Momentum HUT FPII, Seknas FPII Dorong Penguatan Jaringan Media dan Isu Sentral Daerah

 

JAKARTA -- 6 Februari 2026 – menjadi momentum bersejarah bagi segenap  keluarga besar  Forum Pers Independent Indonesia (FPII),  dengan merayakan hari jadi FPII yang ke-10.

Dalam momentum bersejarah ini, Ketua Presidium FPII menyampaikan pesan motivasi dan harapan kepada seluruh jajaran  pengurus dan anggota FPII yang tersebar di seluruh Indonesia.

 

"Sepuluh tahun yang lalu, kita mulai dengan semangat yang sama untuk memperjuangkan kebebasan , martabat dan kehormatan pers, menjaga profesionalisme, dan integritas dalam dunia jurnalistik Indonesia," ujar Ketua Presidium  FPII Dra.Kasihhati kepada sejumlah awak media,, jumat (6/1/2026) dijakarta. 

"Setiap langkah yang kita tempuh selama satu dekade ni , ditandai suka duka dan semuanya tidak lepas dari kerja keras, kerja sama, dan dedikasi seluruh pengurus dan   anggota FPII yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pers independen." Ujarnya, seraya mengucapkan apresiasi dan rasa bangganya terhadap loyalitas, dedikasi dan pengabdian jajaran pengurus dan anggota FPII didaerah.

Tokoh Pers Wanita itu,  menekankan pentingnya prinsip independensi dan profesionalitas  dalam menjalankan tugas  jurnalistik. "Dalam menjalankan profesinya, jajaran pengurus dan anggota harus menjaga independensi  dan profesionalisme pers, tetap memposisikan FPII  sebagai garda terdepan dalam  membela insan pers indonesia. "Kita harus menjadi benteng yang melindungi rekan-rekan se-profesi dari segala bentuk tekanan atau gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik yang objektif dan adil," tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidium FPII  juga mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas diri, mengikuti perkembangan teknologi dan trend media, serta tetap berperan aktif sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

 

"Ke depannya, saya berharap FPII dapat semakin memperkuat jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional. Kita juga harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan mampu berkontribusi lebih besar bagi kemajuan bangsa melalui pers yang berkualitas," tambahnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Nasional FPII, Irfan Denny Pontoh, S.Sos mengatakan, dalam momentum HUT FPII yang ke-10 ini, dirinya memandang  pont penting yang perlu dilakukan adalah melakukan penguatan terhadap jaringan media FPII, dengan memberikan perhatian terhadap  isu-isu sentral yang terjadi disetiap daerah.

"Kalo selama ini Jaringan media FPII hanya fokus mensuport pemberitaan terkait kegiatan FPII, maka kedepan perlu didorong agar isu-isu sentral daerah juga  bisa menjadi  release resmi presidium FPII," ujar Irfan, seraya menambahkan,  wadah organisasi  profesi pers semakin dinamis, karenanya sudah saatnya kita membuka ruang  pengabdian yang lebih luas, agar FPII makin eksis.

Lanjut dikatakan,  langkah-langkah pembenahan dan evaluasi organisasi ditingkat Setwil dan Korwil juga akan terus dilakukan.

*(Sumber : Presidium FPII)*

 

 

Read More

Bupati Lambar Respon Cepat Turunkan Tim Kroscek Jalan Rusak di Pagar Dewa.

 

Lampung Barat, - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus merespon cepat keluhan warga terkait jalan rusak di ruas Pekon Serengit- Sido Dadi Kecamatan Pagar Dewa yang sempat viral di Media Sosial, dengan mengutus tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (DPUPR) untuk turun mengecek secara langsung kondisi jalan dilokasi.

Dalam Keterangan Persnya Bupati Dua periode itu mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi guna mengetahui pasti kondisi ruas jalan penghubung antara Pekon Srengit, Sidodadi, hingga Basungan yang berada di Kecamatan Pagar Dewa yang sempat viral karena menyulitkan akses menuju fasilitas pendidikan di daerah tersebut beberapa waktu yang lalu.

Dari total panjang ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat di Tiga Pekon tersebut yang membutuhkan penanganan segera sekitar 11 kilometer dan yang sudah terealisasi pembangunannya sepanjang kurang lebih 2,72 kilometer. “Pembangunan dan perbaikan sudah berjalan, namun memang belum dapat maksimal mengingat keterbatasan anggaran yang kita miliki, kedepan ini akan menjadi perhatian dan salah satu prioritas kita mengingat ruas jalan tersebut merupakan jalur menuju fasilitas pendidikan,” terang Parosil, Jumat (06-02-2026).

Parosil juga menambahkan berdasarkan hasil laporan dari tim yang diterjunkan, sekitar Delapan kilometer ruas jalan tersebut berada di kawasan hutan khususnya pada ruas jalur Srengit–Sidodadi dan terdapat Satu sekolah SMP Satu atap yang berada di Pekon Basungan–Sidodadi yang berjarak sekitar 500 meter dari kawasan hutan. “untuk ruas jalan yang melalui kawasan hutan seperti ini memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, tidak bisa langsung kita bangun melainkan harus ada izin terlebih dahulu,” jelas Parosil.

Menyinggung terkait banyaknya laporan dan keluhan warga yang disampaikan melalui media sosial, Parosil menanggapi bahwa pihaknya menghargai setiap masukan serta koreksi dari masyarakat. Pihaknya akan berusaha secepat mungkin merespon apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ada. “Saya sering mendapatkan laporan dan masukan dari warga secara langsung melalui Sosial Media. Seperti jalan Serengit-Sidodadi ini saya ketahui dari Instagram. Kendati saya masih diluar kota, saya langsung perintahkan Dinas PUPR untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Ini salah satu bukti bahwa kami akan merespon dan bertindak cepat atas masukan dan keluhan dari warga,” tegas Parosil.

(IF)

Read More

Kapolres Lampung Barat Laksanakan Jumat Berkah kepada Masyarakat Kecamatan Sekincau

 

Lampung Barat – Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan berbagi kepada masyarakat di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan Jumat Berkah tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan. Dalam kegiatan ini, Kapolres Lampung Barat didampingi Pejabat Utama (PJU) Polres Lampung Barat serta Kapolsek Sekincau, dengan membagikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam aksi sosial dan kemanusiaan.

“Kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat,” ujar Kapolres.

Masyarakat Kecamatan Sekincau menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Polres Lampung Barat. Salah satu warga penerima bantuan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Kapolres dan jajaran.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Lampung Barat beserta jajaran atas bantuan yang diberikan. Semoga Polri semakin dekat dengan masyarakat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas,” ungkapnya.

Kapolres Lampung Barat juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kecamatan Sekincau.

Kegiatan Jumat Berkah berlangsung dengan lancar, penuh kebersamaan, serta mendapat respon positif dari masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

Read More

Kapolres Lampung Barat Laksanakan Jumat Bersih di Masjid Al Ikhlas Sekincau

 

Lampung Barat – Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. melaksanakan kegiatan Jumat Bersih di Masjid Al Ikhlas, Pekon Waspada, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan Jumat Bersih tersebut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Lampung Barat, Kapolsek Sekincau beserta anggota, serta Peratin Pekon Waspada dan masyarakat sekitar. Kegiatan difokuskan pada pembersihan area masjid, baik di dalam maupun di lingkungan sekitar, sebagai wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan tempat ibadah dan lingkungan masyarakat.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan Jumat Bersih ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan warga.

“Melalui kegiatan Jumat Bersih ini, kami ingin menumbuhkan semangat gotong royong serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, khususnya tempat ibadah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Lampung Barat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan antara personel Polres Lampung Barat dan masyarakat.

(IF/Humas)

Read More

Kapolres Lampung Barat Laksanakan Jumat Curhat di Pekon Waspada Sekincau

 

Lampung Barat – Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bersama masyarakat di Pekon Waspada, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan Jumat Curhat tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Lampung Barat, Kapolsek Sekincau beserta anggota, Peratin Pekon Waspada, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat. Dalam kegiatan ini, Kapolres berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa Jumat Curhat merupakan program Polri untuk membuka ruang komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat.

“Melalui Jumat Curhat ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat, sehingga Polri dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Kapolres.

Dalam kesempatan tersebut, Peratin Pekon Waspada mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolres Lampung Barat beserta jajaran di tengah masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajaran Polres Lampung Barat yang telah hadir langsung di Pekon Waspada. Dengan adanya kegiatan Jumat Curhat ini, masyarakat merasa lebih dekat dan leluasa untuk menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Pekon Waspada juga menyampaikan harapannya agar kegiatan patroli dan pembinaan kamtibmas terus ditingkatkan.

“Kami berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya melalui patroli dan kegiatan sambang, dapat terus ditingkatkan guna mencegah gangguan kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada warga,” ujarnya.

Kapolres Lampung Barat menanggapi setiap masukan yang disampaikan masyarakat dan menegaskan bahwa Polres Lampung Barat akan menindaklanjuti setiap aspirasi demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kegiatan Jumat Curhat berlangsung dengan suasana akrab, penuh kehangatan, dan mendapat respon positif dari masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

(IF)

Read More

AKPERSI Karawang Kecam Bungkamnya Oknum PUPR SDA, Dugaan Kongkalikong dengan Kontraktor Makin Menguat

 

Karawang — Sikap bungkam dan menghindar dari konfirmasi yang ditunjukkan oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, khususnya di Bidang Sumber Daya Air (SDA), pasca audiensi dengan Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Karawang, menuai kecaman keras. Tidak adanya tindak lanjut, klarifikasi, maupun langkah evaluatif secara resmi dinilai semakin memperkuat dugaan adanya praktik kongkalikong antara oknum PUPR dengan pihak kontraktor pelaksana proyek.

Dua proyek yang menjadi sorotan serius AKPERSI yakni pembangunan Jembatan Kedung Salam serta pekerjaan U-Ditch di Jalan Sukarja Jayalaksana, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Hingga kini, permintaan audit dan evaluasi teknis secara terbuka yang disampaikan dalam audiensi resmi tidak pernah ditindaklanjuti.

Ironisnya, saat dilakukan konfirmasi lanjutan oleh AKPERSI dan awak media, oknum PUPR Bidang SDA memilih diam, menghindar, dan tidak memberikan jawaban, seolah menutup mata terhadap dugaan persoalan serius pada proyek-proyek tersebut.

Ketua DPC AKPERSI Karawang, Ferimaulana, menegaskan bahwa sikap bungkam tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan patut diduga sebagai upaya perlindungan terhadap praktik tidak sehat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

“Kami menduga kuat telah terjadi kongkalikong antara oknum PUPR Bidang SDA dengan oknum kontraktor. Bungkamnya mereka saat dikonfirmasi justru menjadi sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” tegas Ferimaulana.

Ferimaulana mengungkapkan, AKPERSI telah mengantongi data lapangan, dokumentasi visual, serta indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis (speck) yang mengarah pada dugaan pekerjaan asal jadi. Namun saat audiensi, AKPERSI secara sadar tidak membuka seluruh data tersebut, guna menguji komitmen dan integritas PUPR dalam menindak proyek bermasalah tanpa tekanan publik.

 “Hasilnya jelas. Tidak ada audit, tidak ada evaluasi, bahkan tidak ada klarifikasi. Ini bukan lagi soal lambat bekerja, tapi indikasi pembiaran yang sistematis,” ujarnya.

AKPERSI juga secara terbuka menduga adanya alur fee atau keuntungan tertentu yang melibatkan oknum internal PUPR dan kontraktor, sehingga proyek yang terindikasi bermasalah terkesan kebal pengawasan dan aman dari sentuhan evaluasi internal.

Menurut AKPERSI, sikap ini bukan hanya mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah serta membahayakan keselamatan masyarakat, mengingat proyek infrastruktur menyangkut kepentingan publik secara langsung.

AKPERSI menegaskan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Jika dalam waktu dekat PUPR Karawang, khususnya Bidang SDA, tetap memilih bungkam dan tidak melakukan audit terbuka, AKPERSI menyatakan siap:

Membuka seluruh data dan temuan ke publik

Mendorong audit independen

Melaporkan dugaan penyimpangan ke aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan

“Ini bukan gertakan. Ini peringatan keras. Jika PUPR terus diam, maka kami anggap ada pembiaran dan dugaan kongkalikong itu semakin nyata. AKPERSI akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Ferimaulana.

AKPERSI menilai, keberanian PUPR untuk segera membuka diri dan melakukan audit justru akan menjadi bukti integritas. Namun jika terus memilih bungkam, maka publik berhak menyimpulkan adanya praktik tidak sehat yang sengaja dilindungi dalam proyek infrastruktur Kabupaten Karawang.

Read More

Sosialisasi Hukum Digelar, Kabidkum Polda Lampung Ingatkan Risiko Salah Prosedur

 

LAMPUNG – Kabidkum Polda Lampung Kombes Pol Ahmad Sukiyatno membuka kegiatan Sosialisasi Hukum di Polres jajaran Polda Lampung pada 5–13 Februari 2026. Kegiatan ini digelar untuk menguatkan pemahaman personel terhadap penerapan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026.

Dalam arahannya, Ahmad menegaskan jajaran penyidik wajib memahami aturan baru secara menyeluruh. Menurutnya, kesalahan menafsirkan pasal berpotensi memicu gugatan hukum dan memperburuk citra penegakan hukum.

“Penyidik ada di garda terdepan penegakan hukum pidana. Dengan aturan baru ini, tantangannya jauh lebih berat. Kalau tidak paham betul substansinya, kesalahan prosedur mudah terjadi,” kata Ahmad.

Ia menekankan KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana tidak bisa diterapkan terpisah. Ketiganya saling terhubung dan menentukan sah atau tidaknya proses penanganan perkara.

“Memahami KUHAP tidak bisa dilepaskan dari KUHP dan UU Penyesuaian Pidana. Aturannya saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam praktik penegakan hukum,” tegasnya.

Ahmad juga menyoroti sejumlah aturan baru yang wajib segera dikuasai penyidik, seperti kewajiban penggunaan CCTV saat pemeriksaan tersangka hingga konsep plea bargaining atau pengakuan bersalah.

“Kalau personel tidak cepat beradaptasi, dampaknya langsung terasa. Bisa muncul lonjakan praperadilan, gugatan perdata, sampai laporan masyarakat. Ini risiko nyata kalau aturan baru tidak dikuasai,” ujarnya.

Ia menegaskan 

sosialisasi hukum tidak boleh berhenti di ruang kegiatan formal. Setiap satuan kerja diminta aktif belajar dan berdiskusi rutin agar pemahaman tidak setengah-setengah.

“Sosialisasi ini cuma pemantik. Pembahasan harus jalan tiap hari di fungsi penyidikan, minimal satu jam, dipimpin langsung oleh perwira dan Kasatker. Ini bagian dari tanggung jawab pimpinan,” pungkas Ahmad.

Polda Lampung menargetkan seluruh penyidik mampu beradaptasi cepat dengan regulasi baru agar proses penegakan hukum berjalan profesional, minim gugatan, dan tidak memicu persoalan hukum baru di lapangan.

(IF)

Read More