stabilitas sosial dan keamanan.

“Konflik pertanahan yang tidak tertangani secara sistematis dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu kamtibmas. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan,” tegas Kapolda.

Ia menilai Sumatera Selatan sebagai wilayah strategis investasi—baik sektor perkebunan, energi, maupun infrastruktur—memerlukan kepastian hukum pertanahan agar pembangunan tidak terganggu akibat sengketa lahan.

Kapolda Sumsel menekankan bahwa kepastian legalitas tanah menjadi fondasi utama menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan investor. Tanpa kejelasan administrasi, potensi konflik dapat meningkat dan berdampak pada iklim usaha.

Sebagai langkah konkret, Kapolda menginstruksikan percepatan pendataan dan sertifikasi seluruh aset Polri yang belum terdokumentasi secara lengkap. Ia juga menetapkan mekanisme koordinasi teknis berkelanjutan dengan BPN melalui penunjukan Person In Charge (PIC) guna memastikan proses berjalan efektif dan terkontrol.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepemimpinan preventif dalam menjaga stabilitas daerah.

“Bapak Kapolda menempatkan penanganan konflik agraria sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepastian hukum lahan memberikan rasa tenang bagi pelaku usaha untuk berinvestasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., menyatakan komitmennya untuk melakukan verifikasi dokumen dan validasi lapangan secara menyeluruh guna mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan yang kerap menjadi akar konflik agraria.

Sebagai tindak lanjut, Polda Sumsel akan menggelar konsolidasi teknis bersama para Kapolres dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat penyelesaian kendala administrasi di lapangan.

Langkah tegas ini menegaskan kepemimpinan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho dalam mengintegrasikan pendekatan keamanan dan kepastian hukum pertanahan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional serta memastikan Sumatera Selatan tetap kondusif dan ramah investasi.

Read More

DR. M. Tegar Sedayu, SH., MH., IFHGAS :Dugaan Kisruh Yayasan Asa Nusa Sejahtera dan 3 SPPG Lampung Barat Wajib Diaudit Total Jika Legalitas Bermasalah

 

Lampung Barat – Polemik dugaan carut-marut tata kelola tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lampung Barat yang berada di bawah naungan Yayasan Asa Nusa Sejahtera terus menjadi sorotan publik. Isu penggunaan nama pengurus lama dalam dokumen resmi, dugaan kepengurusan baru yang belum sah secara hukum, hingga tetap berjalannya serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu reaksi keras dari kalangan Praktisi Hukum dan Pemerhati Program Makan Bergizi Indonesia. (24/02/2026)

DR. M. Tegar Sedayu, SH., MH., IFHGAS angkat bicara dan menyampaikan tanggapan tegas terhadap situasi tersebut. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sekadar konflik internal yayasan, melainkan berpotensi menyentuh aspek hukum tata kelola keuangan negara.

“Jika benar kepengurusan belum sah namun kegiatan tetap berjalan dan anggaran negara tetap diserap, maka ini bukan lagi persoalan administratif biasa. Ini berpotensi menjadi persoalan hukum serius,” tegasnya. (23/02/2026)

Tegar menekankan bahwa setiap lembaga yang bermitra dalam program strategis nasional wajib memiliki legal standing yang jelas dan sah. Pergantian pengurus harus disahkan melalui mekanisme hukum yang berlaku sebelum melakukan kerja sama administrasi maupun penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan anggaran negara.

Menurutnya, apabila masih ditemukan penggunaan nama ketua nonaktif dalam dokumen kerja sama atau proposal anggaran, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Dalam hukum administrasi, legalitas adalah fondasi utama. Tanpa legalitas yang sah, setiap tindakan yang berdampak pada keuangan negara bisa dipersoalkan,” ujarnya.

Selain persoalan legalitas, ia juga menyoroti adanya informasi terkait dugaan ketidaksesuaian gramasi makanan, isu pembayaran relawan di bawah standar, serta dugaan ketidakpatuhan pengelolaan limbah (IPAL). Jika terbukti, hal tersebut menurutnya dapat mengarah pada pelanggaran standar operasional program MBG yang berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Setiap pengurangan standar yang berdampak pada kualitas layanan publik, apalagi menyangkut kebutuhan gizi masyarakat, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum jika ada indikasi kerugian negara,” tambahnya.

Tegar secara tegas mendesak BGN untuk segera melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap tiga SPPG yang dikelola Yayasan Asa Nusa Sejahtera di Lampung Barat. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga integritas program nasional dan mengembalikan kepercayaan publik.

“Program MBG adalah program strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Jika ada dugaan ketidaktertiban administrasi dan potensi penyimpangan, maka audit total adalah langkah paling objektif dan rasional,” tegasnya lagi.

Ia juga mengingatkan bahwa aparat pengawas dan pihak terkait harus bersikap profesional serta tidak membiarkan polemik berlarut-larut. Transparansi, menurutnya, adalah satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Polemik Yayasan Asa Nusa Sejahtera kini menjadi perhatian luas di Lampung Barat. Publik menanti langkah tegas dari pihak berwenang agar program MBG tetap berjalan sesuai prinsip hukum, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

(Tim)

Read More

Apel Siaga Kamtibmas, Polda Lampung Jamin Keamanan Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah

 

Bandar Lampung - Polda Lampung menggelar Apel Siaga Kamtibmas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Bulan Suci Ramadan 2026 Masehi/1447 Hijriah di Lapangan Mapolda, Senin (23/2/2026).

Apel siaga tersebut dipimpin langsung Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Helfi Assegaf dan diikuti jajaran pejabat utama Polda Lampung, personel gabungan, serta para stakeholder kepentingan terkait.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, tokoh agama, hingga komunitas ojek online (Ojol) di wilayah Lampung.

Kapolda Helfi mengatakan, apel siaga ini menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif selama Ramadan hingga perayaan Idulfitri di Provinsi Lampung.

“Ini adalah upaya kita mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, ormas-ormas, dan kelompok-kelompok masyarakat di Lampung untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan sampai nanti Idulfitri,” ujarnya.

Melalui kesiapsiagaan di wilayah masing-masing, lanjut Helfi, masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Selain itu, Kapolda juga menegaskan bahwa seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Lampung dilibatkan sebagai mitra binaan, bersinergi dengan TNI, unsur Forkopimda, serta stakeholder lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung juga menunjukkan kepedulian sosial dengan membagikan sebanyak 300 paket sembako kepada para peserta apel. Pembagian ratusan paket sembako ini diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadan.

Tak hanya itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Lampung turut melakukan pengecekan kesehatan kepada peserta upacara, sebagai upaya memastikan kondisi fisik peserta tetap prima selama mengikuti rangkaian kegiatan.

Terkait potensi gangguan Kamtibmas, Kapolda menyoroti adanya pergeseran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan pokok dan berdampak pada stabilitas harga.

“Kita harus memastikan suplai bahan pokok cukup dan mengawasi agar tidak terjadi penimbunan. Jangan sampai ada kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga pangan,” tegasnya.

Melalui Apel Siaga Kamtibmas ini, Polda Lampung berharap terbangun kolaborasi yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat, sehingga situasi keamanan tetap terjaga dan aktivitas ibadah serta sosial selama Ramadan dapat berjalan lancar dan kondusif.

“Kita pastikan semua rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan apel ini dapat menjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya selama Bulan Suci Ramadan,” tandas jenderal polisi bintang dua tersebut.

(IF)

Read More