Postingan Populer


This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Keluarga Besar Pujakesuma Lambar: Serahkan Donasi Kepada Korban Kebakaran Di Sebarus



Lampung Barat, - Keluarga besar Paguyuban Pujakesuma kabupaten Lampung Barat serahkan hasil donasi kepada Korban Kebakaran yang menghanguskan Satu unit rumah, di pekon sebarus, kecamatan balik bukit, Kabupaten Lambar. Rabu, ( 6/5).


Menurut ketua umum Pujakesuma Lambar, Eko Riadi. SH mengatakan, pertama tama kami dari pada keluarga besar Paguyuban Pujakesuma mengucapkan bela sungkawa atas musibah kebakaran yang menimpa saudara kita, Bapak Duki sekeluarga. Semoga dengan ada nya musibah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan dan rizki yang lebih banyak lagi oleh sang pencipta., " Ungkapnya, Kepada awak media di lokasi.


Masih menurut, Mas Eko sapaan akrabnya, memaparkan bahwasanya kegiatan penyerahan hasil donasi musibah kebakaran kepada saihibul Musibah sudah dilaksanakan pada sore hari ini yang langsung di terima oleh keluarga besar dari pada saihibul Musibah.


" Mudahan dengan adanya sedikit bantuan hasil dari pada Pengalangan dana dari saudara saudara Pujakesuma dapat membantu meringankan beban dari pada saihibul musibah, " Jelasnya, tersenyum.


Di tempat yang sama, Wakil ketua l Pujakesuma Lambar, H. Seno Susanto, SH. MH menambahkan, ucapan terimakasih kepada seluruh anggota keluarga Pujakesuma Lampung Barat baik, tingkat kabupaten dan tingakat kecamatan yang sudah membantu, mendukung dan mensukseskan kegiatan sosial pada hari ini.


" Tidak lupa juga kepada para donatur Pujakesuma, kami ucapkan terimakasih semoga dengan adanya bantuan dari pada Donatur tersebut bisa menjadi catatan baik di sisi sang kholik, Allah azawajalla dan senantiasa selaluu diberikan kemurahan rizki dan di lancarkan segala niat dari pada saudara semua. " Tandasnya. 


Selain itu juga, Sekretaris Pujakesuma Lambar, Kandung Hernowo, S.pd menyampaikan, bahwasanya kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi Fokus dari pada Keluarga besar Pujakesuma Lambar.


" Saya juga mengingatkan Kepada seluruh keluarga besar Pujakesuma agar senantiasa selalu kompak, guyub, rukun, raget, regeng lan Rumekso. Ahir kata, " Seduluran selawase,  " Pungkasnya.



(Tim)

Sinergi Kawal Ketenagakerjaan,Insan Pers dan Aktivis Prabumulih Sampaikan Surat Tembusan ke Disnakertrans Provinsi Sumsel

 


​PALEMBANG – Guna memperkuat koordinasi terkait dinamika ketenagakerjaan di Sumatera Selatan, Pimpinan Redaksi (Pimred) Demokrasi Indonesia, Ladi Yansyah, bersama jajaran insan pers dan aktivis melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (06/05/2026).



​Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Disnakertran Provinsi Sumsel, H.Indra Bangsawan, S.H., M.H. Selain bertujuan untuk mempererat silaturahmi, kunjungan ini juga menjadi momentum penyerahan resmi surat tembusan aspirasi masyarakat mengenai transparansi rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PHRZ4, khususnya yang melibatkan PT Pertamina Training & Consulting (PTC).


​ Ladi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari ketaatan prosedur dan tertib administrasi dalam mengawal isu-isu publik, agar menjadi atensi bagi pemerintah baik di tingkat provinsi maupun Kota Prabumulih.


​"Kehadiran kami hari ini sepenuhnya untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi secara normatif. Kami menyerahkan berkas tembusan surat terbuka terkait rekrutmen tenaga kerja di PTC sebagai wujud sinergi dalam mendukung iklim kerja yang sehat dan transparan," ujar Ladi saat ditemui di lokasi.


​Dorong Pengawasan Upah dan K3

​Lebih lanjut, Ladi menegaskan bahwa melalui penyerahan surat tersebut, pihak media dan aktivis berharap Disnakertrans Provinsi Sumsel dapat memperketat pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah. Fokus utamanya adalah memastikan pemenuhan hak pekerja, seperti Standar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

​"Kami ingin memastikan hak dan kewajiban tenaga kerja berjalan sesuai regulasi dan memenuhi rasa keadilan publik," tambahnya.


​Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan namun tetap profesional ini menegaskan komitmen insan pers sebagai mitra strategis pemerintah. Media dan aktivis sepakat untuk terus mengawal hak-hak tenaga kerja lokal melalui jalur komunikasi yang konstruktif dan solutif.


​"Kami sangat mengapresiasi keterbukaan Bapak H. Indra Bangsawan dalam menerima kunjungan kami. Harapan kami, koordinasi ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas," pungkasnya. (UMK)

Kapolres Lampung Barat hadiri pelantikan pengurus KONI, dukung kemajuan olahraga daerah

 


Lampung Barat — Kapolres Lampung Barat menghadiri kegiatan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lampung Barat yang digelar pada Rabu (6/5/2026).


Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para insan olahraga di Kabupaten Lampung Barat.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lampung Barat menyampaikan dukungannya terhadap kemajuan dunia olahraga di daerah. Ia berharap kepengurusan KONI yang baru dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan prestasi atlet di Kabupaten Lampung Barat.


“Kami dari Polres Lampung Barat siap mendukung setiap kegiatan positif, termasuk dalam bidang olahraga. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini, KONI Lampung Barat dapat semakin maju dan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi,” ujar Kapolres.


Kapolres juga menekankan pentingnya sinergitas antara seluruh pihak dalam membangun generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi melalui olahraga.


Pelantikan pengurus KONI ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Lampung Barat serta meningkatkan prestasi di tingkat regional maupun nasional.


Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dunia olahraga di Kabupaten Lampung Barat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.


(IF - humas)

Skandal Rp28 Miliar Disdikbud Lampung Barat: Anggaran Melejit, Tunjangan Guru "Macet"

 


LAMPUNG BARAT, (6 Mei 2026) – Aliansi Jurnalis Persada (AJP) membongkar kejanggalan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disdikbud Lampung Barat tahun 2024. Ditemukan lonjakan anggaran sebesar Rp28,5 Miliar untuk "Aneka Tunjangan Guru", namun di lapangan, para tenaga pendidik justru mengeluh hak mereka belum terbayar.


Paradoks Realisasi 100% vs Keluhan Guru

Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menyoroti kenaikan Pagu Anggaran dari *Rp204,4 Miliar menjadi Rp232,9 Miliar*. Meski laporan administratif menunjukkan realisasi belanja pegawai mencapai 99% (Rp236,6 Miliar) fakta di lapangan menunjukkan nasib TPG, Gaji ke-13, dan THR guru masih terkatung-katung.


"Jika laporan menyebutkan dana terserap 100%, secara hukum uang itu seharusnya sudah di tangan guru. Jika belum, ke mana aliran dana puluhan miliar tersebut mengalir?" tegas Sugeng.


Poin Kritis Temuan AJP:

Prioritas Keliru: Disdikbud justru mengejar target sertifikasi cagar budaya pada 2025, sementara utang kesejahteraan guru diabaikan.


Alibi Klasik: Rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan dijadikan tameng atas kegagalan manajerial.


Indikasi Manipulasi: Ada jurang lebar antara klaim tingginya realisasi fisik dengan keresahan sosial pendidik yang belum menerima haknya.


Desakan Audit dan Jalur Hukum

AJP mendesak Kepala Disdikbud memberikan klarifikasi transparan dan meminta BPK serta Inspektorat melakukan audit investigatif pada pos Belanja Pegawai 2024. 


Ultimatum AJP: Jika dalam satu minggu tidak ada solusi konkret, temuan ini akan dilaporkan resmi ke Kemendikbud dan KPK di Jakarta guna mengusut dugaan pengendapan atau pengalihan dana sepihak.


Kontak Media:

Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat

*Sugeng Purnomo – Ketua DPC AJP*

*Email: redaksi@ajp-lampungbarat.id | Web: Diksiber.id*

Pembongkaran KWH Oleh Pihak PLN Disebut LSM Gemul Tak Ada Etika, Kepala PLN Balik Bukit Belum Berikan Klarifikasi Resmi

 


Lampung Barat, - Soal pembongkaran KWH saat rumah tidak ada orang (Kosong) milik salah seorang warga Way Mengaku , Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Lampung hingga di sebut LSM Gemul pihak PLN tidak punya etika dalam bekerja. 


Sebelumnya salah seorang warga Way Mengaku menggunakan KWH Pascabayar, namun dikarenakan menunggak hanya 10 hari dan langsung dibayarkan secara lunas, KWH miliknya dibongkar saat pemilik rumah tidak ada dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 


Namun If salah seorang yang merupakan pemilik KWH tersebut mempertanyakan hal itu ke kantor PLN Kecamatan Balik Bukit, tapi hal itu justru sia - sia.


Usai dilakukan protes ke pihak PLN Balik Bukit, pihaknya kembali melakukan pemasangan KWH, namun pemasangan KWH tersebut bukan KWH pascabayar melaikan KWH yang menggunakan Pulsa.


Bedasarkan aturan Batas Pembayaran dan Pemutusan listrik pascabayar adalah tanggal 20 setiap bulan. Jika melewati tanggal tersebut, PLN berhak melakukan pemutusan sementara. Pemutusan sementara dilakukan melalui Miniature Circuit Breaker (MCB) pada kWh meter di bulan pertama keterlambatan.


Dalam hal ini Kepala PLN Balik Bukit belum bisa ditemui agar memberikan klarifikasi resmi terkait aturan dan etika dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas PLN.



Red

Penetapan DPO Ketua GML Lampura Tuai Reaksi Keras dari Internal Organisasi, Pengurus Siap Tempuh Jalur Hukum!

 


Lampung Utara ǁ Menanggapi maraknya informasi yang beredar di media sosial terkait penetapan Ketua DPD Organisasi Gema Masyarakat Lokal (GML) Lampung Utara, Alkori Syafe’i. Sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Lampung Utara, jajaran pengurus organisasi tersebut akhirnya angkat bicara.



Melalui kegiatan jumpa pers yang digelar pada Selasa (5/5/2026) sekitar pukul 15.00 WIB, di Sekretariat DPD GML Lampung Utara. Yang berlokasi di Desa Bumiraya, Kecamatan Abung Selatan, pihak organisasi menyampaikan klarifikasi sekaligus sikap resmi mereka atas polemik yang berkembang.

Sekretaris DPD GML Lampung Utara, Irawan Thamrin, AT., SH, secara tegas menyatakan keberatan atas penetapan status DPO terhadap ketua mereka. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji kembali secara objektif dan transparan.

“Kami sangat keberatan dengan penetapan tersebut. Kami melihat ada sejumlah kejanggalan, termasuk adanya indikasi pihak pelapor berinisial NF yang membawa-bawa nama organisasi GML serta menyeret pihak keluarga, termasuk anak dari terlapor. Hal ini tentu berdampak secara psikologis,” ujar Irawan dalam keterangannya kepada awak media.

Lebih lanjut, Irawan menegaskan bahwa pihaknya memiliki sejumlah bukti yang diyakini dapat menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Menurutnya, organisasi tidak tinggal diam dan akan mengawal proses ini hingga tuntas.

“Kami memiliki bukti-bukti yang akan kami sampaikan pada waktu yang tepat. Kami percaya bahwa fakta yang sebenarnya akan terungkap,” tambahnya.

Senada dengan itu, kuasa hukum GML Lampung Utara, Sofandi SY., SH, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan. Termasuk kemungkinan melaporkan balik pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kliennya.

“Kami akan menempuh jalur hukum. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pelaporan balik terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang tidak berdasar,” tegas Sofandi.

Ia juga menyoroti maraknya penyebaran informasi di media sosial yang dinilai tidak berimbang dan cenderung menyudutkan organisasi GML. 

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng nama baik organisasi secara keseluruhan.

“Penyebaran informasi tanpa dasar yang jelas, apalagi dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas, berpotensi melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Sofandi mengingatkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bermuatan pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3).

Selain itu, penyebaran informasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain juga dapat dijerat dengan ketentuan hukum lainnya, tergantung pada substansi dan dampak yang ditimbulkan.

Dengan berbagai bukti dan saksi yang telah dikumpulkan, pihak DPD GML Lampung Utara menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Serta akan mengambil langkah tegas demi menjaga nama baik organisasi.

“Kami akan fokus pada proses hukum dan memastikan semua berjalan sesuai aturan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” tutup Sofandi.


(Red)

AJP Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa di Tiga Pekon, Desak Inspektorat Lampung Barat Profesional dan Transparan

 


LIWA, LAMPUNG BARAT – Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Persada (DPC AJP) Kabupaten Lampung Barat secara resmi melayangkan surat laporan pengaduan masyarakat kepada Inspektur Kabupaten Lampung Barat pada Senin (04/05/2026):


Laporan ini mencakup dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) di tiga wilayah, yakni Pekon Sumber Alam, Pekon Semarang Jaya, dan Pekon Sinar Jaya, Kecamatan Air Hitam.


Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi kontrol sosial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara di tingkat desa.

"Kami berharap Inspektorat dapat bekerja secara objektif, profesional, dan sesuai prosedural dalam menindaklanjuti temuan kami demi menjaga integritas anggaran publik," tegas Sugeng.


**Modus Operandi: Dari *Markup* hingga Proyek Mangkrak**


Berdasarkan dokumen laporan nomor 89.025/LPM.INSP./DPC-AJP-LBR/V/2026, AJP mengungkap adanya indikasi kuat pola fragmentasi anggaran (*splitting*) di **Pekon Sumber Alam**.Tim investigasi menemukan kegiatan yang sama dipecah menjadi banyak transaksi kecil, seperti pos penyelenggaraan posyandu dan penyusunan dokumen keuangan, yang diduga untuk menghindari mekanisme pengadaan yang transparan.Selain itu, terdapat ketidakwajaran nilai anggaran pada pos informasi publik desa yang mencapai Rp71,8 juta pada tahun 2024.


Kondisi serupa ditemukan di **Pekon Semarang Jaya** periode 2023-2025.AJP menyoroti anggaran pemeliharaan sarana PAUD/TK/TPA tahun 2024 yang mencapai nilai fantastis ratusan  juta. "Nilai pemeliharaan tersebut hampir setara dengan pembangunan gedung baru, sehingga patut dicurigai adanya penggelembungan harga (*markup*)," tambah Sugeng.


#### **Kasus Ketahanan Pangan: Dana Digunakan Pribadi**

Kejanggalan paling mencolok dilaporkan terjadi pada program Ketahanan Pangan di **Pekon Sinar Jaya**.Dari total anggaran Rp140 juta yang dikelola BUMDesa Sinar Maju, ditemukan fakta bahwa pembangunan kandang ayam berakhir mangkrak dan pengadaan bibit ayam tidak terealisasi.


Berdasarkan Resume Investigatif AJP, Direktur BUMDesa Sinar Maju secara tertulis mengakui telah menggunakan dana sebesar Rp40,9 juta untuk kepentingan pribadi. Namun, hingga batas waktu pernyataan pada 30 April 2026, yang bersangkutan mangkir dari kewajiban pengembalian dana dan panggilan resmi pemerintah pekon.


**Tuntutan Audit Investigatif**

Dalam laporan resminya, DPC AJP mendesak Inspektorat Lampung Barat untuk segera melakukan:

*   **Audit Investigatif secara komprehensif** terhadap seluruh realisasi kegiatan Dana Desa di pekon-pekon terkait.

*   **Verifikasi lapangan (*on-site inspection*)** guna mencocokkan laporan pertanggungjawaban fisik dengan kondisi riil di lokasi proyek.

*   **Pemeriksaan kewajaran harga (*owner estimate*)** terhadap seluruh belanja barang dan jasa yang dilakukan pemerintah desa.

*   **Pemberian sanksi tegas** dan penerusan laporan kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan/Polri) jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.


Surat laporan ini juga ditembuskan kepada Bupati Lampung Barat dan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat sebagai bentuk pengawalan bersama terhadap integritas pembangunan di Bumi Sekala Bekhak[cite:


**Kontak Media:**

**DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat**

*Ketua: Sugeng Purnomo*

*Telepon/WA: 0857-5825-8460*

*Email: dpc.ajplambar@gmail.com*

*Website Partner: Diksiber Lampung, Jurnalpersada.com, Darahjuang.com*

Menakar Transparansi Tata Kelola Publik: Koalisi LSM TRINUSA dan AJP Lampung Barat Siapkan Aksi Korektif Skala Besar*

 


LIWA, LAMPUNG BARAT, – Memasuki kuartal kedua tahun 2026, dua pilar kontrol sosial di Lampung Barat, DPC LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) dan Aliansi Jurnalis Persada (AJP), resmi menyatakan komitmen kolaborasi strategis. Koalisi ini terbentuk sebagai respons atas akumulasi dinamika kebijakan publik yang dinilai memerlukan peninjauan ulang demi marwah tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Governance).


Setelah sebelumnya terlibat dalam aksi di KPK dan Rencana Aksi Tanggal 07 Mei 2026 Lampung Selatan, Ketua DPC LSM TRINUSA Lampung Barat, Ahmad Zainudin, bersama Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, mengonfirmasi akan memusatkan pergerakan di Dinas Pendidikan serta sejumlah instansi strategis lainnya di Lampung Barat.


**Memperjuangkan Hak Konstitusional Tenaga Pendidik**

Salah satu poin krusial yang menjadi motor penggerak aksi ini adalah mandeknya realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun anggaran 2023 dan 2024.


**Hak Tenaga Pendidik:** Koalisi menilai keterlambatan penyaluran hak-hak guru merupakan preseden buruk bagi peningkatan mutu pendidikan di Lampung Barat.


**Desakan Audit:** TRINUSA dan AJP menuntut transparansi aliran dana pendidikan guna memastikan tidak adanya hambatan administratif maupun penyalahgunaan wewenang.


**Uji Kepatuhan Pelantikan 88 Pejabat dan Anggaran Legislatif**

Koalisi juga menyoroti aspek legalitas dan kepatuhan administratif terkait pelantikan 88 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.Langkah ini merujuk pada pentingnya penerapan *Merit System* dan kepatuhan terhadap aturan KemenPAN-RB serta BKN.


**Validasi Prosedural:** Koalisi mempertanyakan apakah mekanisme mutasi dan pelantikan 88 pejabat tersebut telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku untuk mencegah adanya *abuse of power*


**Akuntabilitas DPRD:** Tidak hanya eksekutif, koalisi juga membidik pos anggaran perjalanan dinas DPRD Lampung Barat yang dinilai memerlukan verifikasi publik terkait asas kemanfaatan dan efisiensi anggaran negara[cite: 2].


 **Langkah Strategis: Aspirasi Berbasis Data**

Ketua AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan gerakan berbasis data investigatif.


"Tujuan kami adalah mengembalikan fungsi pengawasan pada rel yang tepat. Kami membawa dokumen dan fakta yang memerlukan jawaban konkret dari para pemangku kebijakan," tegasnya.


Senada dengan hal tersebut, Ahmad Zainudin selaku Ketua TRINUSA Lambar menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara jurnalis investigatif dan aktivis lapangan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.


Aksi demonstrasi dan penyampaian pendapat di muka umum ini direncanakan akan dilakukan dengan mematuhi protokol keamanan, namun tetap dengan tekanan massa yang signifikan guna memastikan suara publik didengar oleh otoritas terkait[cite:


**Narahubung Media:**

**Pusat Informasi Koalisi TRINUSA - AJP**

*Email: info.lambar@koalisi.org*

Liwa, Lampung Barat


(Red)

PERINGATI HARI PERS DUNIA, KETUA AKPERSI LAMPUNG UTARA: PERS HARUS TETAP BERINTEGRITAS


LAMPUNG UTARA –maungmarabes.com-Momentum Hari Pers Dunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei menjadi pengingat penting bagi seluruh insan pers untuk terus menjaga profesionalisme dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

 

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Lampung Utara, Ashari, menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Dunia kepada seluruh jurnalis dan pekerja media di Indonesia.

 

Ia menegaskan bahwa peran pers sangat vital dalam membangun kesadaran masyarakat melalui informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.

 

“Selamat Hari Pers Dunia 3 Mei 2026. Semoga insan pers di seluruh Indonesia semakin kuat, independen, dan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam setiap karya yang disampaikan kepada masyarakat,” ujar Ashari dalam keterangannya.

 

Lebih lanjut, Ashari menegaskan bahwa kehadiran AKPERSI bukan sekadar wadah berkumpul, melainkan organisasi yang memiliki misi kuat dalam meningkatkan kualitas di bidang jurnalistik bagi seluruh jajarannya.

 

Menurutnya, AKPERSI berkomitmen untuk terus mencerdaskan para pengurus dan anggotanya agar mampu menjadi jurnalis yang kompeten dan profesional.

 

“AKPERSI hadir sebagai organisasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas bidang jurnalistik. Kami ingin setiap insan pers yang tergabung mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya secara utuh, serta mampu menyajikan informasi yang akurat dan mendidik bagi masyarakat,” jelasnya.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono. Melalui himbauannya, Rino menyampaikan bahwa organisasi yang memiliki jaringan di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini turut aktif berkontribusi dalam membantu masyarakat.

 

Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi yang faktual, edukatif, dan berimbang, sehingga dapat menjadi rujukan yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi saat ini.

 

“Melalui jaringan kami di seluruh Indonesia, AKPERSI terus berupaya hadir di tengah masyarakat. Kami ingin menjadi bagian dari solusi, dengan menyajikan berita yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan berimbang,” ucap Rino.

 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai yang menjadi moto organisasi, yakni “Berintegritas, Kompeten, dan Profesional”. Menurutnya, tiga prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas jurnalistik.

 

“Integritas adalah pondasi utama, kompetensi adalah kekuatan, dan profesionalisme adalah kunci kepercayaan publik. Ketiganya harus berjalan seiring agar pers tetap menjadi pilar demokrasi yang kokoh,” tegasnya.

 

Di akhir pernyataannya, Ashari berharap peringatan Hari Pers Dunia ini dapat menjadi refleksi bagi seluruh jajaran DPC AKPERSI Lampung Utara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

 

“Semoga Hari Pers Dunia ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan pers yang sehat, independen, dan berpihak pada kebenaran,” tutupnya.

 

(Heri.S) 

Buruh Pelabuhan Panjang Siap Bongkar Dugaan Monopoli Koperasi

 



BANDAR LAMPUNG, – Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (FBBMP) resmi memulai langkah baru. Organisasi ini dikukuhkan di Way Halim, Bandar Lampung, pada Rabu (22/4/2026), sebagai wadah perjuangan hak-hak buruh di lingkungan pelabuhan.


Dewan Penasihat FBBMP, Ahmad Kennedy, menjelaskan bahwa pembentukan forum ini dilatarbelakangi keresahan buruh terhadap berbagai persoalan, mulai dari upah hingga kesejahteraan hidup.


Salah satu sorotan utama FBBMP adalah pengelolaan koperasi buruh yang dinilai tidak transparan. Kennedy menyebut, selama ini terdapat indikasi praktik monopoli yang merugikan buruh.


“Ada ketidaknyamanan buruh terhadap satu koperasi yang sudah berjalan bertahun-tahun, tetapi tidak menunjukkan transparansi yang nyata. Ini yang akan kami laporkan ke Dinas Tenaga Kerja,” ujar Kennedy.


Terkait isu nasional mengenai pencabutan SKB 2 Menteri yang mengatur koperasi pelabuhan, Kennedy melihatnya sebagai peluang perubahan. Menurutnya, kebijakan baru dari pemerintah pusat berpotensi membuka ruang pengelolaan yang lebih adil dan tidak dimonopoli satu pihak.


FBBMP pun bergerak cepat. Mulai Kamis (23/4/2026), mereka berencana mendatangi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung untuk menyampaikan pengaduan dari sekitar 400 anggota.


“Besok kami akan ke Dinas Tenaga Kerja. Buruh akan menyampaikan langsung berbagai ketidakadilan yang selama ini terjadi. Kami ingin hak-hak buruh dikembalikan,” tegasnya.


Tak hanya itu, para buruh juga berencana menghadap Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada awal bulan depan melalui agenda bertajuk “Buruh Curhat ke Gubernur.”


Kennedy berharap pemerintah daerah dapat mendengar langsung aspirasi para buruh dan memberikan dukungan nyata, terutama dalam menyikapi perubahan regulasi yang tengah disiapkan pemerintah pusat.


“Kami ingin menciptakan buruh yang cerdas dan memahami aturan. Jangan lagi buruh dianggap tidak tahu apa-apa. Kami akan terus mengawal agar hak-hak buruh Pelabuhan Panjang benar-benar terlindungi,” pungkasnya


(Irfan/Alison)

Ketua Umum Presidium FPII Serukan Semangat Juang Pers di Hari Pers Dunia

 



Lampung, 3 Mei 2026 — Memperingati Hari Pers Dunia, Ketua Presidium ( Dra. Kasihati) Keluarga Pers Indonesia (FPII), Bunda Dra. Kasihati, menyampaikan pesan tegas dan penuh motivasi kepada seluruh insan pers di Indonesia, khususnya keluarga besar FPII.



Dalam pernyataannya, Bunda Dra. Kasihati, menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat.


Ia mengajak seluruh jurnalis untuk tetap berdiri tegak dalam membela kebenaran, menyuarakan kepentingan rakyat, serta tidak gentar menghadapi berbagai tekanan.


“Hari Pers Dunia bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga kebebasan pers.


Pers harus menjadi garda terdepan dalam membela masyarakat, mengungkap fakta, dan memastikan keadilan tetap hidup di negeri ini,” tegasnya.


Ia juga menekankan bahwa peran pers tidak hanya sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Menurutnya, jurnalis memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendidik.


“Pers harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemerintah, bukan dengan menjadi corong kekuasaan, tetapi sebagai mitra kritis yang konstruktif. Kritik yang sehat adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa,” tambahnya.


Lebih lanjut, Bunda Dra.Kasihati, mengingatkan seluruh anggota FPII di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas diri.


Ia menegaskan pentingnya menjadi jurnalis yang berkompeten, berintegritas, dan profesional dalam menjalankan tugas.


“Saya menyerukan kepada seluruh anggota FPII se-Indonesia, mari kita tingkatkan kapasitas dan kualitas kita, Jadilah jurnalis yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan menjunjung etika profesi, Profesionalisme adalah kunci kepercayaan publik,” ujarnya dengan penuh semangat.


Ia juga menegaskan bahwa FPII akan terus berkomitmen mencetak insan pers yang tangguh dan berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan di era digital yang semakin kompleks.


Menutup pernyataannya, Bunda Dra.Kasihati, mengajak seluruh insan pers untuk tetap solid dan bersatu dalam menjaga marwah profesi.


“Pers yang kuat adalah pers yang bersatu. Mari kita jaga kehormatan profesi ini, kita berdiri bersama untuk kebenaran, dan kita buktikan bahwa pers adalah kekuatan moral bangsa,” pungkasnya.


Selamat Hari Pers Dunia 2026 — Pers Kuat, Rakyat Bermartabat.

ANTISIPASI MALAM LIBUR, POLSEK RAMBANG GELAR KRYD DAN PATROLI HUNTING



MUARA ENIM – Guna menciptakan rasa aman dan mencegah terjadinya tindak pidana pada malam libur, Polsek Rambang melaksanakan kegiatan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) dan Patroli Hunting.

 

Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan (Curat), pencurian dengan pemberatan (Curas), pencurian motor (Curanmor), serta kejahatan jalanan lainnya.

 

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2026, mulai pukul 20.30 WIB s.d 21.30 WIB, bertempat di wilayah Desa Sumber Rahayu dan sekitarnya.

 

Giat pengamanan dan razia ini dipimpin langsung oleh Kepala SPK Regu B, Aiptu Toris Inawan, dengan melibatkan kekuatan sebanyak 5 orang personel.

 

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan dasar hukum yang berlaku serta Surat Perintah Kapolres Muara Enim Nomor: Sprin/ 338/IV/OPS.13./2026 tanggal 30 April 2026, dengan sasaran utama pencegahan 3C, premanisme, narkotika, judi, miras, serta pengawasan di lokasi rawan seperti cafe dan warung remang-remang.

 

Selama kegiatan berlangsung, personel melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan serta orang yang melintas. Dari hasil operasi yang dilakukan, tidak ditemukan adanya barang bukti berbahaya berupa senjata tajam, senjata api, maupun narkoba.

 

Situasi wilayah hukum Polsek Rambang selama kegiatan berlangsung terpantau aman, terkendali, dan kondusif.

 

Melalui Kapolsek Rambang IPTU Zulkarnain Afianata, S.T., M.Si., M.H., disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H.

 

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman maksimal bagi masyarakat, khususnya di malam libur. Kami ingin memutus mata rantai kejahatan dan mencegah terjadinya aksi Curat, Curas, maupun Curanmor yang sering terjadi di malam hari," ujarnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, personel juga menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah.

 

"Kami mengimbau seluruh warga untuk tetap waspada, jaga keamanan lingkungan, dan hindari berkendara sendirian di tempat sepi. Apabila melihat hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami," ucap Kapolsek IPTU Zulkarnain.

 

Lebih lanjut, Kapolsek berharap dengan adanya kegiatan rutin dan intensif ini, situasi Kamtibmas di wilayah Rambang tetap terjaga dengan baik, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang, dan wilayah kita terbebas dari gangguan keamanan," pungkasnya.(Red) 

PERINGATI HARI PERS DUNIA, KETUA AKPERSI PRABUMULIH: HARUS JADI GARDA TERDEPAN BELA KEBENARAN

  


 

PRABUMULIH, 3 Mei 2026 – Memperingati Hari Pers Dunia, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Prabumulih, Fikri Andi, C.IJ., C.PW., menyampaikan pesan tegas dan penuh motivasi kepada seluruh insan pers di Indonesia, khususnya keluarga besar organisasi yang dipimpinnya.

 

Dalam pernyataannya, Fikri Andi menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat. Ia mengajak seluruh jurnalis untuk tetap berdiri tegak dalam membela kebenaran, menyuarakan kepentingan rakyat, serta tidak gentar menghadapi berbagai tekanan.

 

“Hari Pers Dunia bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga kebebasan pers. Pers harus menjadi garda terdepan dalam membela masyarakat, mengungkap fakta, dan memastikan keadilan tetap hidup di negeri ini,” tegas Fikri Andi.

 

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pers sebagai kontrol sosial dan mitra strategis dalam pembangunan bangsa.

 

(Reporter: UMK)

 

 

Ketua Umum DPP AKPERSI Serukan Semangat Juang Pers di Hari Pers Dunia


Palembang, 3 Mei 2026 — Memperingati Hari Pers Dunia, Ketua Umum DPP Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Bang Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., menyampaikan pesan tegas dan penuh motivasi kepada seluruh insan pers di Indonesia, khususnya keluarga besar AKPERSI.


Dalam pernyataannya, Bang Rino menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat. Ia mengajak seluruh jurnalis untuk tetap berdiri tegak dalam membela kebenaran, menyuarakan kepentingan rakyat, serta tidak gentar menghadapi berbagai tekanan.


“Hari Pers Dunia bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga kebebasan pers. Pers harus menjadi garda terdepan dalam membela masyarakat, mengungkap fakta, dan memastikan keadilan tetap hidup di negeri ini,” tegasnya.


Ia juga menekankan bahwa peran pers tidak hanya sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Menurutnya, jurnalis memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendidik.


“Pers harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemerintah, bukan dengan menjadi corong kekuasaan, tetapi sebagai mitra kritis yang konstruktif. Kritik yang sehat adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa,” tambahnya.


Lebih lanjut, Bang Rino mengingatkan seluruh anggota AKPERSI di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas diri. Ia menegaskan pentingnya menjadi jurnalis yang berkompeten, berintegritas, dan profesional dalam menjalankan tugas.


“Saya menyerukan kepada seluruh anggota AKPERSI se-Indonesia, mari kita tingkatkan kapasitas dan kualitas kita. Jadilah jurnalis yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme adalah kunci kepercayaan publik,” ujarnya dengan penuh semangat.


Ia juga menegaskan bahwa AKPERSI akan terus berkomitmen mencetak insan pers yang tangguh dan berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.


Menutup pernyataannya, Bang Rino mengajak seluruh insan pers untuk tetap solid dan bersatu dalam menjaga marwah profesi.


“Pers yang kuat adalah pers yang bersatu. Mari kita jaga kehormatan profesi ini, kita berdiri bersama untuk kebenaran, dan kita buktikan bahwa pers adalah kekuatan moral bangsa,” pungkasnya.


Selamat Hari Pers Dunia 2026 — Pers Kuat, Rakyat Bermartabat!

Diduga PRAKTIK BBM ILEGAL DI MUARA ENIM SOROTAN, BEROPERASI DEKAT KANTOR POLISI


MUARA ENIM, 2 Mei 2026 – Praktik penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal yang diduga dilakukan oleh jaringan mafia di wilayah Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Ironisnya, kegiatan yang merugikan negara ini diketahui beroperasi hanya beberapa meter dari kantor Polsek Lembak.

 

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, sejumlah gudang penyimpanan BBM ilegal terdeteksi beroperasi dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Meskipun sempat terjadi penggerebekan oleh pihak gabungan, lokasi tersebut dikabarkan masih aktif melakukan kegiatan pencampuran atau pengoplosan bahan bakar minyak jenis solar yang diduga bersumber dari Sungai Angit.

 (belum ditetapkan tersangka yang jadi herannya masarakat gudang tersebut masih aktif seperti biyasa lihat video ini) 


"Walau sempat digerebek oknum gabungan, gudang tersebut masih aktif melakukan pencampuran BBM solar," ungkap salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

 

Minyak hasil oplosan tersebut diduga kuat dijual ke berbagai perusahaan. Modus yang digunakan adalah dengan memalsukan dokumen dan surat-surat kelengkapan, sehingga barang tersebut seolah-olah merupakan produk resmi dari Pertamina. Pengiriman dilakukan menggunakan kendaraan berwarna biru putih.

 

Dengan modus pemalsuan tersebut, mafia BBM diduga meraup keuntungan yang sangat besar, sementara kualitas bahan bakar yang beredar menjadi tidak standar dan berpotensi merusak mesin kendaraan serta merugikan konsumen dan negara.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai langkah tegas yang akan diambil oleh pihak berwenang untuk menuntaskan permasalahan ini.

 

 Berita bersambung..... 

 


DPC LSM TRINUSA LAMPUNG BARAT KEMBALI SUARAKAN HAK GURU DAN SOROTI DUGAAN PRAKTIK TAK SEHAT DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

 





Lampung Barat, — Momentum Hari Pendidikan Nasional kembali dimanfaatkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) Lampung Barat untuk menyuarakan persoalan mendasar di dunia pendidikan, khususnya terkait hak-hak guru yang dinilai belum terpenuhi secara optimal.




Ketua DPC TRINUSA Lampung Barat, Ahmad Zainuddin, menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah hak guru yang belum terselesaikan, di antaranya Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023 dan 2024, serta gaji ke-13.

“Kami menilai persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan. Hak guru adalah kewajiban yang harus dipenuhi. 


Jika ini berlarut-larut, tentu akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik,” tegas Ahmad Zainuddin.

Selain persoalan hak finansial, DPC TRINUSA Lampung Barat juga menyoroti dugaan adanya praktik yang dinilai tidak sehat di lingkungan pendidikan, khususnya terkait pengadaan seragam guru yang diduga dijadikan ajang bisnis tertentu.


Menurutnya, praktik semacam ini berpotensi membebani para guru dan mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.

“Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ruang untuk kepentingan di luar substansi pendidikan itu sendiri. Jika benar ada praktik yang menjadikan guru sebagai objek bisnis, maka hal tersebut harus segera dihentikan dan ditertibkan,” lanjutnya.

DPC TRINUSA Lampung Barat menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara aktif dengan mengawal persoalan ini hingga tuntas, serta mendorong pihak-pihak terkait untuk segera memberikan kejelasan dan penyelesaian konkret.

Lebih lanjut, TRINUSA juga membuka ruang bagi para guru untuk menyampaikan aspirasi dan laporan secara terbuka, guna memastikan bahwa setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.

Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional ini, DPC TRINUSA Lampung Barat mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas, tetapi juga oleh sejauh mana negara dan pemangku kebijakan hadir dalam menjamin hak-hak tenaga pendidik.

“Jika guru masih harus memperjuangkan hak dasarnya, maka sulit berbicara tentang pendidikan yang berkualitas. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tutup Ahmad Zainuddin.


Sumber: LSM TRINUSA

Reporter: Irfan Fajri



Polres Lampung Tengah Diminta Segera Usut Pencurian Yang Kerap Terjadi Di Wilayah Bandar Jaya Barat

 



Lampung Tengah - Beredar vidio di salah satu akun media sosial Facebook (fb) milik Hansori Luis Fernando salah seorang warga Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah memperlihatkan salah satu Tower sinyal telah terjadi peristiwa pencurian. 




Dalam unggahan nya, dia mengatakan bahwa di daerah nya Sering terjadi pencurian seperti, Warung yang di bobol dan Pencurian motor disekitar sekolah.



Dirinya juga mengaku bahwa didaerah tempat dia tinggal sudah menjalani ronda atau jaga malam rutin guna mencegah terjadinya pencurian, tapi hal itu terlihat sia - sia. Dan dirinya minta kepada pihak kepolisian Polres Lampung Tengah untuk ikut serta melakukan patroli malam agar tidak terjadi lagi hal serupa. 



Saat dikonfirmasi dia menjelaskan, bahwa beberapa bulan lalu warung ditempatnya sudah dua kali terjadi pencurian yang mengakibatkan kerugian. selain itu dia memposting melalui akun medsos nya (fb) dalam waktu yang singkat dilingkungan yang sama kembali terjadi pencurian bobol tower sinyal hingga sepeda motor di sekitar sekolah.



"saya berharap kepada polres Lampung Tengah untuk segera melakukan pengusutan pencurian yang terjadi di wilayah bandar Jaya barat. " Ungkap pemilik akun saat dikonfirmasi



Menanggapi hal itu LSM Gemul minta kepada pihak berwajib Polres Lampung Tengah segera usut tuntas kejadian tindak pidana pencurian yang kerap terjadi di wilayah Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. 



"Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat hususnya di wilayah Bandar Jaya Barat kami minta Polres Lampung tengah bertindak tegas dan segera mengusut tuntas pencurian yang berada di wilayah tersebut. " Ucap LSM Gemul kepada wartawan ini. 



Sementara belum diketahui soal kerugian dan kehilangan yang di alami pemilik tower sinyal tersebut di karenakan belum ada yang bisa dikonfirmasi lebih lanjut terkait hal itu. 



Namun Polres Lampung Tengah diminta Masyarakat setempat segera usut tuntas tindakan pencurian yang kerap terjadi di wilayah bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar dan segera menangkap pelaku. 


(Red)

​Sudah Sepekan Berlalu, PHRZ4 Masih Bungkam Terkait Surat Terbuka Transparansi Rekrutmen PTC



​PRABUMULIH – Sudah genap satu minggu sejak Pimpinan Redaksi (Pimred) Demokrasi Indonesia, Ladi Yansyah, bersama jajaran aktivis dan insan pers melayangkan surat terbuka serta permohonan audiensi terkait transparansi rekrutmen tenaga kerja di PTC, namun hingga kini pihak PHRZ4 belum memberikan respons atau pernyataan resmi.


​Padahal, diketahui proyek rekrutmen tersebut berasal dari PT Pertamina (Persero) dengan PT PTC sebagai pelaksana (user). Mengingat lokasi proyek dan lowongan kerja berada di wilayah Prabumulih salah satu contohnya adalah SKG Cambai yang berdomisili di wilayah kerja PHRZ4 sudah sepatutnya pihak manajemen memberikan penjelasan terbuka kepada publik.


​Sikap diamnya pihak manajemen perusahaan pelat merah tersebut mulai memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Kota Prabumulih. Pasalnya, langkah proaktif telah dilakukan tim media dan aktivis dengan menyerahkan surat tembusan resmi kepada jajaran Forkopimda, mulai dari Ketua DPRD, Kepala Disnaker, hingga surat Permohonan silaturahmi/audiensi ke Walikota Prabumulih dan Polres Prabumulih.


​Pimred Demokrasi Indonesia, Ladi Yansyah, sangat menyayangkan lambatnya respons dari pihak perusahaan terkait isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya hak tenaga kerja lokal.

​"Kami sudah bersurat secara resmi dan terbuka. Seluruh pimpinan daerah (Forkopimda) sudah kami sambangi untuk koordinasi dan mereka menyambut baik. Sangat disayangkan jika pihak perusahaan justru terkesan menutup diri dari komunikasi yang konstruktif di wilayah kerjanya sendiri," ujar Ladi Yansyah, Sabtu (02/05/2026).


​Publik Menunggu Kepastian

​Senada dengan itu, sejumlah aktivis pengawal transparansi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Jika dalam waktu dekat tetap tidak ada iktikad baik untuk berdialog, tim berencana akan kembali berkoordinasi dengan pihak legislatif untuk mengusulkan pemanggilan resmi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).


​"Transparansi adalah kunci. Jika memang sistem rekrutmen sudah dijalankan dengan benar, kenapa harus ragu untuk duduk bersama dan berdiskusi? Kami hanya ingin memastikan putra daerah mendapatkan haknya secara adil tanpa ada praktik 'titipan' atau kecurangan lainnya," tegasnya.


​Kini, masyarakat Prabumulih menanti keberanian dan itikad baik pihak PHRZ4 untuk membuka ruang dialog, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen yang bersih, terbuka, dan akuntabel. (UMK)

Remaja 16 Tahun Asal Pekon Mutar Alam Hilang, Keluarga Lakukan Pencarian

 


Lampung Barat — Seorang remaja perempuan bernama Iis Setiawati (16), warga Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, dilaporkan pergi meninggalkan rumah dan hingga kini belum kembali. Kepergian Iis membuat keluarga diliputi kecemasan dan terus berupaya melakukan pencarian.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, Iis terakhir terlihat pada Kamis (30/04) sekitar pukul 16.00 WIB di wilayah Sumber Jaya. Saat itu, ia diketahui berjalan kaki dengan mengenakan kerudung hijau, baju lengan panjang, rok panjang, serta membawa tas sekolah.


Pihak keluarga melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Pekon Mutar Alam, Pindo, menyampaikan bahwa sebelum pergi, Iis hanya membawa uang sebesar Rp20.000. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan sebelumnya, sehingga kepergiannya cukup mengejutkan pihak keluarga.


“Kami sangat berharap Iis bisa segera ditemukan dan pulang dengan selamat. Keluarga saat ini sangat cemas dan terus berupaya mencari keberadaannya,” ujar Pindo saat dikonfirmasi.


Upaya pencarian telah dilakukan oleh keluarga bersama warga sekitar, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Keluarga pun berharap adanya bantuan dari masyarakat luas untuk memberikan informasi apabila melihat atau mengetahui keberadaan Iis.


Ciri-ciri yang dapat dikenali antara lain mengenakan kerudung hijau, pakaian lengan panjang, rok panjang, serta membawa tas sekolah saat terakhir terlihat. Informasi sekecil apa pun sangat berarti bagi keluarga.


Bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan Iis Setiawati, diimbau untuk segera menghubungi nomor 0852 7977 0406 atas nama Pindo.


Keluarga berharap kerja sama dari semua pihak agar Iis dapat segera ditemukan dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. 


(Red)

Ketua Kesti TTKDH Lampung Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Jelang May Day 2026

 


Lampung — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesti TTKDH Provinsi Lampung, Sumarna, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan danb ketertiban menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.


Dalam pernyataannya, Sumarna menegaskan bahwa momentum May Day harus dijadikan sebagai sarana mempererat persatuan, bukan justru memicu potensi gangguan kamtibmas. 


Ia mengimbau agar seluruh masyarakat, khususnya kalangan buruh, dapat menahan diri serta mengedepankan cara-cara yang lebih konstruktif dalam menyampaikan aspirasi.


“May Day adalah momentum penting bagi para pekerja untuk menyuarakan hak dan aspirasi. Namun, kami mengajak agar hal tersebut dilakukan dengan cara yang santun, melalui dialog dan komunikasi yang baik, bukan dengan aksi turun ke jalan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban,” ujar Sumarna.


Ia juga menekankan pentingnya peran semua pihak, termasuk organisasi masyarakat, tokoh pemuda, dan aparat keamanan, dalam menjaga stabilitas daerah. 


Menurutnya, kondusivitas di Lampung merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga demi keberlangsungan pembangunan dan kenyamanan masyarakat.


Sumarno menambahkan bahwa dialog terbuka antara buruh, pemerintah, dan pihak perusahaan merupakan langkah yang lebih efektif dalam mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.


“Kami percaya bahwa komunikasi yang baik akan menghasilkan solusi yang lebih bijak dan berkelanjutan. 


Oleh karena itu, mari kita utamakan musyawarah dan hindari tindakan yang dapat merugikan banyak pihak,” tegasnya.


Menutup pernyataannya, Sumarna mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.


“Lampung adalah rumah kita bersama, mari kita jaga kedamaian, saling menghormati, dan tetap bersatu demi terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya.


Sumber: Humas Polres

Reporter: Irfan Fajri