LAMPUNG BARAT – Pernyataan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, yang mengaku "sedih sekaligus senyum-senyum" melihat keluhan warga terkait jalan rusak di media sosial TikTok, menuai kritik pedas. Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat menilai respons tersebut tidak peka dan cenderung meremehkan penderitaan rakyat yang setiap hari bertaruh nyawa di jalur tengkorak Sumberjaya–Tebu.
Dalam pidatonya, Bupati berdalih bahwa kondisi keuangan daerah sedang sulit. Namun, alasan klasik "defisit anggaran" ini dianggap sebagai bentuk cuci tangan birokrasi di tengah potret infrastruktur yang kian hancur lebat.
Jalan Rusak Bukan Konten Hiburan
Ketua DPC AJP Lampung Barat menyatakan bahwa aspirasi warga melalui TikTok bukanlah materi untuk "tersenyum". Hal itu adalah jeritan frustrasi masyarakat karena jalur distribusi ekonomi mereka lumpuh.
"Sangat ironis jika seorang pemimpin daerah justru merasa geli melihat rakyatnya protes di media sosial. Rakyat bertanya 'ke mana Bupatinya' bukan karena mereka tidak tahu beliau ada di mana, tapi karena mereka tidak merasakan kehadiran hasil kerjanya pada aspal yang mereka lalui," tegas rilis resmi AJP.
Krisis Keuangan atau Krisis Prioritas?
AJP juga menyoroti kontradiksi antara keluhan "uang sulit" dengan tata kelola jabatan di lingkungan Pemkab Lampung Barat. Di tengah klaim kesulitan anggaran, sorotan tajam justru tertuju pada dugaan praktik nepotisme yang kental, di mana banyak posisi strategis jabatan publik diduga diisi oleh kalangan kerabat dan keluarga dekat Bupati.
Poin Kritik Utama AJP Lampung Barat:
Kegagalan Lobby Anggaran: Jika anggaran daerah sulit, di mana peran sinergi dengan DPR RI dan DPRD yang diklaim Bupati "masih ada di sini"? Keberadaan mereka menjadi tidak relevan jika tidak mampu menarik anggaran pusat untuk perbaikan jalan strategis.
Dugaan Nepotisme: AJP mendesak transparansi dalam penempatan pejabat. "Sulit dipercaya keuangan daerah macet untuk infrastruktur, namun diduga lancar untuk mengakomodasi kepentingan kerabat di kursi birokrasi," tambah pernyataan tersebut.
Transparansi Dana BOK dan JKN: AJP mengingatkan bahwa pengawasan terhadap anggaran sektor lain, seperti dana kesehatan (JKN dan BOK), akan diperketat untuk memastikan tidak ada kebocoran yang memperparah kondisi keuangan daerah.
Desakan Nyata
AJP Lampung Barat mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera melakukan langkah konkret:
Melakukan audit transparansi anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2025.
Menghentikan narasi "curhat" di mimbar publik dan menggantinya dengan solusi teknis perbaikan jalan.
Mengevaluasi penempatan pejabat agar berbasis kompetensi, bukan koneksi kekeluargaan.
"Rakyat Lampung Barat tidak butuh rasa sedih atau senyuman Bupati. Yang kami butuhkan adalah kepastian kapan jalan Sumberjaya–Tebu kembali layak dilalui tanpa harus diviralkan terlebih dahulu," tutup rilis tersebut.
Kontak Media:
DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat
(Tim)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar