*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2024 secara daring dan luring di Aula Prona, Jakarta, pada Selasa (07/01/2025). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, kegiatan ini bukan hanya sekadar perayaan semata namun menjadi wujud komitmen bersama bahwa tidak adanya diskriminasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta membangun perdamaian antar umat beragama.

“Bapak/Ibu sekalian, perayaan natal ini menandakan bahwa kita ada di sini, jangan dimaknai sebagai sekadar acara. Ini bentuk komitmen kita bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada dominasi mayoritas di Kementerian ATR/BPN,” tegas Menteri Nusron di hadapan keluarga besar umat kristiani Kementerian ATR/BPN yang hadir dalam perayaan Natal tersebut.

Sejalan dengan tema yang diangkat dalam ibadah dan perayaan Natal, Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya menghargai satu dengan yang lain. Adapun tema yang diangkat yakni “Marilah sekarang kita pergi Betlehem”, dengan sub tema “Kita tingkatkan toleransi antar umat beragama dengan mewujudkan pelayanan pertanahan dan ruang yang penuh kasih untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”.

“Kita harus saling menghargai, harus saling toleransi antar sesama. Saya kira ini hal yang baik untuk kita saling mengingatkan dan saling menghargai satu sama lain,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Tidak hanya kepada sesama saja, lebih jauh Menteri Nusron berharap bahwa dalam momen perayaan natal ini, mampu meningkatkan kepedulian umat dan menjaga perdamaian dunia. “Pesan Natal di Indonesia kali ini kita tekankan kepedulian kepada orang yang susah dan bisa menjaga perdamaian. Untuk itu pesan natal dari Indonesia hari ini mendoakan adanya perdamaian umat manusia di dunia,” pungkas Menteri Nusron.

Pada kegiatan tersebut, Menteri Nusron dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana secara simbolis juga menyalakan lilin sebagai bentuk adanya terang dan perdamaian di Kementerian ATR/BPN. Melalui lilin tersebut, kiranya terang dan perdamaian juga bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menyerahkan tujuh sertipikat tanah yang diperuntukkan rumah ibadah dan yayasan kristen di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Selain itu, terdapat pula penyerahan Tali Kasih Persekutuan Umat Kementerian ATR/BPN dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada Putra/Putri jajaran Kementerian ATR/BPN yang membutuhkan. 

Khotbah Natal kali ini disampaikan langsung oleh Pendeta Tohom Marison Pardede. Hadir menyampaikan pesan natal dan doa syafaat, Romo Thomas Ulun Ismoyo. Hadir sebagai pengisi acara utama dalam kegiatan tersebut, Donnie Sibarani.

Ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2024 diketuai oleh Kepala Subdirektorat Hak Pengelolaan pada Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pangihutan Manurung. Turut hadir dalam acara tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, termasuk di antaranya Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan sekaligus Pembina Persekutuan Umat Kristen Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang dan Ketua Persekutuan Umat Kristen ATR/BPN, Agustin Iterson Samosir. (GE/PHAL)

#KementerianATRBPN

Read More

Dalam rangka mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional

MUBA - Dalam rangka mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional, Polsek Lalan melaksanakan giat penanaman padi di pekarangan Polsek Lalan Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Muba. Senin (06/01/2025) sekira pukul 08.30 Wib.

Adapun giat penanaman padi tersebut di pimpin langsung oleh Kapolsek Lalan IPTU Zulkarnain Afianata, ST, M.Si, MH bersama Kanit Intel Polsek Lalan Aiptu Asriadi, SH dan Polisi RW Bripka Tio Chosasalis, SH beserta kelompok Tani Bapak Mudhori. Dengan luas lahan 1 hektare atau 10.000 meter persegi.

Kapolres Muba AKBP Listiyono Dwi Nugroho, SIK, MH melalui Kapolsek Lalan IPTU Zulkarnain Afianata, ST, M.Si, MH mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud peduli lingkungan bersama masyarakat dalam hal ketahanan pangan, serta memanfaatkan lahan tidur dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.

“Kegiatan ini yaitu dalam rangka peduli lingkungan dan Ketahanan Pangan bersama masyarakat. Bergotong royong memanfaatkan lahan tidur untuk ketahanan pangan nasional”, ungkap IPTU Zulkarnain.

Menurut Kapolsek Lalan, kami turun langsung untuk membantu petani dengan harapan dapat memberikan motivasi dan nilai positif bagi petani agar lebih bersemangat dalam bekerja, guna meningkatkan ketahanan pangan.

 "Insyaallah kegiatan ini kedepannya kami terus lanjutkan hingga panen nantinya. Sehingga kita bisa saling bahu membahu dalam lingkungan permasyarakatan dan masalah pangan serta perekonomian warga, sert tercipta strategi dan mekanisme tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Ketahanan Pangan," tutup IPTU Zulkarnain.

Read More

Ketum AKPERSI Mengecam Keras Media Asing OCCRP Bilang Presiden Ke 7 Indonesia Terkorup DuniaTanpa Dasar

 

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia selalu mengikuti dan menyoroti pmberitaan politik yang terjadi di Indonesia berdasarkan liputan investigasi dilapangan oleh para wartawan dan jurnalis yang tergabung di AKPERSI. Sebagai sebuah wadah organisasi pers yang baru lahir  tapi untuk jajaran pengurus dari tingkatan DPC, DPD dan DPP hampir rata - rata wartawan yang sudah lama menggeluti profesi Jurnalis. 

Makanya AKPERSI akan membuktikan bahwa berita atau informasi yang disajikan akan berpegang teguh dengan Undang - undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik serta memastikan agar berita tidak hoax atau berita yang terkesan menyudutkan tanpa adanya bukti atau dasar yang kuat. Karena AKPERSI menyadari bahwa sekarang merupakan zamannya The Power Media bahkan ketika disalahgunakan akan memframing bisa menjadi jahat atau baik. 

Terkait berita yang menjadi trending topik sekarang bahwa ada sebuah organisasi bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP) yang menyajikan informasi dengan menyudutkan serta memframing Presiden Ke 7 Indonesia Joko Widodo masuk dalam nominasi finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi Tahun 2024 versinya. 

Melihat hal ini maka Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) pun angkat bicara karena menyangkut informasi dan pemberitaan yang terkesan tidak mendasar serta menyudutkan. Apalagi yang di framing jahat merupakan Presiden Ke 7 Indonesia yang sudah berjasa terhadap negara.

" Kami mengecam keras bahwa Organisasi tersebut yang bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP) yang katanya merupakan organisasi independen berisikan jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Tetapi dengan memuat informasi yang tak mendasar dan tak ada buktinya terus melakukan framing jahat. Kami menduga bahwa organisasi yang berisikan tersebut sudah menjadi alat politik dengan menggunakan The Power Media. Saya selaku Pimpinan di AKPERSI selalu menekankan dan mengingat kepada seluruh jurnalis yang tergabung untuk lebih mengedepankan Undang - Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik agar berita yang disajikan haruslah sesuai fakta dan berimbang serta menjadi kontrol sosial yang tidak memprovokasi apalagi memecah belah bangsa sendiri," Ujar Rino Selaku Ketua Umum DPP AKPERSI.

Sementara di tempat lain Presiden Ke 7 Joko Widodo memberikan komentar kepada awak media terkait namanya muncul di media asing.

" Hahaha, Ya, terkorup itu korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya, dibuktikan,apa? Ujar Jokowi dirumahnya, Gang Kutai Utara No.1 Sumber, Solo.

Jokowi juga menanyakan kriteria yang digunakan oleh OCCRP sehingga namanya masuk dalam daftar finalis pemimpin dunia terkorup.

Read More

*Girik Tidak Akan Berlaku Lagi di Tahun 2026, Begini Tanggapan Kementerian ATR/BPN*

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa girik atau bukti kepemilikan tanah lama tidak lagi berlaku setelah kawasan dinyatakan lengkap terdaftar. Penegasan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur bahwa sertipikat tanah yang telah terbit lebih dari lima tahun tidak dapat dicabut atau diganti kecuali melalui perintah pengadilan.  

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa girik secara otomatis tidak berlaku setelah seluruh tanah di suatu kawasan telah terpetakan dan diterbitkan sertipikatnya. "Ketika suatu kawasan sudah dinyatakan lengkap, sudah terpetakan siapa pemiliknya, dan sudah ada sertipikatnya, girik otomatis tidak berlaku lagi. Kecuali, jika ada cacat administrasi yang terbukti dalam waktu kurang dari lima tahun, maka girik masih dapat digunakan sebagai bukti," ujarnya dalam pertemuan media yang bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Lebih lanjut, Menteri Nusron menegaskan bahwa jika usia sertipikat telah lebih dari lima tahun, maka persoalan hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. "Sertipikat tanah adalah produk hukum. Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021, produk hukum hanya dapat digantikan dengan produk hukum lain atas perintah pengadilan," tambahnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi menjelaskan bahwa girik awalnya merupakan bukti kepemilikan tanah lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UU tersebut, pemilik tanah diberikan waktu untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, dengan berjalannya waktu dan beberapa peraturan tambahan, hak atas tanah yang bersumber dari girik seharusnya sudah tidak berlaku.  

"Selama ini, banyak sengketa dan konflik tanah yang berawal dari girik. Bahkan, girik seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah melalui dokumen palsu. Maka dari itu, penghapusan girik ini bertujuan untuk mencegah konflik di masa depan," ungkap Asnaedi.  

Oleh sebab itu, dengan keberhasilan program Kabupaten/Kota Lengkap, girik kini tidak lagi relevan. "Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, begitu seluruh tanah di suatu kawasan sudah lengkap dan terdaftar, girik dengan sendirinya tidak berlaku lagi," tegas Asnaedi.  

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta 84 awak media nasional. Sesi tanya jawab pada kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. (LS/PHAL)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional 

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 

Situs: atrbpn.go.id 

PPID: ppid.atrbpn.go.id

WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Read More

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

Jakarta - Mengawali tahun 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menginstruksikan kepada satuan kerja (Satker) di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat terus meningkatkan pelayanan secara optimal. Ia menilai pelayanan yang optimal dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

"Meskipun Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat belum termasuk kategori wilayah dengan beban kerja terbesar, saya yakin pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Sulawesi Tengah, dapat dipacu melalui pelayanan yang optimal. Contohnya, kawasan Morowali yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Data terkait pelayanan di wilayah ini perlu dimanfaatkan secara maksimal, termasuk memanfaatkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)," terang Menteri Nusron dalam pengarahannya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat secara daring pada Kamis (02/01/2025).

Menteri Nusron mengatakan optimalisasi layanan pertanahan dapat dilakukan dengan mengubah stigma pelayanan yang selama ini masih dinilai lama oleh masyarakat menjadi lebih cepat dan responsif melalui perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

"Perbaikan sistem dimulai dengan penyederhanaan model bisnis dan penguatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang akurat, _prudent_, akuntabel, dan transparan sesuai prinsip _Governance, Risk Management, and Compliance_ (GRC)," ungkap Menteri Nusron.

Dalam pengarahan yang digelar secara daring tersebut, Menteri Nusron menyampaikan kepada seluruh jajaran agar selalu siap apabila dilakukan rotasi dan mutasi secara berkala untuk meningkatkan pengalaman kerja dan pemerataan penugasan dalam rangka peningkatan SDM. Selain itu, kepekaan dan pemahaman terkait isu-isu pertanahan dan tata ruang juga menjadi aspek yang wajib dimiliki oleh setiap instan pertanahan.

"Semua petugas di lapangan wajib memahami isu tata ruang dan aktif dalam forum tata ruang. Khusus untuk Sulawesi, proses penyusunan RDTR relatif lebih cepat karena pulau ini telah memiliki peta geospasial yang lengkap," tutup Menteri Nusron.

Turut hadir dalam pengarahan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; serta jajaran Satker Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. (RT/FA)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional 

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 

Situs: atrbpn.go.id 

PPID: ppid.atrbpn.go.id

WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Read More

Tokoh Masyarakat Sumsel Apresiasi Kinerja Polri 2024

 

Palembang – Plus minusnya penilaian publik terhadap Kepolisian RI (Polri) sepanjang catatan tahun 2024, termasuk tokoh masyarakat dan masyarakat tetap berharap Polri dapat menjadi pengayom.

Hal itu disampaikan oleh, Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Sumsel Ahmad Romi Afriansyah M.Ag.

Menurut Ahmad Romi, ada hal-hal positif dan negatif yang pastinya telah ditorehkan oleh Polri sepanjang 2024. Sepanjang 2024 yang disebut juga sebagai tahun politik, “ Polri dinilai berhasil melaksanakan pengamanan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak,” katanya saat diwawancarai via WhatsApp, Kamis (2/1/2025).

Meski demikian, lanjutnya, keberhasilan itu sebaiknya tidak lantas membuat Polri bersikap santai dan jumawa.

“ Mengingat masih ada torehan-torehan di hati rakyat Indonesia yang masih harus dipulihkan oleh Polri,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Gereja Katedral Santa Maria Pastor Petrus Sukino menyampaikan, bahwa catatan-catatan positif akan keberhasilan Polri harus lebih ditingkatkan lagi pada 2025.

Sementara untuk catatan-catatan miris harus semakin diminimalisir bahkan ditiadakan pada tahun mendatang.

“Kami tetap berharap kepolisian RI bisa menjadi pengayom rakyat yang baik dan menjadi garda terdepan babagi kenyamanan kehidupan, bernegara masyarakat Indonesia selama 2025. Tetap jaya, kepolisian RI”, ungkapnya.

Dalam rilis akhir tahun (RAT) 2024 Polri, tercatat pada 2024, terdapat 23.699 perkara yang ditangani Polri. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3.344 kasus atau 12,3% jika dibandingkan 2023.

Selain menyelesaikan perkara kejahatan konvensional seperti pencurian hingga penggelapan, Polri juga gencar melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perempuan dan anak.

(Red) 

Read More

BNN PRABUMULIH MEMBERIKAN TES URINE SECARA GERATIS DI TEMPAT KARAOKE KELAP MALAM SALSA

 

Pas malam tahun baru Kedatangan BNN Prabumulih di Salsa Karaoke pada malam pergantian tahun tersebut, jelas mengejutkan pengunjung memang tengah ramai di lokasi itu. Setidaknya, ada sekitar 57 orang pengunjung di lokasi tersebut.

Petugas BNN Prabumulih dikepalai AKBP Pauzia SP MSi didampingi Penyidik BNN, Aiptu Abdul Gamal Alrasyid SH MH langsung melakukan pendataan dan tes urine di lokasi, hasilnya dari 57 orang dinyata positif narkoba sebanyak 17 orang.

“Iya, 5 perempuan dan 12 laki-laki pengunjung Salsa Karaoke pada saat kita razia di malam pergantian tahun dinyatakan positif narkoba,” ujar Pau, sapaan akrabnya.

Hasil tes urine tersebut, kata dia mengandung narkoba jenis amphetamine. Seluruh pengunjung dinyatakan positif, sementara ini terangnya diamankan di Kantor BNN Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Aiptu Abdul Gamal Alrasyid SH MH saat dikonfirmasi melalui wab langsung memenarkan itu sehingga berita ini diterbitkan

(Dri)

Read More