Postingan Populer


This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Kodiklatad Terima Tim BPK RI, Dankodiklatad Tegaskan Peran Strategis Kodiklatad Dalam Pembentukan Yonif TP

 


Bandung. Komandan Kodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan yang diwakili oleh Wadan Kodiklatad Mayjen TNI Izak Pangemanan, M.Tr.(Han) menerima kunjungan kerja Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka pemeriksaan terinci kinerja atas efektivitas pembentukan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan berlangsung di Lounge Room Gedung Baladhika Kodiklatad, Selasa (4/11/2025).


Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ir Kodiklatad, Dirum Kodiklatad, Dirdok Kodiklatad, Dirjian Kodiklatad, Dirren Kodiklatad serta Tim Pemeriksa dari BPK RI. Rangkaian acara meliputi sambutan Dankodiklatad, sambutan Ketua Tim BPK RI, sesi tanya jawab dan penutupan.


Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wadan Kodiklatad, Komandan Kodiklatad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan terkait pembentukan Yonif TP sebagai bagian dari upaya mendukung tugas TNI sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Beliau menegaskan bahwa Kodiklatad memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan pembentukan Yonif TP berjalan sesuai doktrin, standar pendidikan dan prosedur latihan TNI. Program ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung modernisasi TNI dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui sektor pertanian. Dankodiklatad berharap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dapat memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan dan keberhasilan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas bagi TNI dan bangsa Indonesia.


Sementara itu, Ketua Tim BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci kali ini difokuskan pada efektivitas pembentukan Yonif TP dalam mendukung ketahanan pangan nasiona, tim melakukan uji petik di beberapa satuan serta berkoordinasi dengan Kemhan, Staf Umum TNI AD dan Kodam terkait. Pemeriksaan ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu penyiapan lahan dan pirantit lunak, guna memastikan Yonif TP siap beroperasi dan mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung tugas TNI dan program ketahanan pangan nasional.


Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang konstruktif antara BPK RI dan Kodiklatad dalam memastikan program pembentukan Yonif TP berjalan efektif, akuntabel serta mampu memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.


(Penerangan Kodiklatad)

Dankodiklatad Hadiri Penutupan Dikreg LXVI Seskoad, Kasad Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Visioner dan Berintegritas

 


Bandung. Komandan Kodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan didampingi Ketua Persit KCK Gabungan Kodiklatad Ny. Ririx Hasan menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVI Seskoad TA 2025 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., bertempat di Gedung Prof. Dr. Satrio Seskoad, Selasa (4/11/2025).


Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pangkostrad, Dansesko TNI, Danpussenif, Irjenad, Danseskoad, Pangdam III/Slw, Koorsahli Kasad, para Asisten Kasad, para Dan/Dir/Ka Kotama Balakpus, Dansesko AU serta Wakil Gubernur Jawa Barat. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pernyataan resmi penutupan Dikreg LXVI Seskoad TA 2025, penanggalan tanda siswa, penganugerahan Perwira Siswa berprestasi serta diakhiri dengan pembacaan amanat Kasad dan Hymne TNI AD.


Dalam amanatnya, Kasad menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada seluruh Perwira Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik berkat kerja keras dan ketekunan. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan akhir dari proses belajar, melainkan awal pengabdian baru dengan tanggung jawab yang lebih besar kepada bangsa dan negara.  Lebih lanjut Kasad juga menekankan pentingnya membentuk perwira yang kritis, visioner dan adaptif terhadap kemajuan teknologi serta mampu menjadi pemecah masalah (problem solver) di tengah dinamika strategis yang semakin kompleks. Para perwira juga diingatkan untuk terus meningkatkan kompetensi intelektual, menjunjung tinggi nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta melaksanakan pengabdian dengan integritas dan kehormatan.


Kehadiran Dankodiklatad dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan dan komitmen Kodiklatad dalam mencetak sumber daya perwira TNI AD yang unggul, profesional dan berkarakter. Melalui momen ini diharapkan terjalin sinergi yang kuat dalam melanjutkan pembinaan pendidikan dan pelatihan, guna melahirkan pemimpin masa depan TNI AD yang tangguh, berwawasan luas dan siap menghadapi tantangan zaman.


(Penerangan Kodiklatad)

Danrem /Gapo Hadiri Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepakatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin serta Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumsel, Jumat (31/10/2025). Dijelaskan Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari dalam rilisnya, bertempat di Griya Agung Kota Palembang Danrem 044/Gapo turut hadir pada acara yang merupakan upaya pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Prov. Sumsel. Pelabuhan baru ini dirancang untuk memastikan seluruh potensi dan konektivitas perairan di wilayah Sumatera Selatan dapat termanfaatkan secara optimal. Proyek ini juga diharapkan menjadi pelabuhan utama yang mendukung perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, melalui arus logistik yang lebih lancar dan efisien. Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menekankan pentingnya momen ini sebagai penyerahan hak pengelolaan lahan dari pemerintah provinsi kepada pihak terkait. Gubernur menyebutkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memperkuat konektivitas maritim dan memperlancar arus logistik, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Bagian Selatan. Gubernur juga berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat menindaklanjuti Nota Kesepakatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, serta Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan dengan baik. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lain menjadi kunci agar pembangunan pelabuhan baru dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat. Senada dengan Gubernur Sumsel, Danrem 044/Gapo menyampaikan TNI AD khususnya Korem 044/Gapo siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas pelabuhan. “Danrem menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara penandatanganan Nota Kesepakatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin serta Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumsel,” kata Kapenrem. “Semoga dengan adanya kegiatan ini, Sumatera Selatan dapat menjadi pusat distribusi logistik, mendorong industri maritim, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.

 





Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepakatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin serta Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumsel, Jumat (31/10/2025).


Dijelaskan Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari dalam rilisnya, bertempat di Griya Agung Kota Palembang Danrem 044/Gapo turut hadir pada acara yang merupakan upaya pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Prov. Sumsel.


Pelabuhan baru ini dirancang untuk memastikan seluruh potensi dan konektivitas perairan di wilayah Sumatera Selatan dapat termanfaatkan secara optimal. Proyek ini juga diharapkan menjadi pelabuhan utama yang mendukung perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, melalui arus logistik yang lebih lancar dan efisien.


Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menekankan pentingnya momen ini sebagai penyerahan hak pengelolaan lahan dari pemerintah provinsi kepada pihak terkait. Gubernur menyebutkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memperkuat konektivitas maritim dan memperlancar arus logistik, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Bagian Selatan.


Gubernur juga berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat menindaklanjuti Nota Kesepakatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, serta Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan dengan baik. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lain menjadi kunci agar pembangunan pelabuhan baru dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat.


Senada dengan Gubernur Sumsel, Danrem 044/Gapo menyampaikan TNI AD khususnya Korem 044/Gapo siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas pelabuhan.


“Danrem menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara penandatanganan Nota Kesepakatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin serta Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumsel,” kata Kapenrem.


“Semoga dengan adanya kegiatan ini, Sumatera Selatan dapat menjadi pusat distribusi logistik, mendorong industri maritim, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.

PresidenPresiden Prabowo Bertemu PM Selandia Baru Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Prabowo Bertemu PM Selandia Baru Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Selandia Baru Christopher Luxon di Ruang Agenas, Hotel Lahan Select Gyeongju, Jumat (31/10/2025). Pertemuan berlangsung di sela-sela rangkaian KTT APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Republik Korea. Kedua pemimpin membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak tahun 2018. Presiden Prabowo menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama dalam kerangka kemitraan komprehensif yang selama ini terjalin erat. Dalam kesempatan tersebut, PM Luxon juga menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara. PM Luxon juga mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap peningkatan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Selandia Baru, serta berbagai kerja sama regional lainnya. Dalam kesempatan terpisah usai pertemuan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Kedua pemimpin juga menyoroti pentingnya memperluas akses pasar dan mendorong peningkatan nilai perdagangan yang pada tahun 2024 mencapai USD1,91 miliar.

 


Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Selandia Baru Christopher Luxon di Ruang Agenas, Hotel Lahan Select Gyeongju, Jumat (31/10/2025). Pertemuan berlangsung di sela-sela rangkaian KTT APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Republik Korea.



Kedua pemimpin membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak tahun 2018. Presiden Prabowo menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama dalam kerangka kemitraan komprehensif yang selama ini terjalin erat.


Dalam kesempatan tersebut, PM Luxon juga menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara. PM Luxon juga mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap peningkatan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Selandia Baru, serta berbagai kerja sama regional lainnya.


Dalam kesempatan terpisah usai pertemuan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Kedua pemimpin juga menyoroti pentingnya memperluas akses pasar dan mendorong peningkatan nilai perdagangan yang pada tahun 2024 mencapai USD1,91 miliar.

USUT KEPSEK SUTRISNO DIDUGA RAJA PUNGLI TERINDIKASI SMAN 1 KIMBAR LAHAT JADI MARKAS

 


Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya yang berjudul "SMAN 1 KIMBAR DIDUGA SARANG PUNGLI BERKEDOK PEMBANGUNAN RKB KEPSEK KANGKANGI PERMENDIKBUD NO 75 THN 2016"



Sutrisno Kepala Sekolah SMAN 1 Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan diduga mengintimidasi Wartawan dengan meminta KTP, Sertifikat dan SK.Bahkan disaat awak media ini keluar dari ruangan berkata "Dak nyambung bapak ini".


Pungutan liar dalam pembangunan sekolah adalah praktik ilegal yang dilarang karena tidak sesuai dengan aturan, seperti dilarangnya pungutan paksa oleh komite sekolah, terutama di sekolah negeri.


Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah melarang komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali. 


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 


ASN yang melakukan pungutan liar (pungli) dapat dikenakan sanksi disiplin berat, mulai dari penurunan jabatan selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Selain sanksi disiplin, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP, yang bisa berujung pada hukuman penjara hingga 9 tahun, tergantung tingkat dan unsur pidananya. 


Sesuai dengan UU KUHP Pasal 368 tentang pemerasan, pelaku pungli dapat dijerat hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun,"


Berdasarkan keluhan dan Informasi dari beberapa Wali Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan diduga melakukan Pungli berkedok pembangunan, diduga pungli sebesar Rp. 800.000 sampai Rp. 1.500.000 persiswa dalam satu tahun , diduga diduga pungli dengan alasan Pembayaran gaji Guru Honor, diduga SMN 1 kikim Barat pungli berkedok pembayaran SPP, diduga pungli sudah berjalan kurang lebih lima (5) tahun. 


Seperti penuturan salah satu mantan siswa SMAN 1 Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 26-10-2025 mengatakan semasa saya sekolah pernah mendapat bantuan dari sekolah atas nama bantuan PIP, pada saat  bantuan tersebut keluar langsung dipotong untuk bayaran sekolah saya, jika ada sisa baru diberikan kepada saya. Dari kepemimpinan pak Sutrisno memang sudah ada pungutan yang ditentukan mengatasnamakan untuk pembangunan kepada kami selaku murid, orang tua kami dikumpulkan lalu ditentukan berapa kami harus membayar,"ujarnya"


Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi diruang kerjanya didampingi Febryana asnely yang mengaku sebagai Humas dan Okta Susila 27-10-2025 dengan nada arogansi berkata"Saya minta identitas anda yaitu Ktp, SK serta sertifikat anda,ujarnya.bahkan dengan angkuh serta sombong melontarkan kata-kata " Dak nyambung bapak ini ".



"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"


RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR".

Peringatan Hari Santri Nasional 2025, Kapolsek Rambang IPTU Zulkarnain Afianata, ST, M.Si, MH Hadiri dan Pimpin Langsung Pengamanan di Ponpes Ta'minul Athfal Desa Sumber Rahayu

 


MUARA ENIM - Dalam semangat memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025, Kapolsek Rambang IPTU Zulkarnain Afianata, ST, M.Si, MH menghadiri dan pimpin langsung peringatan yang dipusatkan di Pondok Pesantren Ta'minul Athfal Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Minggu (26/10/2025).


Kegiatan dimulai sekitar pukul 13.40 WIB dan berlangsung khidmat serta penuh makna dihadiri oleh Plt Camat Rambang Helman Agus, SE, MM, Kapolsek Rambang IPTU Zulkarnain Afianata, ST, M.Si, MH, Ka KUA Kecamatan Rambang Mathoridi, S,s dan staf, Pengasuh Pondok Pesantren Ta'minul Athfal Desa Sumber Rahayu KH. Selamet Riyadi, KH. Imam Haromain BG, S.HI, M.Pd, Ketua Panitia Hartoyo, Kades Sumber Rahayu diwakili oleh Sekdes Ali Arifin dan Perangkat Desa, para santri Ponpes Ta'minul Athfal, Tomas, Toga, dan Todat, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Desa Sumber Rahayu, Perguruan Pencak Silat Nadhlatul Ulama Pagar Nusa Desa Sumber Rahayu dan masyarakat Desa Sumber Rahayu.


Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra, SH, SIK, MM, M.Si, melalui Kapolsek Rambang IPTU Zulkarnain Afianata, ST, MM, M.Si, mengatakan bahwa, peringatan hari santri Tahun 2025 ini mengangkat tema “MENGAWAL INDONESIA MERDEKA MENUJU PERADABAN DUNIA” maksud dan tujuannya adalah pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air mempertahankan persatuan Indonesia dan mewujudkan perdamaian dunia.


"Siaga jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan ahklak  berpegang teguh pada akidah nilai dan ajaran Islam Rahmatan lil alamin serta tradisi luhur bangsa Indonesia, Kami berharap dengan tema Santri Siaga Jiwa Raga Bertumbuh Berdaya Berkarya menunjukan bahwa santri sehat bisa menjaga keutuhan bangsa, kata IPTU Zulkarnain.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Rambang IPTU Zulkarnain menyampaikan apresiasi kepada seluruh santri dan pengasuh pondok pesantren yang terus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat karakter religius di tengah masyarakat.


“Santri merupakan benteng moral dan spiritual bangsa. Semangat santri adalah semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan menjaga keutuhan NKRI,” ujar Kapolsek.


Kegiatan berlangsung hingga pukul 16.05 WIB dengan suasana tertib, aman, dan kondusif. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang memperingati peran besar santri dalam sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mempererat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, dan kalangan pesantren di wilayah hukum Polsek Rambang. (Red)

Gudang BBM Ilegal di Parit Ogan Ilir Diduga Kebal Hukum: Setoran ke Pidsus Jadi Sorotan?


 

Parit, Ogan Ilir - Sebuah gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Desa Parit, Ogan Ilir, dilaporkan masih bebas beroperasi meski telah beberapa kali viral di media sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, yang menduga adanya praktik 'kebal hukum' yang melindungi aktivitas ilegal tersebut.

 

Menurut informasi yang beredar, ada isu yang menyebutkan bahwa gudang BBM ilegal ini menyetor sejumlah dana kepada pihak tertentu di Pidsus (Pidana Khusus) Ogan Ilir. Jika benar, hal ini tentu menjadi perhatian serius dan mencoreng nama baik institusi penegak hukum.

 

"Kami sebagai masyarakat sangat resah dengan keberadaan gudang BBM ilegal ini. Sudah sering diviralkan, tapi kok masih saja beroperasi? Ada apa ini?" ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan setoran dan keberadaan gudang BBM ilegal tersebut. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera bertindak tegas dan mengungkap kebenaran di balik isu ini.

(Tim maung)

Revisi Doktrin TNI AD 2025, Dankodiklatad: Saatnya TNI AD Bertransformasi Hadapi Perang Kognitif dan Budaya Digital Jakarta. Komandan Kodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan memimpin pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi TA 2025 yang digelar di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Mabesad Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 66 peserta yang terdiri dari perwakilan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. FGD merupakan bagian penting dari proses penyusunan dan penyempurnaan doktrin TNI AD yang akan menjadi pedoman pembinaan di lingkungan TNI AD serta acuan bagi pengembangan doktrin di matra darat. Melalui forum ini, Kodiklatad berupaya menghimpun masukan strategis dari para peserta dan narasumber guna memperkuat arah pembangunan kekuatan TNI AD yang adaptif terhadap dinamika global. Rangkaian kegiatan diawali dengan kata pengantar dari Dirdok Kodiklatad, dilanjutkan sambutan Dankodiklatad serta paparan dari para narasumber antara lain Brigjen TNI Frega F. Wenas I., MIR., M.M.A.S., Ph.D., FHEH., Anton Aliabbas, S.Pi., M.Si., M.T., Ph.D., Khairul Fahmi, S.I.P., dan Edna Caroline Pattisina, S.T., M.Sc. Acara juga diisi dengan sesi diskusi, penyerahan cinderamata serta sambutan penutup oleh Komandan Kodiklatad. Dalam sambutannya, Dankodiklatad menekankan pentingnya memahami bentuk peperangan modern yang kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perang kognitif yaitu perang tak kasatmata yang memengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat melalui media, khususnya media sosial. Menurutnya, revisi doktrin TNI AD harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya serta kemajuan teknologi agar relevan dengan karakter generasi muda yang merupakan digital native. Beliau juga mengingatkan agar dalam mengadopsi teknologi modern, TNI AD tidak meninggalkan kemampuan analisis analog sebagai dasar pengamatan taktis di lapangan, karena keseimbangan antara keduanya akan menjadi kunci kesiapan dalam menghadapi bentuk perang masa depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi dapat melahirkan konsep pembinaan yang lebih komprehensif, modern dan adaptif, sehingga TNI AD mampu terus menjadi kekuatan yang profesional, tangguh serta relevan menghadapi tantangan zaman. (Tim maung)

 


Jakarta. Komandan Kodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan memimpin pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi TA 2025 yang digelar di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Mabesad Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025). 


Kegiatan ini diikuti oleh 66 peserta yang terdiri dari perwakilan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. FGD merupakan bagian penting dari proses penyusunan dan penyempurnaan doktrin TNI AD yang akan menjadi pedoman pembinaan di lingkungan TNI AD serta acuan bagi pengembangan doktrin di matra darat. Melalui forum ini, Kodiklatad berupaya menghimpun masukan strategis dari para peserta dan narasumber  guna memperkuat arah pembangunan kekuatan TNI AD yang adaptif terhadap dinamika global.


Rangkaian kegiatan diawali dengan kata pengantar dari Dirdok Kodiklatad, dilanjutkan sambutan Dankodiklatad serta paparan dari para narasumber antara lain Brigjen TNI Frega F. Wenas I., MIR., M.M.A.S., Ph.D., FHEH., Anton Aliabbas, S.Pi., M.Si., M.T., Ph.D., Khairul Fahmi, S.I.P., dan Edna Caroline Pattisina, S.T., M.Sc. Acara juga diisi dengan sesi diskusi, penyerahan cinderamata serta sambutan penutup oleh Komandan Kodiklatad.


Dalam sambutannya, Dankodiklatad menekankan pentingnya memahami bentuk peperangan modern yang kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perang kognitif yaitu perang tak kasatmata yang memengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat melalui media, khususnya media sosial. Menurutnya, revisi doktrin TNI AD harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya serta kemajuan teknologi agar relevan dengan karakter generasi muda yang merupakan digital native. Beliau juga mengingatkan agar dalam mengadopsi teknologi modern, TNI AD tidak meninggalkan kemampuan analisis analog sebagai dasar pengamatan taktis di lapangan, karena keseimbangan antara keduanya akan menjadi kunci kesiapan dalam menghadapi bentuk perang masa depan.


Melalui kegiatan ini, diharapkan revisi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi dapat melahirkan konsep pembinaan yang lebih komprehensif, modern dan adaptif, sehingga TNI AD mampu terus menjadi kekuatan yang profesional, tangguh serta relevan menghadapi tantangan zaman.


(Tim maung)

Danrem 044/Gapo Sambut Koorsahli Kasad Dalam Rangka Wasev TMMD ke-126 Palembang – Suasana hangat terlihat pada saat Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto menyambut kedatangan Koorsahli Kasad Letjen TNI Muhammad Zamroni yang tiba VIP Room Bandara Internasional SMB II Palembang pagi ini dalam rangka Wasev TMMD ke-126 Kodim 0401/Muba, Rabu (22/10/2025). “TMMD bukan hanya program pembangunan fisik, tetapi merupakan bukti kedekatan, bukti kemanunggalan TNI dan rakyat. Koorsahli Kasad hadir untuk memastikan bahwa program TMMD berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari menjelaskan. Program TMMD dilaksanakan di dua tempat, yaitu Kodim 0401/Muba dan Kodim 0404/Muara Enim, yang mencakup pembangunan infrastruktur seperti pembukaan jalan, renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan kecil, serta penyuluhan-penyuluhan sosial bagi warga setempat. Kegiatan ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat sekitar. Letjen TNI Muhammad Zamroni rombongan dijadwalkan akan melihat secara langsung progres di lapangan serta melakukan dialog bersama masyarakat. Diharapkan kegiatan yang dibuka pada 8 Oktober, dan akan ditutup pada tanggal 6 November ini dapat memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kesejahteraan warga desa di wilayah sasaran TMMD. Terlihat pula hadir saat penyambutan, Kasdam II/Swj Brigjen TNI Iwan Ma'ruf zainudin, Kasipers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo, Waaster Kasdam II/Swj Letkol Arm Arief Budiman, juga Dandim 0401/Muba Letkol Kav Cristoma Pramono Putra.

 




Palembang – Suasana hangat terlihat pada saat Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto menyambut kedatangan Koorsahli Kasad Letjen TNI Muhammad Zamroni yang tiba VIP Room Bandara Internasional SMB II Palembang pagi ini dalam rangka Wasev TMMD ke-126 Kodim 0401/Muba, Rabu (22/10/2025).


“TMMD bukan hanya program pembangunan fisik, tetapi merupakan bukti kedekatan, bukti kemanunggalan TNI dan rakyat. Koorsahli Kasad hadir untuk memastikan bahwa program TMMD berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari menjelaskan.


Program TMMD dilaksanakan di dua tempat, yaitu Kodim 0401/Muba dan Kodim 0404/Muara Enim, yang mencakup pembangunan infrastruktur seperti pembukaan jalan, renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan kecil, serta penyuluhan-penyuluhan sosial bagi warga setempat. Kegiatan ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat sekitar.


Letjen TNI Muhammad Zamroni rombongan dijadwalkan akan melihat secara langsung progres di lapangan serta melakukan dialog bersama masyarakat. 


Diharapkan kegiatan yang dibuka pada 8 Oktober, dan akan ditutup pada tanggal 6 November ini dapat memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kesejahteraan warga desa di wilayah sasaran TMMD.


Terlihat pula hadir saat penyambutan, Kasdam II/Swj Brigjen TNI Iwan Ma'ruf zainudin, Kasipers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo, Waaster Kasdam II/Swj Letkol Arm Arief Budiman, juga Dandim 0401/Muba Letkol Kav Cristoma Pramono Putra.

Publik Percaya Kinerja BGN Akan Lebih Fokus Perbaiki Kualitas Makan Bergizi Gratis

 *




Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong percepatan  pertumbuhan ekonomi


Program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah telah dilaksanakan di sejumlah negara. Program MBG sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun, dengan adanya insiden  keracunan yang terjadi  beberapa bulan lalu, dapat menimbulkan trauma dan resiko bagi keselamatan anak," Sebelumnya, Kepala BGN membeberkan data kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika dilihat dari kasus, jumlah keracunan MBG yang tercatat oleh BGN mencapai 75 kejadian.

Rinciannya, 24 kasus terjadi pada periode 6 Januari sampai 31 Juli 2025 dan 51 kasus dari 1 Agustus hingga 30 September 2025. Secara total ada 75 kasus keracunan selama program ini berjalan.


Menanggapi berbagai isu terkait soal keracunan makanan beberapa waktu lalu maka Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam siaran persnya mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bergulir di berbagai sekolah di Indonesia. Kami percaya Badan Gizi Nasional tidak tinggal diam dalam menyikapi insiden keracunan yang terjadi di beberapa daerah, justru kami melihat upaya BGN dalam mengatasi masalah tersebut secara komperhensif dan akan terus melakukan upaya  perbaikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut.


Kami mendukung penuh langkah BGN dalam upaya membenahi seluruh mitra SPPG dalam hal pengetatan prosedur keamanan mulai dari dapur. Kami juga mendukung BGN membentuk tim investigasi internal dan eksternal yang beranggotakan para pakar para ahli kimia, farmasi, chef, serta pakar dari berbagai bidang keilmuan lainnya. Mereka bertugas mendalami secara spesifik 70 kasus keracunan yang dilaporkan terjadi sepanjang Januari hingga September 2025, yang berdampak pada penerima program MBG.


Kami apresiasi langkah BGN yang telah melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan KLB dan insiden keracunan makanan yang melibatkan peserta MBG. Selain itu juga BGN bergerak cepat dalam mengatasi berbagai insiden keracunan dengan memberikan bantuan pengobatan kepada semua siswa yang terdampak keracunan. 


Publik yakin dan percaya bahwa BGN terus meningkatkan komitmennya untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap  pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan berbagai cara antara lain dengan mengembangkan sistem pengawasan berlapis, pelatihan rutin, dan kerja sama lintas sektor demi menjamin mutu, keamanan, serta kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu BGN memberikan pelatihan rutin kepada penjamah makanan untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan yang sesuai standar.


Dengan adanya standar pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh BGN ini menjadi langkah penting supaya tidak terjadi kasus serupa di masa yang akan datang, tidak hanya di wilayah yang terjadi insiden, tetapi juga seluruh penerima manfaat MBG di semua daerah. 


Kami berharap masyarakat penerima manfaat akan semakin puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh BGN yang telah sesuai dengan mutu standar dan kualitas pemenuhan gizi bagi anak Indonesia. Kami juga berharap BGN terus memastikan bahwa makanan yang diterima oleh masyarakat memang makanan yang sehat, layak, bergizi seimbang, dan aman," pungkas Azmi. 




Kordinator LAKSI 

Azmi Hidzaqi

 



Lahat Sumsel,maungmarabes.com

Pungutan liar dalam pembangunan sekolah adalah praktik ilegal yang dilarang karena tidak sesuai dengan aturan, seperti dilarangnya pungutan paksa oleh komite sekolah, terutama di sekolah negeri.


Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah melarang komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali. 


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 


ASN yang melakukan pungutan liar (pungli) dapat dikenakan sanksi disiplin berat, mulai dari penurunan jabatan selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Selain sanksi disiplin, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP, yang bisa berujung pada hukuman penjara hingga 9 tahun, tergantung tingkat dan unsur pidananya. 


Sesuai dengan UU KUHP Pasal 368 tentang pemerasan, pelaku pungli dapat dijerat hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun,"


Berdasarkan keluhan dan Informasi dari beberapa Wali Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan diduga melakukan Pungli berkedok pembangunan, diduga pungli sebesar Rp. 800.000 sampai Rp. 1.500.000 persiswa dalam satu tahun , diduga diduga pungli dengan alasan Pembayaran gaji Guru Honor, diduga SMN 1 kikim Barat pungli berkedok pembayaran SPP, diduga pungli sudah berjalan kurang lebih lima (5) tahun. 


Seperti yang dituturkan salah satu Wali Murid yang meminta namanya jangan disebut 18-10-2025 kepada awak media ini mengatakan sumbangan dengan alasan untuk pembangunan ini sudah lama berlangsung,selama anak saya sekolah diSMAN 1 kikim Timur Terkadang sebesar Rp.800.000 setahun pernah juga sampai Rp.1.500.000 dalam setahun untuk satu siswa sekolah.Katanya Sudah bebas bayaran sekolah akan tetapi mengapa masih ada uang SPP setiap bulan bahkan jika belum bayar uang SPP maka anak kami tidak bisa mengikuti ulangan atau ujian sekolah, "ujarnya"


Hal yang sama dikeluhkan salah satu Wali Murid SMAN 1 Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi sumatera Selatan 18-10-2025 mengatakan apakah boleh sekolah meminta sumbangan yang jelas ditentukan sebesar Rp.800.000 persiswa dalam satu tahun.kami wali murid memaklumi jika sumbangan tersebut sukarela akan tetapi kalau ditentukan itu bukan sumbangan tetapi dibebankan dan harus membayar.Dimana yang katanya sekolah Gratis bahkan SPP gratis jika disekolah SMAN 1 kikim barat masih ada pungutan-pungutan dengan alasan pembangunan. Bukankah ada anggaran lain yang berasal dari pemerintah jika ingin membangun lokal dan bangunan lainnya"ujarnya".


Yopi Citra Sari selaku Wakil Kepala Sekolah saat dikomfirmasi oleh awak media ini melalui WhatAppss 20-10-2025 Nomor 0852-0800-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan Jawaban. 


Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kikim Barat saat dikomfirmai Via WhatAppss 20-10-2025 Nomor 0813-7757-XXXX sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban. 


"BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"


RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR".



Pungutan liar (pungli) dengan modus memasang portal di jalan umum adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum, apa pun alasannya. Pelaku kerap berdalih uang pungutan akan digunakan untuk perbaikan jalan atau mengaku jalan tersebut milik pribadi, tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan karena jalan umum adalah fasilitas publik. 


Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang Pemerasan: Menjerat siapa saja yang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.


Berdasarkan laporan dari masyarakat dan sopir  yang biasa melintas dugaan Pungli berkedok Portal Jalan,setiap mobil yang lewat dengan tujuan berjualan /Usaha dan angkutan Sawit harus membayar sebesar Rp. 5.000 sampai Rp.10.000,.  dengan alasan untuk perbaikan jalan,Jika tidak membayar tidak boleh melalui jalan didesa Sukabakti Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. 


Salah satu sopir yang sering melintas melalui jalan yang diportal dan meminta namamya jangan disebut kepada awak media ini 19-10-2025 mengatakan setiap pedagang atau selain mobil pribadi jika melewati portal didesa Sukabakti ini wajib membayar uang portal yang beralasan untuk pemeliharaan jalan dari Rp.5000 hingga Rp. 10.000.bahkan jika tidak membayar pedagang akan disuruh putar balik lagi.Portal ini sudah ada dari beberapa tahun yang lalu bahkan tidak jelas uangnya siapa yang mengelola, "ujarnya".


Hal yang sama diungkapkan salah satu sopir yang pernah dipinta uang Rp. 10.000 saat melintasi portal kepada awak media ini 19-10-2025 mengatakan tidak pandang bulu baik warga sukabakti ataupun warga desa Darmaraharja jika mobil tersebut berangkutan untuk jualan atau bisnis maka akan kena tarip apalagi jika mobil pendatang yang bertujuan mencari rezeki didua desa ini, biasanya jika masuk belum bisa bayar pulangnya ditagih lagi.Ini  kan jalan umum yang dibangun menggunakan uang Pemerintah dinikmati oleh warga masyarakat yang melintas tetapi mengapa seperti jalan yang dikuasai preman. Bahkan portal ini sudah ada selama Rudi menjabat sebagai kades Sukabakti, yang jelas kades mengetahui dan mendukung untuk portal ini. Saat ditanya uang portal untuk apa mereka mengatakan untuk pemeliharaan jalan, baru ini saya melihat jalan yang diportal tetapi didukung oleh kadesnya, "keluhnya".


Rudi Hartono Kades Sukabakti Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh awak media ini Via WhatAppss 20-10-2025 dengan Nomor 0812-7280-XXXX menjawab 


"Ass,izin klu punggli didesa kami merupakan  utk kepentingan pribadi atu utk kepentingan pemerintah desa itu mungkin bisa melangar ,tpi klu utk kepentingan utk masyarakat ,apa yg salah Nye,klu mmg melanggar aturan silakan saja di proses 🙏🙏"


"Dgn senang hati dindo silakan diberitakan,terimakasih atas pemberitaan ye nanti 😁👍👍".


" BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"


RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

 





Palembang – Semarak memperingati HUT ke-80 TNI, Kodam II/Swj menyelenggarakan panggung Hiburan di Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang. Acara yang dinanti-nanti tersebut menyatukan ribuan prajurit, keluarga TNI, dan masyarakat umum.


Masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto yang didampingi Ibu Ketua Persit KCK Koorcabrem 044 Ibu Veranita Adri turut hadir memeriahkan acara Panggung Hiburan, Sabtu (18/10/2025).


“Acara panggung hiburan yang dipimpin langsung oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis ini berlangsung meriah, memancarkan kegembiraan dan kedekatan TNI dan masyarakat Kota Palembang,” ujar Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari menjelaskan.


“Danrem 044/Gapo mengungkap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengapresiasi antusias masyarakat Kota Palembang yang hadir memeriahkan acara tersebut,” lanjutnya.


“Terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap TNI, mari kita pertahankan dan tingkatkan kemanunggalan TNI Rakyat untuk Indonesia tercinta,” kata Kapenrem mengutip pernyataan Danrem. 


Kemeriahan panggung hiburan tersebut diisi dengan menampilkan perform artis-artis ibu kota seperti Anna Zanet (Bintang Pantura), Boy Sahara, Febi Pratiwi (KDI) dan ditutup dengan penampilan Repvblik Band.


Peringatan HUT ke-80 TNI di wilayah Kodam II/Sriwijaya sebelumnya telah dimeriahkan dengan beragam kegiatan turnamen olahraga, bakti sosial, doa bersama dan ziarah, upacara parade pasukan, demonstrasi prajurit, juga pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

KADES DATAR SERDANG KIMTIM LAHAT DIDUGA LAKUKAN PUNGLI UNTUK PEMBERSIHAN & PENIMBUNAN JEMBATAN SUNGAI MAUNG Setelah Viral disejumlah media online dibawah naungan Dewan Pimpinan Daerah Ikatam Wartawan Online Indonesia (DPD IWO I) Kabupataen Lahat pemberitaan jembatan Mangkrak didesa Bunga Mas beberapa waktu lalu diduga KADES memanfaatkan dengan melakukan tindakan melawan hukum PUNGLI kepada masyarakat pemilik usaha RAMP sawit dengan nominal bervariasi mulai dari Rp 200.000,0 sampai Rp 2.000.000,0 diduga terkumpul uang hasil PUNGLI kurang lebih sebesar Rp 17.900.000,0 bahkan ada yang dipinta material satu sampai dua mobil,dengan alasan pembersihan jembatan Sungai Maung agar dapat dimanfaatkan bahkan pada saat pembersihan menggunakan alat berat dari PT SMS. Penyalahgunaan wewenang diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk sanksi administratif dan KUHP serta UU No. 31 Tahun 1999 (jo. UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk sanksi pidana. Sanksinya bervariasi mulai dari pembatalan keputusan, denda, pidana penjara, hingga hukuman seumur hidup, tergantung jenis dan konsekuensi perbuatan tersebut. Sanksi penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) bervariasi, meliputi sanksi pidana seperti penjara hingga 9 tahun berdasarkan Pasal 368 KUHP dan Pasal 423 KUHP. Penggunaan dana yang digelontorkan untuk proyek infrastruktur, termasuk jembatan, harus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan masyarakat seperti penuturan salah satu warga Desa Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media ini 16-10-2025 mengatakan. Mengapa tidak dari sebelumnya,ini juga untuk kenyamanan masyarakat dibeberapa desa agar aman melintas, apalagi mereka kan Kades,seharusnya bisa mereka musyawarahkan untuk dan menggunakan Dana Desa bukan malah meminta- minta sumbangan ke warga juga Ramp-ramp diKecamatan kikim Timur.Dari informasi yang kami terima dana sebesar Rp. 17.900.000 ( tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya dipergunakan untuk pemadatan menggunakan sirtu saja bukan dicor semen.Mudah-mudahan ini niat baik dari beberapa kades bukan malah memanfaatkan keadaan untuk meraup keuntungan Pribadi. Kepada Pihak Dinas pemerintah dan Pelaksana pekerjaan yang sebelumnya membuat jembatan ini mengapa tidak bertanggung jawab sampai akhir, bukan malah meninggalkan bangunan mangkrak yang tidak bisa dipergunakan masyarakat yang setiap hari melintasi jembatan ini, "keluhnya". List yg sudah memberi sumbangan untuk penimbunan jembatan sungai maung. 1.RAM tambak jaya (eddy s)dua mobil. 2.serim sp 1,satu jt. 3.RAM dua putri sp 1,dua mobil. 4.RAM sidik marga mulya, 2 jt. 5.RAM hamim marga mulya,2 mobil. 6.RAM pardi,marga mulya,2 mobil. 7.RAM Perancis marga mulya,2 jt. 8.kirno, marga mulya 1 jt. 9.datus marga mulya,750 rbu. 10.RAM yanto marga mulya, 2 mobil. 11.Robet marga mulya. 2 mobil. 12.ngatemin marga mulya 200 rb. 13.kamto,marga mulya, 300 rb. 14.Dian patikal lama. 500 rb. 15.inzan kamil dtr serdang 400 rb. 15.darwan sp 3 nyumbang satu mobil. Total dana terkumpul=17,900,000. Salah satu warga Desa Setempat Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 16-10-2025 kepada awak media ini mengatakan jembatan ini sudah hampir satu tahun selesai akan tetapi yang menjadi pertanyaan kami selaku masyarakat yang hampir setiap hari melintas mengapa jembatan baru ini belum bisa kami gunakan.Dan beberapa hari ini kami lihat ada beberapa Kades yang membersihkan jembatan tersebut bahkan ada alat berat dari Perusahaan PT SMS ikut membantu, kami berpikir alhamdulilah ada perhatian dari kades-kades tetapi kenapa tidak sebelum-sebelumnya setelah viral dimedia baru ada tindakan dari mereka melalui meminta-minta dana ke Ramp- ramp yang ada dikecamatan Kikim Timur bahkan ada juga sumbangan dari beberapa warga. Bukan dicor semen tetapi hanya ditimbun material sirtu untuk pemadatan, "ujarnya". Peri Anwar Kades Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh Awak Media ini Via WhatAppss 17-10-2025 Nomor 0821-1625-XXXX menjawab melalui Voice Note "Terkait dengan apa yang kamu sampaikan itu sudah kami baca untuk klarifikasinyo kami tunggu disekretariat Lintas Utara, kami tunggu di kantor kepala Desa Cecar.Jadi itu untuk penjelasan lebih jelasnya kalau di HP/ Via WhatApss tidak akan kami berikan penjelasan mohon ijin kami menunggu kalau berkesempatan untuk hadir kami menuggu di Sekretariat kami". "Kalau memang datanya sudah Akurat Pak, bukan kami menantang mohon dipersilahkan untuk Kontrol Publiknya ,silahkan cuma yang kami lakukan ini sudah kami lakukan sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan yang bersifat mendesak. Itu saja jadi bukan menantang mohon silahkan ,itu hak bapak-bapak untuk tawarin kami kalau memang mungkin kurang jelas tentang apa yang didapatkan bapak-bapak kami menunggu di Sekretariat kami demikian". " BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA" RIKA YUSNIA "TEAM PEMBURU KORUPTOR"

 



Setelah Viral disejumlah media online dibawah naungan Dewan Pimpinan Daerah Ikatam Wartawan Online Indonesia (DPD IWO I) Kabupataen Lahat pemberitaan jembatan Mangkrak didesa Bunga Mas beberapa waktu lalu diduga KADES memanfaatkan dengan melakukan tindakan melawan hukum PUNGLI kepada masyarakat pemilik usaha RAMP sawit dengan nominal bervariasi mulai dari Rp 200.000,0 sampai Rp 2.000.000,0 diduga terkumpul uang hasil PUNGLI kurang lebih sebesar Rp 17.900.000,0 bahkan ada yang dipinta material satu sampai dua mobil,dengan alasan  pembersihan jembatan Sungai Maung agar dapat dimanfaatkan bahkan pada saat pembersihan menggunakan alat berat dari PT SMS.


Penyalahgunaan wewenang diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk sanksi administratif dan KUHP serta UU No. 31 Tahun 1999 (jo. UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk sanksi pidana. Sanksinya bervariasi mulai dari pembatalan keputusan, denda, pidana penjara, hingga hukuman seumur hidup, tergantung jenis dan konsekuensi perbuatan tersebut. 


Sanksi penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) bervariasi, meliputi sanksi pidana seperti penjara hingga 9 tahun berdasarkan Pasal 368 KUHP dan Pasal 423 KUHP. 


Penggunaan dana yang digelontorkan untuk proyek infrastruktur, termasuk jembatan, harus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan masyarakat seperti penuturan salah satu warga Desa Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media ini 16-10-2025 mengatakan. 


Mengapa tidak dari sebelumnya,ini juga untuk kenyamanan masyarakat dibeberapa desa agar aman melintas, apalagi mereka kan Kades,seharusnya bisa mereka musyawarahkan untuk dan menggunakan Dana Desa bukan malah meminta- minta sumbangan ke warga juga Ramp-ramp diKecamatan kikim Timur.Dari informasi yang kami terima dana sebesar Rp. 17.900.000 ( tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya dipergunakan untuk pemadatan menggunakan sirtu saja bukan dicor semen.Mudah-mudahan ini niat baik dari beberapa kades bukan malah memanfaatkan keadaan untuk meraup keuntungan Pribadi. Kepada Pihak Dinas pemerintah dan Pelaksana pekerjaan yang sebelumnya membuat jembatan ini mengapa tidak bertanggung jawab sampai akhir, bukan malah meninggalkan bangunan mangkrak yang tidak bisa dipergunakan masyarakat yang setiap hari melintasi jembatan ini, "keluhnya".


List yg sudah memberi sumbangan untuk penimbunan jembatan sungai maung.


1.RAM tambak jaya (eddy s)dua mobil.


2.serim sp 1,satu jt.


3.RAM dua putri sp 1,dua mobil.


4.RAM sidik marga mulya, 2 jt.


5.RAM hamim marga mulya,2 mobil.


6.RAM pardi,marga mulya,2 mobil.


7.RAM Perancis marga mulya,2 jt.


8.kirno, marga mulya 1 jt.


9.datus marga mulya,750 rbu.


10.RAM yanto marga mulya, 2 mobil.


11.Robet marga mulya. 2 mobil.


12.ngatemin marga mulya 200 rb.


13.kamto,marga mulya, 300 rb.


14.Dian patikal lama. 500 rb.


15.inzan kamil dtr serdang 400 rb.


15.darwan sp 3 nyumbang satu mobil.


Total dana terkumpul=17,900,000.


Salah satu warga Desa Setempat Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 16-10-2025 kepada awak media ini mengatakan jembatan ini sudah hampir satu tahun selesai akan tetapi yang menjadi pertanyaan kami selaku masyarakat yang hampir setiap hari melintas mengapa jembatan baru ini belum bisa kami gunakan.Dan beberapa hari ini kami lihat ada beberapa Kades yang membersihkan jembatan tersebut bahkan ada alat berat dari Perusahaan PT SMS ikut membantu, kami berpikir alhamdulilah ada perhatian dari kades-kades tetapi kenapa tidak sebelum-sebelumnya setelah viral dimedia baru ada tindakan dari mereka melalui meminta-minta dana ke Ramp- ramp yang ada dikecamatan Kikim Timur bahkan ada juga sumbangan dari beberapa warga. Bukan dicor semen tetapi hanya ditimbun material sirtu untuk pemadatan, "ujarnya".


Peri Anwar Kades Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikomfirmasi oleh Awak Media ini Via WhatAppss 17-10-2025 Nomor 0821-1625-XXXX menjawab melalui Voice Note


"Terkait dengan apa yang kamu sampaikan itu sudah kami baca untuk klarifikasinyo kami tunggu disekretariat Lintas Utara, kami tunggu di kantor kepala Desa Cecar.Jadi itu untuk penjelasan lebih jelasnya kalau di HP/ Via WhatApss tidak akan kami berikan penjelasan mohon ijin kami menunggu kalau berkesempatan untuk hadir kami menuggu di Sekretariat kami".


"Kalau memang datanya sudah Akurat Pak, bukan kami menantang mohon dipersilahkan untuk Kontrol Publiknya ,silahkan cuma yang kami lakukan ini sudah kami lakukan sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan yang bersifat mendesak. Itu saja jadi bukan menantang mohon silahkan ,itu hak bapak-bapak untuk tawarin kami kalau memang mungkin kurang jelas tentang apa yang didapatkan bapak-bapak kami menunggu di Sekretariat kami demikian".


" BERSAMBUNG KEEDISI SELANJUTNYA"


RIKA YUSNIA

"TEAM PEMBURU KORUPTOR"

Cakra Surya Manggala Dukung Langkah Aktifis GERMASI, Desak Kejagung Tindak Tegas Dalang Perusakan Hutan TNBBS dan SM Gunung Raya Bandar Lampung, - Ketua Umum Cakra Surya Manggala, Dr. M. Tegar Sedayu, SH, MH, IFHGAS, dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan desakan aktifis Masyarakat Independent GERMASI yang meminta Kejaksaan Agung RI segera mengusut dan menangkap dalang intelektual di balik dugaan alih fungsi dan penguasaan lahan ilegal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) serta Suaka Margasatwa (SM) Gunung Raya. ( 08/10/2025 ) Menurut Tegar, maraknya praktik perambahan, penguasaan, dan perubahan fungsi hutan konservasi menjadi lahan perkebunan dan pemukiman merupakan bukti nyata kelalaian dan lemahnya pengawasan dari pejabat yang berwenang. “Kementerian Kehutanan RI, Balai Besar TNBBS, dan BKSDA Sumatera Selatan diduga telah gagal menjaga amanah negara. Mereka lalai, bahkan terkesan membiarkan kawasan konservasi yang seharusnya dijaga justru dirampas dan dirusak oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegas Tegar. Ia menilai, kerusakan yang masif di dua kawasan hutan konservasi tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah masuk pada dugaan pembiaran sistematis yang mengarah pada pelanggaran hukum. “Kalau aparat kehutanan dan pejabat yang diberi tanggung jawab menjaga kawasan benar-benar bekerja, tidak mungkin hutan seluas itu dirambah, dialihfungsikan, dan dikuasai tanpa sepengetahuan mereka. Ini bukan lagi kelalaian biasa — ini pembiaran yang harus diusut!” ujarnya tajam. Lebih lanjut, Tegar menyoroti dampak nyata dari rusaknya kawasan konservasi yang kini menimbulkan konflik antara satwa liar seperti harimau dan gajah dengan manusia, hingga menelan korban jiwa di sekitar kawasan TNBBS. “Kerusakan hutan bukan hanya persoalan pohon ditebang, tapi sudah menyangkut keselamatan manusia. Satwa kehilangan habitatnya, turun ke pemukiman, dan akhirnya manusia jadi korban. Ini akibat lemahnya pengawasan dari institusi kehutanan yang seharusnya menjaga,” kritiknya. Cakra Surya Manggala juga menilai Kementerian Kehutanan RI dan seluruh unit teknisnya harus bertanggung jawab secara moral dan hukum. “Kemenhut RI tidak bisa hanya diam dan berdalih prosedural. Jika bawahannya di lapangan tidak mampu menjaga kawasan, maka pimpinannya pun ikut bertanggung jawab. Jangan hanya sibuk rapat dan laporan, sementara hutan di lapangan habis digunduli,” sindir Tegar. Ia menegaskan, dukungan terhadap Aktifis Masyarakat Independent GERMASI bukan hanya bentuk solidaritas masyarakat sipil, tetapi juga dorongan moral agar aparat penegak hukum tidak ragu menjerat siapapun yang terlibat termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat yang berperan dalam pembiaran. “Kami mendesak Jaksa Agung RI agar segera menurunkan tim penyidik untuk memproses laporan Aktifis Masyarakat Independent GERMASI, jangan hanya turunkan tim Satgas PKH saja dan berhenti pada proses penyitaan lahan, proses hukum harus terus berlanjut semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab dan di periksa. Negara tidak boleh kalah oleh mafia hutan dan pembiaran oknum pejabat,” pungkasnya. Dengan nada keras, Tegar juga menegaskan bahwa kerusakan kawasan hutan konservasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi bangsa. “Mereka yang diam saat hutan dirampas sejatinya ikut bersalah. Pembiaran adalah kejahatan moral. Kami dari Cakra Surya Manggala akan terus mengawal kasus ini sampai para dalang dan pejabat yang lalai diproses hukum,” tutupnya. ( Red )

 


Bandar Lampung, - Ketua Umum Cakra Surya Manggala, Dr. M. Tegar Sedayu, SH, MH, IFHGAS, dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan desakan aktifis Masyarakat Independent GERMASI yang meminta Kejaksaan Agung RI segera mengusut dan menangkap dalang intelektual di balik dugaan alih fungsi dan penguasaan lahan ilegal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) serta Suaka Margasatwa (SM) Gunung Raya. ( 08/10/2025 )


Menurut Tegar, maraknya praktik perambahan, penguasaan, dan perubahan fungsi hutan konservasi menjadi lahan perkebunan dan pemukiman merupakan bukti nyata kelalaian dan lemahnya pengawasan dari pejabat yang berwenang.


“Kementerian Kehutanan RI, Balai Besar TNBBS, dan BKSDA Sumatera Selatan diduga telah gagal menjaga amanah negara. Mereka lalai, bahkan terkesan membiarkan kawasan konservasi yang seharusnya dijaga justru dirampas dan dirusak oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegas Tegar.


Ia menilai, kerusakan yang masif di dua kawasan hutan konservasi tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah masuk pada dugaan pembiaran sistematis yang mengarah pada pelanggaran hukum.


“Kalau aparat kehutanan dan pejabat yang diberi tanggung jawab menjaga kawasan benar-benar bekerja, tidak mungkin hutan seluas itu dirambah, dialihfungsikan, dan dikuasai tanpa sepengetahuan mereka. Ini bukan lagi kelalaian biasa — ini pembiaran yang harus diusut!” ujarnya tajam.


Lebih lanjut, Tegar menyoroti dampak nyata dari rusaknya kawasan konservasi yang kini menimbulkan konflik antara satwa liar seperti harimau dan gajah dengan manusia, hingga menelan korban jiwa di sekitar kawasan TNBBS.


“Kerusakan hutan bukan hanya persoalan pohon ditebang, tapi sudah menyangkut keselamatan manusia. Satwa kehilangan habitatnya, turun ke pemukiman, dan akhirnya manusia jadi korban. Ini akibat lemahnya pengawasan dari institusi kehutanan yang seharusnya menjaga,” kritiknya.


Cakra Surya Manggala juga menilai Kementerian Kehutanan RI dan seluruh unit teknisnya harus bertanggung jawab secara moral dan hukum.


“Kemenhut RI tidak bisa hanya diam dan berdalih prosedural. Jika bawahannya di lapangan tidak mampu menjaga kawasan, maka pimpinannya pun ikut bertanggung jawab. Jangan hanya sibuk rapat dan laporan, sementara hutan di lapangan habis digunduli,” sindir Tegar.


Ia menegaskan, dukungan terhadap Aktifis Masyarakat Independent GERMASI bukan hanya bentuk solidaritas masyarakat sipil, tetapi juga dorongan moral agar aparat penegak hukum tidak ragu menjerat siapapun yang terlibat termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat yang berperan dalam pembiaran.


“Kami mendesak Jaksa Agung RI agar segera menurunkan tim penyidik untuk memproses laporan Aktifis Masyarakat Independent GERMASI,  jangan hanya turunkan tim Satgas PKH saja dan berhenti pada proses penyitaan lahan, proses hukum harus terus berlanjut semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab dan di periksa. Negara tidak boleh kalah oleh mafia hutan dan pembiaran oknum pejabat,” pungkasnya.


Dengan nada keras, Tegar juga menegaskan bahwa kerusakan kawasan hutan konservasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi bangsa.


“Mereka yang diam saat hutan dirampas sejatinya ikut bersalah. Pembiaran adalah kejahatan moral. Kami dari Cakra Surya Manggala akan terus mengawal kasus ini sampai para dalang dan  pejabat yang lalai diproses hukum,” tutupnya. ( Red )

Dankodiklatad Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI Di Monas, Presiden Tegaskan Penguatan Pertahanan Dan Kepemimpinan Jakarta Komandan Kodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upacara berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Dalam suasana meriah dan penuh semangat kebangsaan, rangkaian upacara diawali dengan parade militer dan defile akbar yang menampilkan pasukan TNI dari tiga matra, selain itu juga disuguhkan berbagai atraksi unjuk kemampuan prajurit, demonstrasi dinamis serta pameran statis alutsista canggih seperti Tank Leopard, Tank Marder, MLRS Astros, Meriam Caesar 155 mm, Panser Anoa, Maung, Badak, Radar CM-200, Rudal Starstreak dan berbagai helikopter tempur seperti Apache, Bell 412, Fennec hingga Mi-26. Seluruh atraksi ini dikemas dalam defile, demonstrasi lapangan serta display statis yang dapat dinikmati dan diabadikan oleh masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit dan keluarga besar TNI serta menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Atas nama negara, bangsa dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas prestasi TNI sampai saat ini. TNI selalu tampil di saat kritis, TNI tidak akan ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta rakyat di atas segala kepentingan yang lain,” tegas Presiden Prabowo. Kehadiran Dankodiklatad dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan dan komitmen Kodiklatad terhadap kebijakan pertahanan negara, sekaligus bentuk penghormatan kepada TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan. Selain itu, kehadiran Dankodiklatad juga menjadi sarana mempererat sinergi dengan seluruh komponen pertahanan dalam rangka mewujudkan TNI yang profesional, adaptif dan modern. Melalui momentum peringatan HUT ke-80 TNI ini, diharapkan semangat juang, soliditas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin mengakar serta TNI terus menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh, dicintai rakyat dan siap menghadapi tantangan masa depan demi kejayaan NKRI. (Penerangan Kodiklatad)

 


Jakarta Komandan Kodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upacara berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025). 


Dalam suasana meriah dan penuh semangat kebangsaan, rangkaian upacara diawali dengan parade militer dan defile akbar yang menampilkan pasukan TNI dari tiga matra, selain itu juga disuguhkan berbagai atraksi unjuk kemampuan prajurit, demonstrasi dinamis serta pameran statis alutsista canggih seperti Tank Leopard, Tank Marder, MLRS Astros, Meriam Caesar 155 mm, Panser Anoa, Maung, Badak, Radar CM-200, Rudal Starstreak dan berbagai helikopter tempur seperti Apache, Bell 412, Fennec hingga Mi-26. Seluruh atraksi ini dikemas dalam defile, demonstrasi lapangan serta display statis yang dapat dinikmati dan diabadikan oleh masyarakat.


Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit dan keluarga besar TNI serta menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


“Atas nama negara, bangsa dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas prestasi TNI sampai saat ini. TNI selalu tampil di saat kritis, TNI tidak akan ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta rakyat di atas segala kepentingan yang lain,” tegas Presiden Prabowo.


Kehadiran Dankodiklatad dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan dan komitmen Kodiklatad terhadap kebijakan pertahanan negara, sekaligus bentuk penghormatan kepada TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan. Selain itu, kehadiran Dankodiklatad juga menjadi sarana mempererat sinergi dengan seluruh komponen pertahanan dalam rangka mewujudkan TNI yang profesional, adaptif dan modern.


Melalui momentum peringatan HUT ke-80 TNI ini, diharapkan semangat juang, soliditas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin mengakar serta TNI terus menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh, dicintai rakyat dan siap menghadapi tantangan masa depan demi kejayaan NKRI.


(Penerangan Kodiklatad)

Aktivis Germasi Desak Kejagung Bongkar Dalang Alih Fungsi Hutan TNBBS dan Suaka Margasatwa Gunung Raya: “Jangan Lindungi Mafia Hutan

 



Bandar Lampung - Founder Masyarakat Independent Gerakan Masyarakat Indonesia (GERMASI), Ridwan, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menindak tegas dan menangkap dalang intelektual di balik dugaan alih fungsi serta penguasaan ilegal kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Suaka Margasatwa Gunung Raya, Kabupaten Lampung Barat. (07/10/2025)


Meski Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan penyitaan di dua kawasan hutan tersebut, Ridwan menilai penegakan hukum masih setengah hati dan belum menyentuh aktor utama di balik praktik perampasan kawasan konservasi itu.


“Negara ini tidak boleh kalah oleh mafia hutan! Jangan hanya petani kecil yang dikorbankan, sementara pengendali di balik meja tetap aman duduk di kursi empuk. Kami minta Kejagung seret dalang intelektualnya — siapapun dia, pejabat, pengusaha, atau oknum aparat yang selama ini bermain,” tegas Ridwan.


Menurut Ridwan, GERMASI telah menyerahkan laporan resmi ke Kejati Lampung dan Kejagung RI, disertai data dan temuan lapangan yang menunjukkan pola sistematis penguasaan dan pengalihan fungsi kawasan hutan secara terencana. Ia menduga praktik ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya restu atau perlindungan dari oknum berpengaruh.


“Jangan pura-pura tidak tahu. Alih fungsi hutan di TNBBS dan Gunung Raya itu bukan baru kemarin. Sudah bertahun-tahun dan terang-terangan. Kalau aparat serius, dalangnya sudah lama ditangkap. Tapi faktanya, mereka aman-aman saja, seolah kebal hukum,” ujarnya.


Aktivis yang dikenal vokal dalam isu anti-korupsi dan lingkungan hidup ini menilai, Kejagung RI harus menunjukkan keberanian dan komitmen nyata dalam menegakkan hukum. Menurutnya, jika kasus ini dibiarkan mandek, publik akan kembali menilai bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.


“Kami tidak butuh drama penyitaan lahan. Yang kami mau adalah tindakan nyata: tangkap otak kejahatan, ungkap siapa bekingnya! Hukum jangan dijadikan alat dagang kepentingan,” tegasnya.


Ridwan juga berencana mengirim surat resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar memantau langsung dan mengevaluasi proses penegakan hukum kasus ini. Ia menilai, kasus penguasaan kawasan hutan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan keberanian aparat penegak hukum di daerah.


“Kalau Kejagung tidak mampu menembus tembok kekuasaan para mafia hutan, maka kepercayaan rakyat akan runtuh. Ini bukan sekadar kasus hukum, tapi soal harga diri negara,” ujarnya dengan nada keras.


Kasus dugaan alih fungsi dan penguasaan ilegal kawasan hutan TNBBS dan Suaka Margasatwa Gunung Raya ini diduga melibatkan puluhan ribu hektare lahan, yang kini telah beralih fungsi menjadi perkebunan kopi dan dikuasai jaringan kuat dengan koneksi politik dan bisnis besar.


Ridwan menegaskan, GERMASI akan terus mengawal kasus ini hingga dalang intelektualnya benar-benar diseret ke meja hijau.


“Kami tidak akan berhenti. Jika Kejagung tetap diam, kami siap buka nama-nama besar di balik permainan ini ke publik. Rakyat berhak tahu siapa perampok hutan yang sebenarnya!” tutupnya. (IF)

Kasrem 044/Gapo Ikuti Upacara Ziarah Nasional HUT ke 80 TNI, “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”

 



Palembang – Mewakili Danrem 044/Gapo, Kasrem 044/gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri mengikuti Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati HUT TNI ke-80 Tahun 2025, bertempat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ksatria Ksetra Siguntang Palembang, Jumat (3/10/2025).


Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati HUT TNI ke-80 Tahun 2025 yang mengusung Tema HUT TNI, “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, dipimpin oleh Pangdam II/Swj Mayjen TNI Ujang Darwis selaku Inspektur Upacara.



Kapenrem 044/Gapo menerangkan, Tema HUT TNI mencerminkan semangat profesionalisme prajurit TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta kemanunggalannya bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang maju. 


Kegiatan upacara ini diawali dengan penghormatan kepada Arwah Pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara, dilanjutkan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara, peletakan karangan bunga dan pembacaan Do'a. Tak lupa dilakukan penghormatan terakhir kepada Arwah Pahlawan.



Menurut Mayor Inf Jauhari, Kasrem 044/Gapo turut melaksanakan penaburan bunga sebagai tanda penghormatannya kepada para Pahlawan.


“Melalui momen ini, kita mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.


Kegiatan Upacara dan Ziarah Nasional ini merupakan kegiatan menjelang HUT TNI yang ke-80, sekaligus untuk mengenang jasa-jasanya para pahlawan terdahulu yang telah berjasa terhadap perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan.


Dengan dilaksanakannya ziarah nasional, diharapkan TNI sebagai Patriot NKRI dapat terus menjadi garda terdepan pengawal kedaulatan NKRI.

Korem 044/Gapo Gelar Doa Bersama Menyambut HUT ke 80 TNI

 


Palembang – Segenap Prajurit, PNS dan Ibu Persit Korem 044/Gapo melaksanakan doa bersama menjelang puncak HUT ke-80 TNI, bertempat di Masjid Al Ikhlas Korem 044/Gapo Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang, Sabtu (4/10/2025).


Doa bersama yang dilaksanakan dalam menyambut HUT TNI Ke-80 yang bertemakan “TNI PRIMA, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, bertujuan untuk memohon bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh prajurit TNI khususnya Korem 044/Gapo dan jajaran dapat terus bertugas dengan baik, tulus dan ikhlas, serta senantiasa dilindungi dalam setiap pengabdian.


Disampaikan oleh Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari, “Pada kesempatan yang baik ini, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto mengucapkan selamat Ulang Tahun kepada prajurit dan keluarga besar TNI. Beliau juga berterima kasih, bahwa prajurit Korem 044/Gapo dengan penuh semangat dan rasa tanggungjawab terus melakukan pengabdian terbaiknya melaksanakan dharma bakti untuk Bangsa dan Negara Indonesia,” katanya.


“Semoga dalam kekhusukan kita melakukan doa bersama ini, kita selalu diberikan kesehatan, keimanan dan kebersamaan ini agar tetap terjaga kemanunggalan TNI dan rakyat. Korem 044/Gapo, prajurit TNI di seluruh nusantara selalu berjaya dan selalu dicintai rakyat”, ujar Kapenrem.


Kegiatan diawali dengan shalat dzuhur berjemaah, pembacaan surat Al Fatihah, membaca surat yasin, dan ditutup dengan doa bersama. Terlihat suasana khidmat dan khusuk saat seluruh peserta kegiatan memanjatkan doa secara tulus.


Selain itu, kegiatan yang digelar tersebut juga diharapkan mampu mempererat jalinan silaturahmi antar anggota Korem 044/Gapo, semakin kompak dan solid dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

Ketua Umum Pusat Akan Usut Tuntas Terhadap Orang Yang Merendahkan Marwah Organisasi AKPERSI

 





Bekasi –  Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) akan memberikan perhatian tinggi terhadap anggota dan pengurus Se Indonesia serta tak akan membiarkan siapapun mengintervensi, mengintimidasi, merendahkan profesi wartawan.

Menanggapai Polemik penghinaan di media sosial kembali mencuat. Ahmad Syarifudin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Jawa Barat maka DPP akan mengawal kasus tersebut ke ranah hukum terbukti secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Polsek Pebayuran Polres Metro Bekasi, Rabu (1/10/2025) dini hari.


Laporan tersebut teregistrasi dalam STTLP/01/2025/POLSEK PEBAYURAN/RESTRO BEKASI/PMJ.


Ahmad mengaku direndahkan dengan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seorang anggota grup WhatsApp “Komunitas Peduli Keadilan” bernama Iyus Kastelo. Dalam pesan yang beredar di grup, Iyus diduga menulis kata-kata bernada menghina, di antaranya menyebut Ahmad dengan istilah “jongos” dan “wartawan cipe”, serta menudingnya hanya membuat berita pencitraan.


Kutipan pesan tersebut antara lain berbunyi:


> “Yah gitu doang dasar jongos. Lo baru dikasih duit cepe dah gak menghargai temen sesama satu profesi. Namanya ge media receh tukang jale doang, yang salah ge dibenerin. Mayan cipe ge bikin berita pencitraan sanggahan.”


Merasa dirugikan, Ahmad memilih jalur hukum.

“Pesan itu jelas mencoreng nama baik saya, apalagi disampaikan di ruang publik digital yang banyak diikuti orang. Sebagai warga negara sekaligus insan pers, saya memilih jalur hukum agar ada efek jera,” tegas Ahmad usai membuat laporan.


Atas dasar itu, laporan dibuat dengan sangkaan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 serta Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.


Kasus ini kian menyoroti gelapnya penyalahgunaan ruang digital yang kerap menjadi ajang hujatan. Terlebih, serangan kali ini menimpa figur publik yang memimpin organisasi pers di Jawa Barat.


Menanggapi laporan tersebut, Kanit Reskrim Polsek Pebayuran, IPDA Iim Nurahim, S.H., M.H., menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan memanggil terlapor.


> “Kami akan melakukan pemanggilan terhadap saudara Iyus Kastelo untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dengan adanya pernyataan resmi ini, publik diingatkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial bukanlah kebebasan untuk menghina. Setiap kata yang menjurus pada perendahan martabat orang lain berpotensi menyeret pelakunya ke Ranah hukum.


Di Tempat yang berbeda Ketua Umum  Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) dihubungi melalui whatsapp bahwa tidak akan pernah membiarkan siapapun melakukan penghinaan dan merendahkan anggota AKPERSI. Apalagi hal ini terjadi pada Ketua DPD AKPERSI Provinsi Jawa Barat maka pastinya akan mendapat pengawalan serta back up langsung dari pusat dan akan membawa permasalahan ranah hukum  supaya bisa memberikan efek jera kepada  terduga pelaku pelecehan profesi wartawan.


“ Berulang kali saya selalu sampaikan pada setiap kesempatan bahwa jangan pernah ada siapapun melakukan intimidasi, intervensi, merendahkan, penghinaan terhadap rekan wartawan maka AKPERSI akan menjadi Garda Terdepan untuk melawannya.  Apalagi  ini terjadi pada Ketua DPD AKPERSI Provinsi Jawa Barat di Ruang Digital tanpa menyaring lagi ucapannya saudara Iyus Kastelo pada sebuah grup “ Komunitas Peduli Keadilan” yang mana grup tersebut beranggotakan 154 Anggota dan didalamnya ada banyak pejabat pemerintahan dan APH. Jelas tindakan ini merupakan upaya intimidasi terhadap sebuah pemberitaan yang ditayangkan oleh Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat serta mendiskreditkan seorang Public Figur dalam sebuah organisasi Pers. Saya sudah mencari tahu terduga pelaku ini tergabung disebuah organisasi Pers lainnya dan saya pun sudah mengetahui medianya tempat bernaung. Nanti juga akan saya somasi Organisasinya serta Medianya bahkan hal ini akan saya teruskan ke Dewan Pers atas tindakannya yang menurut saya tidak mematuhi Undang – Undang  Pers Nomor 40 Tahun1999 dan Kode Etik Jurnalistik,”Ujar Rino Triyono Selaku Ketua Umum Pusat AKPERSI.


Masih bersama Ketua Umum Pusat AKPERSI menambahkan bahwa seyogyanya dalam melakukan ucapan atau menulis di Ruang digital harus menggunakan etika dan kurangi bahasa – bahasa yang bisa membuat terjerumus pada pidana. Bahkan Ketum AKPERSI mendesak Polsek Pebayuran untuk memproses kasus tersebut secara transparan dan harus berani menegakkan hukum sesuai prosedur  tetapi jika tidak mampu untuk mengimplementasikan maka permasalahan tersebut akan diteruskan ke tingkat Polres, Polda serta Ke Mabes Polri.


“ Saya hanya berpesan kepada seluruh wartawan yang tergabung di AKPERSI hendaknya lebih bijaksana dalam menggunakan ruang digital baik pada sosial media dan sebagainya karena salah berucap atau salah menulis aja maka akan menjerumuskan ke ranah pidana. Bahkan dalam menulis pemberitaan hendaknya kita patuh pada Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.Dan pastinya saya mendesak untuk Polsek Pebayuran segera memproses laporan dari Ketua DPD AKPERSI Provinsi Jawa Barat tetapi jika tidak mampu memprosesnya tidak ada masalah biar nanti saya akan teruskan ke Polres, Ke Polda bahkan sampe ke Mabes Polri. Jangan pernah takut akan intervensi dan intimidasi buat Polsek Pebayuran, kami siap untuk support dan membantu Polsek Pebayuran dalam menegakan Hukum di Negeri ini. Terakhir saya berikan sebuah Peribahasa ‘ Mulut Mu Harimau Mu’ dan dengan sebuah filosofi Berpikirlah Sebelum Berbicara Jangan Berbicara Baru Berpikir,” Tegas Ketum AKPERSI.

 (Rillis DPP AKPERSI)

Laporan Korps Kenaikkan Pangkat Perwira Kodam ll/Swj 01 Oktober 2025




Palembang - Kasipers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo mewakili Danrem 044/Gapo menghadiri acara laporan korps kenaikan pangkat Perwira Kodam II/Swj Periode 1 Oktober 2025, bertempat di Makodam ll/Swj Jl. Jenderal Sudirman Km. 2,5 Kota Palembang, Rabu (1/10/2025).


Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Kodam ll/Swj periode 1 Oktober 2025 merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan pimpinan yaitu berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya yang telah menjalankan tugas demi keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.


Dijelaskan Kapenrem 044/Gapo, Kasipers Kasrem 044/Gapo Kolonel Kav Adri Nurcahyo turut hadir mewakili Danrem 044/Gapo. “Kenaikan pangkat merupakan suatu kehormatan yang patut disyukuri, ini diberikan kepada setiap prajurit yang mampu menunjukan prestasi, dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tinggi sesuai dengan tugas yang diembannya,” kata Mayor Jauhari.


“Atas nama Komando, Danrem mengucapkan selamat kepada para prajurit yang naik pangkat, amanah ini hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, kepada Negara, terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” katanya.

DPC AKPERSI Lampung Utara Peringati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025

 


Lampung Utara. Maungmarabes.com Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Lampung Utara mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Rabu, 1 Oktober 2025. 

Momentum ini menjadi pengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.

Ketua DPC AKPERSI Lampung Utara “Ashari,” menyampaikan pernyataan resmi terkait peringatan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila harus dipahami bukan sekadar sebagai sejarah. Melainkan sebagai cerminan kekuatan dan semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Menurutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci utama menjaga keutuhan bangsa dan membangun masyarakat yang harmonis. 

"Kami segeneap pengurus DPC AKPERSI Lampung Utara, berkomitmen untuk terus menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui tugas jurnalis dan keluarga pers sebagai pilar kontrol sosial yang konstruktif," ujarnya.

DPC AKPERSI Lampung Utara mengajak seluruh masyarakat, khususnya insan pers, untuk bersama-sama menguatkan wawasan kebangsaan. Serta selalu menjunjung tinggi semangat Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupan sosial.

Senada dengan Ketua DPC, “Iwan Riadi, SH” selaku Sekretaris DPC AKPERSI Lampung Utara. Juga mengajak seluruh anggota untuk terus memperkuat nilai-nilai Pancasila dengan menyajikan berita yang mengedukasi dan membangun semangat kebangsaan. 

"Kita punya tanggung jawab besar sebagai keluarga pers untuk menjaga stabilitas sosial dan menyuarakan nilai-nilai Pancasila melalui media," ujarnya.

Pengurus DPC AKPERSI Lampung Utara menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar rutinitas tahunan. 

Melainkan momen penuh makna untuk mengingat dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi bangsa Indonesia.

DPC AKPERSI Lampung Utara juga menghimbau masyarakat luas untuk mempererat persatuan, menguatkan toleransi. 

Juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebagai fondasi sehari-hari demi Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober juga menjadi momentum refleksi terhadap sejarah perjuangan mempertahankan ideologi bangsa dari berbagai ancaman. 

Dengan semangat ini, AKPERSI Lampung Utara berharap generasi muda dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pegangan hidup berbangsa dan bernegara.

Dewan Pimpinan Cabang AKPERSI Lampung Utara menegaskan kembali dukungannya terhadap upaya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. 

Tentu saja dukungan tersebut bertujuan untuk memperkokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan tidak tergoyahkan.

(Akpersi Lam-Ut)


Heri s 


Lampung Utara

Dalih Latihan Pernafasan, Oknum Pelatih Pencak Silat di Lampung Barat Diduga Lecehkan Belasan Siswi

 


Lampung Barat – Dunia olahraga pencak silat di Lampung Barat tercoreng. Seorang pelatih berinisial WD (45) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan siswinya dengan modus latihan tambahan pernafasan dan penebalan tubuh.30/9/2025


Modus tersebut terungkap setelah salah satu orang tua korban, FA (37), mencurigai perubahan sikap anaknya ZA (16) yang menjadi pendiam pasca latihan. Setelah didesak, korban akhirnya mengaku bahwa sang pelatih meraba perut hingga payudara dengan dalih latihan pernafasan.


Pengakuan ZA membuka tabir. Rupanya korban bukan hanya satu, melainkan belasan siswi lainnya dengan rentang usia 12–17 tahun. Meski peristiwa itu terjadi sejak 2024, para korban baru berani bercerita belakangan setelah menanyakan kepada pelatih lain dan menyadari metode tersebut tidak pernah ada dalam pencak silat.


Para orang tua korban mengaku telah melaporkan kasus ini ke Unit PPA Polres Lampung Barat dengan membawa bukti pengakuan dan pernyataan korban. Namun, hingga kini mereka belum menerima informasi perkembangan penanganan kasus.


Berdasarkan rekaman video yang beredar, WD bahkan terlihat mengakui perbuatannya dan membacakan surat pernyataan di hadapan orang tua serta keluarga korban.


Aktivis Wahdi Syarif dari Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan Seksual (GERMASI) mengecam keras kasus ini.


“Ini kejadian luar biasa. Seorang pelatih seharusnya menjaga siswanya, bukan justru menjadi perusak masa depan mereka. Korban sudah banyak, pelaku pun sudah mengaku. Tidak ada alasan lagi bagi aparat untuk menunda penindakan,” tegasnya.


Wahdi mendesak Polres Lampung Barat segera menangkap pelaku agar korban memperoleh keadilan.


“Anak-anak ini rata-rata masih sekolah, masa depan mereka jangan dibiarkan hancur. Kami bersama tim advokasi siap mengawal kasus ini hingga tuntas,” tambahnya.


Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pencak silat di Lampung Barat. Para orang tua korban berharap aparat penegak hukum bergerak cepat sebelum pelaku kembali mengulangi perbuatannya.


(IF)

Pejabat Utama Polda Lampung Jadi Irup SMA/SMK/MAN di Bandar Lampung, Berikan Edukasi Langsung Ke Generasi Muda

 



LAMPUNG – Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam pelaksanaan upacara bendera di MAN 2 Bandar Lampung, Rabu (29/9/25).


Selain Kabid Humas Polda Lampung beberapa Pejabat Utama juga melaksanakan hal yang sama seperti, Karo Rena Kombes Pol Suratno sebagai Irup di SMA YP UNILA Bandar Lampung, DirReskrimsus Kombes Pol Derry Agung Wijaya Irup di SMA NEGERI 10 Bandar Lampung, DansatBrimob Kombes Pol Yustanto Mujiharso Irup di SMA NEGERI 4 Bandar Lampung, Kabid TIK Kombes Pol Syaiful Wahyudi Irup di SMA NEGERI 3 Bandar Lampung. 


Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polda Lampung untuk para Pejabat Utama Polda Lampung menjadi Irup di sekolah SMA/SMK se-Lampung, yang bertujuan membangun kedekatan, silaturahmi dan memberikan edukasi langsung kepada generasi muda.


Upacara di MAN 2 Bandar Lampung ini di ikuti oleh Kepala Sekolah MAN 2 Bandar Lampung Drs. Nauval beserta seluruh tenaga pengajar, guru dan siswa-siswi MAN 2 Bandar Lampung. 


Dalam amanatnya, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyampaikan edukasi tentang bahaya Judi Online, Dampak Menggunakan Narkoba, dan carilah sumber berita yang tepat, objektif dan terpercaya.


Pertama, Judi Online (judol) dapat merusak masa depan dan menimbulkan kerugian finansial hingga mengancam diri sendiri dan keluarga. Kedua, tentang bahaya narkoba yang dapat menyebabkan kecanduan, gangguan kesehatan, dan mental serta membuat ketidaknyamanan di lingkungan. Ketiga, tentang pentingnya mengikuti akun media sosial resmi Humas Polda Lampung untuk mendapatkan informasi yang tepat, objektif dan dipercaya.


Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap pendidikan karakter generasi muda.


"Polri hadir di tengah-tengah siswa-siswi untuk memberikan pemahaman tentang bahaya judi online dan narkoba, sekaligus memperkenalkan akun media sosial resmi Polri sebagai sumber informasi yang terpercaya. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat membangun sinergi yang kuat antara Kepolisian dan dunia pendidikan dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif," tegas Kombes Pol Yuni.


“Program Polda Lampung menjadi Irup di sekolah, akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai sekolah di seluruh Provinsi Lampung. Dan kepada para pelajar, jadilah agen perubahan dalam menyebarkan pesan-pesan positif di lingkungan baik pada masyarakat dan keluarga." Tutup Kabid Humas


Usai penyampaian amanat, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diberikan hadiah kepada siswa-siswi yang berhasil menjawab pertanyaan seputar amanat yang disampaikan. 


Polda Lampung berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, untuk memberikan pemahaman dan pencegahan dini terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mengincar generasi muda, kegiatan ini juga sekaligus mempererat sinergi Polri dengan dunia pendidikan.


(IF)

Penyidik Kejaksaan Negeri Tetapkan Tersangka An. JUNAIDI Bin HARUN (Alm) Terkait Tindak Pidana Korupsi

 



Lampung Timur- Kejaksaan Negeri Lampung Timur sekira Pukul 18.00 WIB, Resmi dilakukan Penetapan Tersangka An. JUNAIDI Bin HARUN (Alm) oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur Terkait Tindak Pidana Korupsi Terkait Rubuhnya Dinding Jembatan Kali Pasir, atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Pasir tahap III yang dibangun tahun 2022, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Timur.Senin, 29/9/2025



Dapat dijelaskan Bahwa Tersangka An. JUNAIDI Bin HARUN (Alm) disangka melanggar : Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Aya t(1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.


Berikut Biodata Tersangka An. JUNAIDI Bin HARUN (Alm) adalah sebagai berikut :

Nama Lengkap : JUNAIDI Bin HARUN (Alm)

Tempat lahir : Metro

Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun / 12 Juni 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Cempaka RT/RW 020/006 Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Selaku Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Pasir Tahap III)

Pendidikan : S-1 Tehnik Sipil

Ditahan sejak : 29 September 2025.


Bahwa pada Tahun 2022, Tersangka An. JUNAIDI Bin HARUN (Alm) selaku Pelaksana kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Pasir tahap III ikut dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali pasir tahap III yang dibangun tahun 2022, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Lampung Timur.


Pada Bulan Januari Tahun 2025, Jembatan Kali pasir yang berada di wilyah Desa Kali Pasir Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur yang masih dalam pembangunan tahap III rubuh dan menyita perhatian Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.


Akibat perbuatan tersangka An. JUNAIDI Bin HARUN (Alm) negara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.300.000.000,- (lebih kurang dua milyar tiga ratus juta rupiah).


Proses dalam Penetapan Tersangka tersebut berjalan dengan lancar dan aman tanpa kendala maupun perlawanan dari tersangka.


Setelah dilaksanakan penetapan tersangka An. JUNAIDI Bin HARUN (Alm) Terkait Rubuhnya Dinding Jembatan Kali Pasir, atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Pasir tahap III yang dibangun tahun 2022, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Timur untuk selanjutnya akan dilakukan penahanan Jaksa Penuntut Umum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 September 2025 s/d 18 Oktober 2025 di Rutan Kelas II B Sukadana dan untuk selanjutnya Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur melakukan penahanan terhadap tersangka guna mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti yang dapat menghambat proses penyidikan. (Tim)

Puluhan Siswa SMA Negeri 4 Kotabumi Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis

 



Kotabumi, Lampung Utara – maungmarabes.com Puluhan siswa/i SMA Negeri 4 Kotabumi dilarikan ke rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (29/9/2025).


Peristiwa terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, setelah sebelumnya pada pukul 11.00 WIB tim dapur SPPG Kota Alam membagikan menu MBG yang dikelola oleh Yayasan Gempita Global Mandiri Nasuri Berjaya.


Menu yang dibagikan terdiri dari nasi putih, ayam crispy sambal balado, sayur buncis pedas manis, timun, dan semangka.


Sekitar dua jam setelah makan, sejumlah siswa mulai mengeluhkan mual, pusing, muntah, dan sakit perut. Pihak sekolah segera mengevakuasi mereka ke RS Handayani dan RSUD Ryacudu Kotabumi.


Korban Dilarikan ke Dua Rumah Sakit


RS Handayani menerima 18 siswa, di antaranya Nazwa Dwi Agustina, Aura Kaila Putri, Raisya Ramadhani Putri, Karina Nindi Alsafa, dan lainnya.


RSUD Ryacudu merawat 17 siswa, termasuk Resa Amanda, Melisa Putri, Faiza Nabila, Zahra Aulia, Putri Khairunnisa, dan lain-lain.



Total siswa yang mendapatkan perawatan tercatat 35 orang.


Kondisi Pasien Stabil


Hasil pengamatan awal dokter menyatakan kondisi para pasien relatif stabil dan tidak mengarah pada keracunan berbahaya. Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan.


Sementara itu, sejumlah pejabat daerah terlihat menjenguk korban, di antaranya Kajari Lampung Utara Hendra SH MH, Asisten I Pemkab Lampung Utara Drs. Matsoleh, dan Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi Gusti Andini.


Monitoring Aparat


Hingga malam hari, anggota Koramil dan Unit Intel masih melakukan pemantauan di lokasi kejadian dan rumah sakit. Aparat menegaskan akan terus melakukan pengawasan sampai ada hasil resmi pemeriksaan.



 Heri s 


Lampung utara

Siswa Pelajar SMPN 12 Krui Tewas Diduga Berkelahi Sesama Pelajar

 




Pesisir Barat, – Dunia pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat kembali diguncang kabar duka. Seorang siswa SMPN 12 Krui, Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Pesisir Selatan, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga terlibat perkelahian dengan teman sekelasnya.


Peristiwa ini terjadi pada Senin (29/9) dan langsung menyita perhatian publik, baik dari kalangan pendidik, aparat kepolisian, maupun masyarakat luas.


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban diketahui bernama Julian (13). Remaja itu duduk di bangku kelas VII di sekolah setempat.


Diduga, ia terlibat perkelahian dengan seorang rekannya berinisial S yang juga masih berstatus pelajar kelas VII di sekolah yang sama.


Seusai kejadian, Julian sempat dilarikan ke Puskesmas Biha untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, upaya penyelamatan nyawanya tidak berhasil.


Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesisir Barat, Marnentinus, S.IP., melalui Plt. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNFI, Hadianca, S.E., membenarkan kabar duka tersebut.


Ia mengaku pihaknya sangat terpukul dan prihatin dengan insiden yang menimpa siswa SMPN 12 Krui. Menurutnya, kasus ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan karakter anak didik.


“Informasi sementara, korban meninggal dunia diduga karena berkelahi dengan temannya yang juga masih duduk di kelas VII. Kami tentu sangat prihatin dengan kejadian ini. Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar, bukan malah berujung pada peristiwa tragis seperti ini,” katanya.


Ia menambahkan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian. Disdikbud juga akan menurunkan tim guna melakukan pendampingan kepada pihak sekolah, guru, serta keluarga korban.


“Kami akan memastikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selain itu, konseling bagi siswa lain juga sangat penting untuk memulihkan kondisi psikologis mereka,” jelasnya.


Sementara itu, aparat kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Pesisir Selatan, Iptu Juni Rosiwan, S.Sos., mengonfirmasi bahwa anggotanya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).


Meski begitu, pihaknya kepolisian belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait detail perkelahian maupun penyebab pasti kematian Julian.


(Red)

Penganiayaan Jurnalis Ambarita DiTambun Bekasi ,Jaya Ketua FPII Jabar Jangan kriminalisasi Insan Pers

 


BEKASI, - Jurnalis Diori Parulian Ambarita (Ambar) mengalami persekusi berupa pengeroyokan oleh sekelompok oknum diduga sindikat distribusi makanan kadaluwarsa di wilayah Dusun 1, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (26/9/2025) sore kemarin.


"Saat itu saya sedang investigasi terkait dugaan peredaran makanan kadaluwarsa di wilayah Mangunjaya, Tambun Selatan. Saat sedang mengambil foto dan video di lokasi, tiba-tiba sekitar 10 orang mendatangi saya, memukul membabi buta, merampas HP dan menghapus dokumentasi, menginjak-injak tubuh saya, bahkan saya disekap selama kurang lebih 1 ½ jam, disuruh mengaku sebagai preman. Padahal sudah saya sampaikan jika saya wartawan," cerita Ambar.


Akibat persekusi yang diduga dilakukan sindikat distribusi makanan kadaluwarsa ini, mata kiri Ambar mengalami pecah retina, selain itu bagian wajah dan dada pun mengalami luka yang cukup serius.


"Saya akan melaporkan kejadian persekusi ini ke Polda Metrojaya," kata Ambar.


FPII Jabar Serukan Tangkap Pelaku Persekusi Jurnalis Ambarita


Sementara itu, Ketua FPII Setwil Jawa Barat, Ir. Jaya Taruna, mengecam keras kejadian yang dialami jurnalis di Tambun Selatan ini. Menurutnya, insiden persekusi ini mencerminkan bentuk intimidasi sistematis terhadap profesi jurnalis, yang tidak saja berdampak pada individu seorang Ambarita, tetapi juga terhadap seluruh ekosistem kerja jurnalistik di Indonesia.


"Insiden mengerikan ini memperkuat kekhawatiran akan ancaman nyata terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya. Kejadian ini harus dilihat sebagai serangan terhadap kemerdekaan pers secara menyeluruh." ujar Jaya Taruna, Sabtu (27/9).


Jaya menilai, salah satu penyebab masih tingginya angka kekerasaan terhadap jurnalis di Indonesia, adalah karena lemahnya penegakan hukum terhadap perkara ini. Selain juga karena jarang sekali, baik penyidik di kepolisian maupun kejaksaan menerapkan UU Pers untuk menuntut pelaku sekaligus melindungi hak-hak jurnalis (korban).


"Dalam kasus kekerasan yang dialami jurnalis Ambarita saat meliput lokasi peredaran makanan kadaluwarsa di Tambun Selatan ini, FPII Jabar dengan tegas meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap seluruh pelaku. Kasus ini harus ditangani secara serius, transparan, dan menyeluruh," tegasnya.



 Sumber :  FPII Setwil Jabar


Pewarta : Irfan Fajri