Kodim 0422/LB Menerima Audiensi dari Forum Pers Independent Indonesia

Lampung Barat, Liwa - 

Perkuat Kolaborasi, FPII (Forum Pers Indipendent Indonesia) Audiensi dengan Kodim 0422  Lampung barat  Rabu 30/ april / 2025. Bertempat di Markas Kodim lampung -Barat. Di hadir oleh ketua Korwil ,pengurus dan anggota .

Dalam audiensi tersebut, Ketua Fpii, korwil Lampung Barat, memperkenalkan pengurus organisasi dan menjelaskan program-program  kepada Dandim . Ia berharap menjalin sinergi dalam menjalankan program dengan Kodim 0422/LB.

“Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan Kodim 0422, khususnya di bawah kepemimpinan  Letkol Infantri Rinto wijaya .S.AP.M I .Pol .M .Han. Harapannya, kerja sama ini dapat mendukung program-program sosial, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang sejalan dengan visi FPII” ujar BUSTAM Atau yang lebih di kenal dengan sebutan pak kumis.

Sementara itu, Dandim 0422, Lampung Barat  mengapresiasi inisiatif FPII  Korwil Lampung barat dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI. Menurutnya, kolaborasi antara Kodim dan Fpii dapat memperkuat hubungan sosial serta mendukung stabilitas dan keamanan di wilayah Lampung Barat.

“Kami membuka ruang kolaborasi, terutama untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, TNI sangat mendukung organisasi seperti FPII yang memiliki visi membangun moral bangsa,” kata Letkol 

Lebih lanjut, Letkol  juga berpesan khususnya bagi generasi muda FPII agar mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk mendukung masa depan Bangsa dan negara yang kita cinta ini Ia mengingatkan untuk menjauhi hal-hal negatif,

Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara korwil FPII Lampung barat dengan Kodim 0422. Ke depan, kedua pihak berencana mengadakan kegiatan bersama yang bersifat edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas ,tutupnya

Pertemuan berlangsung pada Rabu, (30/04), di Kantor Kodim 0422 Lampung Barat.

Dalam audiensi tersebut, Ketua FPII, korwil Lampung Barat, memperkenalkan pengurus organisasi dan menjelaskan program-program  kepada Dandim . Ia berharap menjalin sinergi dalam menjalankan program dengan Kodim 0422/LB.

“Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan Kodim 0422, khususnya di bawah kepemimpinan ....? Harapannya, kerja sama ini dapat mendukung program-program sosial, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang sejalan dengan visi FPII” ujar BUSTAM Atau yang lebih di kenal dengan sebutan pak kumis.

Sementara itu, Dandim 0422, Lampung Barat. mengapresiasi inisiatif FPII Korwil Lampung barat dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI. Menurutnya, kolaborasi antara Kodim dan FPII dapat memperkuat hubungan sosial serta mendukung stabilitas dan keamanan di wilayah Lampung Barat.

“Kami membuka ruang kolaborasi, terutama untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. 

TNI sangat mendukung organisasi seperti Fpii yang memiliki visi membangun moral bangsa,” kata  Rinto wijaya.

Lebih lanjut belau juga berpesan khususnya bagi generasi muda FPII agar mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk mendukung masa depan Bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ia mengingatkan untuk menjauhi hal-hal negatif. 

Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara korwil FPII Lampung barat dengan Kodim 0422. Ke depan, kedua pihak berencana mengadakan kegiatan bersama yang bersifat edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas ,tutupnya.

(Jurnalis Muda)

Read More

Pemdes Gunung Raja Sungkai Barat Lampung Utara Rampungkan 7 Titik Sumur Bor! Salurkan DD Tahap 1/ 2025

 

Lampung Utara –maungmarabes.com Dimana sumur bor tersebut terdapat pada 7 dusun yang ada diwilayah Desa Gunung Raja.

 Saat ditemui dilokasi pekerjaan, ketua TPK “Alipi” memberikan penjelasan kepada awak media Rabu 30 April 2025. 

“Memang benar ada pembangunan fisik berupa sumur bor yang ada di 7 Dusun Desa Gunung Raja. Dari pekerjaan tersebut ada beberapa yang sudah selesai. Insya Allah, pekerjaan ini bisa rampung semua sesuai dengan jadwal yang ditentukan” kata Alipi.

Tujuan, pembuatan sumur bor ini tentu saja untuk untuk meningkatkan dan memudahkan masyarakat, beraktivas khususnya untuk kebutuhan air bersih. Sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan sumber air bersih, agar bisa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asep Tedi selaku Kepala Desa Gunung Raja, saat dikonfirmasi oleh awak media dikantornya.

“Pembangunan sumur bor di 7 titik Dusun yang ada di Desa Gunung Raja ini merupakan penyaluran DD tahap 1 Tahun 2025. Pastinya ini kami khususkan bagi warga yang ada disetiap dusun, agar bisa lebih mudah mendapatkan sumber air bersih” kata Asep Tedi.

Kades Gunung Raja juga melanjutkan penjelasannya, “ Sumur bor ini akan berguna untuk mempermudah masyarakat mendapatkan sarana air bersih, sehingga masyarakat Gunung Raja tidak kesulitan lagi" tutup Asep Tedi.

( Heri s )

Read More

DADI APRIZON KADES PENGENTAAN MU LAHAT DIDUGA SALAH GUNAKAN JABATAN KORUPSI DANA DESA

 

Menindaklanjuti berita sebelumnya berjudul 

 " DIDUGA KADES PENGENTAAN MU LAHAT KORUPSI DANA DESA TILEP DANA PKK DAN PAUD "

Penggunaan pengelolaan Dana desa Desa Pengentaan kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat propinsi Sumatera-Selatan Diduga banyak kejanggalan terindikasi banyak penyimpangan.

Diduga kuat sarat korupsi,diduga anggaran PKK direalisasikan 50%,Diduga Dana PAUD tahun anggaran 2023 diduga tidak direalisasikan,diduga kuat direalisasikan tahun 2024.Diduga MARK UP Dana konsumsi gotong royong setiap bulan Rp 12.000.000  dalam setiap laporan.

Diduga realisasi SPAL dan lapangan voly TA 2024 belum selesai 100%.

Berdasarkan penelusuran dan keterangan warga, terdapat banyak kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dan 2024, mulai dari dugaan mark-up, proyek mangkrak, hingga realisasi kegiatan yang tidak transparan.

Mengacu pada APBDes tahun 2023, alokasi dana meliputi pembangunan sistem informasi desa sebesar Rp60.265.707, bidang TK dan PAUD Rp34.800.000, belanja modal diserahkan ke masyarakat Rp72.396.000, serta program bidang pertanian dan peternakan Rp30.000.000. Sementara pada APBDes 2024, terdapat alokasi untuk TK dan PAUD Rp65.960.000, belanja barang dan jasa Rp52.000.000, pembangunan rehab jalan pemukiman Rp126.745.640, pembuatan peta desa Rp35.520.000, serta berbagai kegiatan lainnya dengan total nilai ratusan juta rupiah.

Diduga realisasi di lapangan jauh dari harapan. Berdasarkan pengakuan warga setempat, sejumlah kegiatan penting diduga kuat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DADI APRIZON Kepala Desa Pengentaan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 28-04-2025 Tiga kali dikonfirmasi Via WhatsApp NO 0821- 7783- XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban.

MARLES YUNIARDI Camat Mulak Ulu 28-04-2025 saat dikonfirmasi Via WA NO 0811 7107 XX menjelaskan, Ijin ndo td sdh kami panggil kades pengentaan dan sdh kami minta klarifikasinye utk pemberitaan media online td pagi dan jawaban kades utk hal2 yg diberitakan sudah di kerjakan sampai selesai baik utk fisik dan administrasinye dan ade bbrp keg yg berubah pd saat APBDes perubahan baik besar dana maupun volume pekerjaan, dan dana2 utk lembaga2 desa sdh direalisasikan kades dan bulan maret yg lalu kades pengentaan sdh di panggil pihak pidkor polres lahat utk klarifikasi pengelolaan keuangan desa,jelasnya.

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Read More

Aktivis GERMASI Temukan Dugaan Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan Di Kab. Way Kanan

 

Way Kanan – Aktivis Masyarakat Independent dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi  (GERMASI) menemukan adanya dugaan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan yang berada di Kawasan Hutan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

Dalam temuannya, GERMASI mengungkapkan bahwa dugaan  penerbitan SHM di atas kawasan hutan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 ayat 3) dan setiap orang dilarang menguasai kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat 2). Selain itu, Pasal 78 ayat 2 UU tersebut mengatur sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp. 5 miliar bagi pelanggar.

GERMASI juga merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 16 ayat 1, yang menegaskan bahwa hak milik hanya dapat diberikan atas tanah yang bukan merupakan hutan negara.

Berdasarkan fakta dugaan tersebut  GERMASI menduga kuat adanya pelanggaran hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut. Bahkan, terdapat indikasi dugaan penggunaan dokumen palsu, pemberian informasi tidak benar, hingga keterlibatan oknum pejabat yang menerbitkan sertifikat tanpa prosedur yang sah.

"Akibat dari adanya dugaan penerbitan sertifikat hak milik di kawasan hutan ini sangat berpotensi merugikan negara. Aset negara berupa tanah hutan menjadi berubah status menjadi milik individu, dan ini jelas mengancam perekonomian negara," ujar Ridwan Maulana, Founder GERMASI, dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, Ridwan Maulana menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Way Kanan terkait dugaan ini. Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak ATR/BPN.

"Kami mendesak agar pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan pelanggaran ini. Negara harus tegas dalam menjaga dan melindungi asetnya dari tindakan yang merugikan kepentingan publik," tegas Ridwan.

GERMASI juga berencana membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi jika dalam waktu dekat tidak ada respons ataupun tindakan dari pihak terkait.

(Irfan Fajri)

Read More

DESA TULANG BAWANG BARU KC : SUNGKAI BUNGA MAYANG REALISASIKAN PEMBANGUNAN GORONG - GORONG.

Lampung Utara - maungmarabes.com. Senin 28 AFRIL 2025 pemerintah desa tulang bawang baru "HENDRA" realisasikan pembangunan gorong-gorong di desa tulang bawang baru, kecamatan Sungkai bunga mayang, kabupaten Lampung Utara.

Melalui dana desa T.A 2025, pemerintah desa tulangbawang baru kecamatan Sungkai bungamayang kabupaten Lampung Utara, "  Hendra " membangun gorong-gorong dan kegiatan lain nya, kegiatan yang bersumber dari DD T.A awal 2025.

kepala desa tulang bawang baru " Hendra " saat di temui di ruang kerja nya, Senin 28 AFRIL 2025, menjelaskan bahwa pembangunan ini , menggunakan anggaran DD T.A. awal 2025, di gunakan untuk pembuatan gorong - gorong ' tepat nya di rt/001/rw/003.desa tulangbawang baru, 

di karenakan atas permintaan warga  masyarakat, tulang bawang baru, untuk mencegah genangan air ketika di musim hujan supaya sampah yang kebawa air hujan tidak tersumbat dan mengotori lingkungan desa, tulangbawang baru, '' jelas nya.

ada beberapa warga masyarakat RT/RW. desa tulang bawang baru yang sempat juga di Wawan carai media ini, mereka sangat berterimakasih sekali kepada pemerintah Lampung Utara, dan pemerintah desa, karena di desa kami sudah terealisasi pembangunan gorong-gorong jadi ketika musim hujan kami tidak hawatir lagi, becek karena tidak ada genangan air lagi yang kami lewati.

atas perhatian nya kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah Lampung Utara, dan pemerintah desa tulang bawang baru ( Hendra ) karna sudah membangun desa kami , " tutup nya.

( Heri s )

( Japrak )

Read More

Masyarakat Lampung Barat Meminta ke Gubernur Lampung Untuk Menertibkan Kawasan TNBBS

 

Lampung Barat, - Bapak Nisam Masyarakat Lampung Barat khususnya Wilayah Kec. Suoh dan BNS Menyampaikan " bahwasannya masyarakat Kec. Suoh dan BNS Sangat setuju untuk penertipan perambah TNBBS yang bisa berdampak buruk bagi manusia, hewan & tumbuhan itu sendiri" Ujar Nisam

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mencatat adanya sekitar 7.000 perambah yang bermukim dan berkebun di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Jumlah tersebut tercatat dari data yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

Menyikapi hal ini, Gubernur Lampung bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, serta perwakilan dari Balai Besar TNBBS, Dinas Kehutanan, dan BIN Daerah Lampung, menggelar kunjungan ke Kecamatan Bandarnegeri Suoh pada Minggu, 27 April 2025.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi terkait penanganan permasalahan perambahan hutan yang telah menjadi persoalan serius.

Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perambahan hutan tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga berdampak buruk pada kehidupan satwa liar yang ada di kawasan tersebut.

“Kita akan memulai dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Masyarakat perlu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam masa depan lingkungan dan satwa yang hidup di kawasan TNBBS,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setelah tahap sosialisasi, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah pusat, untuk melakukan relokasi kepada para perambah yang tinggal di dalam kawasan konservasi ini.

Satgas ini nantinya akan bertugas untuk melaksanakan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat dan juga melakukan relokasi secara bertahap. Kami juga akan mendukung upaya reboisasi untuk mengembalikan fungsi ekosistem hutan TNBBS,” jelasnya.

Sebagai informasi, program reboisasi pernah dilaksanakan pada tahun 2011 dan sempat menghidupkan kembali kawasan hutan yang rusak akibat perambahan.

Namun, sejak 2024, perambahan kembali terjadi, mengancam keberlanjutan ekosistem di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Menurutnya, kepolisian siap mendukung penuh proses sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah edukasi. Kita harus membuat masyarakat paham bahwa merambah hutan dengan tidak memperhatikan keseimbangan alam dapat berimbas buruk, baik bagi mereka sendiri maupun bagi lingkungan. Kita berharap dengan pendekatan yang baik, tidak perlu sampai ada penegakan hukum,” tegasnya.

(Irfan Fajri)

Read More

Aipda Beni Harmoko melaksanakan Patroli Prentis Presisi Di kawasan perkantoran Tanjung Senai

Polres Ogan Ilir melaksanakan patroli di hari minggu ,27 April 2025 Pukul 12.20 WIB Tim Patroli Prentis Presisi yang Dipimpin Kanit Turjagwali Sat Samapta Polres Ogan Ilir, yang dipimpin Aipda Beni Harmoko

Di kawasan perkantoran Tanjung Senai untuk mengantisipasi aksi balap liar Patroli ini bertujuan menciptakan kondisi aman dan tertib, serta mencegah potensi gangguan keamanan seperti tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas.

Kanit Turjagwali Sat Samapta Polres Ogan Ilir, yang dipimpin Aipda Beni Harmoko menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan balapan liyar kanit Aipda abeni Harmoko tidak segan segan untuk melakukan tilang atau membawak kekantor Polres Ogan Ilir,

Tujuan Patroli

- Mengantisipasi aksi balap liar yang berpotensi mengganggu ketertiban dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

- Mencegah tindak pidana dan gangguan keamanan lainnya di kawasan perkantoran Tanjung Senai . Tutupya

Read More

Seorang Oknum Wartawan Di Jawa Tengah Palsukan KTA Pers Media Tapipost.com

Jateng - Seorang oknum Di Jawa Tengah yang mengaku wartawan diduga memalsukan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pers Media Tapispost.com, (Sabtu 26 April 2025) 

Hal ini diketahui oleh pihak redaksi ketika salah seorang masyarakat di Jawa Tengah Dengan cara melalui pesan whatsapp ke Pimpinan Redaksi Media Tapispost.com sambil mengirimkan KTA palsu yang bertujuan untuk mengklarifikasi ke aslian KTA Pers tersebut. 

Selain itu dalam pesan suaranya iya meminta kepada pihak Redaksi untuk menerbitkan berita agar menurutnya media yang di pimpin tidak jelek. 

"Ijin pak pim apakah benar atas namanya itu, kalau memang benar - benar sudah tidak ada dan bukan KTA dari media yang Bapak Pimpin dan tidak tercatat diredaksi yang mohon ijin untuk bapak melaporkan dan menayangkan berita pak, supaya publik ini tau pak dan nama media yang bapak pimpin juga gak jelek gitu pak. " Kata dia melalui voice note nya. 

Sementara itu, Riyan mewakili Pimpinan Redaksi yang juga merupakan bagian dari jajaran Redaksi Media Tapispost.com menghubungi sumber guna memberikan klarifikasi perihal adanya aduan pemalsuan KTA Pers milik Media Tapispost.com.

Menurut sumber saat dihubungi Riyan, dirinya mengatakan bahwa oknum yang mengaku sebagai wartawan Media Tapispost.com tersebut sangat meresahkan warga, pasalnya oknum tersebut suka meminta uang operasional kepada warga sipil maupun pejabat daerah setempat. 

Dijelaskan Riyan bahwa Tapispost.com dua tahun lalu memang ada kepala biro di Jawa Tengah, tapi dia sudah berhenti dikarenakan hal tertentu sehingga dia tidak melanjutkan di media Tapispost.com.

"Dua tahun lalu memang ada kepala biro media kami, tapi untuk sekarang tidak ada lagi, apalagi wartawannya, kalaupun ada itu berarti hanya oknum yang mengaku - ngaku untuk mencari ke untungan pribadinya. "

Soal adanya dugaan pemalsuan KTA Pers Tapispost.com, Riyan menyatakan bahwa itu positif 100℅ palsu, sebab KTA yang asli memiliki nomor register yang tercantum di setiap KTA Pers milik Media Tapispost.com.

"Kami seluruh jajaran media tapispost.com, sangat berterimakasih atas laporan yang sudah disampaikan ke kami, jika di kemudian hari atau sampai saat ini ada oknum yang mengatas namakan media kami dan merasa dirugikan itu bukan tanggung jawab kami, karena sampai saat ini kami tidak ada anggota Tapispost.com yang bertugas di seluruh Jawa Tengah. "

Riyan dan jajaran Redaksi Media tapispost.com minta kepada pihak kepolisian setempat agar menangkap oknum tersebut, supaya tidak ada yang dirugikan.

Dalam hal ini oknum tersebut belum memberikan Kelarifikasi resmi perihal pemalsuan KTA Pers milik Tapisost.com.

(Tim)

Read More

Estafet Kepemimpinan, Warna Baru di Polres Muara Enim

Muara Enim - Sabtu, 26 April 2025 menjadi momen penting bagi Polres Muara Enim Polda Sumatera Selatan dengan digelarnya upacara serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung khidmat di halaman Mapolres Muara Enim. Upacara ini menandai pergantian sejumlah pejabat strategis, yakni Kasatresnarkoba, Kapolsek Sungai Rotan, dan Kapolsek Rambang Dangku.

Kapolres Muara Enim, AKBP Jhoni Eka Putra, S.H., S.I.K., M.Si., M.M., bertindak selaku inspektur upacara. Hadir pula Wakapolres Kompol Roy Aprian Tambunan, S.P., S.I.K., para pejabat utama, Ketua Bhayangkari Cabang Polres Muara Enim Ny. Livi Jhoni Eka Putra beserta pengurus, para Kapolsek jajaran, personel Polres Muara Enim, serta ASN.

Dalam upacara tersebut, jabatan Kasatresnarkoba resmi diserahterimakan dari AKP Halim Kesumo, S.H., M.Si., kepada IPTU Achmad Yurico Aguslim, S.E., M.Si. Sementara itu, jabatan Kapolsek Sungai Rotan diserahterimakan dari AKP Indra Sakti Harahap kepada AKP Sumartono, S.E. Sedangkan jabatan Kapolsek Rambang Dangku diserahkan dari IPTU Achmad Yurico Aguslim kepada IPTU Edward Habibi, S.T., M.M.

Rangkaian kegiatan upacara dimulai dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan oleh inspektur upacara, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan, sumpah jabatan, dan pakta integritas, yang disaksikan langsung oleh inspektur upacara.

Dalam amanatnya, AKBP Jhoni Eka Putra menyampaikan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan juga menjadi wadah untuk mengasah pengetahuan, menambah wawasan, dan mengembangkan kompetensi. Ia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dedikasi AKP Halim Kesumo selama menjabat Kasatresnarkoba, yang kini dipercaya sebagai Kapolsek Batang Hari Leko, Polres Musi Banyuasin.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada AKP Indra Sakti Harahap atas pengabdian dan kinerjanya sebagai Kapolsek Sungai Rotan, yang kini menjabat sebagai Kasubbagrenprogar Bagren Polres Muara Enim. Tak lupa, Kapolres turut mengucapkan terima kasih kepada para istri yang telah mendampingi dan mendukung penuh pelaksanaan tugas suami selama ini.

Selanjutnya, Kapolres menyambut baik dan memberikan ucapan selamat datang kepada AKP Sumartono, S.E. sebagai Kapolsek Sungai Rotan yang baru. Ucapan serupa juga ditujukan kepada IPTU Achmad Yurico Aguslim, S.E., M.Si., yang kini menjabat sebagai Kasatresnarkoba, serta IPTU Edward Habibi, S.T., M.M., yang mengemban amanah sebagai Kapolsek Rambang Dangku.

Kapolres Muara Enim menegaskan bahwa tugas dan amanah baru yang diemban harus segera direspon dengan penyesuaian cepat terhadap lingkungan dan tanggung jawab. Ia optimis bahwa pengalaman dan kemampuan ketiga perwira tersebut akan membawa kemajuan bagi institusi dan pelayanan terhadap masyarakat.

“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pengayoman, dan penyelesaian perkara yang cepat dan tepat guna memberikan kepastian hukum yang seadil-adilnya,” pesan Kapolres dalam penutup amanatnya.

Rangkaian kegiatan sertijab ini kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar seluruh personel yang menerima jabatan baru dapat menjalankan amanahnya dengan sebaik mungkin, serta membawa keberkahan bagi Polres Muara Enim. (Tim marabes) 

Read More

DIDUGA KADES PENGENTAAN MU LAHAT KORUPSI DANA DESA TILEP DANA PKK DAN PAUD

Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan ekonomi desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dana Desa juga bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penggunaan pengelolaan Dana desa Desa Pengentaan kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat propinsi Sumatera-Selatan Diduga banyak kejanggalan terindikasi banyak penyimpangan.

Sesuai APBDes tahun 2023 Pembangunan sistem informasi Desa Rp 60.265.707 bidang TK, PAUD Rp 34.800.000 Belanja Modal diserahkan ke Masyarakat Rp 72.396.000 Bidang pertanian dan peternakan Rp 30.000.000

Berdasarkan APBDes 2024 TK dan PAUD Rp 65.960.000 Belanja barang dan jasa Rp 52.000.000 Pembangunan  Rehab jalan Pemukiman Rp126.745.640 Peta Desa  Rp 35.520.000

Peliharaan air bersih Desa  Rp 14.000.000 Pembangunan SPAL 2 Paket  Rp 144.617.301 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 284.287.000 Pembinaan gotong royong masyarakat Rp 11.712.000

Pembinaan kepemudaan pembangunan Sarana dan prasarana 1 paket  Rp 78.195.500 Lembaga2 adat Desa  Rp 74.04.000 Pembinaan PKK 12/bln Rp 58.000.000 Pelatihan pembinaan Bimtek pengenalan teknologi pertanian Rp 199.500.000

penanganan mendesak Bencana alam Rp 61.200.000

Diduga kuat sarat korupsi,diduga anggaran PKK direalisasikan 50%,Diduga Dana PAUD tahun anggaran 2023 diduga tidak direalisasikan,diduga kuat direalisasikan tahun 2024.Diduga MARK UP Dana konsumsi gotong royong setiap bulan Rp 12.000.000  dalam setiap laporan.

Diduga realisasi SPAL dan lapangan voly TA 2024 belum selesai 100%.

Salah satu warga mengaku bernama Baim 17-04-2025 kepada wartawan media ini menuturkan dalam satu bulan didesa selalu melakukan kegiatan gotong royong kebersihan,seperti pembersihan siring didesa ada disiapkan makanan ringan dan minuman teh,kopi anggaran setiap bulan dianggarkan Rp 12.000.000,00 menurut hitungan saya tidak mungkin sebesar itu,pembangunan Siring Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) belum selesai sepenuhnya,pembangunan lapangan Voli itupun belum seratus % selesai,dibangun tahun kemaren 2024,"jelasnya".

Net mengaku warga setempat 17-04-2025 mengatakan Dana PKK hanya diterapkan cuma separuh dari anggaran,Dana PAUD tahun 2023 tidak diterapkan hanya ditahun 2024 diterapkan,dikemanakan uangnya itu bukan sedikit puluhan juta,"ungkapnya".

DADI APRIZON Kepala Desa Pengentaan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 23-04-2025 Tiga kali dikonfirmasi Via WhatsApp NO 0821- 7783- XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban.

"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"

RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Read More

Taman Nasional Terancam! Gubernur Lampung Pimpin Penyelamatan TNBBS

Lampung Barat — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, akan meninjau langsung permasalahan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada Minggu, 27 April 2025, di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat. (26/04/2025)

Langkah cepat ini dilakukan menyusul maraknya dugaan alih fungsi lahan yang berdampak pada konflik antara manusia dan satwa liar, serta potensi pelanggaran hukum yang merugikan negara dan merusak ekosistem.

Peninjauan akan melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ketua DPRD Lampung, Kapolda Lampung , Danrem 043 Garuda Hitam, Kepala BIN Daerah Lampung, Dinas Kehutanan, dan Balai Besar TNBBS.

Direktur LK21, Ir. Edy Karizal, menyambut baik langkah ini. “Respon cepat Gubernur menunjukkan keseriusan pemerintah menyikapi kerusakan hutan dan konflik satwa. Ini menyangkut kelangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Founder GERMASI, Ridwan Maulana. Ia menegaskan bahwa kehadiran Gubernur membuktikan bahwa suara masyarakat didengar. “Kami harap ini tak berhenti pada kunjungan, tetapi diikuti dengan tindakan hukum tegas,” katanya.

Peninjauan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengungkap praktik alih fungsi lahan ilegal, memperkuat pengawasan, serta mengembalikan fungsi hutan sebagai aset vital pelindung lingkungan di Provinsi Lampung.(red) 

Read More

Anggota DPRD kabupaten ( 'Asnawi.A Safei ) fraksi PAN

 

Lampung Utara - maungmarabes.com Jum'at tanggal 25 AFRIL  2025 dalam rangka sosialisasi program pemerintah Lampung Utara di wisata lembah madu BRAMARA SANTOSA desa baru Raharja kecamatan Sungkai Utara,  anggota DPRD kabupaten Lampung Utara  fraksi ( PAN ) komisi ll   "Asnawi. A.syafei " bersama Hi, Budi Santoso. guna untuk menyampaikan aspirasi program pemerintah kepada masyarakat petani sawit yang ada di kec, Sungkai Utara.

hadir dalam rangka sosialisasi ini, sekitar 40 orang calon petani sawit,  dari beberapa desa dan kecamatan 

desa negararatu

desa baru Raharja

desa batu nangkop

desa gedung Ketapang 

Desa batu raja

Desa negara bumi.

Jumlah calon petani yang hadir dalam kegiatan ini sekitar  40 orang akan di bentuk ( Gapoktan ) akan di bagi menjadi beberapa kelompok di desa masing masing ' di harapkan dengan ada nya perluasan perkebunan sawit di Lampung Utara akan ada dampak peningkatan ekonomi pedesaan dan menambah pundi - pundi, PAD Lampung Utara ' melalui DBH sawit.

antusias masyarakat dengan adanya program ini sangat di respon positif oleh petani, karena pendanaan ini, Hibah murni dari pemerintah pusat melalui pihak ke- tiga.

para calon petani sawit sangat senang sekali dengan ada nya program pemerintah ini dan mereka merasa terbantu di karenakan program Hibah murni dari pemerintah pusat, tentunya disini tidak di pungut biyaya sepeser pun oleh pemerintah dan nanti akan di bantu untuk pembibitan sawit yang berkualitas beserta pukpuk bersubsidi agar hasil nya bisa maksimal dan para petani bisa lebih maju dan sejahtera untuk kedepannya dengan ada nya program pemerintah yang di tujukan untuk masyarakat di kecamatan Sungkai Utara.

Anggota DPRD ( Asnawi ) di sini juga menjelaskan kepada seluruh calon anggota petani sawit dan memberi wawasan agar membentuk kelompok tani dari desa masing - masing supaya tertata dan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan bibit sawit dan pupuk dari pemerintah pusat supaya petani bisa lebih maju dan bisa sejahtera dengan bantuan dari pemerintah yang di Hibahkan murni untuk masyarakat '  petani sawit tidak ada pungutan biyaya berupa apapun, " ujar nya.

Anggota DPRD komisi II fraksi PAN kabupaten Lampung Utara "Asnawi. A.syafei" akan mendukung dan berjuang menjalani kerja sama dengan pemerintah dan petani sawit, karna ini sudah menjadi tugas dan perintah dari menko pangan, Untuk menopang swasembada pangan, di tahun 2027 yang akan datang.

antusias masyarakat calon petani sawit nasasi merasa sangat senang sekali dengan ada nya perokgeram ini dan harapan kami semua husus nya anggota calon petani sawit yang akan di bantu oleh pemerintah sangat mengharapkan sekali perokgeram ini bisa benar benar terealisasi, " ucap nya.

dan kami juga sangat berterimakasih kepada wakil rakyat bpk ( Asnawi ) selaku anggota dewan yang sudah memperjuangkan nasip petani supaya kedepannya petani sawit bisa lebih sejahtera lagi dengan ada nya perokgeram ini, " kata nya.

' masyarakat petani sawit bisa lebih sejahtera maju dan makmur untuk kedepannya dengan ada nya program Hibah murni  dari pemerintah pusat  " Asnawi " selalu anggota dewan komisi II. sangat berterimakasih dengan ada nya program ini dan calon anggota petani sawit juga sangat merasa senang sekali bentuk perhatian anggota dewan bersama pemerintah pusat karna dengan ada nya sosialisasi ini kami merasa sangat terbantu kami ucapkan terimakasih dan mudah mudahan bisa terealisasi." ucap nya.

( Heri s )

Read More

Polri mengadakan audiensi dengan tokoh nasional

 

Dalam rangka memperkuat pembelajaran kontekstual dan menumbuhkan karakter kepemimpinan yang aplikatif, untuk memahami poin ke empat nilai keutamaan sespim tersebut, peserta didik selaku subjek dalam pengembangan akademis dirangsang untuk mencari permodelan kepemimpinan yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

Melalui pelaksanaan kegiatan audiensi ini, peserta didik dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai implementasi kepemimpinan dalam konteks nyata, termasuk bagaimana para pemimpin nasional merespons tantangan, mengambil keputusan strategis, serta membangun kepercayaan publik melalui integritas dan keteladanan. 

Dengan demikian, pembelajaran ini menjadi wahana transformasi untuk mencetak pimpinan Polri yang visioner, humanis, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tuntutan masyarakat dan negara secara profesional dan bermartabat.(tim) 

Read More

PEMDES SRI AGUNG. SUNGKAI JAYA PEMBENTUKAN KOPRASI MERAH PUTIH

 

Lampung Utara - maungmarabes.com jum'at 25 AFRIL 2025 sesuai dengan instruksi presiden republik Indonesia bpk Prabowo  Subianto, UU nomer 9 tahun  2025, dan surat edaran Menteri koprasi no 1 tahun 2025. setiap desa di haruskan ada koperasimerah putih milik desa.

Pemerintah desa " PEMDES " SRI AGUNG menggelar musyawarah desa khusus ( musdessus ) dengan agenda utama pembentukan calon ketua pengurus koperasi merah putih milik desa Sri agung.

kegiatan penting ini di adakan di kantor desa Sri agung pada pukul 14.30 wib. Hadir dalam acara ini . 

kepala desa Sri agung : Hi.Amirudin. SH.MH.

Camat : sungkai jaya, DESPUTRA ADAMI. SH. beserta jajaran  nya,

Pedamping desa : fikco irawan S.sos

Pedamping lokal desa. 

Bhabin kantipmas,

BPD. LPM. PKK.

(Gapoktan) kelompok tani

kadus, linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

Afratur desa  beserta jajaran desa Sri agung, dan warga masyarakat desa Sri agung dari beberapa dusun.

dalam suasana musyawarah yang penuh semangat ini seluruh anggota sepakat untuk membentuk koprasi merah putih dan memilih siapa yang pantas dan bisa bertanggung jawab menjadi ketua ( BUMDdes ) untuk tahun 2025 kedepan nya, sebagai ketua koperasi merah putih desa  Sri agung, guna untuk kesejahteraan desa Sri agung.

dalam sambutan camat Sungkai jaya ' Desputra Adami SH.menjelas kan beberapa poin yang di maksud dengan koprasi merah putih, " pembentukan koperasi merah putih ini di harapkan dapat menjadi wadah bagi pemberdaya ekonomi masyarakat desa serta mingkatkan ekonomi masyarakat desa  bersama.

Kepala desa Sri agung " Hi, Amirudin. SH.dalam sambutan nya menyampaikan harapan agar koprasi merah putih ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat desa Sri agung beliau juga menegaskan betapa pentingnya partisipasi aktif bagi seluruh anggota masyarakat dalam mengembangkan koperasi merah putih desa Sri agung.

"dengan terbentuk koprasi merah putih kita berharap dapat memperkuat perekonomian desa kita. '' ini adalah wadah kita bersama dan keberhasilanya Sangat bergantung pada partisipasi aktif bagi seluruh warga desa Sri agung ujar. '' Hi.Amirudin.SH.

lebih lanjut saat di Wawan carai awak media ini, Kepala desa Sri agung  juga menyampaikan afresiasinya kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan kontribusi dalam musyawarah pembentukan koperasi ini. "iya berharap, sinergi dan kerja sama yang baik ini terus terjaga demi kemajuan desa, Sri agung." ujar nya.

"Setelah kesempatan pembentukan ketua, sekertaris, bendahara, dan nama koperasi merah putih desa, di desa, Sri agung berjalan dengan lancar dan sudah terbentuk sesuai dengan instruksi presiden RI. di tutup dengan do'a bersama oleh tokoh agama.

( Heri s )

Read More

Himbauan Ketua umum RKN G8 kepada Purnawirawan Jenderal TNI

 

 

Saya, selaku Ketua umum ( RKN G8)  Rumah kita Nusantara G8, Miko Napitupulu menyampaikan himbauan kepada para purnawirawan Jenderal TNI agar bijak dan cerdas dalam menyikapi isu permintaan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

Sebagai sesama pejuang bangsa, saya memahami aspirasi para purnawirawan. Namun, perlu diingat bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah pilihan rakyat Indonesia.  Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.

 

Oleh karena itu, saya meminta para purnawirawan Jenderal TNI untuk mempertimbangkan kembali langkah yang akan diambil.  Jangan sampai tindakan yang diambil justru memicu kemarahan rakyat Indonesia.  Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya.  Keputusan yang bijak dan berpihak pada seluruh rakyat Indonesia adalah yang utama.

Karena kami mencintai perjuangan kalian maka kami meminta kepada seluruh jajaran pengurus persatuan purnawirawan TNI-POLRI agar bertindak sesuai prosedur hukum 

Sekumpulan orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk memaksa pemberhentian Wakil Presiden RI dapat dikenakan pasal-pasal pidana yang sesuai dengan perbuatan mereka. Beberapa pasal yang mungkin relevan meliputi pasal tentang penghinaan presiden atau wakil presiden (Pasal 207 KUHP), pemberontakan (Pasal 104 KUHP), atau pengkhianatan terhadap negara (Pasal 107 KUHP).

Penjelasan Lebih Lanjut:

1. Penghinaan Presiden/Wakil Presiden (Pasal 207 KUHP):

Jika sekelompok orang melakukan tindakan yang dianggap menghina atau merendahkan martabat Wakil Presiden, mereka dapat dikenakan pasal ini.

2. Pemberontakan (Pasal 104 KUHP):

Jika sekelompok orang melakukan tindakan yang bersifat 

pemberontakan atau perlawanan terhadap pemerintah, termasuk tindakan untuk menggulingkan Wakil Presiden, mereka dapat dikenakan pasal ini.

3. Pengkhianatan Terhadap Negara (Pasal 107 KUHP):

Jika sekelompok orang terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk membahayakan negara atau keutuhan NKRI, termasuk upaya untuk memaksa pemberhentian Wakil Presiden, mereka dapat dikenakan pasal ini.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya:

Selain pasal-pasal di atas, tindakan sekelompok orang tersebut juga dapat dikenakan pasal-pasal pidana lain yang relevan, seperti pasal tentang provokasi atau tindakan pidana lain yang sesuai dengan perbuatan mereka. 

Penting untuk diingat:

Mekanisme Pemberhentian Wakil Presiden:

Pemberhentian Wakil Presiden harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945, yaitu melalui usul DPR dan keputusan MPR, setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terkait pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

Tindak Pidana:

Sekelompok orang yang melakukan tindakan ilegal untuk memaksa pemberhentian Wakil Presiden dapat dikenakan tindakan pidana sesuai dengan perbuatan mereka.

Read More

Soal Proyek IPAL Puskesmas Rp 2,5 Miliar, Dinkes Lambar: Di duga Rekanan Setor 20 Persen ke Sekda Nukman

Lampung Barat,- Seorang pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat buka suara soal dugaan pemberian uang setoran oleh rekanan kepada Sekda Nukman saat menjabat sebagai Pj Bupati Lampung Barat. 

Pemberian uang tersebut diduga sebagai setoran proyek dari salah satu pihak rekanan untuk pengondisian pekerjaan proyek IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Puskesmas dan Labkesmas Dinkes Lambar tahun 2025 senilai Rp 2,170 miliar. 

"Proyek IPAL itu ada 4 titik, lokasinya ada di kecamatan Air hitam, Sekincau, Gedung Surian dan satunya saya lupa. Pokoknya proyek itu 4 titik nilai anggarannya itu sekitar Rp 285 juta per titik, sama ditambah buat air bersih 2 titik nilai Rp 280 juta," kata Sumber pada awak media., Rabu (23/4/2025). 

Lebih lanjut dikatakannya, Pemberian uang setoran proyek sekitar 20 - 25 persen oleh salah satu rekanan itu dilakukan pada tahun 2024 saat Nukman menjadi Pj Bupati Lampung Barat agar proyek dikondisikan sejak awal. 

"Setoran proyek dari salah satu PT itu diambil dia (Nukman) di awal pas tahun kemarin dia masih Pj Bupati. Saya ini dapat informasi dari pengakuan salah satu pejabat Dinas Kesehatan Lampung Barat yang berinisial T," beber sumber. 

Terkait hasil temuannya ini, sumber menduga adanya kecurangan dalam proses lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 untuk memenangkan pihak tertentu yang melibatkan pejabat tinggi di Kabupaten Lampung Barat. 

"Proyek di Dinkes Lambar ini sudah terkondisi dengan Nukman sejak awal untuk memenangkan pihak tertentu," ungkapnya. 

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Barat, Nukman saat dikonfirmasi  Rabu (23/4/2025), mengaku tidak tau apa itu IPAL. 

"Apa itu IPAL, Siapa sumbernya? Saya tau aja nggak apa itu IPAL. Buat aja berita tapi jangan singgung saya. Dikerjakan aja blm kok bisa orang ngomong sudah setor. Kamu konfirmasi ke Kadis aja, lebih pas," elak Nukman. 

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat Widyatmoko Kurniawan saat dikonfirmasi mengatakan, "Salah itu, Rekanan aja belum belum tau yg bisa tayang di ecatalog versi 6,"  kata W Kurniawan kepada awak media  Kamis (24/4/2025)

  (Tim )

Read More

PEMBENTUKAN PENGURUS KOPERASI MERAH PUTIH DESA GEDUNG KETAPANG KECAMATAN SUNGKAI SELATAN

Lampung Utara - maungmarabes.com kamis 24 AFRIL 2025 sesuai dengan instruksi presiden republik Indonesia bpk Prabowo Subianto, di tahun 2025 setiap desa di haruskan ada koperasimerah putih milik desa.

Pemerintah desa " PEMDES " Gedung Ketapang menggelar musyawarah desa khusus ( musdessus ) dengan agenda utama pembentukan calon ketua pengurus koperasi merah putih milik desa gedung Ketapang.

kegiatan penting ini di adakan di kantor desa gedung Ketapang pada pukul 09.00 wib. Hadir dalam acara ini . 

kepala desa gedung Ketapang : Agus Candra.

Camat Sungkai Selatan :  EDIYANSYAH. ST.MM. beserta jajaran nya,

Pedamping desa :

Bhabin kantipmas,

BPD : SAMSUDIN

LPM 

PKK

RT/W

(Gapoktan) kelompok tani

kadus, linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

Afratur desa gedung  Ketapang, beserta jajaran desa gedung Ketapang, dan warga masyarakat desa gedung Ketang dari beberapa dusun.

dalam suasana musyawarah yang penuh semangat ini seluruh anggota sepakat untuk membentuk koprasi merah putih dan memilih siapa yang pantas dan bisa bertanggung jawab menjadi ketua ( BUMDdes ) untuk tahun 2025 kedepan nya, sebagai ketua koperasi merah putih desa gedung Ketapang, guna untuk kesejahteraan desa gedung Ketapang.

dalam sambutan camat Sungkai Selatan ' EDIYANSYAH. ST.MM. menjelas kan beberapa poin yang di maksud dengan koprasi merah putih, " pembentukan koperasi merah putih ini di harapkan dapat menjadi wadah bagi pemberdaya ekonomi masyarakat desa serta mingkatkan ekonomi masyarakat desa  bersama.

Kepala desa gedung Ketapang " Agus Candra, dalam sambutan nya menyampaikan harapan agar koprasi merah putih ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat desa gedung Ketapang beliau juga menegaskan betapa pentingnya partisipasi aktif bagi seluruh anggota masyarakat dalam mengembangkan koperasi merah putih desa gedung Ketapang.

"dengan terbentuk koprasi merah putih kita berharap dapat memperkuat perekonomian desa kita. '' ini adalah wadah kita bersama dan keberhasilanya Sangat bergantung pada partisipasi aktif bagi seluruh warga desa gedung Ketapang ujar. '' Agus Candra.

lebih lanjut saat di Wawan carai awak media ini, Kepala desa gedung Ketapang  juga menyampaikan afresiasinya kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan kontribusi dalam musyawarah pembentukan koperasi ini. "iya berharap, sinergi dan kerja sama yang baik ini terus terjaga demi kemajuan desa gedung Ketapang.

"Setelah kesempatan pembentukan ketua, sekertaris, bendahara, dan nama koperasi merah putih desa, di desa gedung Ketapang berjalan dengan lancar dan sudah terbentuk sesuai dengan instruksi presiden RI. di tutup dengan do'a bersama oleh tokoh agama.

( Heri s )

Read More

Silaturahim Dankodiklat dengan Gubernur Jabar : “ Membangun Sinergi dan Kerjasama

 

Bandung, guna memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat, Dankodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan di dampingi Ir Kodiklatad Mayjen TNI Choirul Anam, S.E., M.M.  melaksanakan silaturahim dengan Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, S.H. yang bertempat di Gedung Pakuan Jl Pasirkaliki no 1 Bandung, Rabu (23/4/2025) 

Kedatangan Dankodiklatad disambut hangat oleh Gubernur Jawa barat beserta para pejabat dan staf.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat tali silaturahim dan sinergitas antara  Kodiklat TNI AD dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang selama ini telah dibangun agar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik sehingga pelaksanaan tugas kedepan akan semakin solid dalam membangun Jawa Barat.

Selain bersilaturahmi Dankodiklatad dengan Gubernur juga mendiskusikan tentang pelestarian alam dan penghijauan kembali kawasan hutan di beberapa wilayah Jawa Barat. 

Dankodiklatad dan Gubernur Jawa Barat memiliki kesamaan visi dan misi terkait pelesatarian alam khususnya pengembalian kembali kawasan hutan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem yang selama ini terabaikan.

(Penerangan Kodiklatad)

Read More

Rapat Pembentukan Struktur Organisasi Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), di Kabupaten Lampung Utara Berjalan Dengan Baik

Lampung Utara - maungmarabes.com Rapat bentuk struktur Organisasi Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), di Kabupaten Lampung Utara berjalan dengan baik. Rapat perdana yang diadakan oleh Ashari beserta rekan media lainnya, untuk pembentukan struktur DPC AKPERSI akhirnya menghasilkan beberapa kesimpulan.

Selasa 22-04-2025.

Hal ini berkaitan dengan format kepengurusan tingkat Kabupaten khususnya di Lampung Utara. 

dimana acara susunan struktur tersebut antara lain Ashari disepakati sebagai ketua DPC AKPERSI, kemudian wakil ketua Basir, sekretaris Iwan Riadi, SH, dan bendahara Ridwantoni Manullang. 

Tidak hanya mereka berempat, struktur ini juga didukung oleh bebrapa rekan media lainnya. Diantaranya seperti posisi Kadiv Humas A. Nizar, Kadiv OKK Erwin Saputra S. Sos, Kadiv Monitoring dan Intelijen Heri Susandra, Kadiv Advokasi Wartawan Arif Munandar, SH, Kadiv Komunikasi dan Informatika Arifin Effendi, dan Kadiv Litbang Chandra.

Dalam sambutannya, calon Ketua DPC AKPERSI Lampung Utara Ashari menyampaikan jika organisasi ini merupakan wadah bagi setiap media yang ingin bergabung, Sementara dirinya dan rekan lain sedang berupaya agar AKPERSI bisa tedaftar pada instansi terkait.

Tentu saja hal tersebut agar organisasi AKPERSI ini bisa memiliki legalitas, dan dapat berjalan sesuai harapan.

“Dengan kehadiran organisasi AKPERSI DPC Lampung Utara, akan memberi warna tersendiri, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi undang-undang pers sebagai tolak ukur. Kami berupaya agar organisasi ini bisa berjalan sesuai harapan, dan pastinya berpegang teguh kepada kode etik jurnalis " ujarnya.

Pada waktu yang bersamaan, calon wakil ketua  DPC AKPERSI Basir juga menyampaikan hal yang senada.

“Kami berharap kedepannya organisasi AKPERSI ini setelah terbentuk dan terdaftar, maka akan memiliki program kerja yang bagus.

Kami juga berharap agar seluruh wartawan yang bergabung di AKPERSI tetap kompak, bekerja sama, saling terbuka, serta tidak menyalahi aturan” ucap Basir.

Sementara saat penutupan rapat pembentukan DPC AKPERSI tersebut, calon sekretaris Iwan Riadi, SH juga menyampaikan pesannya.

“Saya harap kita semua memiliki misi untuk membesarkan wadah organisasi ini. Sebagai bagian dari AKPERSI tentu saja kita harus bersatu dan saling bahu membahu satu sama lainnya. Kemudian, saran dan kritik membangun juga sangat diperlukan sebagai motivasi dan pendewasaan dalam berorganisasi” tutup Iwan.

( Heri s )

Read More

Diduga gudang bbm yang menampung puluhan ton BBM ilegal

Maungmarabes.com RAb, 23 Apr-2025 Diduga telah ditemukan gudang baru BBM ilegal di Desa Talang Taling kecamatan Gelumbang beraktivitas di wilayah hukum polres Muara Enim.

Gudang tersebut dekat dengan pemukimanWarga" setempat khawatir karena keberadaan gudang minyak ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ledakan dan kebakaran. Oleh karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti dan membongkar gudang minyak ilegal tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pelaku kegiatan mafia minyak ilegal dapat dijerat dengan pasal 52 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000,-.

Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk menindak tegas segala macam praktik kegiatan ilegal, termasuk mafia minyak ilegal. Warga dihimbau untuk segera melaporkan kegiatan mencurigakan kepada APH terdekat.

Sementara Instruksi Kapolri jendral Listiyo Sigit kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas segala macam praktik kegiatan ilegal , Khususnya Sumatra Selatan Kepada Kapolda Sumatra Selatan Irjen pol Andi Rian R ,Djajadi ,S,I,K, M,H, Tolong Di tindak Lanjuti Kahsus Minyak driling ilegal. 

Pihak tekai belum bisah dihubungi sehingga berita ini diterbitkan. (Sidik) 

Read More

Danrem 044/Gapo Lakukan Waskat Pam VVIP Kunker Presiden RI

Palembang – Selaku Dansatgas Pamwil Pam VVIP Kunker Presiden RI di Wilayah Prov. Sumsel, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto turun lansung melakukan Waskat (Pengawasan Melekat) untuk memastikan rangkaian Kunker berjalan aman dan lancar, Rabu (23/4/2025).

Kunjungan Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto di wilayah Sumsel, dalam rangka Launching Program Gerakan Indonesia Menanam (GERINA).

Gerina merupakan program pemerintah yang dicetuskan untuk menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan / serelia yang menaungi berbagai lapisan masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia.

“Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Serta memastikan kelancaran kegiatan yang dilakukan saat Kunker, Danrem 044/Gapo terjun langsung di lapangan,” ujar Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari.

“Sebanyak lebih kurang 3.500 dari TNI-Polri, dan juga instansi terkait diterjunkan. Kita tergabung dalam Satgas Pam VVIP, ditempatkan di objek atau wilayah yang dikunjungi Bapak Presiden serta rute yang dilalui,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, Kunker Presiden hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Bapak Presiden bersama para Menteri, dan Forkopimda Sumsel melakukan tanam padi serentak di 14 Provinsi, dan dipimpin langsung dari Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kab. Ogan Ilir,”.

Kapenrem melanjutkan, “Bapak Presiden beserta rombongan juga sukses melakukan launching Gerina di Desa Sungai Pinang,” ungkapnya.

Kita semua turut merasa bangga, Presiden RI melakukan Kunker di wilayah Prov. Sumsel, menggelorakan semangat optimismenya, Indonesia dapat mewujudkan Revolusi Hijau kedua di dunia, mewujudkan Indonesia swasembada pangan, juga akan menjadi lumbung pangan dunia.

Read More

sosialisasi program pemerintah intensifikaai, extensifikasi da, peremajaan kebun sawit rakyat melalui dinas perkebunan dan peternakan

Lampung Utara -www.maungmarabes.com  Selasa tanggal 22 AFRIL  2025 dalam rangka sosialisasi program pemerintah Lampung Utara di rumah kediaman anggota DPRD kabupaten Lampung Utara  fraksi ( PAN ) komisi ll   "Asnawi. A.syafei " guna untuk menyampaikan aspirasi program pemerintah kepada masyarakat petani sawit yang ada di kec, Sungkai Utara.

hadir dalam rangka sosialisasi ini, kepala dinas perkebunan, Bpk.  M Razki, Kabid, kasi, dan staf.

hadir juga, anggota DPRD fraksi PDIP Bpk. Paisol. S.sos, kepala desa kota negara, besarta jajaran afratur desa, staf kecamatan, Bhabinsa, Babinkantibmas, sat pol PP, dan calon anggota kelompok tani sawit ( Gapoktan ) dari 6. enam desa, desa kota negara, kota negara ilir, kota napal, negara batin, gedung batin, negararatu.

 Jumlah calon petani yang hadir dalam kegiatan ini sekitar 75 orang akan di bentuk ( Gapoktan ) akan di bagi menjadi beberapa kelompok di desa masing masing ' di harapkan dengan ada nya perluasan perkebunan sawit di Lampung Utara akan ada dampak peningkatan ekonomi pedesaan dan menambah pundi - pundi, PAD Lampung Utara ' melalui DBH sawit.

antusias masyarakat dengan adanya program ini sangat di respon positif oleh petani, karena pendanaan ini, Hibah murni dari pemerintah pusat melalui pihak ke- tiga.

para calon petani sawit sangat senang sekali dengan ada nya program pemerintah ini dan mereka merasa terbantu di karenakan program Hibah murni dari pemerintah pusat, tentunya disini tidak di pungut biyaya sepeser pun oleh pemerintah dan nanti akan di bantu untuk pembibitan sawit yang berkualitas beserta pukpuk bersubsidi agar hasil nya bisa maksimal dan para petani bisa lebih maju dan sejahtera untuk kedepannya dengan ada nya program pemerintah yang di tujukan untuk masyarakat di kecamatan Sungkai Utara.

kepala dinas perkebunan M.rizki, di sini juga menjelaskan kepada seluruh calon anggota petani sawit dan memberi wawasan agar membentuk kelompok tani dari desa masing - masing supaya tertata dan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan bibit sawit dari pemerintah pusat supaya petani bisa lebih maju dan bisa sejahtera dengan bantuan dari pemerintah yang di Hibahkan murni untuk masyarakat '  petani sawit tidak ada pungutan biyaya berupa apapun, " ujar nya.

Anggota DPRD komisi II fraksi PAN kabupaten Lampung Utara "Asnawi. A.syafei" akan mendukung dan berjuang menjalani kerja sama dengan pemerintah dan petani sawit, karna ini sudah menjadi tugas dan perintah dari menko pangan, Untuk menopang swasembada pangan, di tahun 2027 yang akan datang.

supaya masyarakat petani sawit bisa lebih sejahtera maju dan makmur untuk kedepannya dengan ada nya program Hibah murni  dari pemerintah pusat  " Asnawi " selalu anggota dewan komisi II. sangat berterimakasih dengan ada nya program ini dan calon anggota petani sawit juga sangat merasa senang sekali bentuk perhatian anggota dewan bersama pemerintah pusat karna dengan ada nya sosialisasi ini kami merasa sangat terbantu kami ucapkan terimakasih dan mudah mudahan bisa terealisasi." ucap nya.

( Heri s )

Read More

Permintaan Tambahan Dana Pengawasan Proyek Gedung Kesehatan Way Kanan Tuai Sorotan

Way Kanan – Rencana pelaksanaan tender terhadap tiga paket pekerjaan pembangunan gedung bangunan khusus sektor kesehatan di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dinilai terkesan dipaksakan dan diduga sarat akan kepentingan tertentu.

Hal ini mencuat seiring dengan informasi berkembang yang menyebutkan adanya permintaan tambahan anggaran biaya jasa pengawasan kepada RSUD Zainal Abidin Pagaralam (ZAPA) sebesar Rp. 450 juta dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan sebesar Rp. 800 juta. Permintaan ini, menurut informasi yang diterima, diduga datang dari pihak oknum tertentu di Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan yang menilai besaran anggaran pengawasan yang tersedia saat ini tidak mencukupi kebutuhan.

Permintaan tambahan anggaran tersebut pun dinilai sangat membebani. Pasalnya,dana yang dialokasikan dari Kemenkes RI untuk pembangunan gedung, perencanaan, dan pengawasan, seharusnya sudah cukup. Ketentuan besaran anggaran perencanaan dan pengawasan pun telah ditetapkan, yaitu maksimal 5% dari total anggaran, sehingga tidak diperlukan adanya penambahan biaya.

Founder GERMASI, Ridwan Maulana C.PL., CDRA, menegaskan bahwa anggaran yang ada saat ini sejatinya cukup untuk pelaksanaan pekerjaan, perencanaan, dan pengawasan, terlebih jika dilaksanakan melalui metode pengadaan e-Katalog.

“Jika dilaksanakan melalui e-Katalog, maka anggaran yang ada akan tetap cukup tanpa perlu ada permintaan tambahan. Justru jika dilakukan penambahan anggaran pengawasan, hal ini sangat berpotensi menjadi pemborosan dan menimbulkan persoalan baru,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, penggunaan metode e-Katalog merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025 seluruh transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan e-Katalog versi 6.0. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan DIPA dan TKD Tahun 2025 di Istana Negara pada 10 Desember 2024 lalu.

“Sangat tidak logis jika saat ini masih ada dorongan untuk menambah anggaran dengan alasan kebutuhan pengawasan, padahal jelas ada metode yang lebih efisien dan akuntabel melalui e-Katalog,” imbuhnya.

Ridwan juga mengaku telah mengkonfirmasi langsung kepada Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait dasar regulasi dan legalitas usulan penambahan anggaran pengawasan tersebut. Kepala BPKAD menjawab, 

“Untuk usulan penambahan anggaran belum ada usulannya... Mungkin itu penataan terkait dana DAK ya. Kalau itu diatur dalam petunjuk teknis dana DAK masing-masing kementerian. Saya masih di Jakarta, jadi belum pantau di kantor.”

Ridwan mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan prinsip tepat guna dan efisien.

 "Jika ada metode pengadaan yang lebih murah, aman, dan sesuai regulasi, kenapa harus memilih cara yang rumit dan apalagi diduga berpotensi rentan terhadap masalah?" tutupnya.

(Irfan Fajri/tim)

Read More

Danrem 044/Gapo Pimpin Apel Gelar Pasukan Pam VVIP Kunker Presiden RI

Palembang – Bertempat di Lapangan Jasdam II/Sriwijaya Jl. Harun Sohar Kebun Bunga Kota Palembang, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto memimpin jalannya Apel Gelar Pasukan PAM VVIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (22/4/2025).

Danrem 044/Gapo mengatakan dalam amanatnya, Apel Gelar Pasukan ini merupakan sarana untuk melakukan pengecekan kesiapan tugas pengamanan, baik perorangan maupun satuan serta alat perlengkapan yang digunakan sehingga dalam pelaksanaan tugas pengamanan VVIP dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

“Melalui apel gelar pasukan ini diharapkan akan tercipta kesiapan yang sungguh-sungguh dan terjalin sinkronisasi antar instansi yang terkait dalam rangka Pam VVIP,” ucap Danrem.

“Saya berharap akan terwujud keberhasilan pelaksanaan tugas Pengamanan RI I di wilayah Provinsi Sumsel ini, yang meliputi pengamanan Bandara, Rute, serta wilayah yang akan dikunjungi bapak presiden,” pesannya.

Danrem juga menekankan tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan VVIP. “Pada   kesempatan ini saya perintahkan kepada seluruh anggota yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tugas pengamanan VVIP ini untuk melaksanakan tugas dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab,”.

“Laksanakan tugas pengamanan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, karena tugas ini merupakan tugas yang mulia. Sebelum melaksanakan tugas, awali dengan berdo’a dan berserah diri kepada-nya. Janganlah menganggap tugas pengamanan VVIP ini sebagai suatu rutinitas, namun jadikan tugas pengamanan tersebut suatu tugas kehormatan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Seusai pelaksanaan Apel Gelar, Danrem bersama pejabat terkait melakukan pengecekan personel, materiil dan perlengkapan.        (Red) 

Read More

TOKOH MASYARAKAT ANSORI SABAK MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG UTARA AMBIL TINDAKAN TEGAS DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERLAKU

Senin 21 April 2025 tokoh masyarakat ANSORI SABAK meminta kepada pemerintah propinsi Lampung khususnya pemerintah kabupaten Lampung Utara untuk menidak tegas  perusahaan-perusahaan yg selama ini menanam lahan masyarakat tanpa ada izin dari masyarakat ' ujar nya.

pemilik tanah serta tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ansori sabak juga menyampaikan bahwa aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus dijalankan dan tidak boleh ada yang istimewa  mengingat selama puluhan tahun para perusahaan yg menggarap lahan masyarakat tanpa melibatkan masyarakat pemilik dan tanpa ada kompensasi apapun kepada masyarakat sedangkan masyarakat pemilik hanya jadi penonton saja.

Mengingat apa yang pernah disampaikan oleh presiden republik Indonesia bahwa sudah sangat jelas jika ada HGU yg berada ditanah masyarakat agar dicabut HGU nya dan mengembalikan tanah - tanah tersebut kepada masyarakat namun selama ini pemerintah kabupaten Lampung Utara terkesan tidak mampu menjalankan aturan yang sudah ditetapkan padahal pemerintah hanya tinggal melaksanakan saja sesuai dengan SK gubernur nomor : G/333/B.IX/HK/1999.

Ansori sabak berharap dalam waktu dekat ini agar tanah - tanah tersebut segera dikembalikan kepada masyarakat 'agar  masyarakat mendapatkan kembali  hak - hak mereka karena negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan undang-undang dan Pancasila bukan negara yang berjalan berdasarkan kehendak pihak tertentu, apalagi perusahaan yang selama ini tidak menjalankan kewajiban terhadap masyarakat, " ucap nya..

( Heri s )

Read More