LSM APM Desak Pengawasan Independen dan Prioritas Tenaga Kerja Lokal di Prabumulih

 

 

PRABUMULIH – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Peduli Masyarakat (APM) menekankan pentingnya pengawasan independen dalam proses perekrutan tenaga kerja agar berjalan objektif, bersih, dan dapat dipercaya publik. Hal ini dilakukan demi memastikan transparansi serta menghilangkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

 

Selain soal keterbukaan data, isu kesempatan kerja bagi warga lokal menjadi perhatian utama. LSM APM menilai bahwa masyarakat Prabumulih belum sepenuhnya mendapatkan hak yang adil untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sendiri.

 

"Tenaga kerja lokal harus diutamakan. Jangan sampai warga asli daerah ini hanya menjadi penonton di tanah sendiri," tegas perwakilan LSM APM, Abi.

 

Abi juga mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, salah satunya melalui optimalisasi penyerapan tenaga kerja asli daerah.

 

Dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar, pihaknya membawa sejumlah tuntutan konkret. Di antaranya adalah keterbukaan data proses rekrutmen, penghapusan dugaan praktik "jatah", pelibatan pengawas independen, serta jaminan prioritas bagi putra-putri daerah. Massa juga berencana meminta penjelasan langsung dari pihak perusahaan (PDSI–PDC) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.

 

"Kami berharap ada penjelasan yang jelas dan solusi konkret agar persoalan ini tidak terus berlarut," ujarnya.

 

Meski akan melibatkan massa dalam jumlah besar, Abi memastikan bahwa aksi ini akan berlangsung secara tertib, damai, dan tetap menjaga situasi kondusif.

 

"Aksi ini murni untuk menyampaikan aspirasi demi keadilan dan perbaikan bagi masyarakat," tutupnya.

Read More

Diduga gudang Penampungan CPO Ilegal di desa Lembak kabupaten muara enim

aktifitas penampungan CPO ilegal mengarah ke kawasan Desa Lembak, Kacamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan informasi dari warga setempat, bahwa dilokasi tersebut kerap terjadi penurunaan CPO dari mobil tangki.

“Sering nian uwong nurunke minyak di sini dalam seminggu biso be 2 kali mobel minyak ini dilansir ,” kata warga setempat yang enggan menyebutkan namanya.

Bahkan warga sempat menegur keberanian sang hukum bertindak untuk cairan yang mirip dengan CPO dipinggir lokasi dekat perbatasan prabumulih dan Lembak/SPBU

Warga berharap kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan aktifitas yang mencurigakan tersebut.

Awak media juga akan segera konfirmasi ke Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K melalui Kapolsek Lembak Iptu Yopi Maswan, S.H.

(Tim) 

Read More

Unit Tipikor Polres Lampung Barat Usut Dugaan Pungutan Komite di SDN 1 Puramekar

 

LAMPUNG BARAT - ,(jum,at 17 April 2026) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lampung Barat bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penarikan uang komite di SDN 1 Puramekar, Kecamatan Gedung Surian.

Langkah penyelidikan ini merupakan respons atas laporan masyarakat (Dumas) yang masuk ke pihak kepolisian.

Rangkaian Penyelidikan

Proses penegakan hukum telah memasuki tahap pemeriksaan lapangan dan pendalaman keterangan. Berikut adalah kronologi tindakan yang telah dilakukan Unit Tipikor Polres Lampung Barat:

Selasa, 15 April 2026: Tim Unit Tipikor Polres Lampung Barat telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sekolah di SDN 1 Puramekar. Dalam kesempatan yang sama, tim juga telah memintai keterangan dari sejumlah wali murid terkait kebijakan penarikan uang komite di sekolah tersebut.

Jumat, 17 April 2026: Pemeriksaan berlanjut ke tingkat yang lebih dalam. Unit Tipikor memanggil dan memeriksa pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

Penegasan Pihak Kepolisian

Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Lampung Barat menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan ini dilakukan guna melakukan sinkronisasi data dan memastikan regulasi mana yang diduga telah dilanggar.

"Hari ini, Jumat (17/4), kami telah memeriksa pihak dari Dinas Pendidikan. Langkah ini kami ambil guna memastikan aturan-aturan yang dilanggar dalam pengelolaan dana BOS maupun kebijakan uang komite di SDN 1 Puramekar tersebut," ujar Kanit Tipikor kepada awak media.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan dari berbagai pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Fokus utama penyelidikan adalah untuk memastikan apakah ada kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran di sekolah tersebut.

(Tim)

Read More

Miris! Kondisi SD Negeri 3 Bandar Baru, Sukau Memprihatinkan, Dana BOS Dipertanyakan

 

Lampung Barat, – Kondisi SD Negeri 3 Bandar Baru menuai sorotan tajam. Fasilitas sekolah dilaporkan dalam keadaan memprihatinkan, mulai dari atap bangunan yang rusak hingga plafon yang nyaris tidak layak pakai.

Kaperwil Maungmarabes.com Prov Lampung, angkat bicara terkait kondisi tersebut. Ia menilai minimnya perawatan sarana dan prasarana sekolah menjadi tanda tanya besar, terlebih di tengah adanya alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya dapat digunakan untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan.

“Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin kondisi sekolah seperti ini terjadi, sementara dana BOS tetap ada setiap tahunnya. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Sorotan ini semakin menguat karena dalam regulasi, penggunaan dana BOS telah diatur secara jelas. 

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, dana BOS dapat digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang proses belajar mengajar yang layak dan aman.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi standar nasional pendidikan, termasuk kondisi bangunan yang aman dan layak.

Saat ingin dikonfirmasi, Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Bandar Baru, Tidak di Tempat. 

Substansi persoalan yang terjadi di lapangan, Publik pun berharap adanya langkah konkret, bukan sekadar koordinasi, mengingat kondisi fisik sekolah yang dinilai sudah mendesak untuk diperbaiki.

Pengamat pendidikan menilai, lemahnya pengawasan dan transparansi penggunaan dana BOS seringkali menjadi akar persoalan. Padahal, mekanisme pengelolaan dana tersebut juga mengharuskan adanya keterlibatan komite sekolah serta keterbukaan kepada masyarakat.

Jika dugaan kelalaian dalam pemeliharaan terbukti, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat untuk turun langsung melakukan evaluasi dan audit, demi memastikan hak siswa mendapatkan lingkungan belajar yang layak tidak terabaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekolah SDN 3 Bandar Baru, Sukau, Lampung Barat belum memberikan klarifikasi resmi.

Jurnalis media Maungmarabes.com menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.

Reporter: Irfan Fajri/Tim

Read More

Oknum Kepsek SD Negeri 3 Bandar Baru, Diduga Jarang Masuk di Jam Kantor

 

Lampung Barat, - Oknum Kepsek SD Negeri 3 Bandar Baru, Diduga Jarang Ngantor, Seperti kita ketahui, pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan system dan tata cara Pendidikan dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan SDM yang berkualitas. 

Hal ini dapat di capai terutama dengan meningkatkan kualitas guru sebagai guru pendidik di sekolah yang Propesional, beberapa kebijakan itu telah di upayakan pemerintah pusat, 

namun di samping itu pemerintah juga membuat peraturan tata tertib yang Wajib dilaksanakan pegawai negeri sipil (PNS) seperti yang tertuang dalam peraturan tata tertib tentang kedisplinan melaksanakan tugas kewajiban PNS. 

program peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai bila sang kepala sekolah tidak sungguh-sungguh bertugas menjalankan kewajibanya. 

Hal inilah yang harus menjadi perehatian pemerintah Dan pengawasan di tiap sekolah harus lebih diperhatikan.

Seperti yang Di temui awak media di salah satu sekolah SD Negeri 3 Sukau, kecamatan Sukau, kabupaten lampung barat, Hal ini terungkap ketika awak media Berkunjung ke Sekolah tersebut.

Bertanya kepada dewan guru sekolah Mengatakan kepada wartawan, sedang sibuk terus, bahwasanya oknum kepsek (Robi) di sekolah tersebut jarang ngantor namun tetap menjabat menjadi kepala sekolah dan diduga kuat makan gaji buta, Kamis (16/4/26).

ketika awak media Berkunjung menemui kepala sekolah tersebut, yang bersangkutan tidak pernah Ada di ruang kerjanya tanpa alasan yang jelas.

Di Tempat yang Berbeda salah seorang guru Mengatakan kepada awak media, Beliau Hari ini tidak masuk kantor, klo diya ga masuk ngantor, cetus salah satu guru saat di konfirmasi awak media di ruangan tamu. 

Lanjut guru tersebut, Saya Berharap Dengan kedatangan Temen-Temen Dari Media, kepala sekolah saya bisa Lebih aktip Lagi ngatornya, harapan nya, 

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaaan publik, apa ini di bebaskan atasannya ? atau tidak ada Teguran Dari dinas, Atau memang gajinya di bagi-bagi pada atasanya agar tetap aman walau jarang ngantor. 

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten lampung barat, serta pihak Dinas terkait agar melakukan teguran pada oknum kepsek (Robi) tersebut,  agar segera mengambil tindakan tegas ini menyangkut kedisplinan pengawai negeri sipil (PNS) Karena hal ini nantinya akan berdampak buruk bagi citra dunia pendididkan yang ada di lampung barat. 

Irfan/Tim

Read More

Trinusa Pesisir Barat Siap "Kepung" KPK 21 April 2026, Efendi Tegaskan Komitmen Kawal Isu Strategis dan Bongkar Praktik Korupsi Daerah

 

**PESISIR BARAT** – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Kabupaten Pesisir Barat menyatakan kesiapan penuh untuk "turun gunung" dan bergabung dalam aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026 mendatang.

Pernyataan sikap ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPC Trinusa Pesisir Barat, "Efendi"melalui Sekretarisnya, "Sugeng Purnomo", Sugeng, yang juga dikenal luas sebagai Aktivis Anti-Korupsi sekaligus Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat, menyatakan bahwa aksi ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa suara rakyat dari Pesisir Barat sampai ke telinga penegak hukum pusat.

Sugeng Purnomo menegaskan bahwa kehadiran mereka di Jakarta bukan sekadar formalitas, melainkan misi untuk **turun langsung mengawal** berbagai isu strategis yang selama ini menjadi sorotan tajam publik di Pesisir Barat.

"Kami tidak hanya bicara di daerah. Tanggal 21 April nanti, kami akan turun langsung ke jantung penegakan hukum nasional untuk memastikan laporan-laporan dugaan penyimpangan di Pesisir Barat tidak mengendap. Ini adalah bentuk komitmen tanpa batas LSM Trinusa dalam mengawal transparansi anggaran dan integritas birokrasi," tegas Sugeng Purnomo dengan nada tajam.

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan bahwa kolaborasi aksi dengan DPD LSM Trinusa Provinsi Lampung ini akan membawa tuntutan khusus terkait dugaan ketidakberesan pada pos anggaran belanja hibah, proyek infrastruktur PUPR yang bermasalah, hingga praktik "permainan" dalam sistem merit jabatan ASN di daerah.

"Sebagai aktivis yang juga berlatar belakang jurnalis, saya melihat ada celah-celah gelap dalam pengelolaan dana daerah yang harus disinari oleh KPK. Kami membawa misi 'Tajam Mengkritisi, Teguh Berdedikasi'. Kami akan menyerahkan bukti-bukti permulaan dan mendesak KPK melakukan supervisi ketat terhadap penggunaan APBD di Pesisir Barat," tambahnya.

Keikutsertaan Trinusa Pesisir Barat dalam aksi di Jakarta ini menjadi peringatan keras bagi oknum-oknum pejabat di daerah agar tidak lagi bermain-main dengan uang rakyat. 

"Jangan pikir di daerah bisa aman dari pantauan pusat. Dengan aksi ini, kami menyambungkan garis koordinasi langsung ke KPK. Siapa pun yang berani menggerogoti hak rakyat melalui praktik korupsi, harus siap menghadapi konsekuensi hukum," pungkas Sugeng Purnomo.

NARASUMBER: (DPC LSM Trinusa Pesisir Barat)

Reporter: Irfan

Read More

Polres Lampung Barat Gelar Upacara Kesadaran Nasional dan Kenaikan Pangkat ASN

 

LAMPUNG BARAT – Polres Lampung Barat menggelar Upacara Kesadaran Nasional sekaligus pelantikan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri di lapangan apel Mapolres setempat, Jumat (17/04/2026) pagi. Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat utama dan personel Polres Lampung Barat.

Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan prosesi kenaikan pangkat bagi ASN Rusmaniah, S.IP., yang resmi beralih dari Golongan II/d menjadi III/a. Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja optimal yang telah diberikan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di lingkungan Polres Lampung Barat.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H., menyampaikan bahwa upacara ini merupakan momentum untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan serta memperkuat disiplin personel.

"Kenaikan pangkat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan penghargaan negara atas prestasi dan loyalitas yang tinggi. Kami berharap dengan pangkat yang baru, semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin meningkat," ujar Kompol Abdul Rasyid.

Selain pemberian ucapan selamat kepada personel yang naik pangkat, pimpinan upacara juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat secara langsung oleh seluruh peserta upacara dengan tetap menjaga ketertiban.

(IF/Humas)

Read More