Lampung Timur, Way Kambas – Aksi demonstrasi warga penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang digelar pada Selasa (13/01/2026) menyisakan tanda tanya besar dan aroma konspirasi. Poin krusial mengenai penolakan pengalihan Zona Inti menjadi Zona Pemanfaatan secara misterius raib dari naskah kesepakatan akhir.
Kejanggalan di Balik Tanda Tangan
Meski aksi massa berlangsung riuh, hasil mediasi antara Balai TNWK dan koordinator aksi justru memicu kekecewaan mendalam bagi sebagian warga.
Berdasarkan data yang dihimpun, hanya ada tiga poin yang disepakati:
Penghentian konflik gajah-manusia.
Ganti rugi materiil dan imateriil bagi warga terdampak.
Tanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa.
Absennya poin penolakan perubahan zona inti memicu dugaan adanya "transaksi gelap" di balik layar. Warga merasa aspirasi murni mereka dikerdilkan menjadi sekadar isu ganti rugi, sementara akar masalah—yakni kelestarian habitat gajah—diabaikan.
Aktor Bungkam, Warga Curiga
Kecurigaan semakin menguat saat Koordinator Lapangan, Budi, memilih bungkam dan tidak menjawab konfirmasi awak media terkait hilangnya poin tuntutan tersebut.
Sikap tertutup ini kontras dengan Humas TNWK, Andri, yang mengonfirmasi bahwa kesepakatan hanya mencakup tiga poin yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai TNWK, M. Zaidi, dan disaksikan oleh Kepala Kesbangpol Lampung Timur, Syahrul Syah.
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan identitasnya melontarkan kritik pedas:
"Bagaimana mungkin poin sepenting itu hilang? Ini bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan warga. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan 'tameng' untuk negosiasi kepentingan segelintir pihak."
Habitat Rusak, Konflik Tak Akan Usai
Para tokoh warga menegaskan bahwa menolak perubahan Zona Inti adalah harga mati. Menurut mereka, jika Zona Inti diubah menjadi Zona Pemanfaatan, kerusakan habitat akan semakin parah. Tanpa pasokan makanan yang cukup di dalam hutan, gajah akan terus keluar dan konflik dengan warga tidak akan pernah berakhir—siapa pun yang menjanjikan penghentian konflik tanpa menjaga zona inti dianggap hanya menebar janji palsu.
Ada apa di balik hilangnya poin tuntutan tersebut? Apakah keadilan bagi warga telah ditukar dengan rupiah atau konsesi tertentu? Awak media akan terus mengawal skandal ini hingga tabir di balik meja perundingan TNWK terungkap sepenuhnya.
(Red)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar