Waka Polres Lampung Barat Laksanakan Sidak di Polsek Sumber Jaya Guna Pastikan Kesiapan Personel

 

LAMPUNG BARAT – Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik di tingkat kepolisian sektor, Waka Polres Lampung Barat Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H., melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Mapolsek Sumber Jaya pada Selasa (21/04/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal untuk memastikan seluruh personel menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Didampingi Kasi Propam Iptu Yudianto, Waka Polres memeriksa langsung kehadiran anggota, kebersihan lingkungan kerja, hingga kesiapan sarana prasarana penunjang pelayanan masyarakat.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H., melalui Waka Polres Kompol Abdul Rasyid, menyampaikan bahwa sidak ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menjaga integritas dan profesionalitas di lapangan. Kedisiplinan personel menjadi kunci utama agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam memberikan respons cepat dan layanan yang transparan.

Selain memeriksa administrasi dan kesiapan operasional, pengecekan juga difokuskan pada ruang tahanan dan buku mutasi penjagaan untuk memastikan keamanan internal markas komando (mako) tetap terjaga dengan ketat.

Melalui pengecekan rutin ini, diharapkan seluruh personel di Polsek Sumber Jaya tetap siaga dan konsisten dalam memberikan pelayanan prima, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat menurunkan citra Polri di mata publik. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan menjadi catatan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja kepolisian di wilayah hukum Lampung Barat.

(IF/humas)

Read More

Kapolda Lampung Pimpin Ratusan Personel dan Bhayangkari Polda Lampung Ikuti Kemala Run 2026

 

Gianyar, Bali — Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf bersama jajaran mengikuti kegiatan Kemala Run 2026 yang digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Minggu (19/4/2026). 

Keikutsertaan tersebut menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kegiatan positif yang memadukan olahraga, kebersamaan, serta kepedulian sosial.

Dalam kegiatan tersebut, kontingen Polda Lampung berjumlah 108 orang peserta, terdiri dari Kapolda Lampung, Wakapolda Lampung, personel Polda Lampung, personel Polres jajaran, serta Bhayangkari. Kehadiran kontingen Polda Lampung menambah semarak pelaksanaan Kemala Run 2026 yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah.

Partisipasi Kapolda Lampung beserta jajaran dalam ajang tersebut mencerminkan komitmen untuk terus menumbuhkan budaya hidup sehat, memperkuat soliditas internal, serta membangun semangat kebersamaan di lingkungan Polri. 

Selain menjadi ajang olahraga, Kemala Run 2026 juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi dan kebersamaan antarpeserta dalam suasana penuh semangat, sportivitas, dan kekeluargaan.

Helfi menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan olahraga seperti Kemala Run 2026 merupakan bagian dari upaya untuk membangun semangat positif, menjaga kebugaran fisik, serta mempererat hubungan kebersamaan di lingkungan kepolisian.

“Kemala Run 2026 ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, soliditas, dan semangat hidup sehat. Kehadiran kami bersama seluruh kontingen Polda Lampung adalah bentuk dukungan terhadap kegiatan positif yang mampu membangun energi kebersamaan, baik di internal Polri maupun bersama masyarakat. 

Kami berharap semangat ini terus terjaga dan menjadi bagian dari budaya kerja serta pengabdian kami sehari-hari,” ujar Helfi.

Lebih lanjut, Helfi menegaskan bahwa olahraga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota Polri. Dengan kondisi fisik yang prima dan semangat yang terjaga, personel diharapkan mampu melaksanakan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara optimal.

Keikutsertaan kontingen Polda Lampung dalam Kemala Run 2026 juga menjadi wujud kebersamaan antara pimpinan, personel, Polres jajaran, dan Bhayangkari dalam mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan, kekompakan, dan semangat persatuan.

Suasana penuh antusiasme yang tercipta selama kegiatan berlangsung menjadi gambaran kuat bahwa olahraga dapat menjadi sarana efektif dalam mempererat hubungan emosional, meningkatkan solidaritas, serta membangun semangat kolektif.

Melalui momentum ini, Polda Lampung berharap nilai-nilai sportivitas, kedisiplinan, kekompakan, dan pola hidup sehat dapat terus ditanamkan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Polda Lampung berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan positif yang mampu memperkuat soliditas internal, meningkatkan kualitas kesehatan personel, serta membangun kedekatan yang harmonis dengan masyarakat.

(IF)

Read More

LSM APM Desak Pengawasan Independen dan Prioritas Tenaga Kerja Lokal di Prabumulih

 

 

PRABUMULIH – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Peduli Masyarakat (APM) menekankan pentingnya pengawasan independen dalam proses perekrutan tenaga kerja agar berjalan objektif, bersih, dan dapat dipercaya publik. Hal ini dilakukan demi memastikan transparansi serta menghilangkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

 

Selain soal keterbukaan data, isu kesempatan kerja bagi warga lokal menjadi perhatian utama. LSM APM menilai bahwa masyarakat Prabumulih belum sepenuhnya mendapatkan hak yang adil untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sendiri.

 

"Tenaga kerja lokal harus diutamakan. Jangan sampai warga asli daerah ini hanya menjadi penonton di tanah sendiri," tegas perwakilan LSM APM, Abi.

 

Abi juga mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, salah satunya melalui optimalisasi penyerapan tenaga kerja asli daerah.

 

Dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar, pihaknya membawa sejumlah tuntutan konkret. Di antaranya adalah keterbukaan data proses rekrutmen, penghapusan dugaan praktik "jatah", pelibatan pengawas independen, serta jaminan prioritas bagi putra-putri daerah. Massa juga berencana meminta penjelasan langsung dari pihak perusahaan (PDSI–PDC) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.

 

"Kami berharap ada penjelasan yang jelas dan solusi konkret agar persoalan ini tidak terus berlarut," ujarnya.

 

Meski akan melibatkan massa dalam jumlah besar, Abi memastikan bahwa aksi ini akan berlangsung secara tertib, damai, dan tetap menjaga situasi kondusif.

 

"Aksi ini murni untuk menyampaikan aspirasi demi keadilan dan perbaikan bagi masyarakat," tutupnya.

Read More

Diduga gudang Penampungan CPO Ilegal di desa Lembak kabupaten muara enim

aktifitas penampungan CPO ilegal mengarah ke kawasan Desa Lembak, Kacamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan informasi dari warga setempat, bahwa dilokasi tersebut kerap terjadi penurunaan CPO dari mobil tangki.

“Sering nian uwong nurunke minyak di sini dalam seminggu biso be 2 kali mobel minyak ini dilansir ,” kata warga setempat yang enggan menyebutkan namanya.

Bahkan warga sempat menegur keberanian sang hukum bertindak untuk cairan yang mirip dengan CPO dipinggir lokasi dekat perbatasan prabumulih dan Lembak/SPBU

Warga berharap kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan aktifitas yang mencurigakan tersebut.

Awak media juga akan segera konfirmasi ke Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K melalui Kapolsek Lembak Iptu Yopi Maswan, S.H.

(Tim) 

Read More

Unit Tipikor Polres Lampung Barat Usut Dugaan Pungutan Komite di SDN 1 Puramekar

 

LAMPUNG BARAT - ,(jum,at 17 April 2026) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lampung Barat bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penarikan uang komite di SDN 1 Puramekar, Kecamatan Gedung Surian.

Langkah penyelidikan ini merupakan respons atas laporan masyarakat (Dumas) yang masuk ke pihak kepolisian.

Rangkaian Penyelidikan

Proses penegakan hukum telah memasuki tahap pemeriksaan lapangan dan pendalaman keterangan. Berikut adalah kronologi tindakan yang telah dilakukan Unit Tipikor Polres Lampung Barat:

Selasa, 15 April 2026: Tim Unit Tipikor Polres Lampung Barat telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sekolah di SDN 1 Puramekar. Dalam kesempatan yang sama, tim juga telah memintai keterangan dari sejumlah wali murid terkait kebijakan penarikan uang komite di sekolah tersebut.

Jumat, 17 April 2026: Pemeriksaan berlanjut ke tingkat yang lebih dalam. Unit Tipikor memanggil dan memeriksa pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

Penegasan Pihak Kepolisian

Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Lampung Barat menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan ini dilakukan guna melakukan sinkronisasi data dan memastikan regulasi mana yang diduga telah dilanggar.

"Hari ini, Jumat (17/4), kami telah memeriksa pihak dari Dinas Pendidikan. Langkah ini kami ambil guna memastikan aturan-aturan yang dilanggar dalam pengelolaan dana BOS maupun kebijakan uang komite di SDN 1 Puramekar tersebut," ujar Kanit Tipikor kepada awak media.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan dari berbagai pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Fokus utama penyelidikan adalah untuk memastikan apakah ada kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran di sekolah tersebut.

(Tim)

Read More

Miris! Kondisi SD Negeri 3 Bandar Baru, Sukau Memprihatinkan, Dana BOS Dipertanyakan

 

Lampung Barat, – Kondisi SD Negeri 3 Bandar Baru menuai sorotan tajam. Fasilitas sekolah dilaporkan dalam keadaan memprihatinkan, mulai dari atap bangunan yang rusak hingga plafon yang nyaris tidak layak pakai.

Kaperwil Maungmarabes.com Prov Lampung, angkat bicara terkait kondisi tersebut. Ia menilai minimnya perawatan sarana dan prasarana sekolah menjadi tanda tanya besar, terlebih di tengah adanya alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya dapat digunakan untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan.

“Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin kondisi sekolah seperti ini terjadi, sementara dana BOS tetap ada setiap tahunnya. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Sorotan ini semakin menguat karena dalam regulasi, penggunaan dana BOS telah diatur secara jelas. 

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, dana BOS dapat digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang proses belajar mengajar yang layak dan aman.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi standar nasional pendidikan, termasuk kondisi bangunan yang aman dan layak.

Saat ingin dikonfirmasi, Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Bandar Baru, Tidak di Tempat. 

Substansi persoalan yang terjadi di lapangan, Publik pun berharap adanya langkah konkret, bukan sekadar koordinasi, mengingat kondisi fisik sekolah yang dinilai sudah mendesak untuk diperbaiki.

Pengamat pendidikan menilai, lemahnya pengawasan dan transparansi penggunaan dana BOS seringkali menjadi akar persoalan. Padahal, mekanisme pengelolaan dana tersebut juga mengharuskan adanya keterlibatan komite sekolah serta keterbukaan kepada masyarakat.

Jika dugaan kelalaian dalam pemeliharaan terbukti, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat untuk turun langsung melakukan evaluasi dan audit, demi memastikan hak siswa mendapatkan lingkungan belajar yang layak tidak terabaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekolah SDN 3 Bandar Baru, Sukau, Lampung Barat belum memberikan klarifikasi resmi.

Jurnalis media Maungmarabes.com menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.

Reporter: Irfan Fajri/Tim

Read More

Oknum Kepsek SD Negeri 3 Bandar Baru, Diduga Jarang Masuk di Jam Kantor

 

Lampung Barat, - Oknum Kepsek SD Negeri 3 Bandar Baru, Diduga Jarang Ngantor, Seperti kita ketahui, pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan system dan tata cara Pendidikan dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan SDM yang berkualitas. 

Hal ini dapat di capai terutama dengan meningkatkan kualitas guru sebagai guru pendidik di sekolah yang Propesional, beberapa kebijakan itu telah di upayakan pemerintah pusat, 

namun di samping itu pemerintah juga membuat peraturan tata tertib yang Wajib dilaksanakan pegawai negeri sipil (PNS) seperti yang tertuang dalam peraturan tata tertib tentang kedisplinan melaksanakan tugas kewajiban PNS. 

program peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai bila sang kepala sekolah tidak sungguh-sungguh bertugas menjalankan kewajibanya. 

Hal inilah yang harus menjadi perehatian pemerintah Dan pengawasan di tiap sekolah harus lebih diperhatikan.

Seperti yang Di temui awak media di salah satu sekolah SD Negeri 3 Sukau, kecamatan Sukau, kabupaten lampung barat, Hal ini terungkap ketika awak media Berkunjung ke Sekolah tersebut.

Bertanya kepada dewan guru sekolah Mengatakan kepada wartawan, sedang sibuk terus, bahwasanya oknum kepsek (Robi) di sekolah tersebut jarang ngantor namun tetap menjabat menjadi kepala sekolah dan diduga kuat makan gaji buta, Kamis (16/4/26).

ketika awak media Berkunjung menemui kepala sekolah tersebut, yang bersangkutan tidak pernah Ada di ruang kerjanya tanpa alasan yang jelas.

Di Tempat yang Berbeda salah seorang guru Mengatakan kepada awak media, Beliau Hari ini tidak masuk kantor, klo diya ga masuk ngantor, cetus salah satu guru saat di konfirmasi awak media di ruangan tamu. 

Lanjut guru tersebut, Saya Berharap Dengan kedatangan Temen-Temen Dari Media, kepala sekolah saya bisa Lebih aktip Lagi ngatornya, harapan nya, 

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaaan publik, apa ini di bebaskan atasannya ? atau tidak ada Teguran Dari dinas, Atau memang gajinya di bagi-bagi pada atasanya agar tetap aman walau jarang ngantor. 

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten lampung barat, serta pihak Dinas terkait agar melakukan teguran pada oknum kepsek (Robi) tersebut,  agar segera mengambil tindakan tegas ini menyangkut kedisplinan pengawai negeri sipil (PNS) Karena hal ini nantinya akan berdampak buruk bagi citra dunia pendididkan yang ada di lampung barat. 

Irfan/Tim

Read More