Cakra Surya Manggala Dukung Langkah Aktifis GERMASI, Desak Kejagung Tindak Tegas Dalang Perusakan Hutan TNBBS dan SM Gunung Raya Bandar Lampung, - Ketua Umum Cakra Surya Manggala, Dr. M. Tegar Sedayu, SH, MH, IFHGAS, dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan desakan aktifis Masyarakat Independent GERMASI yang meminta Kejaksaan Agung RI segera mengusut dan menangkap dalang intelektual di balik dugaan alih fungsi dan penguasaan lahan ilegal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) serta Suaka Margasatwa (SM) Gunung Raya. ( 08/10/2025 ) Menurut Tegar, maraknya praktik perambahan, penguasaan, dan perubahan fungsi hutan konservasi menjadi lahan perkebunan dan pemukiman merupakan bukti nyata kelalaian dan lemahnya pengawasan dari pejabat yang berwenang. “Kementerian Kehutanan RI, Balai Besar TNBBS, dan BKSDA Sumatera Selatan diduga telah gagal menjaga amanah negara. Mereka lalai, bahkan terkesan membiarkan kawasan konservasi yang seharusnya dijaga justru dirampas dan dirusak oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegas Tegar. Ia menilai, kerusakan yang masif di dua kawasan hutan konservasi tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah masuk pada dugaan pembiaran sistematis yang mengarah pada pelanggaran hukum. “Kalau aparat kehutanan dan pejabat yang diberi tanggung jawab menjaga kawasan benar-benar bekerja, tidak mungkin hutan seluas itu dirambah, dialihfungsikan, dan dikuasai tanpa sepengetahuan mereka. Ini bukan lagi kelalaian biasa — ini pembiaran yang harus diusut!” ujarnya tajam. Lebih lanjut, Tegar menyoroti dampak nyata dari rusaknya kawasan konservasi yang kini menimbulkan konflik antara satwa liar seperti harimau dan gajah dengan manusia, hingga menelan korban jiwa di sekitar kawasan TNBBS. “Kerusakan hutan bukan hanya persoalan pohon ditebang, tapi sudah menyangkut keselamatan manusia. Satwa kehilangan habitatnya, turun ke pemukiman, dan akhirnya manusia jadi korban. Ini akibat lemahnya pengawasan dari institusi kehutanan yang seharusnya menjaga,” kritiknya. Cakra Surya Manggala juga menilai Kementerian Kehutanan RI dan seluruh unit teknisnya harus bertanggung jawab secara moral dan hukum. “Kemenhut RI tidak bisa hanya diam dan berdalih prosedural. Jika bawahannya di lapangan tidak mampu menjaga kawasan, maka pimpinannya pun ikut bertanggung jawab. Jangan hanya sibuk rapat dan laporan, sementara hutan di lapangan habis digunduli,” sindir Tegar. Ia menegaskan, dukungan terhadap Aktifis Masyarakat Independent GERMASI bukan hanya bentuk solidaritas masyarakat sipil, tetapi juga dorongan moral agar aparat penegak hukum tidak ragu menjerat siapapun yang terlibat termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat yang berperan dalam pembiaran. “Kami mendesak Jaksa Agung RI agar segera menurunkan tim penyidik untuk memproses laporan Aktifis Masyarakat Independent GERMASI, jangan hanya turunkan tim Satgas PKH saja dan berhenti pada proses penyitaan lahan, proses hukum harus terus berlanjut semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab dan di periksa. Negara tidak boleh kalah oleh mafia hutan dan pembiaran oknum pejabat,” pungkasnya. Dengan nada keras, Tegar juga menegaskan bahwa kerusakan kawasan hutan konservasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi bangsa. “Mereka yang diam saat hutan dirampas sejatinya ikut bersalah. Pembiaran adalah kejahatan moral. Kami dari Cakra Surya Manggala akan terus mengawal kasus ini sampai para dalang dan pejabat yang lalai diproses hukum,” tutupnya. ( Red )

 

Bandar Lampung, - Ketua Umum Cakra Surya Manggala, Dr. M. Tegar Sedayu, SH, MH, IFHGAS, dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan desakan aktifis Masyarakat Independent GERMASI yang meminta Kejaksaan Agung RI segera mengusut dan menangkap dalang intelektual di balik dugaan alih fungsi dan penguasaan lahan ilegal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) serta Suaka Margasatwa (SM) Gunung Raya. ( 08/10/2025 )

Menurut Tegar, maraknya praktik perambahan, penguasaan, dan perubahan fungsi hutan konservasi menjadi lahan perkebunan dan pemukiman merupakan bukti nyata kelalaian dan lemahnya pengawasan dari pejabat yang berwenang.

“Kementerian Kehutanan RI, Balai Besar TNBBS, dan BKSDA Sumatera Selatan diduga telah gagal menjaga amanah negara. Mereka lalai, bahkan terkesan membiarkan kawasan konservasi yang seharusnya dijaga justru dirampas dan dirusak oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegas Tegar.

Ia menilai, kerusakan yang masif di dua kawasan hutan konservasi tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah masuk pada dugaan pembiaran sistematis yang mengarah pada pelanggaran hukum.

“Kalau aparat kehutanan dan pejabat yang diberi tanggung jawab menjaga kawasan benar-benar bekerja, tidak mungkin hutan seluas itu dirambah, dialihfungsikan, dan dikuasai tanpa sepengetahuan mereka. Ini bukan lagi kelalaian biasa — ini pembiaran yang harus diusut!” ujarnya tajam.

Lebih lanjut, Tegar menyoroti dampak nyata dari rusaknya kawasan konservasi yang kini menimbulkan konflik antara satwa liar seperti harimau dan gajah dengan manusia, hingga menelan korban jiwa di sekitar kawasan TNBBS.

“Kerusakan hutan bukan hanya persoalan pohon ditebang, tapi sudah menyangkut keselamatan manusia. Satwa kehilangan habitatnya, turun ke pemukiman, dan akhirnya manusia jadi korban. Ini akibat lemahnya pengawasan dari institusi kehutanan yang seharusnya menjaga,” kritiknya.

Cakra Surya Manggala juga menilai Kementerian Kehutanan RI dan seluruh unit teknisnya harus bertanggung jawab secara moral dan hukum.

“Kemenhut RI tidak bisa hanya diam dan berdalih prosedural. Jika bawahannya di lapangan tidak mampu menjaga kawasan, maka pimpinannya pun ikut bertanggung jawab. Jangan hanya sibuk rapat dan laporan, sementara hutan di lapangan habis digunduli,” sindir Tegar.

Ia menegaskan, dukungan terhadap Aktifis Masyarakat Independent GERMASI bukan hanya bentuk solidaritas masyarakat sipil, tetapi juga dorongan moral agar aparat penegak hukum tidak ragu menjerat siapapun yang terlibat termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat yang berperan dalam pembiaran.

“Kami mendesak Jaksa Agung RI agar segera menurunkan tim penyidik untuk memproses laporan Aktifis Masyarakat Independent GERMASI,  jangan hanya turunkan tim Satgas PKH saja dan berhenti pada proses penyitaan lahan, proses hukum harus terus berlanjut semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab dan di periksa. Negara tidak boleh kalah oleh mafia hutan dan pembiaran oknum pejabat,” pungkasnya.

Dengan nada keras, Tegar juga menegaskan bahwa kerusakan kawasan hutan konservasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi bangsa.

“Mereka yang diam saat hutan dirampas sejatinya ikut bersalah. Pembiaran adalah kejahatan moral. Kami dari Cakra Surya Manggala akan terus mengawal kasus ini sampai para dalang dan  pejabat yang lalai diproses hukum,” tutupnya. ( Red )

Read More

Dankodiklatad Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI Di Monas, Presiden Tegaskan Penguatan Pertahanan Dan Kepemimpinan Jakarta Komandan Kodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upacara berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Dalam suasana meriah dan penuh semangat kebangsaan, rangkaian upacara diawali dengan parade militer dan defile akbar yang menampilkan pasukan TNI dari tiga matra, selain itu juga disuguhkan berbagai atraksi unjuk kemampuan prajurit, demonstrasi dinamis serta pameran statis alutsista canggih seperti Tank Leopard, Tank Marder, MLRS Astros, Meriam Caesar 155 mm, Panser Anoa, Maung, Badak, Radar CM-200, Rudal Starstreak dan berbagai helikopter tempur seperti Apache, Bell 412, Fennec hingga Mi-26. Seluruh atraksi ini dikemas dalam defile, demonstrasi lapangan serta display statis yang dapat dinikmati dan diabadikan oleh masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit dan keluarga besar TNI serta menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Atas nama negara, bangsa dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas prestasi TNI sampai saat ini. TNI selalu tampil di saat kritis, TNI tidak akan ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta rakyat di atas segala kepentingan yang lain,” tegas Presiden Prabowo. Kehadiran Dankodiklatad dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan dan komitmen Kodiklatad terhadap kebijakan pertahanan negara, sekaligus bentuk penghormatan kepada TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan. Selain itu, kehadiran Dankodiklatad juga menjadi sarana mempererat sinergi dengan seluruh komponen pertahanan dalam rangka mewujudkan TNI yang profesional, adaptif dan modern. Melalui momentum peringatan HUT ke-80 TNI ini, diharapkan semangat juang, soliditas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin mengakar serta TNI terus menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh, dicintai rakyat dan siap menghadapi tantangan masa depan demi kejayaan NKRI. (Penerangan Kodiklatad)

 

Jakarta Komandan Kodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upacara berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). 

Dalam suasana meriah dan penuh semangat kebangsaan, rangkaian upacara diawali dengan parade militer dan defile akbar yang menampilkan pasukan TNI dari tiga matra, selain itu juga disuguhkan berbagai atraksi unjuk kemampuan prajurit, demonstrasi dinamis serta pameran statis alutsista canggih seperti Tank Leopard, Tank Marder, MLRS Astros, Meriam Caesar 155 mm, Panser Anoa, Maung, Badak, Radar CM-200, Rudal Starstreak dan berbagai helikopter tempur seperti Apache, Bell 412, Fennec hingga Mi-26. Seluruh atraksi ini dikemas dalam defile, demonstrasi lapangan serta display statis yang dapat dinikmati dan diabadikan oleh masyarakat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit dan keluarga besar TNI serta menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

“Atas nama negara, bangsa dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas prestasi TNI sampai saat ini. TNI selalu tampil di saat kritis, TNI tidak akan ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta rakyat di atas segala kepentingan yang lain,” tegas Presiden Prabowo.

Kehadiran Dankodiklatad dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan dan komitmen Kodiklatad terhadap kebijakan pertahanan negara, sekaligus bentuk penghormatan kepada TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan. Selain itu, kehadiran Dankodiklatad juga menjadi sarana mempererat sinergi dengan seluruh komponen pertahanan dalam rangka mewujudkan TNI yang profesional, adaptif dan modern.

Melalui momentum peringatan HUT ke-80 TNI ini, diharapkan semangat juang, soliditas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin mengakar serta TNI terus menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh, dicintai rakyat dan siap menghadapi tantangan masa depan demi kejayaan NKRI.

(Penerangan Kodiklatad)

Read More

Aktivis Germasi Desak Kejagung Bongkar Dalang Alih Fungsi Hutan TNBBS dan Suaka Margasatwa Gunung Raya: “Jangan Lindungi Mafia Hutan

 

Bandar Lampung - Founder Masyarakat Independent Gerakan Masyarakat Indonesia (GERMASI), Ridwan, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menindak tegas dan menangkap dalang intelektual di balik dugaan alih fungsi serta penguasaan ilegal kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Suaka Margasatwa Gunung Raya, Kabupaten Lampung Barat. (07/10/2025)

Meski Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan penyitaan di dua kawasan hutan tersebut, Ridwan menilai penegakan hukum masih setengah hati dan belum menyentuh aktor utama di balik praktik perampasan kawasan konservasi itu.

“Negara ini tidak boleh kalah oleh mafia hutan! Jangan hanya petani kecil yang dikorbankan, sementara pengendali di balik meja tetap aman duduk di kursi empuk. Kami minta Kejagung seret dalang intelektualnya — siapapun dia, pejabat, pengusaha, atau oknum aparat yang selama ini bermain,” tegas Ridwan.

Menurut Ridwan, GERMASI telah menyerahkan laporan resmi ke Kejati Lampung dan Kejagung RI, disertai data dan temuan lapangan yang menunjukkan pola sistematis penguasaan dan pengalihan fungsi kawasan hutan secara terencana. Ia menduga praktik ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya restu atau perlindungan dari oknum berpengaruh.

“Jangan pura-pura tidak tahu. Alih fungsi hutan di TNBBS dan Gunung Raya itu bukan baru kemarin. Sudah bertahun-tahun dan terang-terangan. Kalau aparat serius, dalangnya sudah lama ditangkap. Tapi faktanya, mereka aman-aman saja, seolah kebal hukum,” ujarnya.

Aktivis yang dikenal vokal dalam isu anti-korupsi dan lingkungan hidup ini menilai, Kejagung RI harus menunjukkan keberanian dan komitmen nyata dalam menegakkan hukum. Menurutnya, jika kasus ini dibiarkan mandek, publik akan kembali menilai bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.

“Kami tidak butuh drama penyitaan lahan. Yang kami mau adalah tindakan nyata: tangkap otak kejahatan, ungkap siapa bekingnya! Hukum jangan dijadikan alat dagang kepentingan,” tegasnya.

Ridwan juga berencana mengirim surat resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar memantau langsung dan mengevaluasi proses penegakan hukum kasus ini. Ia menilai, kasus penguasaan kawasan hutan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan keberanian aparat penegak hukum di daerah.

“Kalau Kejagung tidak mampu menembus tembok kekuasaan para mafia hutan, maka kepercayaan rakyat akan runtuh. Ini bukan sekadar kasus hukum, tapi soal harga diri negara,” ujarnya dengan nada keras.

Kasus dugaan alih fungsi dan penguasaan ilegal kawasan hutan TNBBS dan Suaka Margasatwa Gunung Raya ini diduga melibatkan puluhan ribu hektare lahan, yang kini telah beralih fungsi menjadi perkebunan kopi dan dikuasai jaringan kuat dengan koneksi politik dan bisnis besar.

Ridwan menegaskan, GERMASI akan terus mengawal kasus ini hingga dalang intelektualnya benar-benar diseret ke meja hijau.

“Kami tidak akan berhenti. Jika Kejagung tetap diam, kami siap buka nama-nama besar di balik permainan ini ke publik. Rakyat berhak tahu siapa perampok hutan yang sebenarnya!” tutupnya. (IF)

Read More

Kasrem 044/Gapo Ikuti Upacara Ziarah Nasional HUT ke 80 TNI, “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”

 

Palembang – Mewakili Danrem 044/Gapo, Kasrem 044/gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri mengikuti Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati HUT TNI ke-80 Tahun 2025, bertempat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ksatria Ksetra Siguntang Palembang, Jumat (3/10/2025).

Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati HUT TNI ke-80 Tahun 2025 yang mengusung Tema HUT TNI, “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, dipimpin oleh Pangdam II/Swj Mayjen TNI Ujang Darwis selaku Inspektur Upacara.

Kapenrem 044/Gapo menerangkan, Tema HUT TNI mencerminkan semangat profesionalisme prajurit TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta kemanunggalannya bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang maju. 

Kegiatan upacara ini diawali dengan penghormatan kepada Arwah Pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara, dilanjutkan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara, peletakan karangan bunga dan pembacaan Do'a. Tak lupa dilakukan penghormatan terakhir kepada Arwah Pahlawan.

Menurut Mayor Inf Jauhari, Kasrem 044/Gapo turut melaksanakan penaburan bunga sebagai tanda penghormatannya kepada para Pahlawan.

“Melalui momen ini, kita mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Kegiatan Upacara dan Ziarah Nasional ini merupakan kegiatan menjelang HUT TNI yang ke-80, sekaligus untuk mengenang jasa-jasanya para pahlawan terdahulu yang telah berjasa terhadap perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan.

Dengan dilaksanakannya ziarah nasional, diharapkan TNI sebagai Patriot NKRI dapat terus menjadi garda terdepan pengawal kedaulatan NKRI.

Read More

Korem 044/Gapo Gelar Doa Bersama Menyambut HUT ke 80 TNI

 

Palembang – Segenap Prajurit, PNS dan Ibu Persit Korem 044/Gapo melaksanakan doa bersama menjelang puncak HUT ke-80 TNI, bertempat di Masjid Al Ikhlas Korem 044/Gapo Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang, Sabtu (4/10/2025).

Doa bersama yang dilaksanakan dalam menyambut HUT TNI Ke-80 yang bertemakan “TNI PRIMA, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, bertujuan untuk memohon bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh prajurit TNI khususnya Korem 044/Gapo dan jajaran dapat terus bertugas dengan baik, tulus dan ikhlas, serta senantiasa dilindungi dalam setiap pengabdian.

Disampaikan oleh Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari, “Pada kesempatan yang baik ini, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto mengucapkan selamat Ulang Tahun kepada prajurit dan keluarga besar TNI. Beliau juga berterima kasih, bahwa prajurit Korem 044/Gapo dengan penuh semangat dan rasa tanggungjawab terus melakukan pengabdian terbaiknya melaksanakan dharma bakti untuk Bangsa dan Negara Indonesia,” katanya.

“Semoga dalam kekhusukan kita melakukan doa bersama ini, kita selalu diberikan kesehatan, keimanan dan kebersamaan ini agar tetap terjaga kemanunggalan TNI dan rakyat. Korem 044/Gapo, prajurit TNI di seluruh nusantara selalu berjaya dan selalu dicintai rakyat”, ujar Kapenrem.

Kegiatan diawali dengan shalat dzuhur berjemaah, pembacaan surat Al Fatihah, membaca surat yasin, dan ditutup dengan doa bersama. Terlihat suasana khidmat dan khusuk saat seluruh peserta kegiatan memanjatkan doa secara tulus.

Selain itu, kegiatan yang digelar tersebut juga diharapkan mampu mempererat jalinan silaturahmi antar anggota Korem 044/Gapo, semakin kompak dan solid dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

Read More

Ketua Umum Pusat Akan Usut Tuntas Terhadap Orang Yang Merendahkan Marwah Organisasi AKPERSI

 

Bekasi –  Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) akan memberikan perhatian tinggi terhadap anggota dan pengurus Se Indonesia serta tak akan membiarkan siapapun mengintervensi, mengintimidasi, merendahkan profesi wartawan.

Menanggapai Polemik penghinaan di media sosial kembali mencuat. Ahmad Syarifudin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Jawa Barat maka DPP akan mengawal kasus tersebut ke ranah hukum terbukti secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Polsek Pebayuran Polres Metro Bekasi, Rabu (1/10/2025) dini hari.

Laporan tersebut teregistrasi dalam STTLP/01/2025/POLSEK PEBAYURAN/RESTRO BEKASI/PMJ.

Ahmad mengaku direndahkan dengan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seorang anggota grup WhatsApp “Komunitas Peduli Keadilan” bernama Iyus Kastelo. Dalam pesan yang beredar di grup, Iyus diduga menulis kata-kata bernada menghina, di antaranya menyebut Ahmad dengan istilah “jongos” dan “wartawan cipe”, serta menudingnya hanya membuat berita pencitraan.

Kutipan pesan tersebut antara lain berbunyi:

> “Yah gitu doang dasar jongos. Lo baru dikasih duit cepe dah gak menghargai temen sesama satu profesi. Namanya ge media receh tukang jale doang, yang salah ge dibenerin. Mayan cipe ge bikin berita pencitraan sanggahan.”

Merasa dirugikan, Ahmad memilih jalur hukum.

“Pesan itu jelas mencoreng nama baik saya, apalagi disampaikan di ruang publik digital yang banyak diikuti orang. Sebagai warga negara sekaligus insan pers, saya memilih jalur hukum agar ada efek jera,” tegas Ahmad usai membuat laporan.

Atas dasar itu, laporan dibuat dengan sangkaan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 serta Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kasus ini kian menyoroti gelapnya penyalahgunaan ruang digital yang kerap menjadi ajang hujatan. Terlebih, serangan kali ini menimpa figur publik yang memimpin organisasi pers di Jawa Barat.

Menanggapi laporan tersebut, Kanit Reskrim Polsek Pebayuran, IPDA Iim Nurahim, S.H., M.H., menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan memanggil terlapor.

> “Kami akan melakukan pemanggilan terhadap saudara Iyus Kastelo untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dengan adanya pernyataan resmi ini, publik diingatkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial bukanlah kebebasan untuk menghina. Setiap kata yang menjurus pada perendahan martabat orang lain berpotensi menyeret pelakunya ke Ranah hukum.

Di Tempat yang berbeda Ketua Umum  Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) dihubungi melalui whatsapp bahwa tidak akan pernah membiarkan siapapun melakukan penghinaan dan merendahkan anggota AKPERSI. Apalagi hal ini terjadi pada Ketua DPD AKPERSI Provinsi Jawa Barat maka pastinya akan mendapat pengawalan serta back up langsung dari pusat dan akan membawa permasalahan ranah hukum  supaya bisa memberikan efek jera kepada  terduga pelaku pelecehan profesi wartawan.

“ Berulang kali saya selalu sampaikan pada setiap kesempatan bahwa jangan pernah ada siapapun melakukan intimidasi, intervensi, merendahkan, penghinaan terhadap rekan wartawan maka AKPERSI akan menjadi Garda Terdepan untuk melawannya.  Apalagi  ini terjadi pada Ketua DPD AKPERSI Provinsi Jawa Barat di Ruang Digital tanpa menyaring lagi ucapannya saudara Iyus Kastelo pada sebuah grup “ Komunitas Peduli Keadilan” yang mana grup tersebut beranggotakan 154 Anggota dan didalamnya ada banyak pejabat pemerintahan dan APH. Jelas tindakan ini merupakan upaya intimidasi terhadap sebuah pemberitaan yang ditayangkan oleh Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat serta mendiskreditkan seorang Public Figur dalam sebuah organisasi Pers. Saya sudah mencari tahu terduga pelaku ini tergabung disebuah organisasi Pers lainnya dan saya pun sudah mengetahui medianya tempat bernaung. Nanti juga akan saya somasi Organisasinya serta Medianya bahkan hal ini akan saya teruskan ke Dewan Pers atas tindakannya yang menurut saya tidak mematuhi Undang – Undang  Pers Nomor 40 Tahun1999 dan Kode Etik Jurnalistik,”Ujar Rino Triyono Selaku Ketua Umum Pusat AKPERSI.

Masih bersama Ketua Umum Pusat AKPERSI menambahkan bahwa seyogyanya dalam melakukan ucapan atau menulis di Ruang digital harus menggunakan etika dan kurangi bahasa – bahasa yang bisa membuat terjerumus pada pidana. Bahkan Ketum AKPERSI mendesak Polsek Pebayuran untuk memproses kasus tersebut secara transparan dan harus berani menegakkan hukum sesuai prosedur  tetapi jika tidak mampu untuk mengimplementasikan maka permasalahan tersebut akan diteruskan ke tingkat Polres, Polda serta Ke Mabes Polri.

“ Saya hanya berpesan kepada seluruh wartawan yang tergabung di AKPERSI hendaknya lebih bijaksana dalam menggunakan ruang digital baik pada sosial media dan sebagainya karena salah berucap atau salah menulis aja maka akan menjerumuskan ke ranah pidana. Bahkan dalam menulis pemberitaan hendaknya kita patuh pada Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.Dan pastinya saya mendesak untuk Polsek Pebayuran segera memproses laporan dari Ketua DPD AKPERSI Provinsi Jawa Barat tetapi jika tidak mampu memprosesnya tidak ada masalah biar nanti saya akan teruskan ke Polres, Ke Polda bahkan sampe ke Mabes Polri. Jangan pernah takut akan intervensi dan intimidasi buat Polsek Pebayuran, kami siap untuk support dan membantu Polsek Pebayuran dalam menegakan Hukum di Negeri ini. Terakhir saya berikan sebuah Peribahasa ‘ Mulut Mu Harimau Mu’ dan dengan sebuah filosofi Berpikirlah Sebelum Berbicara Jangan Berbicara Baru Berpikir,” Tegas Ketum AKPERSI.

 (Rillis DPP AKPERSI)

Read More

Laporan Korps Kenaikkan Pangkat Perwira Kodam ll/Swj 01 Oktober 2025

Palembang - Kasipers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo mewakili Danrem 044/Gapo menghadiri acara laporan korps kenaikan pangkat Perwira Kodam II/Swj Periode 1 Oktober 2025, bertempat di Makodam ll/Swj Jl. Jenderal Sudirman Km. 2,5 Kota Palembang, Rabu (1/10/2025).

Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Kodam ll/Swj periode 1 Oktober 2025 merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan pimpinan yaitu berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya yang telah menjalankan tugas demi keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Dijelaskan Kapenrem 044/Gapo, Kasipers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo turut hadir mewakili Danrem 044/Gapo. “Kenaikan pangkat merupakan suatu kehormatan yang patut disyukuri, ini diberikan kepada setiap prajurit yang mampu menunjukan prestasi, dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tinggi sesuai dengan tugas yang diembannya,” kata Mayor Jauhari.

“Atas nama Komando, Danrem mengucapkan selamat kepada para prajurit yang naik pangkat, amanah ini hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, kepada Negara, terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” katanya.

Read More