PRABUMULIH – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Peduli Masyarakat (APM) menekankan pentingnya pengawasan independen dalam proses perekrutan tenaga kerja agar berjalan objektif, bersih, dan dapat dipercaya publik. Hal ini dilakukan demi memastikan transparansi serta menghilangkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Selain soal keterbukaan data, isu kesempatan kerja bagi warga lokal menjadi perhatian utama. LSM APM menilai bahwa masyarakat Prabumulih belum sepenuhnya mendapatkan hak yang adil untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sendiri.
"Tenaga kerja lokal harus diutamakan. Jangan sampai warga asli daerah ini hanya menjadi penonton di tanah sendiri," tegas perwakilan LSM APM, Abi.
Abi juga mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, salah satunya melalui optimalisasi penyerapan tenaga kerja asli daerah.
Dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar, pihaknya membawa sejumlah tuntutan konkret. Di antaranya adalah keterbukaan data proses rekrutmen, penghapusan dugaan praktik "jatah", pelibatan pengawas independen, serta jaminan prioritas bagi putra-putri daerah. Massa juga berencana meminta penjelasan langsung dari pihak perusahaan (PDSI–PDC) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.
"Kami berharap ada penjelasan yang jelas dan solusi konkret agar persoalan ini tidak terus berlarut," ujarnya.
Meski akan melibatkan massa dalam jumlah besar, Abi memastikan bahwa aksi ini akan berlangsung secara tertib, damai, dan tetap menjaga situasi kondusif.
"Aksi ini murni untuk menyampaikan aspirasi demi keadilan dan perbaikan bagi masyarakat," tutupnya.
0 $type={blogger}:
Posting Komentar